Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP892/WPJ.31/2014 tanggal 7 Oktober 2014, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00015/207/09/922/13tanggal O5 Desember 2013, sehingga perhitungan Pajak yang harusdibayar Rp192.696.000,00 menjadi sebesar RpO0,00 (Nol Rupiah) atauNihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Desember 2014;Menimbang,

sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP892/WPJ.31/2014 tanggal07 Oktober 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009Nomor 00015/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PTSoe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat: JalanRaya NikiNiki RT 016 RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor TengahSelatan, Nusa Tenggara Timur, sehingga perhitungan

Menetapkan agar perhitungan SPPT Tubuh Bumi/2014disesuaikan dengan perhitungan Pemohon Banding dan memerintahkanTerbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaranpajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84392/PP/M.XIVB/18/2017, tanggal 7 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya dilakukanterhadap Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yangDiekspor dengan alasanalasan sebagai berikut:1. Bahwa sesuai dengan PMK Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang PemungutanBea Keluar, Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:bahwa Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean;2.

Bahwa kenyataan di lapangan, Terbanding tidak ada instruksi untukmembatalkan PEB tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan iniwalaupun sudah melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding pada poin 1, 2 sampai dengan 3 diatas, Pemohon Banding mengharapkan agar permohonan banding atas SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor: KEP1950/WBC.05/201 1tanggal 23 November 2011 dapat dikabulkan oleh Bapak;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put41336

satu Keputusan Terbanding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari Surat BandingNomor: 121/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 121/ASA/PJK/XII/2012tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan Banding atassengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian, nilaisengketa per bulan adalah Rp134.916.044.975,00 Rp109.512.850.799,00 =Rp25.403.194.176,00 / 12 bulan = Rp2.116.932.848,00;2) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak September 2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2008 yang juga diajukan Banding;b. bahwa Majelis tidak mengetahui

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesarRp174.462.000 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh duaribu rupiah) dengan dasar perhitungan (angsuran pokok sebesarRp3.878.000) x 29 bulan = Rp112.462.000 + Rp62.000.000 (uang muka);3.

Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepadapihak Penggugat atas klaim asuransi sesuai dengan catatan asuransi tahunke3 sejumlah Rp156.000.000,00 dikurangi perhitungan perbaikan mobil dibengkel Universal Motor sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang diterbitkanoleh Tergugat II kepada Bengkel Universal Motor tertanggal 28 September2015 sebesar Rp49.554.250 dengan total klaim Rp106.445.750;5.

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor:00001/206/07/218/13 Tahun Pajak 2007 tanggal 14 Februari 2007 tidak didahului denganmemberikan undangan secara tertulis kepada Penggugat untuk melakukan pembahasanakhir hasil pemeriksaan dengan Penggugat;bahwa atas permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut oleh KPP MadyaPekanbaru dinyatakan memenuhi syarat formal dan saat ini sedang dalam prosespenyelesaian oleh Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau;bahwa materi perhitungan

Terkait materi perhitungan Pajak Penghasilan/PajakPertambahan Nilai/Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang, perlu disampaikan proyekpekerjaan Kalimantan Timur Tahun Pajak 2007 merupakan proyek pekerjaan sipil yangdilakukan dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain dengan kepentinganmasingmasing sebesar 51% dan 49%;bahwa menurut Majelis,Penggugat tidak memasalahkan Surat Paksa a quo baik secaraformal maupun materi, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 23 ayat (2)huruf a UndangUndang

yang berlaku;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatdikarenakan sudah tidak lagi harmonis sejak putusan ini dibacakan;Menyatakan menghukum dan mewajibkan kepada Tergugat untukmembayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), danUang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat. dan;Menyatakan Penggugat berhak atas perhitungan

Tahunan yang belumdiambil dan belum gugur sebanyak 6 hari, Rp3.339.580,61 : 30 hari= Rp111.319,35 X 6 hari = Rp667.916,12;e Selama dalam proses persidangan berlangsung apabila melewatibulan Mei 2019 belum juga ada titik temu penyelesaian,maka secaraotomatis akan muncul Hak Uang THR Tahun 2019, sesuai aturanPermenaker RI Nomor 6 tahun 2016, tanggal 08 Maret 2016.x upah = Rp3.339.580,61Jumlah = Rp109.371.264,97sehingga jumlah seluruh Pesangon 2 (dua) kali yang menjadi hakdari Penggugat berdasarkan perhitungan

upah sebesar Rp. 2.938.524, (duajuta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018,tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenDeli Serdang Tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut := Rp. 2.938.524, x 6 bulan Upah= Rp. 17.631.144,(Tujuh belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh empatrupiah)Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya

upah sebesar Rp. 2.938.524, (duajuta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018,tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenDeli Serdang Tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :> SURYA PRADANA masa kerja selama 2 (dua) tahun.a.

Uang Penggantian Hak: 15 %X Rp. 17.631.144,=Rp. 2.644.671,Jumlah Rp. 20.275.815,(Dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima belasrupiah).Menghukum Tergugat untuk membayar uang tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) huruf bPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaankepada Penggugat, dengan dasar perhitungan upah sebesar

upah sebesar Rp. 2.938.524, (duajuta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018,tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenDeli Serdang Tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut := Rp. 2.938.524, x 6 bulan Upah= Rp. 17.631.144.

harian, satuan hasil, potongan/boronganatau komisi untuk perhitungan pembayaran pesangon, sehingga sistem pembayaranupah bukanlah penentu status pekerja tetap atau tidak tetap, tetapi berdasarkanwaktu dan jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 dari KepmenakertransNo.100/2004 PKWT Karyawan Pekeraja Harian Lepas (PHL) wajib dicatatkan olehpengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaankabupaten/kota

Setelah para pemasangmemasangkan angka pasangannya barulah bandar membuka mata daduyang tertutup tempurung kelapa; Bahwa taruhan dikatakan menang apabila bukakan mata dadu bandaryang keluar sama dengan angka pasangan dadu yang dipasangi taruhanoleh pemasang, dan dikatakan kalah apabila bukakan mata dadu bandarberbeda dengan pasangan angka dadu yang dipasangi oleh pemasang; Bahwa perhitungan uang kemenangan yaitu sama dengan besarnyauang pasangan, dengan contoh pemasang pasang Rp.10.000.00 (sepuluhribu

Setelah para pemasangmemasangkan angka pasangannya barulah bandar membuka mata daduyang tertutup tempurung kelapa; Bahwa taruhan dikatakan menang apabila bukakan mata dadu bandaryang keluar sama dengan angka pasangan dadu yang dipasangi taruhanoleh pemasang, dan dikatakan kalah apabila bukakan mata dadu bandarberbeda dengan pasangan angka dadu yang dipasangi oleh pemasang; Bahwa adapun perhitungan uang kemenangan yaitu sama denganbesarnya uang pasangan, dengan contoh pemasang pasang Rp.10.000.00(

Setelah para pemasangmemasangkan angka pasangannya barulah bandar membuka mata daduyang tertutup tempurung kelapa; Bahwa pemasang dikatakan menang apabila bukakan mata dadubandar yang keluar sama dengan angka pasangan dadu yang dipasangitaruhan oleh pemasang, dan dikatakan kalah apabila bukakan mata dadubandar berbeda dengan pasangan angka dadu yang dipasangi olehpemasang; Bahwa perhitungan uang kemenangan yaitu sama dengan besarnyauang pasangan, dengan contoh pemasang pasang Rp.10.000.00 (sepuluhribu

Setelah para pemasangmemasangkan angka pasangannya barulah bandar membuka mata daduyang tertutup tempurung kelapa; Bahwa taruhan dikatakan menang apabila bukakan mata dadu bandaryang keluar sama dengan angka pasangan dadu yang dipasangi taruhanoleh pemasang, dan dikatakan kalah apabila bukakan mata dadu bandarberbeda dengan pasangan angka dadu yang dipasangi oleh pemasang;Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pbg Bahwa perhitungan uang kemenangan yaitu sama dengan besarnyauang pasangan

lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;

terlampirpada lampiran 4 Estimasi nilai perhitungan kerusakan asset hasilpembangunan lokasi SDN Bantarsari 001;3.3.

terlampirpada lampiran 4 Estimasi nilai perhitungan kerusakan asset hasilpembangunan lokasi SDN Kertajaya 03;3.4.

terlampir padalampiran 4 Estimasi nilai perhitungan kerusakan asset hasilpembangunan lokasi SDN Kertajaya 03;3.5.

terlampir pada lampiran 4Estimasi nilai perhitungan kerusakan asset hasil pembangunan lokasiSDN Bantarsari 001.

terlampirpada lampiran 4 Estimasi nilai perhitungan kerusakan asset hasilpembangunan lokasi SDN Kertajaya 03.

ICHSANSUAIDI telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterimasebesar Rp. 7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :Perhitungan Volume fisik : Temuan fisik lapangan ahli Unram : 297.611,50 m? Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar :181.498,5 m*%()1). Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan dermagaLabuhan Haji : 153.498,5 m.2). Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT NewmontNusa Tenggara : 28.000 m*. Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m?

Perhitungan Jumlah Pembayaran :Kenyataan urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m?*Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m*)Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : 119.629,81 m?Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidakdibayar dan telah diterima oleh Ir. ICHSAN SUAIDI sebesar : 119.629,81 m?

ICHSANSUAIDI telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterimasebesar Rp. 7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :Perhitungan Volume fisik : Temuan fisik lapangan ahli Unram : 297.611,50 m?22 Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar : 181.498,5 =m?()1). Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan dermagaLabuhan Haji : 153.498,5 m*.2). Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT Newmont Nusa Tenggara : 28.000 m*. Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m?

Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik UniversitasMataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telahmenerima pembayaran sebagaimana tersebut diatas.

(dua ratus juta rupiah), begitupundengan perhitungan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa kerugiankeuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo sebesar Rp.3.165.900.

SR nomorurut 2 (dua) adalah Calon Kepala Desa Terpilih, dan selanjutnya dijadikan bahanlaporan kepada BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil PenghitunganBerita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desatahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I ( Model CKWK ) merupakanbagian dari bahan rapat pleno penetapan yang mengasilkan berita acara penetapancalon kepala desa terpilih, yang juga dilampirkan sebagai bahan laporan kepadaBerita acara pemungutan suara dan perhitungan

suara pemilihan kepala desatahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I ( Model CKWK3 Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desatahun 2015 di TPS II ( Model CKWEK ) ;4 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 pada TPS I TPS II( Model D1 s/d D6 PPWP ) dan lampiran ( Model D1 s/d D6 PPWP ) padahari Kamis tanggal 12 bulan November tahun 2015 di balai desasubarak ;Bahwa benar panitia tidak

Halaman 39 dari 643 Menyatakan sah Surat yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala DesaSubarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar berupa : Berita acara keputusan rapat pleno pilkades Desa Subarak Kecamatan GunungSahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 ; Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala DesaTahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I ( Model CKWK ) Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala DesaTahun 2015 di TPS II ( Model CKWK

BuktiT1 = : Fhoto Copy Surat No. 07/PILKADES/DS/XI/2015 Perihal: LaporanHasil Pemilihan Kepala Desa Subarak dari Panitia Pilkades KepadaBPD Yang disertai 1 (satu) Exsampler Fhotoa Berita acara keputusan rapat pleno pilkades desa subarak kecamatan gunungsahilan kabupaten Kampar tahun 2015.b Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desatahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I ( Model CKWKc Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desatahun

perolehanSuara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan KepalaDesa model D1 PPWP halaman kolom A data Pemilih di TPS I, jumlahDaftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 362 orang, sedangkan dalam kolom BPengguna hak pilih dalam DPT di TPS I berjumlah 363 orang;2 bahwa dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan perolehanSuara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan KepalaDesa model D1 PPWP halaman kolom B Pengguna hak pilih di TPS Iberjumlah 367 orang, sedangkan

Perdagangan Propinsi Kepulauan BangkaBelitung (yang diberkas tersendiri), mempersiapkanpenggunaan anggaran perjalanan dinas dengan cara,diawali adanya dasar untuk pengeluaran anggaranperjalanan dinas, misalnya ada Surat undangan /panggilan atau usul konsultasi dari Dinas, lalu dilihatjumlah anggaran yang tersedia dan keperluannya sampaiakhir tahun, jika dana tersedia, maka segeramempersiapkan kelengkapan administrasi pencairan uangnyaberupa SPT (Surat Perintah Tugas), kwitansi, (PPPD)Perincian Perhitungan

SALIM HOLIAN, makaPemerintah atau Negara mengalami kerugian yang besarnyasesual dengan hasil perhitungan jumlah kwitansipencairan uang perjalanan dinas, yang faktanya tidakdilaksanakan perjalanan dinasnya adalah sebesarRp.68.521.000, (enam puluh delapan juta lima ratus duapulh satu ribu rupiah).siaiaiatatiatiaiataite Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Jo pasal 18 undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah

keterangan Terbanding dan PemohonBanding, serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapatbahwa penghitungan Obyek PPN Masa Maret 2006 yang dilakukan oleh Terbandingdidasarkan atas SPT PPN Masa April 2006 yang disampaikan oleh PemohonBanding;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas datayang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan serta penjelasandari Pemohon Banding dan Terbanding diketahui bahwa Pemohon Banding tidakdapat menerima perhitungan

Pajak nomor : KEP660/WPUJ.14/BD.06/2010 tanggal 10Desember 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakApril 2006 Nomor : 00117/507/06/722/09 tanggal 22 Desember 2009 atas nama :XXX, NPWP : YYY, sehingga penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai adalah sebagai berikut :DPP Pajak Pertambahan Nilai Rp. 0,00Pajak Keluaran Rp. 0,00Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 486.048.818.00Jumlah perhitungan

Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74919/PP/M.XIIIA/22/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Perhitungan

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/2126/02/Dipendatanggal 6 November 2014 tentang Keberatan atas Pengenaan Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor melalui Pertamina dengan Faktur Nomor5.13.NNT.011 tanggal 9 Desember 2013, atas nama: PT Newmont NusaTenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, beralamat di Jalan Mega KuninganLot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, sehingga perhitungan

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00001/207/07/218/13 Tahun Pajak 2007 tanggal 14 Februari 2007 tidak didahului denganmemberikan undangan secara tertulis kepada Penggugat untuk melakukan pembahasanakhir hasil pemeriksaan dengan Penggugat;bahwa atas permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut oleh KPP MadyaPekanbaru dinyatakan memenuhi syarat formal dan saat ini sedang dalam prosespenyelesaian oleh Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau;Bahwa materi perhitungan

Terkait materi perhitungan Pajak Penghasilan/PajakPertambahan Nilai/Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang, perlu disampaikan proyekpekerjaan Kalimantan Timur Tahun Pajak 2007 merupakan proyek pekerjaan sipil yangdilakukan dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain dengan kepentinganmasingmasing sebesar 51% dan 49%;bahwa menurut Majelis,Penggugat tidak memasalahkan Surat Paksa a quo baik secaraformal maupun materi, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 23 ayat (2)huruf a UndangUndang

Nomor 2552 K/Pdt/201710)11)12)13)Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Penggugat mengirim surat kepadaTergugat Il sebagai pemberitahuan bahwa sisa hutang telah dilunasidengan perhitungan hutang pokok Rp80.500.000,00 dan total sisa hutangRp63.700.000,00 dimana dalam surat Penggugat menyatakan apabilaTergugat II mempunyai perhitungan yang berbeda agar disampaikan dalam7 hari (bukti P5):Bahwa pada hari berikutnya Penggugat menerima tilopun dari Tergugat yang intinya:(a) Menolak pelunasan sebesar Rp63.700.000,00

:Padahal dengan perhitungan pelunasan tanggal 6 Februari 2013 bungayang Para Penggugat bayarkan sebesar 1.42% per bulan sudah melebihiiklan Tergugat II (PT Prioritas Finance Centre) sebesar 0,33 % per bulan;Bahwa kurang lebin dua minggu dari tanggal pemberitahuan pelunasanterlerwati Penggugat membuat pengaduan ke Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) beralamat JI.Pancoran Barat danditindak lanjuti dengan mengirim surat Nomor 80/PNG/YLKI/2013 Tanggal28 Februari ke Tergugat Il namun

hilangnya potensi penghasilan usaha sebesar Rp3.535.000,00 (tigajuta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan terhitung mulai bulanpelunasan Hutang yaitu bulan Februari 2013 sampai ditetapkannyaPutusan Perkara gugatan ini dan mengembalikan uang pelunasan sebesarRp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) denganmemperhitungkan pembayaran angsuran hutang per Maret 2013 sampaiditetapkan Putusan Perkara gugatan ini serta memperhitungkan angsuranhutang oleh Para Penggugat dengan perhitungan

Nomor 2552 K/Pdt/20174)bahwa setelah enam kali membayar angsuran pinjamannya sebesarRp3.401.000,00 perbulan, pada tanggal 5 Februari 2013 PemohonKasasi dahulu Pembanding mempercepat pelunasan Hutangnya (dariTenor 36 bulan) kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding I.sebesar Rp63.700.000,00 (perhitungan lihat bukti P5), Hutang Pokoksebesar Rp80.500.000,00 atas dasar Perjanjian Persetujuan danKepatuhan Refinancing tanggal 19 Juli 2012. bahwa atas pembayarantersebut Termohon Kasasi dahulu Terbanding

menyatakan jumlahpembayaran pelunasan dipercepat tersebut masih kurang, karenamenurut perhitungannya posisi Saldo Hutang Pemohon Kasasi II dahuluPembanding Il per 5 Februari 2013 masih sebesar Rp98.629.000,00sehingga masin ada kekurangan pembayaran pelunasan sebesarRp20.989.259,00 (linat catatan pada Bukti P8);bahwa karena adanya perbedaan perhitungan sisa Hutang Pokok yangmasih harus dibayar oleh Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding IIkepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding serta besaran HutangPokok

4.187.569.727,00Menurut TerbandingBahwa pada saat pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi DPP PPN sebesarRp 3.620.465.027,00 dengan alasan bahwa Pemohon Banding menerapkanharga yang berbeda untuk barang yang sama dalam penjualannya yang dilakukankepada PT Krama Yudha Tiga Berlian dan PT Mitsubishi Krama Yudha, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Terbanding melakukan koreksiatas harga jual yang menyebabkan terjadinya koreksi DPP PPN;Bahwa pada saat proses keberatan Terbanding melakukan perhitungan

Atas transaksi ini Terbanding menetapkan harga secara sepihak tanpamelakukan konfirmasi kepada lawan transaksi Pemohon Banding;Perhitungan Pajak menurut Pemohon BandingBahwa dengan demikian, sesuai dengan penjelasan pemohon banding diatas,maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut :Halaman 4 dari 24 halaman.

Ndibanding PT B adalah sebesar 12%.Dengan demikian perhitungan harga wajar penjualan barang x kepadaPT. N adalah sebagai berikut : diskon wajar bagi PT. N adalah : 25% + 12% = 37% harga wajar penyerahan barang kepada PT.

Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilandan/atau pengenaan pajak. Kalau PT. A adalah Pengusaha Kena PajakHalaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 745/B/PK/PJK/2012(PKP), ia harus menyetor kekurangan PPNnya (dan PPn BM kalauterutang).Atas kekurangan tersebut dapat diterbitkan SKP dan PT. A tidak bolehmenerbitkan faktur pajak atas kekurangan tersebut, sehingga tidakmerupakan kredit pajak bagi PT.B.

harga jual kepada PT KTB (Divisi OEM PT KTBdan Divisi Spareparts PT KTB) maupun PT MKM (Divisi OEM PT MKM)yaitu sebesar harga jual barang tertinggi antara kepada Divisi OEM PTKTB, Divisi Sparepart PT KTB dan Divisi OEM PT MKM Divisi OEM PTKTB dan Divisi OEM PT MKM, sehingga diperoleh nilai koreksi atasDasar Pengenaan Pajak sebesar Rp4.187.569.727,00 telah sesuaidengan tata cara perhitungan untuk transaksi dengan pihak yangmempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam KEP01/PJ.7/1993 juncto

Pajak Pertambahan Nilai ( PPn ) yang di laporkan dan dibayarkan per April2018 dari Pertamina sebagai Hak PENGGUGAT, sebesar 166.271.465,(seratuSs enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratusenam puluh lima rupiah);Dan atau jumlah lainnya, sesuai dengan hasil Audit Eksternal tersebutnantinya;Perhitungan tersebut diatas sesuai data dan catatan yang dimiliki olehPENGGUGAT, jumlah tersebut akan bertambah, setelah TERGUGATbersedia untuk melakukan Audit secara eksternal;Oleh karenanya

adalah beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memintaTERGUGAT melakukan Audit eksernal melalui Akuntan Publik tersumpah,sehingga akan diperoleh perhitungan keuangan yang up to date dan bisadipertanggungjawabkan;8.

Fotocopy sesuai asli (dari Print Out), email Penggugat kepada Tergugat tanggal16 April 2018, dengan lampiran .perhitungan versi PT Bumi Baureksa Pratama,yang selanjutnya diberi tanda P 4;Fotocopy dari Print Out komunikasi melalui Whatsapp antara penggugat danTergugat dalam kurun waktu 10 Januari 2018 sampai dengan 19 Januari 2018;yang selanjutnya diberi tanda P 5;Fotocopy dari Print Out Rekening Koran dari Bank OCBC NISP milik/ atas namaPT.

GLOBAL MANDIRA SEMESTA (Tergugat),untuk mencocokan perhitungan dengan PT.

operasional, danprofit yang akan dibayar;Bahwa data yang dimaksud adalah data dari pihak Penggugat danTergugat;Bahwa dalam pertemuan dan pembicaraan antara Penggugat dan Tergugattersebut berdasarkan catatan Saksi menyampaikan bahwa totalpenerimaan dari kerjasama dengan PT Pertamina adalah sejumlahRp.36.949.214.549, dan sepengetahuan Saksi dari nilai penerimaantersebut perhitungan hak untuk Penggugat ( PT.