dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 643/74/VII/2010 tanggal .............. yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA KabupatenBogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatHalaman 5 dari 10, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbnbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 17 Juli 2010;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang

telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

persidangantelah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraianputusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangantersebut sebagai bagian dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan

aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiister!

Putusan No. 2486/Pdt.G/2018/PA.Bbs.Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000)

Nomor 3tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini adalan termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterail sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena ituPenggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini(legal standing in judicio);Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohonagar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat sejak 25 Februari 2015 atau

Putusan No. 1705/Pdt.G/2019/PA.Bbs.putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangantersebut sebagai bagian dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang

Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata)

serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiister!

(2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuail dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangkemudian telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I.

Nomor 3tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena ituPenggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini(legal standing in judicio);Him. 5 dari 9 hlm.

Putusan No.0921/Pdt.G/2018/PA.Slwmenyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf

a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Slawi, oleh karena itu Ssesuai dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiister!

ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Brebes.

No 3394/Pdt.G/2019/PA.Bbs.Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan AgamaBrebes untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan

meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 619/Pdt.G/2017/PA.CbdMenimbang, bahwa surat bukti P.l yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 yangdikeluarkan oleh kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Provinsi JawaBarat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 hurufadan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 02 Januari 2007;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 346/Padt.G/2017/PA.CbdMenimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 304/52/IV/2012 tanggal 22 April 2012 yangdikeluarkan oleh KUA Sukaraja Kabupaten Sukabumi alat bukti tersebut telahbermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesualdengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 22 April 2012;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.l yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B 706/KUA.12.02.16/PW.01/8/2017 tanggal07 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Cibadak Kabupaten SukabumiPropinsi Jawa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telahdinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 26 November 2007;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di

kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopiserta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yangberlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000)sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugatberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuaidengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah denganUndangUndang R.I.

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenangPengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena ituPenggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini(legal standing in judicio);Him. 5 dari 9 him.

meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.l yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0538/049/IX/2015 tanggal 22 SeptemberHalaman 4 dari 10, Putusan Nomor 269/Padt.G/2017/PA.Cbd2015 yang dikeluarkan oleh KUA Sukaraja Kabupaten Sukabumi Propinsi JawaBarat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di

kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

CbdMenimbang, bahwa surat bukti P.l yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 064/32/II/2011 tanggal 13 Februari 2011yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang TengahKabupaten Sukabumi alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telahdinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 11 Februari 2011;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di

kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 272/Padt.G/2017/PA.CbdMenimbang, bahwa surat bukti P.l yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/14/III/2015 tanggal 09 Maret 2014yang dikeluarkan oleh KUA Warungkiara Kabupaten Sukabumi Propinsi JawaBarat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 hurufadan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 08 Maret 2014;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.l yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 449/30/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Cbdyang dikeluarkan oleh KUA Cikembar Kabupaten Sukabumi Propinsi JawaBarat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 16 Agustus 2004;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

", sehingga terhadap Para Pemohon harusdiberikan beban pembuktian;Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukanoleh Para Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan aktaautentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig enbindende bewijskracht), telah bermeterai cukup, dinazegelen berdasarkan pasal 301ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1)huruf a Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Pasal 2 Ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaHal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2016/PA.MORTBMeterai, oleh karenanya bukti suratsurat tersebut secara formil sah sebagai alatbukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Para Pemohonadalah penduduk Kabupaten Pulau Morotai yang sah sesuai pasal 1 angka 12UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang

Bahrun Akbar dan Muksin Rio, mahar nikah berupa UangSejumlah Rp. 1,000 dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus Jejakadan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada larangan hukum untuk keduanyamenikah dan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Siti JayantiTurkie, umur 27 tahun, , , , ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Pernikahan adalah sah jikadilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masingmasing

......2..22cccceceeeeeeee eens (e) pernikahan bagi merekayang tidak ada halangan pernikahan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakanmenurut syariat agama Islam pada tanggal 20 Juni 1989, di Desa Daeo, KecamatanMorotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untukmendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal iniKantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;Menimbang, bahwa berdasarkan surat persetujuan bersama antara DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, Pengadilan AgamaMorotai dan Kementerian Agama

", sehingga terhadap Para Pemohon harusdiberikan beban pembuktian;Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukanoleh Para Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan aktaautentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig enbindende bewijskracht), telah bermeterai cukup, dinazegelen berdasarkan pasal 301ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1)huruf a Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Pasal 2 Ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaHal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor NOPERKARA/Padt.P/2016/PA.MORTBMeterai, oleh karenanya bukti suratsurat tersebut secara formil sah sebagai alatbukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa ParaPemohon adalah penduduk Kabupaten Pulau Morotai yang sah sesuai pasal 1angka 12 UndangUndang No. 23

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Pernikahan adalah sah jikadilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masingmasing", dan bagiyang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam jika rukun dan syaratnyaterpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak adalarangan menikah sebagaimana Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Ushulul Figih

.2..22cccceceeeeeeee eens (e) pernikahan bagi merekayang tidak ada halangan pernikahan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakanmenurut syariat agama Islam pada tanggal 10 Februari 2007, di Desa Sambiki,Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untukmendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal iniKantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;Menimbang, bahwa berdasarkan surat persetujuan bersama antara DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, Pengadilan AgamaMorotai dan Kementerian Agama

telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untukmenyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan

aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiister!

saksi nikahnya yaitu WAWAN Dan Bapak ANDI ALAYUBI dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000 dapat disahkan olehPengadilan Agama disebabkan pernikahan para Pemohon belumtercatat pada register Kantor Urusan Agama KecamatanMegamendung, Kabupaten Bogor dan untuk mengurus keperluanadministrasi lainnya;Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.CbnMenimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatanhukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuaidengan maksud Pasal

2 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jo Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut makaperkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islamserta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai PencatatNikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,dipersidangan para

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 serta 2orang saksi, terhadap alat bukti para Pemohon tersebut majelismempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti surat P. telah bermeterai cukup serta telahdinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka bukti suratsurat tersebut telah memenuhi syarat formilpembuktian karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan olehPemohon dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapatditerima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuaidengan dalil dan alasan Pemohon dan Pemohon II dan saksisaksi hadirdalam pernikahan para

2 ayat (1) danPasal 6 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada laranganperkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8,9,10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang perluuntuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat majelis, yaitu :Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2020/PA.CbnDapat diterima pengakuan seorang lakilaki dewasa dan berakal ataspermikahannya

nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nner nn nnn nnn en nee een en neMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahuluMajelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative PengadilanAgama SlawiMenimbang , bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa KTP , Bukti P 1 , maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depanpersidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuanperundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangundangNomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000),dan terhadap bukti P 1 tersebut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya,sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P 1 tersebut dapat dipertimbangkan sebagaibukti surat ; 27272222 oon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan bukti P 1 tersebut diatas ,Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukumPengadilan

Agama Slawi maka berdasarkan pasal 73 ayat ( 1 ) uu No. 7 tahun 1989perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutusdan menyelesaikan;Menimbang , bahwa berdasarkan Bukti P2 , maka sesuai ketentuan Pasal 165HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdata)serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah