Dirgantara Indonesia (Persero) adalah suatu perseroan terbatasHal. 100 dari 139 hal.

Dirgantara Indonesia (Persero) dalamyurisprudensi perkara perselisihan hubungan industrial gugatan yangmenyebutkan organ direksi suatu perseroan yang demikian secarahukum dimaksudkan adalah badan hukum perseroan dimana organatau organorgan direksi tersebut menjabat yang dalam hal ini pihaktergugatnya adalah badan hukum persero PT. Dirgantara Indonesia(persero) yang didirikan dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor19 tahun 2003 Jo.

DirgantaraIndonesia Nomor 33 tanggal 11 Agustus 2008 yang menyatakan:Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan denganpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalammaupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian denganpembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturanperundanganundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RapatUmum Pemegang Saham;Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan

Perseroan (Persero) PT.Dirgantara Indonesia Nomor 33 tanggal 11 Agustus 2008 tersebut telahdisetujui dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU61286.AH.91.92 Tahun 2008 tentang PersetujuanAkta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 September 2008,Lembaran Berita Negara RI tanggal 30/12009 NO. 9 (Anggaran Dasar PT.Dirgantara Indonesia (Persero);Oleh karena pada prinsipnya direksi mempunyai kewenangan dan kapasitasdi dalam perseroan untuk menjalankan dan

melaksanakan perseroan sesuaidengan ketentuan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar perseroan yangdipandang tepat guna kelangsungan hidup' perseroan, termasukmenyelenggarakan Program Dana Pensiun demi kesejahteraan parakaryawannya yang telah memasuki usia pensiun (55 tahun) sertamenetapkan perhitungan atas pembayaran Program Dana Pensiuntersebut.

MURFIDO, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan TerbatasNomor : 114 tanggal 28 Juli 2009, yang dibuat oleh Notaris CUT ARTIANDELINA, SH., dan Akte Perubahan Nomor : 13 tanggal 10 Januari 2012, yangdibuat oleh Notaris NILA RUFAIDA, SH. ; berkedudukan di Jl. Tgk.Ditanjong No. 6 Kota Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten AcehUtara, dan untuk ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya : H.BASRUN YUSUF, SH. dan H.

G / 2014 / PNBNA., telahmengemukakan halhal dan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas(PT), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor :114 Tanggal 28 Juli2009 yang dibuat oleh Notaris Cut Artian Delina, SH. Dan Akte Perubahan Nomor13 tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Nila Rufaida, SH.,berkedudukan di Jl. Tgk. Ditanjong No. 6 Kota Lhoksukon, Kec. Lhoksukon, Kab.Aceh Utara (Bukti P 1).

MURFIDO Nomor: 114 tanggal28 Juli 2009, yang dibuat oleh Notaris : CUT ARTIAN DELINA, SH., diberitanda Bukti (P1A) ; Fotocopy Akta Perubahan (Berita Acara Rapat Keputusan Rapat Perubahan PerseroPengurus dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

YAHYA, selakuDirektur dan keabsahannya bertindak untuk dan atas nama Perseroan PT>MURFIDO, haruslah dikesampingkan karena berdasarkan Pasal 12 angka I dan Pasal20 angka II Akte Pendirian Perseroan PT. MURFIDO Nomor : 114 tanggal 28 Juli2009 yang dibuat oleh Notaris CUT ARTIAN DELINA, SH., Penggugat adalahselaku Direktur Utama dari Perseroan PT.

MURFIDONomor : 114 tanggal 28 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Notaris CUT ARTIANDELINA, SH., pada bagian tentang TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI dalamPasal 12 disebutkan bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luarpengadilan. Dan berdasarkan bukti (P1B) berupa Berita Acara PT. MURFIDO Nomor :13 tanggal 10 April 2012, yang dibuat di hadapan Notaris NILA RUFAIDA, SH., pada32halaman 4, disebutkan bahwa Tuan HANAFI BEN TGK. YAHYA adalah merupakansalah satu Direktur dari PT.

DALAM POSITA:1.1.Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan Terbatas yang bergerakdibidang Developer dan/atau Pengembangan di Kota Batam, denganadanya legalitas tersebut PEMOHON memasarkan produk produkdalam bentuk Rumah siap huni dan Rumah Toko (RUKO) padaHalamanidari 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Btm1.2.1.3.masyarakat di Kota Batam sebagai pemenuhan kebutuhan hidup hajatorang banyak;(BUKTI SURAT P1 S/D P4)Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 TERGUGAT melakukan pemesanan1 (Satu) unit Tanah dan Bangunan

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.Menimbang, bahwa Penggugat, Robinson Tan adalah Direktur pada PTDevin Buana Perkasa sebagaimana tertuang pada Akta Notaris Rudi Purba,SHtanggal 18 Febuari 2021 yangtelah didaftarkan pengesahan pendirian BadanHukum Perseroan terbatas berdasarkan Keptusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor AHU0010814.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 20 Febuari2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbataspada PT DevinBuana Perkasa

Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Devin BuanaPerkasa nomor 10 tanggal 16 September 2004 yang dibuat dihadapanNotaris Aryanto Lie, Sh Notaris di Batam yang diberi tanda bukti P1;2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia nomor AHU02029.AH.01.01 tahun 2008 tentang PengesahanBadan Hukum tanggal 16 Januari 2008 yang diberi tanda bukti P2;3.

Bahwa, gugatan Penggugat error in persona (salah pihak) :Bahwa, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan sebagai berikut, (1) Direksimewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilatas nama Untukin casu perkara gugatan diajukan olen Deputy General Manager, sehinggagugatan Penggugat bertentangan dengan pelaksanaan dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena DeputyManager tidak ada kewenangan mewakili

perseroan di Pengadilan, sehinggagugatan Penggugat sebagai gugatan error in person, maka gugatanPenggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;2.

Melawan Lisnawati SaputraJo selaku Terlawan dan dalam perkara perlawanan ini adalahselaku Terlawan;Bahwa dalam perkara sebelumnya Pelawan telah bertindak selakuDirektur Utama selaku yang mewakili PELAWAN sebagai badanhukum perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RapatNomor 18, tanggal 8 Oktober 2009, yang walaupun sepengetahuanTerlawan atas Perusahaan Perseroan tersebut telah lama tidakaktif, demikian juga Terlawan tidak pernah mengetahul bahwaDirektur Utama di Perseroan tersebut adalah Pelawan

;Atas dasar uraian Terlawan di atas, sangat berdasar dan beralasanTerlawan meragukan kedudukan hukum Pelawan dalam perkaraperlawanan ini sebagai Pelawan ataukan selaku Direktur Utama diBadan Hukum perseroan PT.

Raka MediaSwatama, selaku demikian bertindakatas namadanuntukkepentingan perseroan tersebut berkedudukan di Bandungberalamat di Jalan Pajajaran No. 112, RT.003/RW. 007, KelurahanPajajaran, Kecamatan Cicendo, maupunatas nama danuntukkepentingan diri sendiri, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1050030406563002,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA" ;Bahwa dengan demikian perjanjian tersebut telah mengikat :a.

TnNYANA SURYANA, S.E. bertindak atas nama dan untukkepentingan diri sendiri, sehingga kedudukannya adalahTermohonlIl PKPU ;Bahwa PT.Raka Media Swatama adalah suatu perseroan terbatas yangdidirikan berdasarkan Hukum Indonesia, sebagaimana ternyata dalamAkta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Raka Media Swatama Nomor : 30tanggal 26 Mei 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Agung SutaryatiKoesbandrijo, S.H., Notaris di Bandung dan telah beberapa kalimengalami perubahan dan telah disesuaikan dengan Undang

UndangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan AktaRisalah Rapat PT.Raka Media Swatama Nomor : 14, tanggal 15 April2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ano Muhamad Nasruddin, S.H.

Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak darinyamenguasai atas: Aktaakta perseroan terbatas dan suratsurat perizinan atas namaPENGGUGAT I, selain dan selebihnya yang belum diterima kembaliPENGGUGAT dari TERGUGAT, Sertifikat Saham Perseroan Terbatas Penggugat yang tercatat atas namaPenggugat II sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) lembar saham maupun atasnama Penggugat III sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham maupun suratsurat lainnya yang berkaitan dengan Sertifikat Saham Penggugat

II danPenggugat III;Untuk menyerahkan /mengembalikan atas suratsurat asli tersebut kepada ParaPenggugat dengan baik, yang harus dilaksanakan Tergugat, selambatlambatnya7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ; Atau: ApabilaTergugat tidak dapat menyerahkan asli salinan aktaakta Perseroan Terbatas dansurat asli perizinan dan / ataupun asli seluruh Sertifikat Saham kepada ParaPenggugat, maka Putusan ini berlaku sebagai pengganti dari asli salinan aktaakta Perseroan Penggugat

Kelahiran Nomor 1349/G/2008 yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Smg.Bahwa menurut Pasal 82 UU Nomor 1/1985 Direksi (I.CTermohon Pailit I), bertanggung jawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupundiluar pengadilan karena itu Termohon Pailit Il pribadi tidakdapat dimintakanpertangqung jawaban atasperbuatanyang dilakukannya mewakili Termohon Pailit (PT.

sertamewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilanHalaman 30 dari 102 PUT Perk No 12/Pdt.SusPKPU/2018/PN.

untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupundiluar pengadilan karena itu Termohon Pailit Il pribadi tidakdapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatanHalaman 44 dari 102 PUT Perk No 12/Pdt.SusPKPU/2018/PN.

sertamewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilankarena itu Termohon Pailit Il pribadi tidak dapat dimintakanHalaman 51 dari 102 PUT Perk No 12/Pdt.SusPKPU/2018/PN.

sertamewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilankarena itu Termohon Pailit Ilpribadi tidak dapat dimintakanpertanggung jawaban atasperbuatan yang dilakukannyaHalaman 72 dari 102 PUT Perk No 12/Pdt.SusPKPU/2018/PN.

Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ZEN JAYA INDONESIA Nomor 95, tahun 2009.19. Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Nomor 04 tanggal 04 Oktober 2007.20. Foto Copy Kuasa Direksi PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI, Nomor 05, tanggal 04 Oktober 2007.21. Foto Copy Addendum Kedua Tanggal 21 Desember 2010 Atas Surat Perjanjian Kerja Penambangan Batu Bara tanggal 19 Oktober 2007.22. Business Profile (company) of ZEN CONSULTANCY PTE.LTD dan Terjemahananya.23.

PT ZEN JAYA INDONESIA, periode 1 Januari2014 s.d 31 Maret 2014.12.Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ZEN JAYAINDONESIA Nomor 95, tahun 2009.13.Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Nomor 04 tanggal 04 Oktober2007.14.Foto Copy Kuasa Direksi PT.

ZEN JAYA INDONESIA berdasarkan AktaPendirian Perseroan Terbatas PT. ZEN JAYA INDONESIA Nomor 95,tanggal 30 April 2009 dan Sdr. MANMOHAN SING telah melakukanpembukaan rekening di Bank OCBC NISP di Kantor Cabang OCBC NISPCab Gajah Mada Jakarta Barat dengan Nomor rekening : 573800008266,an. PT. ZEN JAYA INDONESIA, tersebut adalah pada tanggal 22 April2010.Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SELBahwa berdasarkan rekening koran dengan nomor rekening573800008266, atas nama PT.

ZEN JAYA INDONESIA, yang mana dalampembukaan rekening Bank OCBC dan rekening Bank Danamon tersebutTerdakwa lakukan dengan menggunakan specimen tanda tangan Terdakwaseorang diri saja.Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SELPasal 1 Angka 5 menyebut: Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenangdan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan

, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroanserta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesual dengan ketentuan anggaran dasar;Pasal 2 menyebut : Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan sertakegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.Pasal 97ayat (1) : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).ayat (2) : Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat

PT ZEN JAYA INDONESIA, periode 1 Januari2014 s.d 31 Maret 2014.18.Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ZEN JAYAINDONESIA Nomor 95, tahun 2009.19.Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Nomor 04 tanggal 04 Oktober 2007.20.Foto Copy Kuasa Direksi PT.

Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPAKU SARANAMANDIRI.2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan olehKantor Perindustrian perdagangan atas nama Koperasi PPU.3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 154/EKONOMIITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanProvinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU02790.AH.01.01.

Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPAKU SARANAMANDIRI.2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan olehKantor Perindustrian perdagangan atas nama Koperasi PPU.Hal. 38 dari 76 hal. Put.

Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPAKU SARANAMANDIRI.2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan olehKantor Perindustrian perdagangan atas nama Koperasi PPU.3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 154/EKONOMIITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanProvinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790. AH.01.01.

Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia.6. Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 481/17.13/PK/III/Hal. 47 dari 76 hal. Put.

Bangun Solusi Indonesia, Tbk dan haruslahdimaksud tetap merupakan perseroan yang sama denganperseroan yang telah membuat perjanjian dengan Tergugat I.b. Dasar perubahan nama Tergugat yaitu hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Holcim Indonesia, Tbk.pada tanggal 11 Februari 2019 merubah anggaran dasar perseroan.Salah satu yang diubah dalam anggaran dasar tersebut adalahnama perseroan yang awalnya bernama PT Holcim Indonesia,Tbk berubah menjadi PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

Pemberitahuan perubahan nama tersebut agarPenggugat tidak memisahkan perseroan karena hal ini hanyaperubahan nama sehingga dengan konsekuensi seluruhperbuatan hukum perseroan dengan nama lamaharusdimaksud sebagai perbuatan hukum perseroan dengan namabaru.2) Dalam suratsuratnya, setelah pemberitahuan perubahan namaperseroan, Penggugat mengakui bahwa hubungan hukumPenggugat adalah dengan PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbkdan tidak pernah menyebutkan lagi nama PT. Holcim Indonesia,Tbk.

Bangun Solusi Indonesia,Tok Pemberitahuan perubahan nama tersebut telah dilakukanagar Penggugat tidak memisahkan perseroan karena hal inihanya perubahan nama sehingga dengan konsekuensi seluruhperbuatan hukum perseroan dengan nama lamaharusdimaksud sebagai perbuatan hukum perseroan dengan namabaru.Jadi tidak perlu berpanjang lebar lagi bahwa anggapanPenggugat bahwa PT. Holcim Indonesai Tbk. berbeda denganPT.

Nama perseroan PT. Holcim Indonesia tidak lagidisebutkan sebagai pemilik piutang dari pembayaransebelumnya. Nama perseroan yang disebutkan adalahPT.

Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;Karena itu PT.Holcim Indonesia, Tbk merupakan perseroan/badanhukum yang sama dengan PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

Kepala Cabang Perseroan Terbatas PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan
Pembanding/Tergugat II : 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran
Terbanding/Penggugat : ISKANDAR ARIHSYAH BANTA P.
Terbanding/Turut Tergugat II : 3. Yusuf Sudirman
Terbanding/Turut Tergugat III : 4. M. Syahrizal SH, M.Kn

PEMIMPIN WILAYAH PERSEROAN TERBATAS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. PADANG
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN ATR/BPN RI., C.Q. KANTOR WILAYAH PERTAHANAN PROVINSI SUMATERA BARAT., C.Q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Develompment Terbuka (PT.GMTD Tbk)(Tergugat II Intervensi)

Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Develompment Terbuka(PT.GMTD Tbk), berkedudukan di Jalan Metro TanjungBunga Ball GTC GA 9 No.1 B Makassar ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingD@INAM A, ~ ~~~ nnn man nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn1.2.3.Agustinus Bangun, SH. .,;Syamsuddin Nur, SH. ,j22 one eePieter Tanalepy, SH..,;Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan No.80/G/2014/PTUN.Mks.4. Viani Octavius, SH..

Yani No. 5C RT 003 RW 001Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, KabupatenPringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili olehIqbal Zusnan, dkk, karyawan pada Perseroan Terbatastersebut, yang beralamat di Muara Dua RT / RW 002 /002 Kecamatan Pulau) Panggung KabupatenTanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yangmemberikan kuasa kepada Iqbal Zusnan, berdasarkanSurat Kuasa Nomor: 00389/BPFIII/2021 tanggal 19Maret 2021 dan Surat Tugas Nomor 00390/BPFIII/2021tanggal 19 Maret 2021, sebagai Penggugat

., M.Knyaitu :1 Menandatangani surat surat atas nama perseroan dan menghubungkanperseroan kepada pihak luar;2 Pimpinan cabang perseroan bertanggung jawab secara penuh terhadapseluruh permasalahan yang timbul pada cabang perseroan yangdipimpinnya;e Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Nomor :1.04.01.15.06.5.2 tanggal 14 September 2009, Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur telah mengalokasikan dana sebesarRp36.150.000.000,00

Karya Malinau Utama sesuai akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT.Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17 yangdikeluarkan oleh Notaris Kota Samarinda Maria Sophia, S.H., M.Kn yaitu:1 Menandatangani suratsurat atas nama perseroan dan menghubungkanperseroan kepada pihak luar;2 Pimpinan Cabang perseroan bertanggung jawab secara penuh terhadapseluruh permasalahan yang timbul pada cabang perseroan yangdipimpinnya;e Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD

Karya Malinau Utama sesuai akte Pembukaan Cabang dan Kuasa PT.Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17 yangdikeluarkan oleh Notaris Kota Samarinda Maria Sophia SH, M.Kn yaitu:Menandatangani suratsurat atas nama perseroan dan menghubungkanperseroan kepada pihak luar;Pimpinan Cabang perseroan bertanggung jawab secara penuh terhadapseluruh permasalahan yang timbul pada cabang perseroan yangdipimpinnya;Bahwa selain Ir. Machfudz HB, M.Si.

dikeluarkanoleh Perusahaan tersebut, untuk klaim atas propertisebagaimana dimaksud di bawah ini.Halaman 33 dari 146 Putusan Nomor:415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.UtrDengan mempertimbangkan pembayaran ini, kami denganini menjamin bahwa kami adalah orangorang yang berhakuntuk melaksanakan ketentuanketentuan dari setiap hukumyang berlaku; dan kami setuju bahwa Perusahaan tersebuttelah menerima subrogasi atas seluruh hakhak ataspemulihan dalam hal setiap dan seluruh kehilangan ataukerugian pengangkut dan setiap orang atau perseroan

Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus2017 tidak memiliki daya mengikat karena TIDAK DIBUAT DANDITANDATANGANI OLEH PERWAKILAN TERGUGAT YANGBERWENANG BERDASARKAN ANGGARAN DASAR DANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU, DALAMHAL INI YAITU UNDANGUNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANGPERSEROAN TERBATAS (UU PERSEROAN TERBATAS);Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat 1,2, dan 3 UU Perseroan Terbatasmenyatakan sebagai berikut:(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan;Halaman 55 dari 146

Putusan Nomor:415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr81.82.(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar,atau keputusan RUPS.

, mengatur sebagai berikut:(1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilantentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroandengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankansegala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupunkepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk...Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 5 a Anggaran Dasar Tergugat jugamengatur bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untukdan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan.Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia,83.84.85.Bahwa berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran DasarTergugat , maka YANG BERWENANG UNTUK MEWAKILI DANMENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 31AGUSTUS 2017 ADALAH DIREKTUR UTAMA TERGUGAT I, DANBUKAN KEPALA CABANG TERGUGAT I.Bahwa oleh karena itu, argumentasi Penggugat pada Halaman 17 Butir IV Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mengakulsecara tegas bahwa Kapal MV.

KESEPAKATAN PERDAMAIANPada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga Agustus dua ribu enambelas (23082016), telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian oleh danantara pihak sebagai berikut:Djoko Warsito, SH, dalam kedudukannya Manager Legal PerseroanTerbatas Mashill International Finance suatu Perseroan yang Kantor Pusatberkedudukan di Jakarta, Jalan Pangeran Jayakarta 141 Blok 1/6 ManggaDua Selatan Jakarta Pusat 10730, danAmir selaku Bussines Manager, sertaDodo Juanda selaku Head Regional Marketing

BELUNKUT ; Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Aktaterakhir Risalah Rapat PT. Belunkut, tanggal 30 April 2015,No. 51, yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH., Notaris diJakarta dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU0934512.AH. 01.02. Tahun 2015, tanggal 4 Mei 2015, diwakilioleh IGNATIUS TRINURA INDARTO ; KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT.