ace Olae ae da wl oy : F : Hoe=# set~x selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:Artinya: Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan

Hal ini adalah aniaya yang bertentangandengan semangat keadilan,Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr.Musthafa As Sibai dalam Kitab Al Marah bainal Figh wal Qanun halaman 100sebagai berikut Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanbahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembanganmereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salingmembenci.

GIS ales 1 jill Jae alah GS Lage gCass Ml gpaartinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan........... dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci.

GIS ald 1 jill Ie alah GS Lage gCass Ml opeartinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan........... dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci.

., adalah sangat tidak berdasarkan hukumdimana gugatan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukangugatannya adalah Surat Nota Dinas Nomor 01/ND/83 tanggal 2 Juli 1983.Bahwa sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 1 ayat (22) yang menyebutkan :Perselisinan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/oburuh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai

hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihanpemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahaan;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (22)jelas disebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaanpendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha ataugabungan pengusaha dengan pekerja/buruh, namun dalamhal iniPenggugat sudah bukanlah pekerja/buruh yang bekerja dengan Tergugat,akan tetapi kejadian

Nomor 249 PK/Pdt/2015Perselisinan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/oburuh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihanpemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahaan;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (22)jelas disebutkan bahwa perselisihan hubungan

industrial adalah perbedaanpendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha ataugabungan pengusaha dengan pekerja/buruh, namun dalamhal iniPenggugat sudah bukanlah pekerja/buruh yang bekerja dengan Tergugat,akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada saat Penggugat masih berstatuspegawai di perusahaan Tergugat , Tergugat dan Tergugat Ill, sehinggakewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan HubunganIndustrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa dengan ini Tergugat

Dan seterusnya ;Dan kemudian juga didalam petitumnya juga telah diuraikan dan dimintakanhalhal tersebut sebagaimana terdapat dalam point 3 (tiga), 5 (lima) dan 6(enam);Bahwa antara perbuatan dalam gugatan yang didalilkan oleh Penggugat denganpermintaan konpensasi dari akibat perbuatan ingkar janji menurut Penggugattersebut telah mengakibatkan suatu kerancuan dan pertentangan diantaranyasehingga dengan demikian telah mengakibatkan gugatan tersebut salingbertentangan satu sama lainnya, dan akibat dari

pertentangan antara posita danpetitum tersebut telah mengakibatkan suatu gugatan menjadi kabur (abscuur libel) ;13Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwasanyaPenggugat telah menggabungkan beberapa persoalan dalam satu gugatan, dimanapersoalan kewajibannya dan dalil gugatan Penggugat tentang tidak dapatnyaditingkatkan alas hak milik Penggugat ke Sertifikat Hak Milik tersebut masingmasing berdiri sendiri, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur (obscuur libel),oleh karenanya

Dan seterusnya ;39Dan kemudian juga didalam petitumnya juga telah diuraikan dandimintakan halhal tersebut sebagaimana terdapat dalam point 3 (tiga), 5(lima) dan 6 (enam);Bahwa antara perbuatan dalam gugatan yang didalilkan oleh Penggugat denganpermintaan konpensasi dari akibat perbuatan ingkar janji menurut Penggugattersebut telah mengakibatkan suatu kerancuan dan pertentangan diantaranyasehingga dengan demikian telah mengakibatkan gugatan tersebut salingbertentangan satu sama lainnya, dan akibat

dari pertentangan antara posita danpetitum tersebut telah mengakibatkan suatu gugatan menjadi kabur (abscuur libel) ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwasanyaPenggugat telah menggabungkan beberapa persoalan dalam satu gugatan, dimanapersoalan kewajibannya dan dalil gugatan Penggugat tentang tidak dapatnyaditingkatkan alas hak milik Penggugat ke Sertifikat Hak Milik tersebut masingmasing berdiri sendiri, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur (obscuur libel),oleh karenanya

Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)Terdapat Pertentangan/Kontradiksi Antara Posita Dan Petitum GugatanPara Penggugat6.

