Juli 2016 telahmelampaui kewenangannya karena seharusnya diselesaikan melalui BadanArbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), tidak dapat dibenarkan karenameskipun dalam Perjanjian Musyarakah Nomor 41/2010 menentukanpenyelesaian sengketa melalui Basyarnas dan/atau Pengadilan NegeriJakarta Pusat, akan tetapi pokok permasalahan dalam perkara a quo bukansengketa akad antara para Penggugat dan para Tergugat, melainkan tentangpelaksanaan eksekusi yang bukan merupakan kewenangan Basyarnas tetapimenjadi kewenangan

pengadilan agama, lagi pula sesuai dengan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013 jo.Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 bahwaeksekusi hak tanggungan yang berdasarkan akad syariah merupakankewenangan pengadilan agama;Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomo14 Tahun2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, pengadilanagama berwenang melaksanakan eksekusi hak tanggungan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan

tercantumdalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap telahtermuat dalam putusan ini secara keseluruhan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah seperti telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompentensiabsolut sesuai dengan ketentuan pasal 49 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun2009, dan kompetensi relatif (bukti P.1) maka perkara inimenjadi kewenangan

Pengadilan Agama Pemalang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertandaP.2, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugattelah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena ituGugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukumyang sah (legal standing);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P2tersebut, maka terbukti pula sesudah akad nikah Tergugatmengucapkan sighat taklik talak ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan kedua

Acara pemeriksaan perkara ini dan harusdianggap telah termuat dalam putusan ini secarakeseluruhan ; ~~~~~~~~7777 737 5 5 5 5 5 5 5 5 5TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud = dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompentensi absolutsesuai dengan ketentuan pasal 49 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, dan kompetensi relatif (buktiP.1) maka perkara ini menjadi kewenangan

Pengadilan Agama= =04 l= Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2,maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telahterikat dalam perkawinan yang sah.

yang beragama Islam meliputi bidangperkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izinberistri lebin dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkupkewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohonbertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 4ayat 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pengajuan izin poligami diajukanke pengadilan di daerah tempat tinggalnya, oleh karena itu perkara ini secararelatif merupakan kewenangan

Pengadilan Agama Sungai Raya;Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 187/Padt.G/2021/PA.SryMenimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakimtelah memerintankan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani prosesmediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator Marlisa Elpira,S.H.I. tanggal 08 Maret 2021, proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasilmencapai kesepakatan dan Pemohon menyatakan akan mencabutpermohonannya

kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonanPemohon merupakan kewenangan

Pengadilan Agama Stabat klas B;Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkanketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.

bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud' dan tujuan permohonanPemohon dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikahmaka berdasarkan penjelasan Pasal 49 hurup a angka 22 Undangundang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang RI Nomor 50tahun 2009 Juncto Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesiamaka perkara ini termasuk kewenangan

Pengadilan Agama PangkalanBun;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telahmengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon danPemohon II yang telah dilaksanakan secara agama Islam pada bulanNovember 2011 di Kecamatan Kotawaringin Lama;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I,Pemohon II ditambah dengan penjelasan Pemohon dan Pemohon II dipersidangan maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :1.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yangmenyebutkan bahwa: Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupunwali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sebagai Kartu TandaPenduduk Para Pemohon, atas dasar azas personalitas keislaman itu, makahukum yang berlaku bagi Para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara inimenjadi kewenangan

Pengadilan Agama Jember;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan buktibukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.7),sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;Menimbang bahwa buktibukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkanaslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal,maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai denganketentuan Pasal 165 HIR;hal. 4 dari 7 hal.Salinan Penetapan Nomor 1006

kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugatmerupakan kewenangan

Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkanketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukBerita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun 2006,dan terskhir telah dirubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara iniadalah termasuk kewenangan

Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa pertamatama gugatan Penggugat telah terdaftar secararesmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

suratsurat bukti dan keterangan para saksi tersebutPemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dandianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan

pengadilan agama Pasuruan, dantelah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka secaraformil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti terjadi penolakan perkawinan karenaadanya salah satu syarat perkawinan yang belum terpenuhi, yaitu kurangnya usia perkawinan bagianak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 terbukti bahwa Pemohon,anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon adalahpenduduk

Pangkajene Nomor 276/Pdt.G/201 8/PA.PRisedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehinggaperkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinandengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 189/20/X/2000, tanggal 02 Oktober 2000dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena ituberdasarkan Pasal 2 UndangUndang

yang sah, dan permohonan Pemohon beralasanserta tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan perkara a quo akan diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang di ajukan Pemohonyang berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yangmerupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan denganaslinya, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kediri, sehinggagugatan Penggugat menjadi kewenangan

Pengadilan Agama Kab.

persidangan selengkapnyatelah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uaraian dalampenetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagaibagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun 2006,dan terakhir telah dirubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara iniadalah termasuk kewenangan

Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pertamatama permohonan Pemohon telah terdaftar secararesmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan majelis hakim telah memberikan nasehatkepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikhakan anaknya yangmasih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaanatas perkara ini diteruskan;Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.1 telah terbukti

karena itu mohon kepadaMajelis Hakim menjatuhkan penetapan mengabulkan permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatatdalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraianpenetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebutTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Perubahan BiodataNikah adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Agama, sebgaimana dikehendakidalam pasal 49 ayat huruf (a) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, jo pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon dan telah dikuatkandengan bukti P.1 menunjukan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa XXXX,Kecamatan XXXX Kabupaten Pati, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan AgamaPati, karena itu, Permohonan Pemohon tentang Perubahan Biodata

bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.3, karena Termohontidak diketahui tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah RI dan telahterbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayahn hukum Pengadilan AgamaYogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf(a) dan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,perkara ini secara relatif menjadi Kewenangan

Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokokperkara, maka terlebin dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukumantara Pemohon dengan Termohon;Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P2, maka harusdinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangansuamiistri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka olehHal.5 dari 7 hal.

mempersingkat uraian putusan ini,Majelis menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuatTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti tersebut di atasj 75Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompentensi absolutsesuai dengan ketentuan pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang telah dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, dan kompetensi relatif (bukti P.1)maka perkara inimenjadi kewenangan

Pengadilan Agama Pemalang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, makatelah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikatdalam perkawinan yang sah.

telah dilakukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidakDem aSilj2 nne ne nnn nnn nem nennnnnnn se nnnnnnonnnnananannancnansansncnMenimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untukmenghadap dipersidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadirdan pemeriksaan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mengemukakan dalildalil yang berkaitandengan kewenangan

Pengadilan Agama baik yang bersifatkewenangan relatif maupun kewenangan absolut sebagai berikut;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkanoleh kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil selaku pejabat yangberwenang untuk itu dan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksidibawah sumpah, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Blora, maka sesuai dengan pasal73 Undangundang Nomor 7 tahun 1989

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti terurai di atas nnn nnn nnn nn nn neem cence nnn nnnnnnnne nananMenimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Penggguat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugatberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanyagugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkaraini merupakan kewenangan

Pengadilan Agama Purwokerto ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat' sertasebagaimana bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus Halaman 4 dari 8 hal.Pts.

Penetapan;Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini yang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Tanda PendudukPemohon (P.1 ) telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Malang.Karena itu dikaitkan dengan kewenangan

Pengadilan Agama Malangsebagaimana dimaksud oleh pasal 63 ayat 1 huruf a Undangundang Nomor 1tahun 1974 jo pasal 49 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahun 1989kemudian diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaanpermohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahtentang perubahan tanggal lahir Pemohon Malang 07011984 yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 167

HUKUMMenimbang, bahwa maksud = dan tujuan permohonanPemohon' adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,dinyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteriataupun wali harus didasarkan kepada keputusan pengadilan, dalam halini adalah Pengadilan Agama setempat sebagaimana dimaksud Pasal 1angka 5 Permenag Nomor 11 tahun 2007, sehingga perkara inimerupakan kewenangan

Pengadilan Agama Kudus;Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 498/47/X1/97tanggal 26 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, nama Pemohon tertulis dengannama Kurniati binti Kasmadi, padahal nama Pemohon yangsebenarnya adalah Kurniyati binti Kasmadi;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan buktibukti yangoleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :Penetapan Nomor 0046