PT PANGGU VITASKSO yang dibuattanpa tandatangan pihak pemberi kerja dalam hal ini adalah KGNRCKSO;4. Pencairan Tahap IV:Pencairan tahap IV ARIS LIEM mengajukan pennohonan pencairansejumlh Rp.6.000.000.000,00 (enam milair rupiah) pada tanggal04 Agustus 2013, namun disetujui sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus juta rupiah).

Dokumen yang disampaikan dalampencairan tahap IV berupa Surat Instruksi Pindah Buku, SPPK,lampiran progress biaya proyek tanpa tanda tangan dari pemberi kerja.Bahwa Terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala BPD Papua CabangUtama melakukan pencairan kredit meskipun belum memenuhi syaratefektif yang tercantum dalam akta perjanjian dan tidak sesuai denganprogres kemajuan pekerjaan yaitu:1. Tidak dibuat cessie piutang atas tagihan proyekproyek yang dibiayalantara PT.

PT PANGGU VITASKSO yang dibuat tanpatandatangan pihak pemberi kerja dhi. adalah KGNRC KSO4. Pencairan Tahap IVPencairan tahap IV terdakwa ARIS LIEM mengajukan pennohonanpencairan sebesar Rp.6.000.000.000 pada tanggal 4 Agustus 2013, namundisetujui sebesar Rp.1.500.000.000.

Dokumen yang disampaikan dalampencairan tahap IV berupa surat instruksi pindah buku, SPPK, lampiranprogress biaya proyek tanpa tanda tangan dari pemberi kerja.Bahwa Terdakwa HAMID BASALEM selaku Kepala BPD Papua Cabang Utamamelakukan pencairan kredit meskipun belum memenuhi syarat efektif yangtercantum dalam akta perjanjian dan tidak sesuai dengan progres kemajuanpekerjaan yaitu :1.

(b) Angka 5 tentang Gambaran proyek:Put No.35/Pid.Sus36(1) Huruf (a) yang menyatakan Adanya perjanjian kontrak(SPMK, SPKatau kontrak asli) dari pemberi proyek kepada debitur yang telahdisahkan dan ditandatangani;(2) Huruf (c) yang menyatakan Gambaran proyek yang akandibiayaisecara jelas dan singkat (apakah baru, perluasan, modernisasi,renovasi, dll),(3).

Hal tersebut terjadi meskipunsebelumnya telah dijelaskan secara komprehensif olen Penggugat kepadaTergugat Il;Bahwa model bisnis yang disepakati oleh Para Pihak tersebut adalah ParaPenggugat bertindak selaku Pemberi Pinjaman (Lender/Investor) yangmemberikan Pinjaman kepada Karyawan Terdaftar pada KOPERASI TASSHalaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2020/PN Jkt.SelINDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO) (Ic.

tertanggal 19September 2018;Bahwa Calon Peminjam/Karyawan Tergugat wajid mengunduh(Download) Aplikasi SOFI melalui Smart Phone masingmasingKaryawan dan untuk selanjutnya Penggugat akan mengirimkan KodeOne Time Password (OTP) melalui Pesan Singkat (SMS) sebagaimekanisme verifikasi dari Penggugat kepada Peminjam/Karyawan;Kemudian Karyawan akan mengajukan permohonan secara Daring(Online)berupa Formulir Permohonan Pinjaman melalui Aplikasi SOFItersebut kepada Pemberi Pinjaman (/c.

Penggugat) yang memuatInformasi dan Data Lengkap terkait Data/Informasi Calon Peminjamdan Peruntukan Penggunaan Pinjaman;Pemberi Pinjaman (/c. Penggugat) selanjutnya akan melakukaneskalasi dan/atau peninjauan (review) terhadap setiap BerkasPermohonan Pinjaman yang diajukan oleh Calon Peminjam melaluiTergugat selaku Penerima Pinjaman;Terhadap hasil peninjauan tersebut, Pemberi Pinjaman (/c.

Penggugat)berhak menyetujui dan/atau menolak Permohonan Pinjamanberdasarkan penilaian subyektif dan/atau diskresinya sendir;Bahwa apabila Pemberi Pinjaman (/c.

Bahwa sejak awal Penggugat telan menjelaskan kepada Para Tergugatbahwa skema bisnis yang ditetapbkan oleh Penggugat adalah Penggugatselaku Pemberi Pinjaman akan memberikan atau mentransferkan Pinjamandari Gaji Bulanan setiap Karyawan yang terdaftar pada Tergugat dan untukselanjutnya dibayarkan Pokok pengembaliannya kepada Penggugat sesuaijadwal pembayaran yang telah disesuaikan dengan tanggal gajian masingmasing Karyawan Tergugat dan ditetapkan pada setiap pengajuanPermohonannya; TENTANG ADANYA PERBUATAN

Dwipratamas BangunSelaras ataupun sebagai pemberi pekerjaan kepada PT. Pakema Indah Asritelah mempunyai niat dan bersepakat untuk melakukan pembongkaranterhadap besi beton plat lantai, begesting dan slap lantai 3 yang berada di lokasipembangunan kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras yang diketahui olehHal. 2 dari 25 hal. Put. No. 478 K/PID/2014Terdakwa Chairil Anwar Noor dan Terdakwa Endayanti selaku pemilik PT.Dwipratamas Bangun Selaras adalah milik PT.

Dwipratamas BangunSelaras ataupun sebagai pemberi pekerjaan kepada PT. Pakema Indah Asritelah mempunyai niat dan bersepakat untuk melakukan pembongkaranterhadap besi beton plat lantai, begesting dan slap lantai 3 yang berada di lokasipembangunan kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras yang diketahui olehTerdakwa Chairil Anwar Noor dan Terdakwa Endayanti selaku pemilik PT.Dwipratamas Bangun Selaras adalah milik PT.

DwipratamasBangun Selaras ataupun sebagai pemberi pekerjaan kepada PT. PakemaIndah Asri telah mempunyai niat dan bersepakat untuk melakukanpembongkaran terhadap besi beton plat lantai, begesting dan slap lantai 3 yangberada di lokasi pembangunan kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras yangdiketahui oleh Terdakwa Chairil Anwar Noor dan Terdakwa Endayanti selakupemilik PT. Dwipratamas Bangun Selaras adalah milik PT.

Dwipratamas BangunSelaras ataupun sebagai pemberi pekerjaan kepada PT. Pakema Indah Asritelah mempunyai niat dan bersepakat untuk melakukan pembongkaranterhadap besi beton plat lantai, begesting dan slap lantai 3 yang berada di lokasipembangunan kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras yang diketahui olehTerdakwa Chairil Anwar Noor dan Terdakwa Endayanti selaku pemilik PT.Dwipratamas Bangun Selaras adalah milik PT. Pakema Indah Asri.

DWI PRATAMAS BANGUNSELARAS ataupun sebagai pemberi pekerjaan kepada PT. PAKEMA INDAHASRI telah mempunyai niat dan bersepakat untuk melakukan pembongkaranterhadap besi beton plat lantai, begesting dan slap lantai 3 yang berada dilokasi pembangunan kantor PT. DWI PRATAMAS BANGUN SELARAS yangdiketahui oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR NOOR dan TerdakwaENDAYANTI selaku pemilik PT. DWIPRATAMAS BANGUN SELARASadalah milik PT. PUKEMA INDAH ASRI.

dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) harisebelumnyaAyat (2)Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutangsebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakanutang harta pailitPenjelasan Pasal 39Ayat (1)Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedomanpada peraturan perundangundangandi bidang ketenagakerjaanAyat (2)Yang dimaksud dengan "upah" adalah hak pekerja yang diterima dandinyatakan dalam bentuk uangsebagai imbalan dari pemberi

UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 1 angka 30upah adalanHak Pekerja/ourun yang diterimadan dinyatakan dalambentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepadapekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjiankerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuktunjangan bagi pekerja/ouruh dan keluarganya atas suatu pekerjaandan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.Pasal 1571.

dapatdiputuskandengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) harisebelumnya(2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutangsebelum maupun sesudahputusan pernyataan pailit diucapbkan merupakanutang harta pailitPenjelasan Pasal 39(1) Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetapberpedoman pada peraturan perundangundangandi bidangketenagakerjaan(2) Yang dimaksud dengan "upah" adalah hak pekerja yang diterima dandinyatakan dalam bentuk uangsebagai imbalan dari pemberi

Sikniati dan Sri Saumi , sementara para karyawan lainya yang bertindaksebagai para penggugat yang telah memberikan kuasa kepada 4 orang tersebuttidak disebut dalam gugatan akan tetapi hanya menanda tangani dalam pemberiankuasa , padahal sesuai dengan hukum acara setiap penggugat atau para penggugatyang memberikan kuasa kepada penerima kuasa haruslah disebutkan nama namasubyek penggugat atau para penggugat dalam surat gugatanya dan kemudiandisertai dengan adanya surat kuasa yang ditanda tangani oleh pemberi

Hal mana adalah untuk mengetahui siapa siapa yang menjadisubyek gugatan , sehingga antara subyek yang tercantum dalam surat gugatanharuslah sesuai dengan surat kuasa .Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah para penggugat benarbenar mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan kepada para tergugatjtidaklah hanya dilihat dari surat Kuasa saja ,akan tetapi pemberi kuasa yangbertindak sebagai para penggugat juga disebutkan didalam surat gugatanya siapasiapa yang mengajukan gugatan tersebut ,sehingga

V No. 12 Denpasar, bertindak untuk dan atasnama pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagaiPELAWAN ; 9 2222222 nnn nnn nnn n nn nnerMELAWAN.I WAYAN SUSENA; yang beralamat di JIn. Siulan Gang Sekar Hayatt, Br. Buaji, Penatih ,Denpasar yang berdasarkan Surat kuasa kusus tanggal 29 Juni2015 diwakili oleh kuasa hukumnya ;1, AGUS GUNAWANPUTRA, SH, 2. I PUTU GEDE DARMAWAN,SH.MH, 3. IKETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH.MH, 4. CANDRARAHMAYATI, SH. 5.

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL )Denpasar beralamat di Gedung Keuangan Negara I, JIn.DR Kusuma Atmaja Denpasar, serta bertindak untuk danatas nama pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagaiTERLAWAN III ; nn neePengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca surat surat perkara ; Setelah melihat dan memperhatikan surat surat bukti yang sah menurut hukum yangdiajukan oleh para pihak dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYA.Menimbang, bahwa Pelawan melalui kuasa hukumnya tersebut diatas

Bahwa disamping itu eksekusi lelang yang dilakukan oleh Terlawan II dan15dilaksanakan oleh Terlawan III adalah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (3) UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) karena termasuk penjualan dibawah tangan yangbisa dilakukan :a Setelah lewat waktu 30 hari dari tanggal pemberitahuan secara tertulisoleh pemberi dan/atau pemegang HT kepada pihakpihak yangberkepentingan dengan tujuan melindungi pihakpihak yangberkepentingan seperti pemegang HT kedua, ketiga, dan kriditor laindari pemberi

(1) huruf a, selaku pemeganghak Tanggungan peringkat pertama untuk melaksanakan lelang atas kekuasaan sendiri tanpamelalui fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan ( parate eksekusi ) ;3: Bahwa terhadap dasar hukum pasal 20ayat (3) Undang Undang Hak Tanggunganyang dijadikan argument oleh Pelawan dalam dalil positanya, dengan ini perluTerlawan III ditegaskan bahwa Ketentuan pasal 20 ayat (3) tersebut berlaku apabilaeksekusi penjualan obyek perkara aquo dilakukan secara dibawah tangan ataskesepakatan pemberi

sebagai berikut:Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana ayat (1) mempunyaikekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetapBahwa oleh karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyaikekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka apabilakondisinya Debitur/Pemberi Fidusia melakukan perbuatan ciderajanji (wanprestasi) terhadap perjanjian pokoknya/ perjanjianhutang, Penerima Fidusia/ Kreditur berhak

untuk melakukaneksekusi atas Objek Fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 29ayat (2) UNDANGUNDANG JAMINAN FIDUSIA yang berbunyidibawah ini :Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusiterhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapatdilakukan dengan cara:a.

Pejualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan berdasarkankesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan carademikian dapat dipeoleh harga tertinggi yang menguntungkanpara pihak.Perlu.

Penjelasan pasal 30 UNDANGUNDANG JAMINANFIDUSIA yang berbunyi sebagai berikut:"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yangmenjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusidilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil BendaHalaman 17 dari 33 Putusan Nomor 30/PDT/2020/PT GTO20.21.22.yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perludapat meminta bantuan pihak yang berwenang.c.

melakukan eksekusi fidusia atas BARANG,maka penjelasan pasal 30 UNDANGUNDANG JAMINANFIDUSIA tersebut di bawah ini memberikan HAK kepadaKreditur/ Penerima Jaminan Fidusia untuk dapat melakukaneksekusi dengan bantuan pihak yang berwenang yang dalam halint melalui permohonan kepada Kepolisian Negara RepublikIndonesia sesuai Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentangPengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dengan demikianpelaksanaan eksekusi melalui fiat Pengadilan bukanmerupakan hal yang wajib:"Dalam hal Pemberi

pertimbangan tersebut Majelis Hakim17berpendirian eksepsi Terlawan tidak beralasan, karena itu harusditolakKeberatan :Bahwa Majelis Hakim aquo keliru mempertimbangkan hukumnya:Supaya menjadi jelas, materi surat kuasa disalin secara lengkap,sebagai berikut:... guna mengurus, menjaga dari segala kemungkinan yang terjadidari pihak manapun yang ingin mengakui, ingin menguasai daningin memiliki dengan cara apapun juga baik di muka persidanganmaupun di luar persidangan atas sebidang tanah sertifikat atasnama pemberi

dapat dijalankan olehpenerima kuasa, mengambil dan mempertahankan barangJaminan/barang sitaan, menerima dan menolak perdamaian,membuat dan mengajukan gugatan/jawaban, mengajukanbanding/kontra) memori banding, mengajukan kasasi/kontramemori kasasi dan mengajukan permohonan peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali, melakukan bantahan, verset, melawan/menolak eksekusi/memohon eksekusi dan dapat mengerjakansegala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan olehPenerima Kuasa guna kepentingan pemberi

mengurus, menjaga tanah dan tempatdigunakannya bukan saja di pengadilan tetapi diluar pengadilanseperti kejaksaan, kepolisian, pejabat pejabat pemerintah danswasta ;Dalam materi surat kuasa tersebut tidak ada disebutkan unsurunsur surat kuasa khusus, yaitu := pokok soal : kuasa untuk mengajukan gugat perdata tentang perlawanan;= pihakpihak yang berperkara (pelawan dan terlawan);=> pengadilan dimana surat kuasa dipergunakan;18Pasal 123 HIR, menyatakan untuk tampil didepan pengadilansebagai wakil pemberi

kuasa :veeeeee yang sengaja dikuasakannya kalau orang yang memberikuasa itu tiada hadir sendiri.Kata sengaja disini, menurut Mahkamah Agung adalah khusus.Jadi surat kuasa untuk gugat haruslah surat kuasa khusus.19Surat kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata, menurutpasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseoranguntuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:1. melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;2. pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan

dengankepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya;3. dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atautindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa;Jadi, materi surat kuasa tanggal 1 September 2006 tersebut adalahsama dengan materi Pasal 1795 KUHPerdata, yaitu kuasa umum;Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.

Pasri Djanah selaku Pihak Pertama / Pemberi Hibah, oleh Pasri selaku PihakKedua / Penerima Hibah, oleh saksisaksi yakni Kepala Kelurahan Mojolangu danPerangkat Kelurahan Mojolangu, juga ditandatangani oleh H. Dakelan (suami dariB.Pasri Djanah yang juga ayah angkat dari Pasri / Tergugat I dan Penggugat);Menimbang, bahwa ikut sertanya H. Dakelan selaku suami dari B.

saksisaksi;Menimbang, bahwa saksi tersebut diatas juga menerangkan dibawahsumpah bahwa setelah Akta Hibah diproses dan ditandatangani oleh Pemberi danPenerima MHibah dan telah ditandatangani pula oleh Dakelan (suamiPemberi Hibah) dan oleh saksisaksi, Penggugat mengajukan Surat PermohonanPenangguhan Akta Hibah; Dengan adanya Surat Permohonan Penangguhan AktaHibah tersebut maka saksi selaku Camat Lowokwaru dan selaku PPAT memanggilpihakpihak dalam Akta Hibah dan juga memanggil H.

Saman Hudi (Penggugat);Dalam pertemuan tersebut Pemberi Hibah (B. Pasri Djanah) menyatakan tetapmenghibahkan tanah dalam Akta Hibah tersebut kepada Pasri (Tergugat I) karenamenurut Hj. Djanah tanah tersebut merupakan hasil pembagian yang sudahdilakukan sebelum Akta Hibah dibuat dimana dalam pembagian tersebut PenggugatH. Saman Hudi sudah mendapat bagian tanah yang jauh lebih luas jikadibandingkan dengan tanah yang diberikan kepada Pasri (Tergugat I); Tapi dalampertemuan tersebut H.

Djanah sebagai Pemberi hibah yang disampaikan kepada saksi dalampertemuan antara pihakpihak dalam Akta Hibah yang dihadiri juga olehPenggugat, keterangan saksi tersebut juga bersesuaian dengan dalil jawabanPara Tergugat yang menyatakan Penggugat sudah mendapat bagian tanah seluas+ 4.413 M? yang terletak di Jalan Raya Sudimoro dan juga telah menerima uangHalaman 35 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.hasil penjualan tanah seluas + 2.035 M? dari Hj.

Djanah (Pemberi Hibah) kepada Tergugat I /Hj. Pasri sebelum Akta Hibah dibuat dimana berdasar keterangan saksisaksitersebut diatas yang bersesuaian pula dengan surat jawaban Para Tergugat yangtidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangandiatas, Penggugat H.

sertakedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;Menimbang, bahwa surat kuasa khusus dan surat kuasa mediasi tanggal 15Januari 2017, yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyatamemenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan,dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di forum PengadilanAgama Tulungagung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isidari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tandatangan Pemberi

Kuasa, begitu juga Penerima kuasa mempunyai hubungankekerabatan dengan Pemberi Kuasa (sebagai ibu kandung Penggugat), makadengan memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994,majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dan surat kuasa mediasi dapatdinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telahmempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhakmelakukan tindakan hukum atas

nama pemberi kuasa dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yangtercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung sehingga sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatifPengadilan Agama Tulungagung;Halaman 7 dari 18 Putusan

Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calonSuami anak Pemohon;Bahwa bapak calon suami anak Pemohon bernama Agus Purwantobin Sanak, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaanTani, bertempat tinggal di RT. 006, Dusun , Desa Labuhan Pering,Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar anak kandung dari pemberi keterangan bernama Edi binAgus

Purwanto akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Nisa binti Tappa; Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Edi bin Agus Purwantountuk menikah dengan Nisa binti Tappa, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri; Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut; Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai

ringan serta ketentuan Pasal 6 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPengajuan Keberatan Terhadap Putusan badan Penyelesaian SengketaKonsumen, Majelis hakim akan mengadili sendiri sengketa konsumen in casusebagaimana dibawah ini ;Menimbang, bahwa sebagaimana Perjanjian Pembiayaan pada hari Kamistanggal 15 September 2015, telah ditutup suatu perjanjian antara PemohonPutusan No. 263/Pdt.Sus.Arbt/2015/PN.MdnHal. 15 dari 23 halamanKeberatan sebagai Pemberi

Fasilitas (Kreditor) dengan Termohon Keberatan NettySihombing sebagai Penerima Fasilitas (Debitor) ; Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka kedua belah pihak telah sepakat untukmengikatkan dirinya satu sama lain sesuai dengan isi perjanjian yang telah merekabuat ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya perjanjian tersebut menyangkutdengan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Pemberi Fasilitas dengan jaminanhak milik secara Fidusia kepada Penerima fasilitas untuk pembelian barang daripenjual

AUTO 2000MDN SISINGAMANGARAJA, berupa 1 (satu) unit kKendaraanbermotor dengan spesifikasi :e Merk/Model/Type : TOYOTA/AVANZA/F 61 G MT/T10 ;e Tahun : 2011;e Warna : Hitam Metalik ;e Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK359821 ;e Nomor Mesin : K3 DJ31131 ;Dalam keadaan baru atas nama ST IMMANUEL SITANGGANG ;Bahwa jumlah fasilitas yang disediakan Pemberi Fasilitas kepada PenerimaFasilitas berupa utang pokok sebanyak Rp. 174.314.523, (Seratus tujuh puluhempat juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh

Dari informasi tersebut kemudian saksi dantemanteman melakukan penyelidikan ke alamat yangdisebutkan oleh pemberi informasi tersebut danternyata informasi tersebut benar;Bahwa selanjutnya saksi bersama temanteman melakukanpenangkapan terhadap salah seorang yang sedang merekaphasil penjualan togel kuda lari di rumahnya.

Dari informasi tersebut kemudiansaksi dan temanteman melakukan penyelidikan ke alamatyang disebutkan oleh pemberi informasi dan ternyatainformasi tersebut benar. Selanjutnya saksi bersamatemanteman melakukan penangkapan terhadap salah seorangyang sedang merekap hasil penjualan togel kuda lari dirumahnya.

pemegangsaham, sekutu, atau anggota ;Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang taktertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadanganuntuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan,yang ketentuan dan syaratsyaratnya ditetapkan dengan Keputusan MenteriKeuangan ;Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecualijika dibayar oleh pemberi

denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan dibidang perpajakan" ;1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalamKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP213/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001tentang Perlakuan Perpajakan atasPenyediaan Makanan dan Minuman bagiSeluruh Pegawai dan Penggantian atauImbalan Sehubungan dengan Pekerjaanatau Jasa Yang Diberikan Dalam BentukNatura dan Kenikmatan di Daerah Tertentuserta Yang Berkaitan Dengan PelaksanaanPekerjaan Yang Dapat Dikurangkan dariPenghasilan Bruto Pemberi

No. 272/B/PK/PJK/20112020aPenyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalahmakanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruhpegawai secara bersamasama termasuk dewan direksi dan dewankomisaris yang diberikan di tempat kerja ;"Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruhpegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapatdikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan danbukan merupakan penghasilan bagi pegawai" ;1 Bahwa berdasarkan

Tergugat II) beralin menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh (ic.Penggugat) dengan perusahaan pemberi pekerjaan (ic. Tergugat I);Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka keberatan Tergugat yangHal 9 dari 21 hal. Put.

Nomor 630 K/Pdt.SusPHI/2015Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ouruh dengan pengusahaatau pemberi kerja yang memuat syaratsyarat kerja, hak dan kewajibanpara pihak;Sesuai fakta dan ketentuan tersebut, maka sesungguhnya Penggugatsecara fakta dan secara hukum adalah pekerja PT Prima Karya SaranaSejahtera.

Sumut Nomor 19376/DTKTR/2011, tanggal 18 November 2011, dalam anjuran Disnakertersebut tidak terdapat anjuran yang mewajibkan Pemohon Kasasidahulu Tergugat untuk membayar pesangon, penghargaan masa kerjadan pengganti pengobatan;Sehingga jelas Disnaker telah memperhatikan bahwa pihak yangberkewajiban membayarkan hakhak Penggugat apabila ada ialahTergugat II (Termohon Kasasi II) selaku pemberi kerja dari Penggugat; Bahwa benar adanya bukti serta keterangan saksi di persidanganPengadilan Hubungan Industrial

Nomor 630 K/Pdt.SusPHI/2015menyebabkan kerugian pada pemohon kasasi, sehingga PemohonKasasi mengembalikan Termohon Kasasi pada Termohon Kasasi Ilselaku pemberi kerja (vide bukti P7 identik TI4); Bahwa benar perkara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II yangterdaftar dengan Nomor perkara Nomor 20/Pdt.SusPHI/2015/PN Mdn,sebelumnya telah diperiksa dan dalildalil dalam materi gugatanPenggugat yang sama oleh Pengadilan Hubungan Industrial Medan dantelah memiliki keputusan hukum tetap yang terdaftar

Putusan Nomor 258 PK/Padt/2015 Pembayaran tahap awal (uang muka) sebesar 30% dari nilai kontraksenilai US$87,360.00 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluhdolar); Pembayaran selanjutnya akan dilakukan secara progress 25% (duapuluh lima persen) setelah material ada di site dan material masihmenjadi tanggung jawab Penerima Kerja sampai terjadi serah terimadari Penerima Kerja ke Pemberi Kerja; Pembayaran 30% (tiga puluh persen) setelah precommissioning &10% (sepuluh persen) setelah commissioning

yang dituangkan dalamberita acara yang dikeluarkan oleh Penerima Kerja dan disetujui sertaditanda tangani oleh Pemberi Kerja; Setiap pembayaran akan dikurangi secara proporsional sebesar 25%(dua puluh lima persen) untuk cicilan pengembalian uang mukasebesar 5% (lima persen) untuk uang retensi; Retensi sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak berlaku selama 12(dua belas) bulan setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen); Addendum I, dengan nilai kontrak EURO 5,750.00 (lima ribu tujuh ratuslima

tersebutmenjadi tidak sah pula, sehingga gugatannya harus dinyatakantidak dapat diterima (dimuat dalam Beberapa PutusanBerkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Negeri DanPengadilan Tinggi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya,"Mahkamah Agung Republik Indonesia : 1998, hal 91134);Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwadalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 01 September 2010 sebagaidasar pengajuan gugatan a quo oleh kuasa hukumnya dinyatakansebagai berikut:KHUSUSUntuk dan atas nama Pemberi

Kuasa mewakili, mengurus danmembela kepentingan Pemberi Kuasa menyangkut masalah tagihan(outstanding) PT Yuan Sejati terhadap PT Aneka Kimia Raya (AKR),Tbk. yang beralamat di Wisma AKR Lt. 78, Jl.

Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2017/PA.Sr.Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikankuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27Oktober 2017, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukanPenerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971

jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khsusus haruSs memenuhi unsur kekhususanin casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untukberperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesualkompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yangberperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan = sertamencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifatkomulatif.

Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2017/PA.Sr.2017, dengan permohonan pokok Cerai Talak, artinya ketika surat kuasakhusus dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa, TandaPengenal para penerima kuasa in casu Advokat masih berlaku;Menimbang, bahwa Termohon telah menguasakan kepada Advokat T,Berdasarkan kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2017 yang telah terdaftardi diatas Regester kuasa khusus nomor 2114/P/2017/PA.Sr, tanggal 15Desember 2017;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon adalah advokat

mencantumkan tanggal dan tanda tangan PemberiKuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta PenerimaKuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksudpasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagaiadvokat, maka majelis berpendapat, bahnwa Surat Kuasa Khusus dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakantelah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum berhakmelakukan tindakan hukum atas nama para Pemberi

Penggugat keliru menarik PT Bank Sumut sebagai Tergugat (eksepsi errorin persona);Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat bukanlah hubungan antarapekerja dan pemberi kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, karenaPenggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat ;Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang terdapat padahalaman 2 angka 1, yang menyatakan bahwa:Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 17 (tujuh belas)tahun yaitu sejak tanggal 1 September 1997 sampai dengan

Tidak menghambat proses produksi secara langsung;(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusberbentuk badan hukum;(4) Perubahan dan/atau penambahan syaratsyarat pada perusahaanlain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sekurangkurangnyasama dengan perlindungan kerja dan syaratsyarat kerja padaperusahaan pemberi pekerjaan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;(5) Perubahan dan/atau penambahan syaratsyarat sebagaimanadimaksud dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

Tergugat ), serta yang paling utama adalah bahwa pekerjaanpekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di kantorkantor cabangmaupun Cabang Pembantu PT Bank Sumut tidak menghambat prosesproduksi secara langsung karena tidak hadirpun Penggugat,keberlangsungan jalannya proses produksi tetap berjalan;Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa:Pekerja/ouruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak bolehdigunakan oleh pemberi kerja

Penggugat)yang dipekerjakannya ditempatkan di perusahaan pemberi kerja (ic.Tergugat !) dan bukan antara pemberi kerja (ic. Tergugat ) denganpekerja/buruh (ic. Penggugat) yang dipekerjakan perusahaan penerimapemborongan (ic.

Judex Facti tidak menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata atau menerapkantetapi tidak sebagaimana mestinya;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti, karenamengenyampingkan atau tidak menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata, dimanahubungan hukum yang ada dalam perkara a quo adalah hubungan hukumantara perusahaan pemberi kerja (ic. PT Bank Sumut) dengan perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruh (ic. PT Purna Karya Sejahtera);Bahwa hubungan hukum antara PT Bank Sumut (ic.

Nomor 2764 K/Pdt/2012102 Bahwa demikian pula, objek kerjasama berupa pengerjaan bangunan bandaraSultan Hasanuddin, berada di Makassar, demkian pula kedudukan hukumPT.Angkasa Pura sebagai pemberi pekerjaan semuanya berada di Makassar,sehingga gugatan ini selayaknya diajukan pada Pengadilan Negeri Makassar;3 Bahwa dalam seluruh gugatan Penggugat a quo, tidak dijelaskan secara rinci,apakah kualifikasi tindakan Tergugat I masuk kategori perbuatan melawanhukum atau wanprestasi, hal ini perlu ditegaskan

C3 yaitu rolling door dan pintu besi;Meskipun ternyata dalam perjalanannya Termohon Kasasi lebih banyak mangkirdari kerjaan tersebut, yang dibuktikan dengan terus menerus dilakukan teguranteguran ntuk percepatan pekerjaan, vide bukti TII5, TII6, TU8, Tll8b, padatahun 2008, sedangkan Bandara Sultan Hasanuddin rencananya akan diresmikanpada bulan Oktober tahun 2008, dan addendum ini mencapai titik nadir, ketikaTermohon Kasasi mengundurkan diri tanpa sepengetahuan dan seijin PemohonKasasi sebagai pemberi

Nomor 2764 K/Pdt/201226becceeseeeeeeneeeees Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan menurutdoktrin ........ dan seterusnya;Menimbang, bahwa dengan adanya kriteria tentang perbuatan yang dikaitkandengan perbuatan melawan hukum tersebut, maka sebagaimana dibuktikan di atasbahwa Tergugat I selaku pemberi kerja mempunyai hubungan hukum denganTergugat II selaku main kontraktor, kemudian Tergugat IT mensubkontrakkanpekerjaan tersebut kepada Penggugat.

Nomor 2764 K/Pdt/2012dengan Pasal 1806 KUHPdt, TergugatlItidak dapat diminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kuasanya, dan juga sesuai Pasal 1814KUHPerdata adalah menjadi hak dari Tergugat II selaku pemberi kuasauntuk mencabut kuasanya;Bahwa dalam halaman 2 butir 3 dan 4 Duplik Tergugat I (Pembanding)tanggal 27 Oktober 2010 jelas disebutkan:3.

Perbuatan tersebut harus melawan hukum.Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum.......... dan seterusnya;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan di atas bahwapermasalahan internal antara Penggugat dan Tergugat II menyebabkan adanyakesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat I mengenaipembayaran Termin ke7 dan ke8 adalah dibayarkan secara langsung dari TergugatI selaku pemberi kerja kepada Penggugat dan Tergugat I, meskipun Penggugatadalah subkontraktor dari Tergugat

Bahwa dalil gugatan penggugat point 1 sampai dengan point 4 yangpada pokoknya menjelaskan mengenai silsilah leluhur penyewa danpemberi sewa sudah tidak relevan/ atau tidak pada tempatnya lagi untukdibahas pada perkara in cassu karena TIDAK TERDAPAT SENGKETA PERIHAL SIAPA PEMBERI SEWA dan SIAPA PENYEWA atas rumah obyek sewa dimana secara yuridis telah jelas bahwa pemberi sewaadalah Tergugat III dan Penyewa adalah Almarhum April Saptomo.Hal ini juga telah secara tegas diakui oleh penggugat pada dalil

Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Putusan MARI No.3280 K/Pdt/1995.Ketentuan ini secara yuridis menegaskan bahwa perjanjiansewa menyewa rumah secara turun temurun sebagaimanaselalu didalilkan oleh Penggugat baik Penggugat danpengguat II dalam perkara ini maupun didalilkan oleh Alm Aprilsaptomo dalam gugatan sebelumnya telah dinyatakan berakhirDEMI HUKUM dalam waktu 3 tahun setelah undang undangtersebut dikeluarkan yaitu tahun 1995.Bahwa pada perkara incassu, tahun 1996 pihak penyewadan pihak pemberi

sewa sudah tidak relevan/atau tidak pada tempatnya lagi untuk dibahas pada perkara in cassukarena tidak terdapat sengketa perihal siapa pemberi sewa dan siapaHalaman 39 Putusan Perdata Gugatan No.66/Padt.G/2015/PN.

PKI.penyewa atas rumah obyek sewa, dimana secara yuridis telah jelasbahwa pemberi sewa adalah Tergugat III dan Penyewa adalah AlmarhumApril Saptomo.

Bahwa pada perkara incassu sekitar tahun 1996 pihakpenyewa dan pihak pemberi sewa telah membuat perjanjian sewaHalaman 40 Putusan Perdata Gugatan No.66/Padt.G/2015/PN.

setiap tanggal 21 bulan berjalan atau sampaidianggap lunas seluruhkewajiban Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan mempunyaikekuatan mengikat".Bahwa majelis arbiter didalam putusannya tersebut di atas, hanyamempertimbangkan bukti dan/atau hanya melihat pada bukti HistorycalPayment dan/atau History Pembayaran terakhir dari pihak Termohon saja, tidakmenghadirkan dan/atau mempertimbangkan saksi dan bukti serta dokumendokumen dari Pemohon, karena terdapat bukti bahwa Termohonsebagai Debitur dan/atau Pemberi

Bahwa tentang larangan mengalihkan dari/atau memindahtangankan ObjekJaminan Fidusia diamanatkan serta diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang undangNomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni, "Pemberi Fidusiadilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepadapihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak12merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuantertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".Bahwa bagaimana mungkin angsuran dari/atau kewajiban pembayaran

Bahwa selain itu, dikarenakan pihak yang memegang Objek Jaminan Fidusia(Turut Termohon) telah tidak kooperatif dan susah untuk ditemui sertadihubungi, maka terhitung pada angsuran ke8 Pemohon sebagai PenerimaFidusia melakukan haknya untuk mengambil Objek Jaminan Fidusiasebagaimana Undangundang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,sebagai berikut :"Pasal 29 (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Bendayang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusiterhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan denganCara :b. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2)oleh Penerima Fidusia ;c. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaanPenerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;d. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberidan Penerima

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf dilakukansetelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi danatau Penerima Fidusia kepada pihakpihak yang berkepentingan dan diumumkansedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan, Caracara seperti tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh Pemohon terhadap diri Termohonsehingga Termohon merasa sangat dirugikan ;8.