Ditemukan 23753 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-10-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Skg Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
15 — 4
No.642/Pdt.P/201/PA.Skg.arbass b gin as JI We pb V9 paiArtinya ; Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkanpermohonan Pemohon.Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A. atas perubahan
Register : 16-01-2018 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 1 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
11 — 4
naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
Register : 04-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA MUNGKID Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Mkd Tanggal 25 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
lebih besarsebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi:HbaQluds ols or. 2.wlalis 5.Artinya : Menolak madharat itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatanMenimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXX tersebut dengan XXXXX meskipun XXXXX belumberumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyiarboodb bogio acs Jide eo Vic9 ,0iArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 03-03-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 02-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Lmg. Tanggal 29 Februari 2016 — P
7 — 1
7 — 1
le dye I) Le gis daluodllsArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikahtelah memenuhi pasal 34 Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007,karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohondikabulkan, maka harus dinyatakan nama Pemohon
Register : 17-04-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PA PONTIANAK Nomor 103/Pdt.P/2013/PA.Ptk Tanggal 8 Mei 2013 — Pemohon
10 — 1
10 — 1
kedua calon mempelai tidak ada halangan untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi HukumIslam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yangdimaksud pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqhdalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :Wowwlrd oigte ILjcsa Sl, ole iio 9Artinya:" Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 04-02-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PA SRAGEN Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Sr. Tanggal 20 Februari 2014 — PEMOHON-TERMOHON
9 — 0
9 — 0
menimbulkan madharat yang lebih besar yakni membiarkanmereka berbuat zina yang lebih lama, sehingga menikahkan mereka adalah pilihanyang tepat sebagaimana dimaksud dalam sebuah kaidah fiqhiyah berbunyi : Wlaludl> ale prtorwlals 5Artinya: Menolak yang madharat' itu didahulukan daripada menarikkemaslahatan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat penetapan ini perlujuga mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzairhal 128 yang berbunyi :Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 03-10-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 294/Pdt.P/2018/PA.TA Tanggal 1 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
TA Halaman 9 dari 11Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat
Register : 19-07-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PA KEBUMEN Nomor 445/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 7 Agustus 2017 — Pemohon
9 — 0
9 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, halini sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman83 yang berbunyi :dowahl baz Le ol ' os ale 2 naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus~ rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
Register : 15-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1197/Pdt.P/2019/PA.GM Tanggal 9 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 6
14 — 6
Hal ini sejalandengan kaidah fighiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asyubah wa anNazir, Jilid hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yangartinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Halaman 8 dari 10 Penetapan nomor 1197/Pdt.P/2019/PA.GM.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Register : 11-01-2017 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 29-06-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Tgt Tanggal 26 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
12 — 7
(QS.An Nur:32)Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:aaboodL bgic ac,Jl sc eLVI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan kaidah fighiyah yang berbunyi :blood ul> ole prao rawleoJl s,oArtinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambilkemashlahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patutdikabulkan
Register : 21-10-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 135/Pdt.P/2013/PA-TPI Tanggal 29 Oktober 2013 — PEMOHON
13 — 1
13 — 1
Ibaroh dalam kitab AlAsybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagaiberikut :Cilbills obawl)Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala peraturan
Register : 12-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 428/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 21 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
11 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentangPerubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, sertaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal inisesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83yang berbunyi :fowbaall: byes el cle ple ope Penetapan Nomor 0428/Pdt.P/2016/PA.Kbm Artinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesukemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh
Register : 12-06-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Jbg Tanggal 9 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 3
9 — 3
Pemohonsebanyak 1 kali, agar hubungan Pemohon dan Calon suaminya tersebutditeruskan kejenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebut tetapmenolaknya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuanPasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikanqoidah fighiyyah dalam:Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:donload Ja gic uc 3 cle ale 2 yuArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 06-11-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 332/Pdt.P/2018/PA.TA Tanggal 27 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
Ub ualArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam lingkup bidang perkawinan,maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undangundang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala peraturan per UndangUndangan yang berlaku dan dalilHukum Islam yang berkaitan
Register : 12-07-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 13-07-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 495/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 1 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
15 — 0
15 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan NamaKeluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran MenteriPenetapan Nomor 0495/Padt.P/2018/PA.KbmHalaman 7 dari 9 halamanDalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalilsyari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :Sowuckl bau Le ol a ale) 9 paiArtinya: Pemerintah dalam =mengurus~ rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
Register : 07-03-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PA PASURUAN Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Pas Tanggal 7 April 2016 — PEMOHON
7 — 0
7 — 0
nikah dapat dikawinkan dengan pria yangmenghamilinya, maka kehamilan anak Pemohon tersebut tidak menjadi penghalan bagidilangsungkannya perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebihbesar maslahah dan manfatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fiqhiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83;acaArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 29-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PONOROGO Nomor 501/Pdt.P/2019/PA.PO Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Penetapan No. 501/Pdt.P/2019/PA.Pountuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfatnyadari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83 :Jeti be gle duc yl te aL 4 yaaPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesual dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, makaMajelis Hakim dalam
Register : 16-12-2013 — Putus : 02-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0302/Pdt.P/2013/PA.TL Tanggal 2 Januari 2014 — PEMOHON
15 — 7
15 — 7
Hal ini sebagaimana pendapat ahli hukum dalamkitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 yang diambil alih sebagai pendapatMajelis yang berbunyi : rtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka menurut pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdirubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 yang dirubah kedua denganUndangUndang Nomor
Register : 18-12-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 936/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 15 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 0
13 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :d>wuchl ba AS yl ss ale) naArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
Register : 17-11-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 0281/Pdt.P/2015/PA.Clp Tanggal 16 Desember 2015 — pemohon
7 — 0
7 — 0
Pasal 1 dan Pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2015/PA.Clp.Halaman 7 dari 9 halamantentang Pencatatan Nikah, Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1961tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga, serta Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatanyang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut:cb pa ala) le Asc Nl bagin AatuoallyArtinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya