olehkarenanya keterangan saksisaksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahanpertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide Pasal 308dan 309 RBg);Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 472/Pat.G/2019/PA Spt.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua)orang saksi tersebut dan dihubungkan dengan dalildalil permohonan Pemohontelah ditemukan faktafakta sebagai berikute Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sahyakni menikah pada tanggal *********** qi wilayahn

Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnyasebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbuktibahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayahn hukum Pengadilan AgamaDompu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa

Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua Yangdengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telahterpenuhi.Bahwa mengenai unsur Ketiga Dalam waktu damai MajelisHakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan Waktu damai adalah lawan katadari waktu perang.Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 221K/PM III19/AD/XI/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangBahwa berdasarkan halhal yang diketahui secara umum,pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini, wilayahn

karena pernikahan Pemohon telah memenuhiketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibathukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UndangundangNomor 1 tahun 1974 juntco Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juntco Pasal 34ayat 1 dan 4 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubahdengan Undangundang Nomor 24 tahun 2013 Tentang AdministrasiKependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkanpernikahannya di wilayahn

gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenaiperceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama vide penjelasan pasal tersebut antara lain padaangka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie) dan oleh karenaPenggugat bertempat kediaman di wilayahn

bercerai dengan Termohon dan mohon diputuskan;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala peristiwa yangterjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam Berita Acara Sidangperkara ini dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, danPemohon berdomisili di wilayahn

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi SuratKeterangan Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentikyang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugatberdomisili di wilayahn hukum yang termasuk dalam yurisidiksi PengadilanAgama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 juncto

Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diaturHal. 8 dari 18 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.MLdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor O21 Tahun2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang mendalilkanbahwa Penggugat berdomisili di wilayahn

Sprin/101/IV/2019/Polsek yang ditandatangani oleh KepalaKepolisian Sektor Denpasar Selatan, dengan lingkup tugas yakni melaksanakantugas penyelidikan segala bentuk tindak pidana yang terjadi di wilayahn hukumPolsek Denpasar Selatan serta membubarkan trektrekan atau balapan liar,melihat ada balapan liar langsung membubarkan balapan liar tersebut dengancara mengklakson dan menghidupkan lampu jarak jauh (ngedim), dan hal tersebutHal.3 dari 30 hal Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PNDpsberhasil membuat para

Sprin/101/IV/2019/Polsek yang ditandatangani oleh KepalaKepolisian Sektor Denpasar Selatan, dengan lingkup tugas yakni melaksanakantugas penyelidikan segala bentuk tindak pidana yang terjadi di wilayahn hukumPolsek Denpasar Selatan serta membubarkan trektrekan atau balapan liar,melihat ada balapan liar langsung membubarkan balapan liar tersebut dengancara mengklakson dan menghidupkan lampu jarak jauh (ngedim), dan hal tersebutberhasil membuat para peserta dan penonton balapan liar tersebut bubar,

telah dicatat dalamberita acara persidangan, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukupmenunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkanhukum Islam, diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayahn

putusan ini Majelis Hakim cukupmenunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; Halaman 6 dari 17 halamanPutusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Sky.Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkanhukum Islam, diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayahn

tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaMeterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhipersyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas namaPemohon dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohonbertempat tinggal di Wilayahn

gugatan Penggugatsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) sertapenjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 tahun 2006 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugatbertempat tinggal Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yangmerupakan di wilayahn

Maka gugatan Penggugat dapatditerima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah SyariyahSimpang Tiga Redelong; Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalahwewenang absolut dan relatif Mahkamah Syariyah dimana Penggugatberdomisili di wilayahn Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, makamajelis hakim menilai Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelongberwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidakhadir, maka perkara

selamaterdakwa meninggalkan dinas tidak membawabarangbarang inventaris satuan.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua Yangdengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telahterpenuhi.Bahwa mengenai unsur Ketiga Dalam waktu damai MajelisHakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan Waktu damai adalah lawan katadari waktu perang.Bahwa berdasarkan halhal yang diketahui secara umum,pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini, wilayahn

Samosin Pangiron masingmasing anggotaKepolisian Resort Baubau sedang melaksanakan Patroli dan disaat kamimelewati wilayahn tanah abang tepatnya dijalan 10 NovemberKelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, saksi mendapatiTerdakwa bersama temannya Sdr. Jimi sedang memasuki sebuah rumahkemudian saksi mendatangi mereka namun di saat saksi mendatangimereka, Terdakwa dan Sadr.

Pemohon dan Pemohon II dan dihubungkan dengan buktiP.4 berupa Kartu Keluarga, maka Pemohon dan Pemohon II adalah pasanganyang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurutketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon dan Pemohon Il mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan permohonan Itsbat Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu TandaPenduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon Ilberdomisili di wilayahn

merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini; Halaman 6 dari 18 halamanPutusan Nomor 0449/Pdt.G/2020/PA.Sky.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkanhukum Islam dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayahn

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2009 Penggugat dan Tergugatmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kota Bangun,Wilayahn Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranometo,Kabupaten Konawe Selatan;2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalamusia 19 tahun, dan Tergugat berstatus perjaka dalam usia 21 tahun,pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugatbernama Udin Basri, dan dua orang saksi yang bernama Harwis Hari danHal. 1 dari 16 Hal.

No.157/Pdt.G/2021/PA Dgyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam suratgugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayahn hukum PengadilanAgama Donggala, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatifPengadilan Agama Donggala sesuai Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang