Ditemukan 11140 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-05-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 26 Mei 2011 —
60 — 17
60 — 17
bahkanpara terdakwa mampu mengemukakan pandangan dan pendapatnya yangmenggambarkan kemampuannya untuk membedabedakan antara perbuatan baik danburuk dan menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsafan tentang baik buruknyaperbuatan itu, maka sangat diduga para terdakwa berada dalam keadaan sehat (normal),tidak mengidap sakit psikis/kejiwaan yang merupakan alasan pemaaf untuk melepaskandari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan hukum tidak tertulis yaitu tidakdipidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
Register : 16-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak Tanggal 2 Oktober 2019 — Terdakwa
50 — 19
50 — 19
AtauKetiga : Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak Menjadi UndangUndang jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegangteguh asas/prinsip yang menyatakan Tiada hukuman tanpa kesalahan (geenstraf zonder
Register : 02-09-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Mrb Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
RISKO LIVARDI,SH
Terdakwa:
HERI PERDEDI Als HERRI Bin BAHMAN
106 — 9
RISKO LIVARDI,SH
Terdakwa:
HERI PERDEDI Als HERRI Bin BAHMAN
106 — 9
adalah mempunyaisesuatu berkaitan dengan kepemilikan sesuatu, sedangkan yang dimaksudmenyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang,dan sebagainya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasaatas sesuatu sedangkan yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan,mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya)sesuatu untuk Seseorang atau pihak lain;Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiadapidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
Putus : 24-02-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566 K/PID.SUS/2015 Tanggal 24 Februari 2016 — Drs. H. ACHMAD SANTOSO
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
bukti surat dan keterangan saksisaksi serta pengakuan Terdakwasendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalamputusannya pada halaman 139 sampai dengan halaman 150, ternyata tidak adadiketemukan kesalahan pada Terdakwa dan tindakan Terdakwa telah sesuaidengan tupoksinya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; Pembaca IIsependapat dengan Judex Facti yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkapdalam persidangan tidak ada dasar untuk mempidanakan Terdakwa sesuaiazas "GEEN STRAF ZONDER
Putus : 07-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 219/Pid.Sus/2016 /PN Ksp Tanggal 7 Nopember 2016 — M. ARDIANSYAH ALIAS REZA ALIAS SIBEH BIN SUHARTO
65 — 7
65 — 7
dan Ketergantungan Narkotika,Psykotropika dan zat adiktif lainnya, menyebutkan Penyalahguna adalahOrang yang menggunakan Narkotika tanpa indikasi medis dan tidak dalampengawasan dokter;Menimbang, bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) dalamhukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd methet recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens andersrecht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum(niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder
Register : 24-11-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp Tanggal 27 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.Kartika Karim, SH
2.Muhammad Akbar Datau, S.H.
Terdakwa:
SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias BAPAK REZA Bin ABD. KADIR
72 — 29
1.Kartika Karim, SH
2.Muhammad Akbar Datau, S.H.
Terdakwa:
SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias BAPAK REZA Bin ABD. KADIR
72 — 29
alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Register : 07-12-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN Sgn Tanggal 23 Januari 2017 — 1.NANANG TRI SARJONO Alias NANANG Bin JADI ATMANTO
2.SUPRIYANTO Alias LOHAN Bin DARNO, Alm
43 — 5
43 — 5
alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Register : 04-12-2017 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1199/Pid.Sus/2017/PN Dps Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
Iwan Kurniawan Pramitha
44 — 11
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
Iwan Kurniawan Pramitha
44 — 11
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman:Hal 39 dari 51 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2017/PN DpsMenimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak mengandung artibahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkanmenurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175 176 bahwasuatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)adalah perbuatan
Putus : 14-03-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 14 Maret 2013 — MUH. AMIN SALEH, SH
71 — 118
71 — 118
Paham yang kedua adalah paham negative yang mengartikanwederrechtelijk sebagai * niet steunend op het recht atau tidak berdasarkanhukum ataupun sebagai zonder bevoegd heid atau tanpa hak.Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, kata wederrechtelijk harus diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum atau sebagai instrijd met het recht in het algemeen atau sebagai bertentangan dengan hukumpada umumnya.Menimbang, bahwa Prof.
diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum, yangmempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar in strijd met het recht ataubertentangan dengan undangundang, hingga harus pula dimasukkan dalam pengertianyaitu peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis, dan bukansematamata peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang yang tertulis saja.Menimbang, bahwa MHazewinkelSuringa berpendapat bahwa katawederrechtelijk harus diartikan sebagai zonder
Register : 14-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN GRESIK Nomor 125/Pid.B/2018/PN Gsk Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SARIEF HIDAYAT, SH.
Terdakwa:
HARI SOEPRIJADI, SH
38 — 11
SARIEF HIDAYAT, SH.
Terdakwa:
HARI SOEPRIJADI, SH
38 — 11
orang lainsecara melawan hukum:Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai sifat altenatif artinyajika salah satu elemen dari pada unsur ini terbukti maka seluruh dari pada unsurini dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalamdoktrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk, yang diartikandalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya(in striid met het recht) atau tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht)atau tanpa hak (zonder
Register : 13-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN PALU Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pal Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
Terdakwa:
MUH ALWI alias ALWI bin ABDUL MULKAN
53 — 11
NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
Terdakwa:
MUH ALWI alias ALWI bin ABDUL MULKAN
53 — 11
Lamintang, SHdalam bukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, (hal 345 355)Wederrechtelijk ini meliputi pengertian sebagai berikut : Bertentangan dengan hokum objektif atau, Bertentangan dengan hak orang lain atau, Tanpa hak yang ada pada diri Seseorang atau tanpa kewenangan;Menimbang, bahwa Unsur Tanpa Hak mengandung arti bahwa perbuatantersebut adalah tidak sesuai dengan hukum sedangkan menurut Simons dalambukunya Leerbook halaman 175 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakantanpa hak sendiri (zonder
Register : 31-05-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 66/Pid Sus/2017/PN.Bnr Tanggal 9 Agustus 2017 —
67 — 24
67 — 24
Polsek dan Terdakwa selanjutnya di bawa ke Polres;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya(vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Register : 28-06-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN METRO Nomor 89/Pid.B/2018/PN Met Tanggal 6 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Iwan Setiadi, SH.
2.AR. Guntoro
3.Rahmat Effendi, S.H.
Terdakwa:
Oki Hageli bin Sukirno
45 — 7
1.Iwan Setiadi, SH.
2.AR. Guntoro
3.Rahmat Effendi, S.H.
Terdakwa:
Oki Hageli bin Sukirno
45 — 7
Unsurunsur tindak pidana dalamilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsursubjektif, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana olehperaturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawanhukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan faktor kesengajaan dikenalasas hukum pidana yaitu Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisimens sir rea, sengaja berarti juga adanya kehendak
Register : 19-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Ksn Tanggal 17 Desember 2020 — Hadist Maulana Alias Hadist Bin Pathol Bari
46 — 18
46 — 18
pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinyapenyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, danapabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan denganNarkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukandalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggaptanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengantanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder
Putus : 20-03-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 03/PidB/2012/PNTL Tanggal 20 Maret 2012 — ENDIK DWI ANDRIANTO Bin KASTONO
65 — 24
65 — 24
dengansepenuhnya bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalahperbuatan yang dilarang oleh norma agama, norma hukum maupunnorma sosial dan dalam hal ini terdakwa menyadari denganpikiran yang sehat bahwa akibat perbuatannya akan menimbulkanhilangnya nyawa orang lain;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telahterbukti, sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukumansebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum akibatperbuatan yang telah dilakukan sebagaimana bunyi asas hukumpidana Gen straf zonder
Register : 16-04-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Bgr Tanggal 26 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MUDANTI SEPTIANA, SH
Terdakwa:
PRAMEDA SELAYAR bin ADE MUTOLIB SELAYAR
88 — 7
MUDANTI SEPTIANA, SH
Terdakwa:
PRAMEDA SELAYAR bin ADE MUTOLIB SELAYAR
88 — 7
sahmelawan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salahsatu sub unsur dari unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untukmenyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perludibuktikan semuanya;Menimbang, bahwa Tanpa Hak dan Melawan Hukum mengandung artibahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkanmenurut SIMONS dalam bukunya: Leerbook, halaman 175176, bahwa suatuanggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (Zonder
Putus : 19-09-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 670/Pid.B/2016/PN.Tjk Tanggal 19 September 2016 —
47 — 128
47 — 128
pidana terhadap seseorang itu tidak cukup dilakukannya tindakpidana saja tetapi juga harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yangmelakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah;Menimbang, bahwa prinsip diatas adalah suatu adagium yang sudahlama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaituTiada Pidana Tanpa Kesalahan atau biasa juga disebut dalam berbagaibahasa yang populer, yaitu; Actus non facit reum, nisi mens sit rea, Nullapoena sine culpa, Geen straf zonder
Register : 14-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pli Tanggal 13 Agustus 2020 — Dewi Risna als. Ina Risna Binti Firmansyah
54 — 12
54 — 12
Societyyang menjelaskan mengenai terbaginya teori retributive dalam hukum pidanayaitu retributive murni, yang berpendapat bahwa pidana harus sesuai dengannilai kKesalahan pelaku, dan retributive tidak murni yang terbagi lagi menjadi 2(dua) sub bagian yang salah satunya menjadi konsep dasar Strict Liabillityyaitu. teori retributive yang distributive (retribution in distribution) yangberpandangan bahwa pidana tidak bisa dikenakan bagi yang tidak bersalah,prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
Register : 10-08-2018 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN Tng Tanggal 1 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ERLANGGA, SH.
Terdakwa:
BUYUNG JEPRI ANTONI ALSANDI BIN ALM RAMLI
42 — 7
MUHAMMAD ERLANGGA, SH.
Terdakwa:
BUYUNG JEPRI ANTONI ALSANDI BIN ALM RAMLI
42 — 7
berdasarkanuraian pertimbangan di atas maka menurutMajelis perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsur menguasai NarkotikaGolongan bukan tanaman, dengan demikianmenurut hemat Majelis unsur kedua inipuntelah terpenuhi menurut hukum;Unsur tanpa hak atau melawan hukum:Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak mengandung artibahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkanmenurut SIMONS dalam bukunya LEER BOOK halaman 175 176 bahwasuatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder
Register : 25-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 201/Pid.Sus/2020/Pn.Jap Tanggal 6 Agustus 2020 — Pidana
- DIAN INDRA PRABUDI
361 — 137
361 — 137
/PNJap.recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens andersrecht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum(niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid).Menimbang bahwa Hukum pidana mengenai 3 pengertian dasar yaitusifat melawan hukum (unrechf), kKesalahan (schuid), dan pidana(strafe) yangsecara dogmatis unsur kesalahan harus ada dalam hukum pidana.