menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang dalam dakwaanPrimair telah dapat dibuktikan maka unsur Setiap Orang dalam dakwaanSubsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;Ad.2.Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpahak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahatberdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol ataubersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut Serta melakukan,menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggotasuatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindakpidana Narkotika.

Sus/2019/PN BtmMenimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanyang ditentukan dengan Undang Undang.Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hakdalam kaitannya dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenanguntuk itu yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari badan pengawas obatdan makanan atau pejabat lain yang berwenang

dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga tersebut, makadakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmaka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalamdakwaan Primair, maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan daridakwaan Primair tersebut ; PERTIMBANGAN UNSUR DALAM DAKWAAN SUBSIDAIRMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertibangkan dakwaanSubsidair pasal 112 ayat (2) Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut : 1.

pertimbangan layak tidaknya Terdakwatetapdipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkandengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, halhal yangmemberatkan dan merangankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwatidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kumlatifdan dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1)huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakimwajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dalam fakta di persidangan Terdakwa telah dua kali mengkonsumsishabushabu namun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakanapabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa

seluruhnya sudah habis Terdakwa,Saksi Hamdan, Saksi Hermansyah, dan Fadhil (DPO) pergunakan;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan narkotikajenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataudengan kata lain Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenangHalaman 35 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Jthdan Terdakwa bukanlah pasien atau orang sakit dalam keadaan daruratsehingga memerlukan penyuntikan/ penggunaan Narkotika (lihat ketentuanPasal 43 Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine RumahSakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor: R/143/III/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 01 Maret 2019, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu(metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 dari UU No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barangbukti milik Terdakwa Syukri Z.A Bin (alm) Zakaria, dimana bukti suratmenunjukkan bahwa Terdakwa merupakan salah

Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurutPasal 1 angka 15 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 adalah orang yangmenggunakan narkotika tanopa hak dan melawan hukum, sedangkan yangHalaman 38 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Jnpdimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat (1) huruf aUndang undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapatdigunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;> 1 (satu) potong baju motif kotak kotak;> 1 (Satu) unit timbangan elektrik;> 1 (Satu) unit Handphone merk Asus warna silver dengan Sim Card Nomor081235358727;> 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Sim CardNomor 089531901813;> Seperangkat alat hisap sabu (bong);Barang bukti tersebut dipakai sebagai sarana kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, berdasarkanketentuan pasal 101 ayat (1) jo pasal 136 Undang

undang Nomor 35 tahun 2009, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang undangHukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam diktum putusandibawah ini;Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang

yaitu Sepanjangbukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuanMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk regensiaSiagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan darimenteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan danNarkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan (Pasal 8 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegasmengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifatperbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatanmenggunakan Narkotika Golongan yang dilakukan tanpa izin dilakukandengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa.

., sehinggaberdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut majelis Hakimberpendapat Unsur penyalahguna narkotika golongan bagi diri sendiri telahterpenuhi;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam unsur pasal 127 ayat (1)huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadalam dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis

Urut 61 lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terdakwatidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, oleh karenanya tentang unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum32.memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, Telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatifKedua pasal 112 ayat (1) Undang

undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika telah terpenuhi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua tersebut diatas.Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 13 September 2016 dalam mengambil Putusan dalamperkara ini, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakimanggota II yang memeriksan dan memutus perkara ini, yaitu TRI

Halaman 41 dari 45Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih dalam statussebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masapenahanan yang telah dijalaninya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanyaalasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkanketentuan Pasal 193 ayat (2) hurufb dan Pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP, perluditetapkan terhadap Para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal136 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknyamenyatakan bahwa Narkotika, precursor narkotika (bahanbahan narkotika) danatau yang menyangkut Narkotika baik berupa alatalat maupun hasil dari tindakpidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti, haruslah dirampas untukNegara, namun berbeda dengan pengertian dalam perkara lain pada umumnya,dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitianmaupun sediaan farmasi Negara, dan pilihan perampasan tersebut menjadikewenangan

pemeriksaan atas shabushabutersebut dan urine terdakwa mengandung methamphetamine termasukNarkotika Golongan ;Halaman 41 dari 44 Putusan, Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Bko Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenangatas narkotika jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim sependapat dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa bahwa terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yaituPasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yaitu setiap penyalah guna narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak menemukan halhal yangmenghapuskan pemidanaan, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan pertama;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat a/ternatifdan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2)tidak terpenuhi maka terhadap unsur Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karenanyamaka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa unsurObjektif yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi karena; Bahwa dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya ; Bahwa perbuatan kepolisian

membeli ataumenerima atau menjadi perantara dalam jual beli, harus mendapat izin/persetujuandari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan MenteriPerhubungan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telah masukkategori sebagai tanpa hak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalahsuatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1)Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarikkesimpulan : narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayananHalaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2019/PN Mdnkesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dannarkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yangdimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual

bernama Iqballah yang dijadikan target dalampenangkapan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas,Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan apakah terdakwa telah melakukantindak pidana apabila dikaitkan dengan penemuan 5 (lima) saset plastik berisibutiran kristal bening mengandung metamfetamina tersebut;Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone tersebut dicetakdan dianggap merupakan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti jugasebagaimana dalam Pasal 86 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika tetapi isi transkrip dari alat bukti knhusus pada tanggal 22 Nopember2015 tidak menunjukkan keterkaitan antara Terdakwa dengan Iqbal dan tidakada satupun yang membahas atau menyebut tentang bahasa bahasa isyaratberkaitan dengan transaksi narkotika dengan Iqbal;Menimbang, bahwa meski isi transkrip tersebut banyak berisi dengankeberadaan bahasa isyarat yang berkaitan dugaan transaksi narkotika tetapiHalaman 32 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.tidak

sedang giatgiatnya memberantasPeredaran gelapNarkotika;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakuiperbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akanmengulangi perbuatannya; Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dan belumpernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaterhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

47 berat netto 4,2476gram, Kode B 48 berat netto 4,2705 gram adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 LampiranUndang Undang RINo. 35 tahun 2019 Narkotika.Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2020/PN MdnBahwa Terdakwa dalam menerima, atau menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika Golongan adalah melawan hukum dan tidak mempunyai atautanpa izin dari pihak yang berwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat (2) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Subsidair :Bahwa ia Terdakwa Zulkifli pada hari Selasa tanggal 10 Desember2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu bulan Desembertahun 2019 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempatdijalan Letda Sudjono No. 403, depan Sekolah Perguruan Prayatna Medan,Kelurahan Bandar Slamat, Kecamatam Medan Tembung, Kota Meda, PropensiSumatera Utara, dan di jln Pertiwi Gg.

ANTON adalah mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;------------------------------------------------------------------------------------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lab : 00694/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 01444/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,0112 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.

Lab : 00694/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 01444/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,0112 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.

Unsur Setiap orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (Natuurlijk Person) akan tetapi dengan dimasukkannya Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (Recht Person) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan