Ditemukan 187661 data
16 — 7
terbuktiPenggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 06 tahun lebih, sehingga dengan mengacupada ketentuan pasal tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut makaMajelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 majelis hakim secara ex officio
10 — 0
PendapatMajelis Hakim dalam putusan ini yaitu: ail ails je aut ol sulsi ol jit isi olsArtinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidakdiketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskandengan didasarkan pada buktibukti (persaksian);Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal84 Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang No. 3 tahun 2006 dan Undangundang No. 50 tahun 2009,secara ex officio
8 — 0
Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio ) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasalpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan
8 — 2
Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio ) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasalpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan
6 — 0
Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karena jabatannya ( ex officio ) Majelis dapatmemerintahkan Panitera Untuk mengirimkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahanitu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan
7 — 0
gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan,maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek.Menimbang, bahwa Penggugat saat ini mengaku dalam keadaan suci 7hari.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,maka Majelis Hakim Ex Officio
13 — 0
secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya itu bukankarena alasan yang sah harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugatberalasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR. gugatanPenggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makaMajelis Hakim secara ex officio
9 — 1
Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio ) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ;Menimbang bahwa tentang biaya perkara sesuai dengan putusan sela tertanggal16 Juli 2014, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biayaperkara dibebankan pada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Situbondo
9 — 1
Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapaibahkan akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagiPenggugat Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut danoleh karena Penggugat telah membuktikan dalidalilnya serta Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut maka gugatan Penggugat harus diputus secaraverstek sesuai pasal 125 HIR jo pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 139 KHIMenimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Majelis hakim secara ex officio
7 — 0
makaberdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus dikabulkan denganverstek, derngan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa saat ini dalam keadaanSUCI;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 serta UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, makaMajelis Hakim Ex Officio
8 — 3
gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkanketerangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkanpenderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersamasuami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wayibmenceraikannya dengan talak ba'in".Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa saat ini dalam keadaan ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor. 7 tahun 1989majelis hakim secara ex officio
8 — 2
Lgdalles Ltt; 13 22 pias yx ott lgil, gly GIS al SlsArtinya: Apabila suami menghilang satu tahun atau lebih tanpa alasanyang sah, maka isteirnya dapat meminta kepada hakim untuk menceraikandengan talak ba'in, sepanjang (kKepergian suami) menyebabkan penderitaanbagi isteri walaupun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah".Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa saat inidalam keadaan Suci;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor. 7tahun 1989 majelis hakim secara ex officio
8 — 1
pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, makaberdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalaknya terhadap Termohon dikabulkan dengan verstek, dengan mengizinkankepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapansidang Pengadilan Agama Brebes.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf (c) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 280K/AG/2004, Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio
9 — 0
Igo5s ulyArtinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, olehkarenanya patut untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa untuk melindungi hakhak anak maka Majelis Hakimsecara ex officio perlu mempertimbangkan bahwa saat ini anak berada dalamasuhan Termohon, maka hak asuh anak ditetapkan berada pada Termohon;Menimbang
8 — 0
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugattelah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkanpasal 84 UndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan paniteraPengadilan Agama Surabaya
11 — 1
Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio ) Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera Untukmengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah dimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasalpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan
7 — 0
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidakhadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkanpasal 84 UndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan paniteraPengadilan Agama Surabaya untuk
8 — 0
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pulaternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, olehkarena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal84 UndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 tahun 2009,secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaSurabaya
11 — 0
sebagaiPendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:ls 5525 552% gl Solos gl ane jl> ail audArtinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidakdiketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskandengan didasarkan pada buktibukti (persaksian);Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkanPasal 84 Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006 dan Undangundang No. 50tahun 2009, secara ex officio
7 — 0
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidakhadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkanpasal 84 UndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan paniteraPengadilan Agama Surabaya untuk