Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menandatanganiPerjanjian Kerja tertanggal 1 September 2016, untuk selanjutnya disebutPerjanjian Kerja, dimana Penggugat sepakat untuk bekerja sebagai GuruBahasa Inggris dan Tergugat sebagai pihak pemberi kerja yaitu Sekolah SIS BonaVista;. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Kerja, jangka waktu perjanjian kerja ialahselama 2 (dua) tahun;.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkatRPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yangdibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkanoleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.Angka (5).

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA,adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjukkepada pemberi kerja TKA.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 16 Tahun 2015 tersebut menyatakan,Pemberi tenaga kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKAyang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan ayat (3) menyatakanbahwa RPTKA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai dasar untukmendapatkan IMTA;Menimbang, bahwa merujuk isi ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 44 ayat(1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 16 Tahun 2015, yangpada pokoknya menyebutkan bahwa untuk mendapatkan IMTA pemberi kerja TKAwajib mengajukan permohonan dengan melampirkan antara lain draft perjanjian kerjaatau perjanjian melakukan pekerjaan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapatdiketahul bahwa draft Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan

Yudhi Dinonapernah meminjam uang Kepada Penggugat untukkepentingan modal pekerjaan beberapa proyek yangdikerjakan oleh yang bersangkutan bersamasamakeluarga atas pekerjaanpekerjaan pada TurutTergugat berdasarkan Surat Perintah Kerja daripihak pemberi kerja osPadahal pada bagian Pembuka Surat Gugatan menyatakan : Dengan ini Pengugat hendak mengajukan gugatanWanprestasi terhadap Ahli waris dari Alm. H.

Yudhi Dinonapernah meminjam uang Kepada Penggugat untukkepentingan modal pekerjaan beberapa proyek yangdikerjakan oleh yang bersangkutan bersamasamakeluarga atas pekerjaanpekerjaan pada TurutTergugat berdasarkan Surat Perintah Kerja daripihak pemberi kerja .Hal. 13 dari 32 Putusan No. 24/Pdt.P/2011/PA.JBAkan tetapi di sisi yang lain menyampaikan bahwa uang yangtelah dipinjamkan kepada Alm. H. Yudhi Dinona atau Alm.H.

Yudhi Dinona pernahmeminjam uang Kepada Penggugat untuk kepentingan modalpekerjaan beberapa proyek yang dikerjakan oleh yangbersangkutan bersamasama keluarga atas pekerjaanpekerjaan pada Turut Tergugat berdasarkan Surat PerintahKerja dari pihak pemberi kerja.Hal imi tidak mungkin terjadi sebab pada kenyataannya Alm. H. YudhiDinova dalam menjalankan usahanya terlebih ketika harus meminjamuang kepada pihak lain, termasuk juga mungkin dalam hal ini KepadaPenggugat, Alm. H.

Yudhi Dinona pernahmeminjam uang Kepada Penggugat untuk kepentingan modalpekerjaan beberapa proyek yang dikerjakan oleh yangbersangkutan bersamasama keluarga atas pekerjaanpekerjaan pada Turut Tergugat berdasarkan Surat PerintahKerja dari pihak pemberi kerja.Akan tetapi di sisi yang lain menyampaikan bahwa uang yang telahdipinjamkan kepada Alm. H. Yudhi Dinona atau Alm. H. Yudhi Dinovaadalah merupakan milk dari pihak lain.

Utama Makmur berdasarkanSurat Perintah Kerja yang diterima dari Pihak Pemberi Kerja.6. Bahwa secara formal pekerjaan diterma Turut Tergugat, namun secarasubstansial dikerjakan dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II dankeluarga, apalagi setelah H. Yudhi Dinova telah meninggal dunia dimanaseluruh harta kekayaan Turut Tergugat sepenuhnya diurus oleh Tergugat Idan Tergugat IL.Hal. 19 dari 32 Putusan No. 24/Pdt.P/2011/PA.JB7.

Selanjutnya Kreditur atas kuasa Debitur membuatkanperjanjian tambahan (Accesoir) berupa jaminan fidusia dengan Kreditursebagai penerima jaminan, dan Debitur sebagai Pemberi Jaminan.5.

Apabila debitor cidera janjia, Penerima Fidusia mempunyal hakmenjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannyasendin.Pasal 29 ayat 1Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pat.G/2020/PN PwtApabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadapBenda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengancara:a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;b.

Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkankesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan carademikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkanpara pihak15.

Pasal 29(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusiterhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukandengan cara:a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. penjualan Benda yang menjadi objekJaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan; c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkankesepakatan Pemberi dan

Penerima Fidusia jika dengan cara demikiandapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (Satu) bulan sejak diberitahukansecara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihakpihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua)surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

ARDY sebagaiPenggugat Pribadi/Penggugat inpersoona atau Pemberi kuasa.2. Bahwa Penggugat Pribadi/Penggugat inpersoona (Sdr. ARDY)bukanlah anggota dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI1992) pada CV. Rental Jong Brothers.3. Bahwa CV. Rental Jong Brothers selama didirikan hingga perkaraAquo dimohonkan kehadapan Majelis Hakim PHI belum adaKepengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992)dilingkungan kerja CV.

Bahwa tidak terbantahkan hubungan hukum antara Pemberi Kuasa(Penggugat Pribadi/Inpersoona) Sdr. ARDY dengan PenerimaKuasa/Tergugat Principal DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI 1992) tidak memiliki hubungan hukum yang sah.11.Bahwa dengan ini kami selaku Tergugat dengan tegas menyatakanMenolak dan mengajukan keberatan atas kedudukan DewanPengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992)sebagai Penggugat Principal untuk mewakili PenggugatPribadi/Penggugat inoersoona (Sdr.

ARDY sebagai PenggugatPribadi/Penggugat inpersoona atau Pemberi kuasa.2. Bahwa Penggugat Pribadi/Penggugat inpersoona (Sdr. ARDY) bukanlahanggota dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992) pada CV.Rental Jong Brothers.3. Bahwa CV.

Bahwa Tidak terbantahkan Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI 1992) adalah Pengugat yang tidak Sah karenaSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992) tidak pernah tercatatkan diinstansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan pada CV.Rental Jong Brothers.10.Bahwa tidak terbantahkan hubungan hukum antara Pemberi Kuasa(Penggugat Pribadi/Inpersoona) Sdr.

Penggugat tidak menyadari bahwa SBSI hanyalah sebuahOrganisasi serikat buruh yang hanya dapat mendampingi ANGGOTANYAjika ada permasalahan yang berhubungan dengan PerselisihanHubungan Industrial antara pekerja dengan si pemberi kerja, bukanmendampingi setiap orang yang memberikan kuasa kepadanya, atauSBSI menawarkan diri agar mendampingi si pemberi kuasa walaupunyang memberikan kuasa itu bukan anggota anggota SBSI.3.

terima kerjasama penggarapan tanah antaraPenggugat I dengan Tergugat I tanggal 25 Mei 2000, ............. diberi tandaP26;Foto Copy surat Penggugat I Nomor. 07/DZ/0256/YPGR AIJihad/2002,perihal pencabutan surat penunjukan tim penataan lahan bagian utara, tanggal25 Juni 2002 ditujukan kepada ketua tim penataan lahan bagian utara (lukmanHakim) 2.0.0... ccc cece cece cece cece eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeueeueeueeeeeueness diberitanda P27 ;Foto Copy surat kuasa dari Lukman Hakim/Tergugat II (pemberi

kuasa)kepada Hasim (penerima kuasa) tanggal 13 Juni 2005, diwarmerking oleh IraAnggraini, SH, Notaris di Sumenep, No. 45/W/2005 tanggal 13 Juni2005, .diberi tanda P28 ;Foto Copy surat kuasa dari tergugat II (pemberi kuasa) kepada Aknar(penerima kuasa) tanggal 13 Agustus 2005 diwarmerking oleh Ira Anggraini,28303132333435SH Notaris di Sumenep Nomor. 52/W/2005 tanggal 13 Agustus 2005, ..........diberi tanda P29 ;Foto Copy surat kuasa dari Tergugat II (pemberi kuasa) kepada Sumarto(penerima kuasa)

tanggal 13 Agustus 2005 diwarmerking oleh Ira Anggraini,SH Notaris di Sumenep Nomor. 53/W/2005 tanggal 13 Agustus 2005, ..........diberi tanda P30 ;Foto Copy surat kuasa dari Tergugat II (pemberi kuasa) kepada Slamet(penerima kuasa) tanggal 23 Agustus 2005 diwarmerking oleh Ira Anggraini,SH Notaris di Sumenep Nomor. 55/W/2005 tanggal 23 Agustus 2005, ..........diberi tanda P31 ;Foto Copy surat kuasa dari Imam Sutarjo (pemberi kuasa) kepada Tergugat II(penerima kuasa) tanggal 06 September 2005 diwarmerking

oleh IraAnggraini, SH Notaris di Sumenep Nomor. 61/W/2005 tanggal 06 September2005, reece eceec cece eect eee eneene eee eee ene eee eeeneeneeeesenseneeneeneenenaees diberitanda P32 ;Foto Copy surat kuasa dari Tergugat II (pemberi kuasa) kepada Sutarji(penerima kuasa) tanggal 13 Maret 2006 diwarmerking oleh Ira Anggraini, SHNotaris di Sumenep Nomor. 84/W/2006 tanggal 13 Maret 2006, .............diberi tanda P33 ;Foto Copy surat kuasa dari Aknar (pemberi kuasa) kepada Saleman, S.Pd(penerima kuasa

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah,menegaskan bahwa :(2.1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajakbertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPNdan Pajak Penjualan Barang Mewah;(2.2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1) tidak diberlakukandalam hal : pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajakdapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajakkepada penjual barang atau pemberi

sebesar Rp.247.856.457,00 atau sebesar 35,13%, telah mewakili dari jumlahkeseluruhan buktibukti sebanyak 37 Faktur Pajak dengan nilaitotal koreksi sebesar Rp. 423.742.645,00, dengan demikianpendapat Terbanding bahwa atas 24 Faktur Pajak tidakdilengkapi bukti pendukung, tidak dapat dijadikan dasar untukmempertahankan koreksi;Bahwa berdasarkan buktibukti yang disampaikan PemohonBanding, Majelis berkeyakinan bahwa atas Pajak Masukan,benar telah dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada penjualbarang atau pemberi

jasa/rekanan, sehingga kepada PemohonBanding seharusnya tidak dibebani tanggung jawab renteng ataskelalaian penjual barang atau pemberi jasa/rekanan;Bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, bahwa terhitungmulai Februari 2004, Pemohon Banding (sebagai salah satuBUMN) tidak lagi sebagai wajib pungut PPN, dengan demikianPajak Pertambahan Nilai dibayarkan melalui rekanan untukdisetorkan ke rekening Kas Negara;Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor

Bahwa dari dasar pertimbangan yang disampaikan MajelisHakim Pengadilan Pajak, dapat disimpulkan bahwa menurutMajelis Hakim Pengadilan Pajak, atas Pajak Masukan adalahbenar telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kepada penjual barang ataupemberi jasa/rekanan, sehingga kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnyaHalaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 934/B/PK/PJK/2017tidak dibebani tanggung jawab renteng atas kelalaian penjualbarang atau pemberi

jasa;Bahwa dalam dasar pertimbangannya, Majelis HakimPengadilan Pajak juga menyatakan bahwa dari buktibuktiyang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), Majelis Hakim Pengadilan Pajakberkeyakinan bahwa atas Pajak Masukan = yangdipersengketakan, benar telah dibayarkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepadapenjual barang atau pemberi jasa/rekanan, sehingga kepadaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)seharusnya tidak dibebani tanggung jawab

25 September 2015, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor 505/Kuasa/IX/2015 tanggal25 September 2015, telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, yaitutelah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkaraPermohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Nganjuk denganmemuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yangdiberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telahmencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi

Putusan Nomor 1762/Padt.G/2015/PA.Ngj.Oktober 2015, telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, yaitu telahmemenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatanPembatalan Perkawinan nomor 1762/Pdt.G/2015/PA.Ngj. di Pengadilan AgamaNganjuk dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materikuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara sertatelah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa,begitu juga Kartu Tanda Pengenal

Advokat masih berlaku serta PenerimaKuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelisberpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dankarenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyaikedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Tergugat) untuk beracara dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Turut Tergugat kepadaPenerima Kuasa tertanggal 18 Oktober 2015, yang telah

terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor 633/Kuasa/XI/2015 tanggal 9Desember 2015, telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, yaitu telahmemenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatanPembatalan Perkawinan nomor 1762/Pdt.G/2015/PA.Ngj. di Pengadilan AgamaNganjuk dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materikuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara sertatelah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi

dan Penerima Kuasa,begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta PenerimaKuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelisberpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dankarenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyaikedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Turut Tergugat I) untuk beracaradalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Turut Tergugat

., Sp.Not & Restu Diah Fitri E, S.H.Untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri maupunbersamasama datang menghadap dan menghadiri persidangandalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga, yangterdaftar pada Kepaniteraan No. 09/Pdt. G/2013/PN.Pbg sehinggapenerima kuasa tidak dikuasakan untuk mewakili pemberi kuasa dalamkedudukannya sebagai Tergugat.

Bahwa kenyataan kuasa hukum Tergugatbertindak mewakili pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai Tergugatdalam perkara No. 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg di Pengadilan Negeri Purbalinggamerupakan tindakan yang berlebihan (overlaping) atau melebihikapasitasnya sebagai penerima kuasa dan kuasa hukum Tergugat tidakberwenang bertindak mewakili pemberi kuasa Cq. Tergugat dalamkedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara tersebut.

yang kemudian memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugatuntuk melihat Surat Kuasa tersebut yang diajukan oleh Kuasa Tergugatdan atas Surat Kuasa Tersebut, Kuasa Penggugat secara lisan menyatakanhalaman 41 dari 41 halamanPutusan Perdata Nomor :09/Pdt.G/2013/PN.Pbgtidak keberatan : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIRdisebutkan bahwa pihakpihak jika menghendaki, dapat dibantu ataudiwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan suratkuasa khusus kecuali jika si pemberi

,mengajukan gugat balik/rekonpensi, menerima atau menolak buktibuktiyang diajukan oleh pihak lawan, menyatakan mohon peradilan ulang(Banding) dan atau kasasi terhadap setiap putusan pengadilan yangdianggap merugikan, meminta dan menerima salinan putusan ataudengan kata lain melakukan perbuatan hukum yang perlu dandiperkenankan oleh undangundang serta sesuai dengan maksud pemberian kuasSa ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebutdiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa katakata pemberi

,sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berisikan Sugeng Abdul Rasyid(pemberi hibah) memberikan hibah kepada Pudjiarti (penerima hibah)berupa bangunan dan segala sesuatu)= yang telah ada, tertanam diatasnya dengan Hak Milik atas sebagian tanah Hak Milik Nomor 841 seluas232 m2 dengan batasbatas utara : Hendro Gianto, timur : Wangan,selatan : Budiyono dan Barat M. 841 yang terletak di Propinsi JawaTengah, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Purbalingga, KelurahanPurbalingga Kidul ; Menimbang, bahwa bukti

Kutipan Surat Kuasa (2)te..........Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, langsung memasuki tempatdimana Alat Berat di atas berada/disimpan serta mengambil/menarik sendiriAlat Berat tersebut, tanoa memerlukan ijin dari Pemberi Kuasa lagi. Jikadipandang perlu menghubungi dan dengan bantuan yang berwajib untukmengambilnya dan selanjutnya menjalankan segala tindakan yangdiperlukan dan berguna untuk melaksanakan pengambilan tersebut, tidakada yang dikecualikan.

Walaupun untuk sesuatu hal diperlukan kuasakhusus, kuasa tersebut dianggap juga telah diberikan dengan Surat ini, satu0dan lainnya atas biaya dan resiko Pemberi Kuasa sepenuhnya.........

Bahwa dari jaminanjaminan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatanmaka, jelas dan terang ada ambisi dan kepentingan para pemberi jaminantersebut, oleh sebab itu siapa yang membuat dan menandangani "NOTAKESEPAHAMAN" serta memberikan jaminan maka, merekalah yang harusbertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. 7.

Bahwa seandainya ada perjanjian atau klausula tersendiri antara pemberikuasa dengan penerima kuasa, itu bersifat internal antara pemberi kuasadengan penerima kuasa dan tidak mengikat pihak ketiga, artinya apabilapemberi kuasa dan penerima kuasa dituntut atau digugat oleh pihak ketiga,maka barangkali salah satu pihak bisa berlindung pada perjanjian atauklausula yang dibuat antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa danMajelis Hakim yang menilainya; 5.

Identitas pemberi dan penerima fidusia;2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; 4. Nilai penjaminan dan; 5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; o Menimbang bahwa sesuai ketetentuan pasal 11 undang undang tersebutbenda yang dijaminkan fidusia wajib didaftarkan.

Dalam Aktatersebut diatur bahwa Debitor dan/atau Pemberi Jaminan telahmemindahkan dan menyerahkan hak (cederen) kepada Bank (saat iniHalaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2017/PN.

di cessiekan tersebut, diteguhkan dandibalik nama atas nama Bank atau atas nama pihak lain yang ditunjukoleh Bank.Dalam Akta tersebut diatur juga Jika Tergugat (Debitor) lalai melunasihutangnya kepada Penggugat (Semula Bank) pada waktu dan menurutketentuanketentuan yang tercantum dalam Pengakuan Hutang dimaksuddiberi kuasa dengan hak substitusi dan assumsi oleh pihak pemberi kuasajaminan (dalam hal ini Tergugat I) untuk :a.

Mewakili atau menunjuk pihak lain guna mewakili pemberi jaminan(Tergugat I) dalam segala hal tidak ada yang dikecualikan, agar apayang dimaksud dalam akta tersebut dapat dibalik nama atas namaPenggugat (Semula Bank).b.

Gugatan Penggugat Error In PersonaBahwa Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Tergugat IIyang nyatanyata dan tidak dapat dibantankan kebenarannya tidak pernahmenandatangani perjanjian kredit antara Bank pemberi kredit denganTergugat sehingga Tergugat II tidak memiliki kKewajiban apapun dalamPerjanjian Kredit tersebut, oleh sebab itu gugatan yang diajukan olehPenggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (Error in persona).C.

Dengan demikianjika Developer telah menyetujui tanah objek jual beli PPJB (meski jual belinyabelum PPAT) dan harganya telah dibayar lunas, maka tanah objek jual beliPPJB menjadi jaminan pembayaran lunas utang Debitur berdasarkan perjanjiankredit KPR pada Bank/Kreditur pemberi kredit KPR.

Berman SimbolonAnak Dari Lucsius Simbolon) mengenai uang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)tersebut tidak diterima oleh Bank Mega;Bahwa diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP Penyidik) pada Point 8kepada Saksi, dan Saksi membenarkannya;Bahwa Saksi adalah Advokat/Konsultan hukum yang bersama terdakwa SudungSinaga menerima kuasa hukum dari Saksi Korban Berman Halomoan Simbolonkhusus mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan atasperbuatan melawan hukum kepada

PT.Bank Mega Cabang Samarinda danlainnya;Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam membela perkara Saksi Korban Simbolon adalah 1(satu) tim;Bahwa saat ditanda tangani Surat Kuasa tersebut, telah dijanjikan pembayaran honordan hak retensi oleh pemberi kuasa kepada Penerima Kuasa yang besarnya belumditentukan;Bahwa perkara perdata tersebut sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Samarindadan diputus, banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim sudah putus dan sekarang masihditingkat pemeriksaan Kasasi, sampai sekarang

sudah berjalan 5 (lima) tahun, tetapiPenerima Kuasa belum pernah terima honor atau fee dari Pemberi Kuasa, dantentang honor itu pernah ditanyakannya pada Saksi Korban Simbolon;Bahwa awalnya Saksi tidak pernah melihat kwitansi mengenai utang Saksi KorbanSimbolon, setelah dikantor Polisi baru Saksi melihat Kwitansi tersebut;Bahwa uang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) itu setahu Saksi tidakdisetorkan ke Bank Mega karena Mediasi gagal;Bahwa saksi pernah terima uang dari Sudung Sinaga sebanyak

Pada saat Saksi menerima uang Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dariTerdakwa, Saksi tidak pernah menanyakan uang tersebut dari mana;Bahwa selain uang Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi tidakada menerima uang lagj;Bahwa saksi tahu uang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) itu menurutTerdakwa berasal dari uang Simbolon/Pemberi Kuasa, yang dibawa Sudung Sinagadan diperlihatkan kepada saksi sewaktu mediasi dan Terdakwa menganggap uangtersebut adalah honor kami

Sudung Sinaga, SH khusus menangani perkara perdata pengadilanNegeri Samarinda, banding dan kasasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun2016 sebesar Rp. 67.240.000,;Bahwa benar Uang tersebut untuk kepentingan kepentingan perkara Saksi Simbolon;Bahwa benar Saksi Mangadar Marbun adalah Advokat/Konsultan hukum yangbersama terdakwa Sudung Sinaga menerima kuasa hukum dari Saksi Korban BermanHalomoan Simbolon khusus mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa untukmengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum

Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab UndangUndang Hukum Perdata, PradnyaParamita, Jakarta, Cetakan 25, hal 382);19.2 Bahwa bertitik tolak dan ketentuan Pasal tersebut, dalamperjanjian kuasa, terdapat dua pihak, yang terdiri dari: pemberikuasa atau /astgever (instruction, mandate) dan penerima kuasaatau disingkat kuasa, yang diberikan perintah atau mandatmelakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa,sedangkan lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa ataulastgeving (volmacht, full power), jika pemberi

kuasamelimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerimakuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsidan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa, dengandemikian penerima kuasa (last hebber, mandatory) berkuasapenuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketigauntuk dan atas nama pemberi kuasa, oleh karena itu pemberikuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasa,Hal. 26 dari 39 hal.

Nomor 2604 K/Pdt/2013sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihiwewenang yang diberikan pemberi kuasa;19.3 Bahwa sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalahkonsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam artihubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberidan penerima kuasa, hubungan hukum itu dituangkan dalamperjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaipersetujuan di antara mereka (kedua belah pihak), oleh karenaitu. pemberian kuasa harus dilakukan

berdasarkan kehendakyang tegas dan kedua belah pihak;19.4 Bahwa oleh karena itulah Pasal 1792 maupun Pasal 1793 ayat(1) KUHPerdata menyatakan pemberian kuasa selain didasarkanatas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalambentuk akta autentik atau dibawahtangan maupun dengan lisan,namun demikian tanpa mengurangi penjelasan di atas,berdasarkan Pasal 1793 ayat (2) KUHPerdata, penerimaankuasa dapat terjadi secara diamdiam, dan hal itu dapatdisimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh pemberi

Nomor 27 K/Pdt/201610.Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo, karena surat kuasa dari Pemberi Kuasakepada Penerima Kuasa bertentangan dengan gugatan yang diajukan olehPara Penggugat:11.

SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959.Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat surat kKuasa khusus yangdianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, salah satunyaialah menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketayang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutjenis atau masalah perkaranya;Bila syarat tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan: Surat Kuasa Khusus cacat fomil: Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formilmewakili pemberi kuasa

Nomor 27 K/Pdt/201613.Bahwa jika didalam suatu surat kuasa salah satu syarat formil tidakterpenuhi, mengakibatkan: Surat kuasa cacat: Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formilmewakili pemberi kuasa tidak sah; Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Atas semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dantidak mengikat:14.Bahwa bukan hanya hal yang dikemukakan diatas, akan tetapi adabeberapa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mendukungpernyataan Tergugat. tersebut

, yaitu: Yurisprudenasi MA RI Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16September 1975 juncto SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14Oktober 1994 yang menyebutkan sebagai berikut: Surat Kuasa Khususharus memuat secara jelas para pihak, pemberi kuasa, penerima kuasa,perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausulaklausula khususlainnya; Yurisprudenasi MA RI Nomor 551 K/Sip/1976 tanggal 22 Mei 1978yang menyebutkan sebagai berikut: Karena Surat Kuasa Penggugat tidakmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang

sebagai berikut: sikuasa tidak diperbolehnkan melakukan sesuatu apapun yang melampaulikuasanya....;17.Bahwa dengan telah terbuktinya pemberi kuasa in casu principal ParaPenggugat dan penerima kuasa telah melakukan tindakan hukum yangbukan menjadi kewenangannya;18.Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah selayaknyadinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;Eksepsi terhadap surat gugatan.Halaman 15 dari 38 hal.

Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kupang, (Dahulu Kantor PertanahanKabupaten Kupang) ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MarthaLudji, SH, Soleman Benu, SH, dan Frans Mila, SHuntuk bertindak atas nama pemberi kuasaberdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 31/Sk53.04/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011 ;Semula sebagai Turut Tergugat II/TurutTerbanding IT j ===sssnoneenseeeNegeri Kupang Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 8 Desember 2011serta

(tiga ratus enam ribu rupiah) ;Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan AgamaKota Tasikmalaya Nomor 1887/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal tanggal 16Februari 2017 Kuasa Pemohon telah mengikrarkan talak Pemohon terhadapTermohon dengan lafal sebagai berikut :Bismillahirrahmanirahiim, pada hari ini Kamis tanggal 16 Februari 2017 sayaSAHAL AYNAN, SH. kuasa dari XXXXX, dihadapan sidang Pengadilan AgamaKota Tasikmalaya, dengan ini berikrar menjatuhkan thalak satu raji yangkesatu atas nama pemberi

., kuasa dariPEMOHON, dengan ini berikrar menjatuhkan thalak satu raji yangkesatu atas nama pemberi kuasa terhadap istrinya namaTERMOHON;Menimbang, bahwa pada saat talak diikrarkan Termohondalam keadaan suci pada masa suci tersebut belum pernahdigauli;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan telah terjadinyaperceraian antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat1 UndangUndang Nomor : 7 tahun 1989 tentang

ParaAdvokat/Pengacara, dan Mediator di Law FirmSetiyono & Co, beralamat di Plaza Pacific BlokA4 No. 84, Jalan Boulevard Barat Raya, KelapaGading, Jakarta Utara 14240, bertindak baiksendiri sendiri atau bersamasama untuk dan atasNama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusustanggal 16 Nopember 2011; sebagai " Penggugat";MELAWANTergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempattinggal di Jalan Cidodol RT.012 RW. 012Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan KebayoranLama Jakarta Selatan, sebagai "

446.000, (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan AgamaKota Tasikmalaya Nomor 1506/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal tanggal 22Februari 2018 Kuasa Pemohon telah mengikrarkan talak Pemohon terhadapTermohon dengan lafal sebagai berikut :Bismillahirrahmanirahiim, pada hari ini Kamis tanggal 22 Februari 2018 sayakuasa dari PEMOHON, dihadapan sidang Pengadilan Agama KotaTasikmalaya, dengan ini berikrar menjatuhkan thalak satu raji yang kesatuatas nama pemberi

HP 0852 6733 6613, 0856 09250500, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober2018, Untuk selanjutnya disebut Sebagai PEMOHONMELAWANTERMOHON, WNI, Umur 47 T ahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,Bertempat tinggal Kecamatan Belitag Kab OKU Timur,Sumsel.

Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahuludari pada kreditorkreditor lainnya.Halaman 18 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Bpp37.2)3)4)))Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualanobyek Hak Tanggungan dapat

dilaksanakan di bawah tangan jikadengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yangmenguntungkan semua pihak.Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanyadapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (Satu) bulan sejak diberitahukansecara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungankepada pihakpihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitdikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yangbersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihakyang

Hak Tanggunganuntuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukanatau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa dimuka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebin dahulu dari pemegangHak Tanggungan;2) Janji yang membatasi kKewenangan pemberi Hak Tanggunganuntuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan,kecuali dengan persetujuan tertulis lebin dahulu dari pemegang HakTanggungan;3) Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang HakTanggungan untuk mengelola obyek

Hak Tanggungan tidak akan melepaskanhaknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebihdahulu dari pemegang Hak Tanggungan;Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperolehselurun atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi HakTanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek HakTanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan ataudicabut haknya untuk kepentingan umum;Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperolehseluruh atau sebagian dari uang asuransi yang

diterima pemberi HakTanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungandiasuransikan;Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkanobyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;Halaman 75 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN BppBahwa menurut pasal 13 Undang Undang Hak Tanggungan,Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.Selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan AktaPemberian Hak Tanggungan, PPAT wajib mengirimkan