dipersidangan telah pula di dengarketerangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi penyidik sehubungan denganperkara ini dibaca, diparap dan terakhir tandatangan dan keterangan yangdiberikan kepada penyidik sudah benar semua; Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 12.00 Wibterdakwa masuk kerja di apotik gama seperti biasa melayani pembeli namunpada saat itu kasir masih pada jaga pagi sampai sore, kKemudian pada pukul15.00 Wib sip

/jaga yang tadi pagi pulang kemudian kasir digantikan olehterdkwa hingga pada pukul 21.00 Wib dan pukul 21.00 Wib tersebut ApotikGama tutup kemudian uang hasil penjualan dari jam 15.00 Wib sampai21.00 Wib, terdakwa rekap dan uang hasil penjualan tersebut di simpan dilaci knusus, hasil penjualan kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober2018 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali bekerja sebagai kasir sampaijam 15.00 Wib, kemudian setelah bergantian sip terdakwa merekap uanghasil penjualan pada hari

Rp.800.000,00 (delapan ratus riburupiah) milik Apotik GAMA;Bahwa terdakwa adalah karyawan tetap Apotik Gama yang ditugaskansebagai kasir;Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang ters ebuttanpa ijin dari pemiliknya Eddy Mulyawan Martono;Bahwa caranya terdakwa melakukan pada hari Jumat tanggal 19Oktober 2018 sekira jam 12.00 Wib terdakwa masuk kerja di apotikgama seperti biasa melayani pembeli namun pada saat itu kasir masihpada jaga pagi sampai sore, kemudian pada pukul 15.00 Wib sip

/jagayang tadi pagi pulang kemudian kasir digantikan oleh terdkwa hinggapada pukul 21.00 Wib dan pukul 21.00 Wib tersebut Apotik Gama tutupkemudian uang hasil penjualan dari jam 15.00 Wib sampai 21.00 Wib,terdakwa rekap dan uang hasil penjualan tersebut di simpan di lacikhusus, hasil penjualan kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober2018 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali bekerja sebagai kasirsampai jam 15.00 Wib, kemudian setelah bergantian sip terdakwamerekap uang hasil penjualan pada hari

sengketa saat ini sebagai mana bukti kepemilikanPenggugat berupa Sertifkat Hak Milik Nomor 735 tahun 1997 adalah merupakansatu kesatuan, dan atas keterangan yang disampaikan oleh pihak Penggugattersebut jika dilihnat dari batasbatas sebagaimana yang tertuang didalamgugatan penggugat, dan apabila dihubungkan dengan hasil PemeriksaanSetempat maka secara nyata penggugat telah memasukkan jalan Roro danjalan TPI tersebut menjadi tanah objek sengketa;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 81K/Sip

SUHARTO, SH selakuAdvokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum penggugat mengandung cacat formildan gugatan tidak sah karena ditandatangani oleh orang yang tidak berhak danatau tidak berwenang menandatangani surat gugatan tersebut sehinggagugatan a quo mengandung error in person dalam bentuk diskualifikasi inperson (vide Pasal 142 ayat 1 RBg), dan oleh karena itu gugatan penggugattidak dapat diterima, sejalan pula dengan praktek Peradilan sebagaimana dalamPutusan Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975, tanggal

16 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2020/PN.KLtMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakantidak dapat diterima, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan materi pokokperkara lebih lanjut;DALAM REKONVENSI:Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi, yang maksud dan tujuannya adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.551.K/Sip

/1974 tanggal 10 Juli 1975, menyatakan bahwa : oleh karena suratkuasa dari penggugat pribadi kepada kuasanya didalam gugata konvensibelum/tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam UndangUndang, makapengajuan gugatan konvensi secara formalitas belum terpenuhi pula, sehinggagugatan rekonvensi yang diajukan tergugat tidak perlu dipertimbangkan danhakim dalam putusannya menyatakan "tidak dapat diterima gugatan dimana halini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 495K/Sip/1973 tanggal

Bilamana tanah tersebut tidak diolah selama 1 (satu)tahun sesudah ditimpa bencana alam akan kembalimenjadi tanah ulayat.Dengan fakta ini juga bahwa penggugat tidak berhak lagiterhadap objek perkara karena masa izin yang diterbitkanKAN Koto Tangah tidak berlaku lagi dan Penggugat telahlebih 30 tahun tidak mengolah dan menggarap objkperkara.Putusan Mahkamah Agung RI No. 442K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973.

(Inpersona Standi InJudicio).Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 147/PD1/2017/PT PDGPutusan Mahkamah Agung RI No.4K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 : Syarat materil dari pada gugatan untuk menuntut seseorang di depanPengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihakPutusan Mahkamah Agung RI No. 442K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 : gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima1.

Dan sekitar objek perkara itu telah termasuktanah konservasi dan hutan lindung.Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979: Bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapatditerimaPutusan Mahkamah Agung RI No. 1659K/Sip/1974, tanggal 4 Mei 1977: gugatan terhadap tanahtanah yang tidak terang dan tidakmenyebutkan batasbatasnya secara kongkrit, maka gugatan harus dinyatakantidak dapat diterimaPutusan Mahkamah Agung RI No. 447K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober

Hal ini sebagaimana tersebut dalam PutusanMahkamah Agung RI tanggal 2551977 Nomor 621 K/Sip/1975 danPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 4101972 Nomor 938K/Sip/1971 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakankedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 285);5. Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan yang kaburHal. 9 dari 22 Hal.

Begitu juga dalam putusan MA Nomor1149 K/Sip/1975, surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelasletak dan batasbatas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapatditerima;Mencampuradukkan Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan HukumDalam Gugatan;Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin (13) dan (14) disebutkanbahwa pada tanggal 27 September 2006 Para Tergugat telah membuatsurat pemyataan yang intinya akan mengganti gogolan yang telahterjual tersebut dengan gogolan Nomor Petok D 175 kepadaPenggugat

(mohon periksa putusan MA Nomor408 K/Sip/1973);7.

yang terbagi 3 (tiga) blok yaitu Blok Balai Desa BlokLoh dan Blok Ploso, hal ini sangat tidak jelas sebagaimana Putusan MANomor 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan Obscuur libell karena dalam gugatantidak menjelaskan secara detail batasbatas objek sengketa gugatan,sehingga gugatan menjadi kabur, begitu juga dalam gugatan MA Nomor1149 K/Sip/1975, surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak danbatasbatas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima, padahaldalam surat pernyataan jual beli

,P.8., dan P.9 untuk dipertimbangkan;Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Sip/1985 bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupafotocopy, tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupafotocopy tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Maka dengandemikian buktibukti tersebut harus dikesampingkan;6.

Dalam pada itu adilpula apabila gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapatditerima berdasarkan alasan error in persona, maupun berdasarkan alasan bahwadalil Para Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama;Vide :Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4/K/Sip/1958,tanggal 13 Desember 1958 : Syarat metriil dari pada gugatan.

danmemilki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, serta selain itu setelahTergugat membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat tidakmemohon pembatalan Akta Jual Beli atas 3 (tiga) obyek milik Tergugat yangdipersoalkan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut danYurisprudensi Mahkamah Agung RI Tergugat haruslah dilindungi menuruthukum dan undangundang karena merupakan Pembeli yang beritikad baik;Vide :Yurisprudensi Putusan Mahakah Agung Republik Indonesia No. 475 K/Sip

/1967, tanggal 13 Mei 1970, No. 52 K/ Sip/ 1975, tanggal 23 September1975, No. 1230 K/Sip/1980, tanggal 23 Maret 1984 yang seluruhnya kaidahnyaberbunyi :Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;Bahwa berdasarkan tersebut diatas karena Tergugat memperoleh 3 (tiga) obyekyang diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya adalah berdasarkan hukumdan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Tergugat berdasarkan ketentuanhukum sebagaimana terurai diatas harus dikualifikasikan sebagai Pembeli

Bahwa kejelasan surat gugatan merupakan syarat formil sebuahgugatan akan tetapi ternyata gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur(obscuur libel) yaitu bahwa dalam menyabutkan identitas dari obyekHalaman 11 dari 26 Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT YYK.sengketa tidak secara jelas menyebutkan identitas sertifikat dan abtasbatas tanah obyek sengketa (Posita gugatan poin 5 dan 6) sehinggagugatan harus dinaytakan tidak dapat diterima;Vide :Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia No. 45 K/Sip

/1975 tanggal 17 April 1979 :Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batasbatastanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat untukmembayar jasa Advokat dan opersional pengurusan perkara adalahkabur sehingga gugatan haruslah tidak dikabulkan (Posita Penggugatpoin 23);Vide :Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 983K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975 :Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokat

Berdasarkanfakta tersebut, terhadap gugatan yang kabur, rancu,' sertamenimbulkan kebingungan terdapat Yurisprudensi Tetap MA RI No.582 K/Sip/1973, sebagai referensi hukum untuk memberikan suatuputusan hukum, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :Apabila terdapat ketidak jelasan dalam gugatan karena tidak spesifikapa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebutmenjadi obscuur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Terkait

Husein yang saat ini dimenangkan olehPengadilan tingkat Banding dengan Nomor Perkara150/PDT/2020/PT.MTR. di Pengadilan Tinggi Mataram, Maka hal inisecara otomatis telah mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil,yang mengandung konsekwensi hukum gugatan penggugat/TerbandingHalaman 7 dari 25 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT.MTR.haruslah di tolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Hal tersebut di atas berkesesuain dengan Yurisprudensi tetap MahkamahAgung yaitu Putusan MA RI No.1146/K/Sip

majelis hakim padahalaman 1 pada identitas Umur Para Tergugat dan Para Turut Tergugattidak di tulis yang seharusnya harus jelas dalam menulis identitas paraPihak, sehingga Para Pembanding/Para Tergugat keberatan atas kelalaianJidex factie pada Pengadilan Negeri Praya, yang seharusnya GugatanPenggugat/Terbanding cacat formil dan patut untuk di TOLAK.Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT.MTR.Hal tersebut di atas berkesesuain dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agungyaitu Putusan MA RI No.639K/Sip

Bahwa Terkait dengan hal tersebut di atas, maka telah berkesesuaiandengan beberapa yurisprudensi tetap MA RI (mohon untuk dijadikanpertimbangan), sebagai berikut :e Putusan MA RI No. 689 K/ Sip/ 1969 tanggal 18 Desember 1970, yangpertimbangan hukumnya antara lain berbuny! :Tiaptiap penolakan ataupun penerimaan suatu putusan haruslahdisertal pertimbangan yang jelas mengapa ditolak/ diterima.e Putusan MA RI No. 63 K/ Sip/ 1969 tanggal 22 Juli 1970, yangpertimbangan hukumnya antara lain berbuny!

:Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Bandungyang kurang cukup pertimbangan hukumnya (OnvoeldoneGemotoveert) haruslah di batalkan.e Putusan MA RI No. 13 K/ Sip/ 1961 tanggal 1 Pebruari 1961, yangpertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak didasarkan alasanalasan yang cukup (Onvoeldone Gemotoveert) harus dibatalkan..Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya agarJudex Facti pada Pengadilan Tinggi Mataram yang

Bahwa menurut YunisprudensiMAHKAMAH AGUNG RI No. 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo.Nomor: 142 K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo. Nomor: 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan: bahwa tidak dapat diterimanya perkara a quo adalah karena adakesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tapi belumdigugat; 3.

Kapuas Raya,Bapak Yanuar Purnomo, serta Bapak Tjindro Purnomo selaku pemilikkayu yang sangat jelas ada hubungan hukum dengan Penggugatsebagaimana posita Penggugat No. 3 dan No. 4 di dalam gugatannya.Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216K/Sip/ 1974tanggal 27 Maret 1975 jo. No. 142K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo.

No.878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan bahwa tidak dapatditerimanya perkara a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihakyang seharusnya digugat tapi belum digugat; Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas yang mana di dalamposita No. 1 gugatan Penggugat sangat membingungkan mengenai waktudan bulan awal mulanya Penggugat berkenalan dengan TergugatI.

Menimbang, bahwa para Tergugat, dalam Jawabannya menyatakanbahwa Tergugat tidak pernah memberi ijin dan tidak mengetahui mengenaihutang piutang yang dilakukan Tergugat II dengan Penggugat;Halaman 11 dari26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pat.G/2014/PN SmiMenimbang, bahwa berdasarkan ketarangan Saksi Rosgita Firni, SaksiIrni Susanti dan Saksi Purwati, dan tidak disangkal oleh para Tergugat,hubungan Tergugat dan Tergugat II adalah suami isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.80 K/Sip

menyaksikanpenyerahan uang yang dilakukan oleh Penggugat pada para Tergugat.Saksi Rosgita Firni dan Saksi Irni Susanti mendapat cerita dari Penggugatsehingga keterangan yang diberikan oleh Saksi Rosgita Firni dan Saksi IrniSusanti bukanlah keterangan yang didasarkan pada pengalaman,pengelihatan atau pendengaran secara langsung sebagaimana disyaratkanPasal 171 HIR jo Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata oleh karenanya hanyaberkualitas sebagai testimonial de auditu yang berdasarkan YurisprudensiMARI No.803 K/Sip

/1970 tanggal 5 Mei 1971 jo Yurisprudensi MARI No.547K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 bukanlah alat bukti yang sah sehinggaharus dikesampingkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat untuk membuktikan paraTergugat berhutang sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah)hanya menghadirkan bukti P1 yang kekuatan pembuktiannya tidak sempurnadan harus dikuatkan oleh bukti lain sedangkan 2 (dua) orang Saksi yangdihadirkan oleh Penggugat adalah Saksi testimonial de auditu yang tidak sahsebagai alat

tersebut, TergugatIl juga pernah meminjam pada Penggugat namun Saksi Purwati tidakmengetahui besarannya;Menimbang, bahwa Pengakuan tersebut dilakukan para Tergugat dalamJawabannya sehingga Pengakuan tersebut dilakukan di depan Majelis Hakimdalam suatu peroses persidangan sehingga menurut Pasal 174 HIR jo Pasal1925 KUHPerdata, Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna danmemberatkan pihak yang mengaku dan menyebabkan Penggugat tidak lagiperlu membuktikan sebagaimana Yurisprudensi MARI No.858 K/Sip

/1971tanggal 27 Oktober 1971 jo Yurisprudensi MARI No.117 K/Sip/1956 tanggal 12Juni 1957;Menimbang, bahwa dengan adanya Pengakuan dari para Tergugattersebut cukup bukti untuk menyatakan bahwa telah terjadi hubungan hukumyang sah berupa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II sebesarRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dimana Penggugat adalah pihakyang memberi hutang (kreditur) sedangkan Tergugat II adalah pihak yangberhutang (debitur);Menimbang, bahwa dengan demikaian cukup alasan

Bahwa sehubungan dengan penerapan psala 136 HIR/162 Rbg, adalahtepat bagi Majelis Hakim Casu a quo mengacu pada Yurispurdensitepat dan sahih, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.22 K/Sip/1974tertanggal 11 Desember 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena eksepsi yang diajukan terbantah dianggap benar, maka tidakperlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara .... ;oe Objek gugatan kabur (Obscuur libel) 1 ;a.

SH, PPAT di Kampar ;Bahwa Penggugat juga tidak mengikutsertakan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kampar, Kakanwil Badan Pertanahan PropinsiRiau dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai pihak Tergugat,padahal balik nama objek perkara a quo dilaksanakan oleh KantorPertanahan Kabupaten Kampar ;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, jelas Gugatan Penggugat telahkekurangan Subjek Tergugat (Plurium Litis Consortium), dengandemikian sesuai Yurispurdensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.938 K/Sip

No.457 K/Sip/1975tanggal 18 Nopember 1975 Jo No.1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976Jo No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi, ....gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yangseharusnya di gugat tidak ikut di gugat (niet onvankelijk verklaard)maka pantaslah kiranya gugatan a quo dintakan tidak dapat diterima(Niet onvankelijke Verklaard) ;Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 173/PDT/2014/PT.PBRBerdasarkan dalildalil hukum yang Turut Tergugat kemukakan diatas, patutkiranya

Penggugatkekurangan Subjek Tergugat (Plurium Litis Consortium);Menimbang, bahwa penentuan siapa orangorang yang akan digugatadalah kewenangan pihak Penggugat, akan tetapi juga harus diperhatikanorangorang tertentu sebagai pihak yang harus ikut digugat;Menimbang, bahwa orangorang tertentu disini adalah pihak yangsecara tidak langsung bersengketa, akan tetapi mempunyai keterlibatan denganperkara yang sedang disengketakan aquo;Menimbang, bahwa hal itu sesuai dengan yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 201/K/SIP

digarap serta dinikmatiseluruh hasilnya oleh Tergugat selama lebih dari 20 tahun, maka seyogyanyatanah obyek sengketa sudah harus dikembalikan oleh Tergugat kepadaPenggugat tanpa syarat, namun Tergugat tetap bersikeras bahwa tanah obyeksengketa telah dibelinya dari ayah Penggugat sebagai perlunasan hutangnyapada Tergugat:23.Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. bahwa ketentuan pasal 7Undangundang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas TanahPertanian, bersifat memaksa (Putusan No.420/K/Sip

/1968 danNo.810/K/Sip/1970);Bahwa berdasarkan halhal yang dikemukakan diatas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Dompu cq.

Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin gugatan nomor : 23 yangmenyatakan bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I bahwaketentuan pasal 7 Undangundang No. 56 Prp tahun 1960 tentang PenetapanLuas Tanah Pertanian, bersifat MEMAKSA (Putusan No.420/k/Sip/1968 danNo 810/k/Sip/1970 adalah tidak perlu tergugat tangapi secara rinci karena adayang dimaksud oleh penggugat tersebut tidak ada relenvasinya denga tanahobyek sengketa, sehingga apa yang menjadi dasar dan alasan gugatanpenggugat tersebut patutlan

Bahwa menurut Yurisprudensi tentang Mahkamah Agung, Ketentuan Pasal7 ini bersifat memaksa (Putusan No. 420 /K/Sip/1968 dan nomor810.K/Sip/1970 ;5.

Berdasarkan dalil dalam gugatan penggugat di atas makayang berwenang mengadili perkara ini adalah kKewenangan Peradilan Agama,Menurut Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9121975 No. 295 K/Sip/1973.Dalam putusannya Karena pertitum ke 2 dan surat gugat mengenai warismewaris yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Umum untukmenentukannya, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan. (perkara dandaerah P.N.

TAFYANI KASIM tetapi juga atas nama RIKAEVAWANI, oleh karena dalam gugatan penggugat tidak menggugat RIKAEVAWANI sebagai pemegang hak dalam sertifikat tersebut maka menurutPutusan Mahkamah Agung No 45.K/Sip/1954,tanggal 9 Mei 1956 gugatanHalaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.SPNtersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung NomorHalaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.SPN1230.K/Sip/1980. Oleh kerena itu gugatan penguggat haruslah dinyatakanditolak.6.

(M.Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman9798), serta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547K/Sip/1973 yang menyatakan : Perubahan gugatan mengenai materipokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karenaitu harus ditolak. Berdasarkan ketentuan diatas maka gugatan ParaPenggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;.

Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukupmemberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasartuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 1531970 Nomor 547K/Sip/1972);2s Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MahkamahAgung, tanggal 21111970 Nomor 492K/Sip/1970);3. Pihakpihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap(Putusan Mahkamah Agung, tanggal 1351975 Nomor 151 K/Sip/1975);4.

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2438 K/Sip/1980, tanggal 22Maret 1982);C Penggugat Tidak Mempunyai Kwalitas Untuk Mengajukan Gugatan:Bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan pembebasan dan ganti rugi olehDinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Tk.I Kalimantan Barat sekitar tahun1970an melalui Panitia Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum yangdibentuk, dimana pada saat itu uang ganti rugi diterima langsung oleh orang tuaPenggugat (almarhum Bong Sin Kiau) yang dilakukan pada siang hari di

Pernyataan Saksi tidak bisadijadikan dasar alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa karenapernyataan saksi tidak dapat disamakan dengan bukti kepemilikan atas tanah,oleh karena itu jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan atas alas hakyang kuat atau dengan kata lain gugatan Penguggat tidak berdasar Alas Hak;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Sip/1983,tanggal 7 Mei 1984 dinyatakan bahwa bukti pengusaan saja terhadap tanahsengketa tanpa bukti adanya

Pernyataan Saksi tidak bisadijadikan dasar alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketakarena pernyataan saksi tidak dapat disamakan dengan bukti kepemilikanatas tanah, oleh karena itu jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkanatas alas hak yang kuat atau dengan kata lain gugatan Penggugat tidakberdasar Alas Hak;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Sip/1983,tanggal 7 Mei 1984 dinyatakan bahwa bukti pengusaan saja terhadap tanahsengketa tanpa bukti adanya

Pernyataan Saksitidak bisa dijadikan dasar alas hak kepemilikan Penggugat atas tanahobjek sengketa karena pernyataan saksi tidak dapat disamakandengan bukti kepemilikan atas tanah, oleh karena itu jelaslah bahwagugatan Penggugat tidak didasarkan atas alas hak yang kuat ataudengan kata lain gugatan PENGUGGAT tidak berdasar Alas Hak;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Sip/1983,tanggal 7 Mei 1984 dinyatakan bahwa bukti pengusaan saja terhadap tanahHal. 37 dari 53 hal. Put.

Pernyataan Saksi tidak bisa dijadikan dasar alas hakkepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa karenapernyataan saksi tidak dapat disamakan dengan buktikepemilikan atas tanah, oleh karena itu jelaslah bahwagugatan Penggugat tidak didasarkan atas alas hak yang kuatatau dengan kata lain gugatan Penggugat tidak berdasar AlasHak;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Sip/1983,tanggal 7 Mei 1984 dinyatakan bahwa bukti penguasaan saja terhadap tanahsengketa tanpa bukti adanya

/1975, bandingkan dengan Putusan MA No. 332K/Sip. 1971 tanggal10 Juli 1971.3.

Gugatan Ne Bis In Idem;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat dan TergugatIll adalah sebagaimana yang terurai diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat Ill tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April1976, No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dan No. 588 K/Sip/1973tertanggal 3 Oktober 1973 menyebutkan :No.123 K/Sip/1968

status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yanglebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalahsama";No,1226/Sip/2001 " Mesti kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknyasama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukumtetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem "No.588 K/Sip/1973 "Karena perkara ini sama dengan perkara yangterdahuiu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyekobyek perkara danjuga penggugatpenggugatnya, yang telah mendapat keputusan

dariMahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No.350 K/Sip/1970),seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolakMenimbang, bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusanHalaman 83 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pat.G/2020/PNCkrmelekat unsur ne bis in idem, agar unsur tersebut melekat pada putusan,harus dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam yurisprudensi tersebutdan Pasal 1917 KUHPerdata, syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif.

pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebuttidak dapat diterima dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan: Bahwa petitum ke4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapatditerima oleh sebab kerugiankerugian yang diminta tidak diadakan perincianserta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1057.K/Sip/1973,tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan: Pertimbangan Pengadilan Tinggiyang

R.1I), Nomor : 1263 K/Sip/1971;(2). Suatu perbuatan hukum Hutangpiutang, dengan lewatnya waktuuntuk menebus barang jaminan hutang maka tidak dapat barangjaminan hutang langsung menjadi miliknya kreditur. JurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia (M.A. R.I), Nomor : 775K/Sip/1970;(3). Bertentangan dengan ketentuan Pasal (6, 12, 20) U.U.H.T (U.U, No.4 Tahun 1996) juncto Pasal 224 H.I.R juncto Pasal (1178 ayat (2),1256, 1653) K.U.H. Pdt dan Pasal 1320 K.U.H.Perdata;10.

Perdata juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 3210 K/Sip/1984)Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Padt.G/2020/PN Cbi(4).(5).(6).juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :78/P.K/PDT/1984, Tanggal : 09 April 1987 juncto Instruksi MenteriDalam Negeri, Nomor : 14 Tahun 1982, ditetapkan tanggal : 06Maret 1982 serta Pasal 1320 K.U.H.Perdata, tidak memenuhiSuatu sebab yang halal;Perbuatan hukum Pihak : (T.

RI Nomor 16 Tahun1985 tentang Hak Tanggungan juncto Pasal 1178 ayat (2)K.U.H.Perdata, juncto Pasal 224 H.I.R juncto Putusan MahkamahHalaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Padt.G/2020/PN CbiAgung Republik Indonesia, Nomor 3210K/Sip/1984) juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 78/PK/PDT/1984,tanggal O09 April 1987adalah TIDAK SAH dan BATAL KARENAHUKUM;(7).

Bahwa sebagaimana di jelaskan dalam Kaidah yurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 294/K/Sip/1971tanggal 1971 yang berbunyi Gugatan harus diajukan terhadappihakpihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.1260K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang berbunyi sebagaiberikut : Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukanterhadap kuasa dari Ny. Soekarlin, sedangkan yang seharusnyadigugat adalah Ny.

/1971 tanggal1971 yang berbunyi: Gugatan harus diajukan terhadap pihakpihakyang secara tegas mempunyai hubungan hukum.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.1260K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang berbunyi sebagai berikut :Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dariNy.

akhirnya mediasi dikantor desa tidak juga membuahkan hasil2. bahwa begitupun dengan lembaga organisasi Laskar Merah Putih dalam mediasi itumengatakan bahwa keterlibatan mereka dalam kasus tanah tersebut lantaran hanyaingin membantu menemukan solusi atas sengketa antara keluarga kudu pulango dankeluarga kadir D moko dan juga mereka tidak punya lahan di areal tanah sengketatersebutdan mengenai kekeliruan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak dapat dibenarkan telahdiperkuat oleh Putusan MA No. 601 K/Sip

ada sampai saat ini walupun jalan provinsi tahun 2015 sudahdibangun dan sudah digunakan saat ini tapi tidak menghilangkan jalan Negara yangdari tahun 1971 dimaksud dalam perkara ini dan ex jalan Negara itulah yang menjadipembatas antara tanah yang di beli yang menjadi bagian kudu pulango dan tanahhutan yang di buka oleh kudu pulango )Ketua/majelis hakim yang kami muliakan,Dengan uraian ketidak jelasan objek gugatan (obscuur libel) kami tetap berpedoman padayurisprudensi Putusan MA RI No. 565 k/Sip

(MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972)Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalamwaktu 30 tahun (Ps 835 BW).2. Putusan MA No. 499K/Sip/1970 (4 Pebruari 1970)Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuangugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukandengan itikad baik.3.

(MA 9121975: No. 295K/Sip/1973)mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasahidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingg merekadapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa,sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawahsengketa.4.

daluarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan,berdasarkan Putusan MA RI No : 7 K/Sip/1973 tanggl 27 Februari 1975, yang menyatakanbahwa tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6Desember 1969 menyatakan Hakikat dari asas hukum ne bis in idemadalah bahwa baik para pihak yang berperkara (Subject) maupunbarang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebutadalah sama.5.2.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April1969 menyatakan Meskipun posita gugatan tidak sama dengangugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjekdan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusanterdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikianini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.5.3.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober1973 menyatakan Karena perkara ini sama dengan perkara yangterdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara danpenggungatpenggugatnya, yang telan mendapat keputusanMahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapatditerima, bukannya ditolak.5.4.

Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari1976 menyatakan karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan Hakim HakimParaf Ketua Anggota Hal.27 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTOdiputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugattidak dapat diterima.5.5.

Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret1983 menyatakan Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkaraterdahulu, yang telan ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas nebis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannyasama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut danpihakpihak pokoknya sama.Berdasarkan alasan tersebut, maka dalam perkara ini kapasitas Penggugatsebagai anak kandung/ahli waris dari Hi.

Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975,yang menyebutkan:Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa di sisi lain posisi Penggugat juga tidak jelas dalam gugatan yangdimaksud dan dengan posisi hubungan atas objek sengketa, karenaperalinan atas objek sengketa ketika posisi Penggugat sudah berceraidengan Tergugat dan Tergugat sudah melaksanakan ikatan perkawinandengan perempuan lain/Jumiyati, artinya Penggugat status denganTergugat adalah mantan

Nomor 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982 juncto putusanPengadilan Tinggi Semarang Nomor 264/1977/PDT/PT.SMG., tanggal 30April 1979 juncto Pengadilan Negeri Magelang Nomor 46/1976/Pdt.

Nomor 992K/Sip/1979, menyebutkan: Semenjak Akta Jual Beli ditandatangani didepan PPAT, hak milik atas tanah yang dijual beralin kepada pembeliOleh karenannya mohon kepada Yth.

Nomor 582 K/Sip/1973,tanggal 18 Desember 1975, yang menyebutkan: Karena petitum gugatantidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*;Bahwa di sisi lain posisi Termohon Kasasi/Terbanding /Penggugat jugatidak jelas dalam gugatan yang dimaksud dan dengan posisi hubungan atasobjek sengketa, karena peralihan atas objek sengketa ketika posisiTermohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat sudah bercerai dengan TurutTermohon Kasasi I/Terbanding Il /Tergugat dan sedangkan TurutTermohon Kasasi /

Nomor 992 K/Sip/1979,menyebutkan:Semenjak Akta Jual Beli ditandatangani di depan PPAT, hak milik atastanah yang dijual beralin kepada pembeli*Oleh karenannya mohon kepada Yth.

Sebagaimana dikutip dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No.913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei1983 yang pokoknya menyatakan: suatugugatan perdata yang petitumnya menuntut agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, maka tuntutanini tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan pembagianPutusan Nomor 4550/Pdt.G/2018/PA.Clp .Halaman 9 dari 47 halamanharta bersama, gugatan ini harus diajukan secara tersendiri setelahputusan mengenai perceraiannya mempunyai kekuatan hukum tetap.Maka

agar dapatlah kiranya PengadilanAgama Cilacap untuk melakukan dan meletakkan sita jaminan atasharta gono gini tersebut di atas............Bahwa permohonan sita jaminan atas harta gono gini diatas jelasjelassangat keliru, semestinya Pemohon mengajukan permohonan sita hartabersama (marital beslag) bukan sita jaminan (conservatoir beslag),untuk itu kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakangugatan/ permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebagaimanaputusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip

Sedangkan harta bersama lainnya semua dikuasai oleh Termohon,termasuk isi dagangan yang ada dalam 2 kios serta hasil dagangan kiostersebut selama lebih dari 9 bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, yang dihubungkandengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1448 K/Sip/1974Putusan Nomor 4550/Pdt.G/2018/PA.Clp .Halaman 36 dari 47 halamandan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 803K/Sip/1970,

/1974dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 803K/Sip/1970;Menimbang, bahwa oleh karena harta yang telah ditetapkan sebagaiharta bersama Pemohon dan Termohon (sebagaimana tersebut di atas) belumdibagi dua oleh Pemohon dan Termohon dan masih dikuasai keduanya, makasesuai dengan maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, baik Pemohonmaupun Termohon harus dihukum untuk menyerahkan % (Setengah) dari hartabersama tersebut kepada Pemohon dan Termohon dan jika tidak dapatdilaksanakan secara

Yurisprudensiputusan MA no: 1054 K/Sip/1974 menolak permohonan tersebutDALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa untuk penyebutan para pihak yang semula sebagaiPemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan yang semula sebagaiTermohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatanRekonvensinya terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:1. Mutah sebesar Rp. 100.000.000,2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,3.