Nomor 2727K/Pdt/201710.11.para Penggugat (sebagai ahli waris dan pemilik yang sah), walaupunada Bantahan, Banding atau Kasasi;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terbukti dantidak terbantahkan terdapat pertentangan/kontradiksi antara posita danpetitum gugatan Para Penggugat dimana pada satu sisi dalam positagugatannya Para Penggugat meminta Sertifikat Nomor 205/Dukuhuntuk dikembalikan kepada keadaan semula menjadi atas nama alm.Husin Nasila namun dalam petitumnya Para Penggugat sama

Husin Nasila;Bahwa pertentangan/kontradiksi lainnya antara posita dan petitumGugatan Penggugat adalah dimana dalam posita Gugatannya ParaPenggugat mendalilkan sebagai ahli waris dan anakanak kandung dariAlm. Husin Nasila namun dalam petitum gugatannya Para Penggugattidak meminta Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakanPara Penggugat selaku para ahli waris yang sah dari Alm. Husin Nasila.petitum Para Penggugat yang tidak meminta untuk disahkan sebagaiahli waris dari Alm.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka secara Jelasdan nyata gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuurlibel) karena terdapat pertentangan atau kontradiksi antara posita danpetitum gugatan dan oleh karena itu gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaara),Petitum Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas13.

Bar.Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap angka 2 Eksepsi TurutTergugat mengenai adanya pertentangan antara posita butir 7 denganpetitum butir 2 dan mengenai kKewenangan Pengadilan untuk membatalkansuatu akta, Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi Turut Tergugattersebut telah memasuki materi pokok perkara dan harus dibuktikan terlebihdahulu apakah ada pertentangan antara posita dengan petitum gugatanPengugat dan oleh karenanya eksepsi turut tergugat ini harus dinyatakanditolak ;Menimbang, bahwa

berikutnya terhadap angka 3 Eksepsi TurutTergugat mengenai adanya pertentangan antara dalil butir 8 dalam PositaPenggugat dengan dalil butir 3 dalam Petitum Gugatan Penggugat, MajelisHakim berpendapat bahwa alasan Eksepsi Turut Tergugat inipun telahmemasuki pokok perkara dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka seluruh Eksepsi Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan

Moestofa Soetopo,S.H. dalam surat nikah tercatat atas nama Soewarno, seharusnya yangbenar tercatat di Reg No 94/784/V/1958 adalah Sarwono dan telahmeninggal dunia di Surabaya pada tahun 1956;Bahwa antara bukti P1 dengan bukti P2 adanya pertentangan antarasatu dengan yang lain yaitu ayah kandung Soetopo yang dalam bukti P1bernama Soewarno sedangkan dalam bukti P2 bernama Sarwono, haltersebut patut diduga adalah sebuah rekayasa Termohon PeninjauanKembali untuk mengakungaku seolaholah Soetopo suami

Moestofa Soetopo,S.H. dalam surat nikah tercatat atas nama Soewarno, seharusnya yangbenar tercatat di Reg No 94/784/V/1958 adalah Sarwono dan telahmeninggal dunia di Surabaya pada tahun 1956, apabila dikonfrontirdengan bukti P1 maka terdapat pertentangan yaitu tidaklah mungkinapabila orang tua Soetopo suami Termohon Peninjauan Kembali adalahorang yang sama dengan orang tua Soetopo saudara PemohonPeninjauan Kembali yang meninggal tahun 1956 menjadi saksipernikahan antara Termohon Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali sehinggamendapatkan kebenaran hakiki atas sebuah fakta;Bahwa Judex Juris tidak memperhatikan faktafakta yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali lewat bukti T1 s/d T4 yang menyatakandengan tegas bahwa Soetopo yang dimaksud oleh Termohon PeninjauanKembali adalah orang yang berbeda, hal ini dikuatkan oleh novum PK1,PK2,PK3 dan PK4 yang telah jelas memperkuat bukti P1 s/d P4 danmelemahkan kekuatan pembuktian T1 s/d T4 yang diajukan TermohonPeninjauan Kembali, selain itu terdapatnya pertentangan

No. 1123 seluas tanah 2.415M2 terhadap objek sengketa, kemudian berdasarkan akta NotarisNomor 251 dan 252 tanggal 09 Desember 2004 .Bahwa dalam petitum penggugat telah mencantumkan pada poin 6Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara aquo kepadaPengugat I s/d VI dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dansempurnaBahwa terhadap dalildalil posita dengan petitum Para Penggugattersebut tidak saling mendukung melainkan adanya pertentangan

