membaca kemudian menandatangani;Bahwa pada tahun 2006 Saksi menjabat sebagai Sekretaris DaerahKabupaten Lombok Timur;Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten LombokTimur sejak tangga 21 Pebruari 2006 sampai dengan bulan Nopember2011, tugas dan tanggung jawabnya membantu Bupati dalammerumuskan kebijakankebijakan tertentu dan membantu Bupatidalam rangka mengkoordinir tugastugas dinas dan bidang lainnya;Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten LombokTimur berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat;Bahwa Saksi tidak terlibat sebagai Tim dalam Proyek PembangunanDermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;Bahwa ya, ada kaitannya dengan anggaran dalam SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) Pemerintah Daerah;Bahwa Saksi tidak ingat yang dianggarkan dalam ProyekPembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;Bahwa tugas TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) adalahmembahas usulan rencana kerja anggaran seluruh Kabupaten LombokTimur;Bahwa Saksi tidak ingat nilai

Kalbar yaitu SURAT PERNYATAANPELANTIKAN Nomor : 821 / 3201 / BKD B, tanggal 4 Oktober 2010dan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Nomor :821.23/177/BKDB/ TAHUN 2010, Tanggal 23 September 2010.Bahwa sumber dana yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) Tahun 2015, dengan pagu dana sebesar Rp. 2.368.000.000,00(dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan nilai kontraksebesar Rp. 2.360.000.000,00, (dua milyar tiga ratus enam puluh jutarupiah).Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah

PETRUS MUGA selaku Kepala Dinas Pertanian danPerkebunan Provinsi NTT yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanGubernur NTT Nomor : UP.013.1/1/368/JS/2008 tanggal 23 Desember 2008merangkap sebagai Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2009berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 900.950.KU.189.AK/2008tanggal 31 Desember 2008;2. Bahwa terdakwa pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Dinas Pertaniandan Perkebunan Provinsi NTT berdasarkan SK.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/217/KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberhentian PejabatSementara dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum TirtanadiProvinsi Sumatera Utara Periode 20112015 yang mengangkat saksi Ir.

Sumatera Utara pada waktukegiatan IPA Martubung sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan diangkatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo.188.44/217/KPTS/2011 pada tanggal 10 Maret 2011 untuk periode 2011s/d 2015 yang ditandatangani oleh Syamsul Arifin.Bahwa yang diangkat Samsul Arifin pada tanggal 10 Maret 2011 untuk periode2011 s/d 2015 adalah Ir. Azzam Rizal, M.Eng selaku Direktur Utama, Ir.

Sumatera Utara pada waktukegiatan IPA Martubung sebagai Direktur Perencana dan Produksi diangkatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo.188.44/217/KPTS/2011 pada tanggal 10 Maret 2011 untuk periode 2011s/d 2015 yang ditandatangani oleh Syamsul Arifin.Bahwa tupoksi saksi sebagai Direktur Perencana dan Produksi adalahmembantu Direktur Utama, mengadakan rapat rutin pada pihakpihak yangterkait dibidangnya, bekerja sama dengan direksi yang lain, Direktur Keuangandan Direktur Tehnik, membuat

HERI BATANGARI NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 1118 Putusan Nomor 92/Pid.SusTPkK/2018/PN MdnBahwa saksi bekerja di PDAM Tirtanadi yang menjabat sebagai Direktur Air Limbahberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/129/KPTS/2015 tanggal 11 Maret 2015.Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Direktur Air Limbah saksi menjabatansebagai Kepala Divisi Produksi.Bahwa saksi mengetahui adanya Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air (IPA)dan Jaringan

Lesindo Jaya Utama denganAnggaran Rp.58.379.117.000,.Bahwa terkait jabatan saksi selaku Direktur Utama di PDAM Sumatera Utaraadalah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provsu Nomor188.44/129/KPTS/2015 sejak tanggal 11 Maret 2015.Bahwa yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut adanya PA, PPK, ULP danPPHP.Bahwa saksi ada mengeluarkan SK PPHP pada saat saksi menjabat sebagaiDirut dengan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi SumateraUtara Nomor : 143/KPTS/2015 tentang Panitia Penerima Hasil

Bantuan untuk sarana dan prasarana olahraga dan Rp. 7.000.000.000,keolahragaan sebesar Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian BantuanKeuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan bantuanpembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umatberagama dan bantuan sosial kemasyarakatan antara lain menetapkan:a.

BiroKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;Dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0452/KUM/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang PemberianBantuan Keuangan atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2010 pada Kegiatan Bantuan Pembinaan Keagamaan, Bantuanuntuk Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Bantuan SosialKemasyarakatan antara lain menetapkan:a.

Bagian pendidikan, pemuda dan olah raga;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian BantuanKeuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan bantuanpembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umatberagama dan bantuan sosial kemasyarakatan antara lain menetapkan:a.

H.ANANG BAKHRANIE adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0172/KUM/2010 tanggal 15 April 2010. Dengan demikian, olehkarena dana bansos tersebut bersumber dari APBD Provinsi KalimantanSelatan, Terdakwa Drs. H.

18) 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
19) 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.

I NENGAH WARKA; ---161) 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN RENTEB; ----162) 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH CAPUK; ----163) 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SUKARTA/ I KETUT SUMERTA; -------------------------------------------------164) Fotocopy Surat

Keputusan Gubernur Bali Nomor 821.22/5784/BKD tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.

;; 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik a.n I NENGAH1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik an I WAYANRENTEB;; 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik a.n I NENGAH1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik atas nama INYOMAN SUKARTA/ I KETUT SUMERTA,; Fotocopy Surat

Keputusan Gubernur Bali Nomor821.22/5784/BKD tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengangkatan SekretarisDaerah Kabupaten Klungkung.

OSO Sekuritas Indonesia dengan isiTransaksi Saham LCGP yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pupuk Kaltim17. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Form Konfirmasi Pemesanan Sahamtanggal 25 April 2014 dari Sucor Sekuritas.18. 1. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Bali Nomor : 350 Tahun 1987 tentang Pendirian LembagaPerkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat Bali Tahun 1987/1988tanggal 16 September 1987;2. 2(dua) lembar fotocopy Kronologis Pinjaman PT.

OSO Sekuritas Indonesia dengan isiTransaksi Saham LCGP yang dilakukan oleh Dana Pensiun PupukKaltim 17.1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Form Konfirmasi PemesananSaham tanggal 25 April 2014 dari Sucor Sekuritas. 18. 17. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Bali Nomor : 350 Tahun 1987 tentang Pendirian LembagaPerkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat Bali Tahun1987/1988 tanggal 16 September 1987;18. 2(dua) lembar fotocopy Kronologis Pinjaman PT.

ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 sebartlchfesl abaiafO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid12868089charrsid8149372 grtlchfcs1 abaiafoltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 ian rtlchfcsl abaiafO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid12868089charrsid8149372 Kelurahanrtlchfcsl abaia0ltrchfcs0f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 Patehan Berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Kepala DaerahIstimewa Yogyakarta rtlchfcsl abaiaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid8748629charrsid8149372 Nomorrtlchfesl abaiafO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 13.83/rtlchfcsl abaiaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 1Hrtlchfcsl abaiaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 ., tanggal 26 Mei rtlchfcsl abaiafO

Januari 2008. 131 Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :20/PAD/KDK.11/X/2009 tentang = $=Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KospinSyariah) tanggal 13 Oktober 2009. 132 Fotocopy Tanda Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa KeuanganSyariah No. : 04.11/DUSISPK/XIV/II/2011 tanggal 10 Februari2011 oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah Provinsi Jawa Tengah Ir.

Januari 2008. 137 Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 20/PAD/KDK.11/X/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KoperasiSimpan Pinjam Syariah (Kospin Syariah) tanggal 13 Oktober 2009.138 Fotocopy Tanda Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa Keuangan Syariah No. :04.11/DUSISPK/XIV/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 oleh KepalaDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi JawaTengah Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.

keterangan Saksi didalam BAP yangdibenarkan Saksi di muka persidangan merupakan salah satu faktapersidangan.Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya dalam dugaan TindakPidana Korupsi sehubungan dengan pengadaan alat fitness di SMAN danSMKN Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014 yang merugikan keuangannegara Rp5.630.017.735,20.Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II KotaAdministrasi Jakarta Barat dengan jabatan sebagai Bendahara PengeluaranPembantu dengan dasar pengangkatan Surat