Putusan Mahkamah Agung No. 498 K/Sip/1978 tanggal 13 Juni 1979Amarnya berbunyi: Menolak Permohonan kasasi dari PenggugatPenggugat untukkasasi 1. Majol Sinaga, 2. Bagian Br Nainggolan, 3. Jadingan Sinaga,4. Tamuria Br Sinaga, 5. Tomuian Br Sinaga ; Menghukum PenggugatPenggugat untuk Kasasi akan membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini di tetapbkan sebanyak Rp.9.105. (Sembilan ribu seratus lima rupiah) ;6.

Bahwa kepemilikan Para Penggugat dan Il serta ahli waris lainnya atastanah terperkara selaku ahli waris/cucu dari Amani Marsa Sinaga (OmpuSaur Sinaga) selain dari fakta sejarah juga telah di kuatkan lagi denganPutusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni : PutusanPengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Perd/1975/PNPMS tanggal 29September 1975 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.115/PERD/1976/PTMDN tanggal 13 Juli 1976 Jo Putusan MahkamahAgung No. 498 K/Sip/1978 tanggal 13 Juni 1979.7

(vide : PutusanMA RI No. 1043 k Sip/1971, tgl. 3 Desember 1974. Perubahan atau tambahansurat gugatan boleh asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugattidak dirugikan dalam haknya dalam membela diri.)3.

Bilatidak jelas batasbatas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima) danPutusan MA RI No 565k/Sip/1973, tgl 21 Agustus 1974, Kalau objek gugatantidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterimaBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, maka Para TergugatIML V ,VEVILVILX,X,XLXI XM XV XVI XVIl memohon agar hakim MajelisPersidangan menerima tangkisan (exeptie) ini. dan selanjutnya memutusPerkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016

Putusan Mahkarnah Agung No. 498K/Sip/1978 tanggal 13 Juni 1979 tidak ada menyatakan bahwaLUAS HUTA PARMANUHAN sekitar 1.5 Ha..

Mengenai Harta Dalam Obyek Sengketa (6.1.6):Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau telah melanggar hukumyang berlaku karena akibatnya hibah tersebut cacat hukum karena seorangsuami tidak diperbolehkan menghibahkan harta asal kepada istrinya karenadapat merugikan ahli waris Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 562K/Sip/1979 tanggal 19 Mei 1981 Hibah dari Suami kepada istri mengenaibarang asal tidak dapat disahkan, karena ahli waris suami tersebut menjadikehilangan hak warisnya;Bahwa yang

I.II3);Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/Sip/1960menyatakan: "bahwa hibah tidak boleh merugikan ahli waris si penghibah ;demikian juga bukti surat (P.I.lIl1, P.I.2, P.I.13, P.LI4, P.II5, P.I.II6)dan (T.I.II3, T.1.ll7) dan keterangan saksi (Djumain, Rahmad, Damuji,Nuriyanto, Tubi, Wajib wiryono, Trisno Adi) telah menerangkan ataumengetahui harta tersebut adalah harta asal milik Karmoen yang berasal dariorang tuanya yang bernama Kadir alias Djarimin dalam buku leter C.

No.1988 K/Pdt/2012Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau telah melanggar hukumyang berlaku karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 225 K/Sip/1960 tanggal 23 Agustus 1960 menyatakan : Hibah tidakboleh merugikan ahliwaris dari si penghibah;Demikian juga keputusan Pengadilan Purworejo Nomor 1.149 h.302 Tahun1937 menyatakan barang gonogini jatuh pada janda dan anak angkatsedangkan harta asal kembali pada saudarasaudaranya sipeninggalwarisan jika yang wafat itu tidak mempunyai

V adalah hibah yang telah menyalahi hukum adatoleh karena itu hibahnya tidak sah dan harus dinyatakan batal serta tidakmempunyai kekuatan hukum berlaku sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 225 K/Sip/1960 menyatakan: *bahwa hibahtidak boleh merugikan ahli waris si penghibah;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 562 K/Sip/1979 tanggal 19 Mei1981 Hibah dari Suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapatdisahkan, karena ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnyaDalam

: *bahwa hibah tidak boleh merugikan ahli waris sipenghibah;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 562 K/Sip/1979 tanggal 19 Mei1981 Hibah dari Suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapatdisahkan, karena ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnyaDalam keputusan Pengadilan Purworejo Nomor 1.149 h.802 Tahun 1937menyatakan barang gonogini jatuh pada janda dan anak angkat sedangkanharta asal kembali pada saudarasaudaranya sipeninggal warisan jika yangwafat itu tidak mempunyai anak