positatersebut menyatakan bahwa Tergugat II adalah pemilik yang sahberdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1123, akan tetapi terjadi11kontradiksi didalam petitumnya suatu hal tidak logis dan berdasarhukum, Tergugat II adalah yang sah diakui oleh Penggugat akantetapi oleh Para Penggugat meminta untuk menyerahkan tanah objekperkara aquo kepada Penggugat I s/d VI, bagaimana mungkindibenarkan dan masuk akal apabila tanah atau objek sengketa adalahsah miliknya kemudian diperintahkan menyerahkan kepada oranglain;Pertentangan

diakui secara tegas:Eksepsi TergugatI:e Bahwa gugatan Para Penggugat Obscuur libel ( Kabur );Bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas tentang fundamentum petendi,dalam dalildalil gugatan Para penggugat tidak terdapat dasar fakta yang jelas,hal mana Para penggugat keliru menjelaskan tentang hubungan hukum(rechtsverhouding) yang menjadi dasar status hukum Tergugat terhadap objeksengketa, hal mana tergambar tentang didalilkan oleh Penggugat yaitu :Adanya Kontradiksi Posita dengan Petitum Penggugat, pertentangan

dari dakwaan keduaPenuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak ataumelawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diaturdalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadapTerdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalamkeadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan

duakepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukumatau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandangtidak terdapat adanya alasanalasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahanTerdakwa maupun alasanalasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undangundang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,28Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan

Antara posita dengan petitum terdapat pertentangan (kontradiktif). Dalamposita angka 3 dengan tegas disebutkan bahwa luas obyek sengketaadalah seluas + 20 are, akan tetapi dalam petitum angka 10 dan 11penggugat memohon agar obyek sengketa dan tanah lainnya seluas 11,8are dikembalikan seluruhnya kepada penggugat, padahal tanah seluasHalaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pat.G/2016/PN. Sel11,8 are tersebut tidak disebut atau bukan sebagai obyek sengketa.

Gugatan Penggugat terdapat pertentangan (kontradiktif) antara positadengan petitum gugatan Penggugat;3.

Selberpendapat bahwa SUAHAIDI KUHDRI yang tidak ditarik sebagai pihaksedangkan didalam eksepsi/jawaban Kuasa Tergugat 1 menyatakan SUHAIDIKHUDRI sebagai penerima pembayaran dari penjualan tanah sengketaharuslah dibuktikan terlebih dahulu sehingga sudah masuk kedalam pokokperkara, dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat 1 mengenai hal tersebutdiatas haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat 1 dimanagugatan Penggugat terdapat pertentangan (kontradiktif) antara posita

berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPenuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penadahan sebagaimana yangdidakwa dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwaberada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa(adanya pertentangan

dua kepentingan hukum, adanya pertentangankepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan duakewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanyaalasanalasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupunalasanalasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undangundang,melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan

Spt.berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa(adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangankepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan duakewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanyaalasanalasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupunalasanalasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undangundang,melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan

Pertentangan berikutnya adalah Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Kuningan No. 6 tahun 2014 tersebut secaraHalaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/201411.12.13.14.membabi buta melarang setiap penjualan, penyimpanan, konsumsiminuman beralkohol golongan A diluar hotel bintang 3.Padahal Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013tersebut menyatakan :Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MinumanBeralkohol Golongan A juga dapat dijual di toko pengecer

kedalam golongan A, B dan C, kecuali tempat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 6 tahun2014 tersebut, padahal Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74Tahun 2013 membolehkan toko pengecer untuk menjual minumanberalkohol Golongan A dalam bentuk kemasan.Pertentangan yang ke tiga : bahwa pasal (5) Peraturan DaerahKabupaten Kuningan No. 6 tahun 2014 tersebut secara melampauikewenangannya telah mengesampingkan ketentuan Pasal 4 PeraturanPresiden Nomor 74 Tahun 2013.Pertentangan

perbuatan yang melawan hukumMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,ternyata perobuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal362 KUHP dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwaberada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa(adanya pertentangan

dua kepentingan hukum, adanyapertentangankepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan duakewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanyaalasanalasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwamaupun alasanalasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undangundang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskansifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan

AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 :Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah" ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa

AHMAD AL GHUNDUR halaman 40; Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa

,upU xZOCU EaRia O2%4iscC Pri CZNU w2U E,LU tCCA aArtinya : "Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian talah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawanhukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

AHMAD AL GHUNDUR halaman 40;Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa

AHMAD AL GHUNDUR halaman 40;Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa

AHMAD ALGHUNDUR halaman 40Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialahadanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan pada saatterjadi pertentangan akhlagq dan timbulnya rasa benci yangmendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan merekamoo,?