Keputusan Gubernur Prov.DKI Jakarta Nomor Nomor 488/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentangpenetapan Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran Pembantu dan atasan Halaman 142 dari 360 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pstlangsungnya pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkatdaerah tahun anggaran 2014 dengan jabatan sebagai BendaharaPengeluaran Pembantu Sudin Dikmen Jakarta Barat dengan dasarpengangkatannya adalah Surat Keputusan

Gubernur Propinsi DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 488 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014.Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara PengeluaranPembantu Sudin Dikmen Jakarta Barat yang menyusun dan mengusulkanDPAUKPD sebagai berikut, yaitu: mengajukan SPP kepada Kuasa PenggunaAnggaran; melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkanbukti tagihan yang sah; mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaranberdasarkan SP2D serta buktibukti pengeluaran yang sah secara tertibdan teratur

Setelah hal tersebut disepakati makaRanperda APBD tersebut dapat disetujui antara Kepala Daerah danPimpinan DPRD melalui sidang Paripurna; Bahwa setelah adanya persetujuan bersama Ranperda APBDkemudian disampaikan ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi oleh TIMProvinsi kemudian Tim Provinsi mengundang TAPD bersama DPRDmeminta klarifikasi ataupun pertanyaanpertanyaan terkait RanperdaAPBD setelah itu keluarlah Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda APBD;Bahwa dari hasil Evaluasi tersebut

kerja akibat gagalnya Perundinganbeberapa kali mengenai tuntutan hakhak Para Penggugat yan tidakdilaksanakan oleh T ergugat.Bahwa selama bekerja didalam perusahaan Tergugat, Para Penggugat bekerjasecara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti.Bahwa para Penggugat menerima upah setiap bulan dari Tergugat sebesar Rp.2.617.500, (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dalamHalaman 33 dari 182 Putusan Nomor : 21/Pdt.SusPHI/2019/PN PbrTahun 2018, berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.373/V/2018 Tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet,Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi RiauTahun 2018.

Setelah hal tersebut disepakati makaRanperda APBD tersebut dapat disetujui antara Kepala Daerah danPimpinan DPRD melalui sidang Paripurna; Bahwa setelah adanya persetujuan bersama Ranperda APBDkemudian disampaikan ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi oleh TIMProvinsi kemudian Tim Provinsi mengundang TAPD bersama DPRDmeminta klarifikasi ataupun pertanyaanpertanyaan terkait RanperdaAPBD setelah itu keluarlah Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda APBD;Bahwa dari hasil Evaluasi tersebut

Perihal Surat Penyampaian BeritaAcara Rapat Pleno BKPRD Propinsi Jawa Barat beserta lampirannya;3 (tiga) lembar fotocopi surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor: 648/Kep. 1069DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanandan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial AreaHalaman 146 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT.

dari perusahaan lain, tetapi ataspermintaan SABAR JASMAN supplay beton atas namapribadi;Bahwa semua semen yang dipesannya telah sesuai dengankwitansi dan faktur yang ada;Bahwa semua semen yang kami kirim telah diterima olehpetugas lapangan PT Sabar;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya.21.WINDRA SAPUTRA RIADY, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi selaku Kelompok Kerja 55/Dis.Ciptada/L;Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Kerjaberdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Riau NomorKpts.280/III/2016 Tanggal 1 Maret 2016 TentangPembentukan Kelompok kerja Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Provinsi Riau;Bahwa saksi melaksanakan proses Pengadaan Barang danJasa pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan SDA ProvinsiRiau.

MH, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Meraukeberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.20150 Tanggal14 Januari 2010 dan selaku Pengguna Anggaran, saksi NURAINI MUDIA SUTIARSIH,S.Sos selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.

MH, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Meraukeberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.20150 Tanggal14 Januari 2010 dan selaku Pengguna Anggaran, saksi NUR AINI MUDIA SUTIARSIH,S.Sos selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.

Merauke. 159.1 (satu ) bendel dukumen yang berisi:a 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur ProvinsiPapua Nomor : SK. 821.20150, tentang Pemberhentian dengan hormatSdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M. Kes sebagai KepalaDinas kesehatan Kab. Merauke dan pengangkatan sebagai SekertarisDaerah Kab.