07/Pid.Sus-TPK/2015 /PT. PLG

Buay Pemanca dengannama kelompok Pantai Rezeky selanjuntya diajukan kepada Kepala DesaKaret Jaya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, TPU,TPK, KPMD dan BPD. Setelah proposal pengajuan disetujui danditandatangani, selanjutnya saksi Sri Rahayu menandatangani atas namasekretaris, Bendahara, dan Anggota Kelompok lalu pada tanggal 12Oktober 2010 proposal pengajuan dimasukan ke daftar pinjaman padaSPP Perguliran UPK Kec.

Buay Pemanca dengannama kelompok Pantai Rezeky selanjutnya diajukan kepada Kepala DesaKaret Jaya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, TPU,TPK, KPMD dan BPD. Setelah proposal pengajuan disetujui danditandatangani, selanjutnya saksi Sri Rahayu menandatangani atas namasekretaris, Bendahara, dan Anggota Kelompok lalu pada tanggal 12Oktober 2010 proposal pengajuan dimasukan ke daftar pinjaman padaSPP Perguliran UPK Kec.

(2) UU Nomor : 8 Tahun1981 tentang KUHAP sebanyak 44 item dan seluruhnya sudah dilakukanpenyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penitipan Nomor: PRIN17/F.2/Fd.1/03/ 2016 tanggal 31 Maret 2016, Berita Acara Penyitaantanggal 5 Maret 2016, Permohonan Izin Penyitaan kepada KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor: B760/F.2/Fd.1/04/2016 tanggal 1 April 2016 dan PenetapanPersetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor: 22/Pen.Pid.Sus/TPK

Nomor: 22/Pen.Pid.Sus /TPK/IV/2016/PN.Jkt.Psttanggal 11 April 20164) Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan JakartaPusat5) ~Bukti T6 : Berita Acara Ekspose HasilPenyidikan kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan FSRU (Floating Storage RegasificationUnit) Milik PT.

pesan 1 (Satu) gram tapi ditawari 5 (lima) gram, namunpesanan yang ketiga gagal diterima karena ditangkap oleh pihak kepolisian ;Bahwa terdakwa membeli paket Sabu dari DWI PURWANTO alias PURNGGANYIK adalah untuk dipakai sendinri, tidak dijual lagi, terdakwa memakai Sabuketika anggota keluarganya sudah tidur dan alat perlengkapan mengkonsumsiSabu telah dibuang terdakwa di pekarangan tetangga terdakwa, sedangkanmaksud terdakwa mengkonsumsi Sabu adalah untuk menambah stamina karenaterdakwa bekerja di TPK

pesan 1 (satu) gramtapi ditawari 5 (lima) gram, namun pesanan yang ketiga gagal diterima karenaditangkap oleh pihak kepolisian ; Bahwa terdakwa membeli paket Sabu dari DWI PURWANTO alias PURNGGANYIK adalah untuk dipakai sendiri, tidak dijual lagi, terdakwa memakaiSabu ketika anggota keluarganya sudah tidur dan alat perlengkapanmengkonsumsi Sabu telah dibuang terdakwa di pekarangan tetanggaterdakwa, sedangkan maksud terdakwa mengkonsumsi Sabu adalah untukmenambah stamina karena terdakwa bekerja di TPK

sebesarRp 610.318.941,40, (enam ratus sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribuSembilan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh sen), maka negaramengalami kerugian keuangan dari kelebihan pembayaran 17,38% (tujuhbelas koma tiga puluh delapan persen) sebesar Rp 153.992.962,00,(seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribusembilan ratus enam puluh dua rupiah), sebagaimana Laporan Hasil AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK

sebesarRp 610.318.941,40, (enam ratus sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribuSembilan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh sen), maka Negaramengalami kerugian keuangan dari kelebihan pembayaran 17,38% (tujuhbelas koma tiga puluh delapan persen) sebesar Rp 153.992.962,00,(seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribusembilan ratus enam puluh dua rupiah), sebagaimana Laporan Hasil AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK

agar Termohon PKPU mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapatditagih dan Termohon PKPU telah membuat surat pernyataan tertanggal 23 Desember2010. surat pernyataan tertanggal 28 januari 2011 dan Surat Pernyataan tertanggal 3Maret 2011Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam jawabannya mengaku adakerjasama antara Pemohon dengan Termohon PKPU dalam melaksanakan pekerjaanmekanikal Elektrik sebagai Termohon PKPU telah menerbitkan surat perintah kerjasebagai berikut: Surat Perintah Kerja No.458/PPG/TPK

/VIII/2006 tertanggal 6 Agustus 2007 Surat Perintah kerja No. 232/PPG/TPK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2008 Surat Perintah Kerja No. 456/PPG/SPK/VIII/ 2007 tertanggal 6 Agustus 2007 Surat Perjanjian Pemborongan No.373/PPG/SPK/V/2007 tertanggal 14 Mei2007 dengan surat Perintah Kerja No. 358/PPG/SPK/V/2007 tertanggal 3 Mei2007.Menimbang, bahwa bukti P 1 sampai dengan P 4 dan bukti T 2 sampai denganTS bahwa adanya hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPUyaitu Pemohon PKPU sebagai pelaksana

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan upaya hukum banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum;
• Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Januari2021 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnd, dalam hal lamanya pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
  1. MenyatakanTerdakwaFence Dolfianus Salindeho

TPK/2020/PN.Mnd materipembelaan Penasihat Hukum sama sekali tidak dimuat dan hanya memuatpermohonan, dan tentang pembelaan yang nota bene tidak dimuat dalamputusan akan tetapi telah dinyatakan ditolak tanpa memberikanpertimbangan kenapa ditolak, sebagaimana dalam pertimbangan JudexFactie halaman 377;Bahwa terlepas dimuat atau tidak materi pembelaan dalam Putusan, akantetap sangat bertentangan dengan hukum apabila materi pokok dalampembelaan hanya dinyatakan ditolak karena dakwaan primair terbukti

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal Nomor 31/Pid.Sus-TPK

4/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

MENGADILI

• Menerima permintaan banding dari para pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 17 Juni 2019 dan Penasihat Hukum dari para terdakwa tertanggal 17 Juni 2019 ;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 12 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, tanggal 13 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan

MENGADILI

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan;
• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2019 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, denda dan pidana kurungan pengganti denda, yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, istilah tanggung renteng pembayaran uang pengganti dan pihak

22/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 24 November

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

6/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

07/2018, Nomor PRINT92/0.5.21/FT.2/RT.3/ 07/2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018, berdasarkanpenetapan tanggal 24 Juli 2018 Nomor 382/Pen.Pid/2018/PN Byw, Nomor383/Pen.Pid/2018/PN Byw, Nomor 384/Pen.Pid/2018/PN Byw;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal6 September 2018, berdasarkan penetapan tanggal 8 Agustus 2018 Nomor125/Pid.Sus/TPK

/2018/PN Surabaya;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal5 November 2018, berdasarkan penetapan tanggal 30 Aguatus2018 Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 November 2018 sampaiHalaman 2 dari 62 Perkara Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT SBYdengan tanggal 5 Desember 2018, berdasarkan penetapan

Terdakwa III;Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan pembayaran uangpengganti;Halaman 44 dari 62 Perkara Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT SBY10)Menetapkan agar masingmasing Terdakwa I, II dan Ill dibebani membayarbiaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 Desember 2018sebagaimana dalam Akte Permintaan banding Nomor 84/Pid.Sus.TPK.Bdg/2018/PN.Sby Jo Nomor 125/Pid.Sus/TPK

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada

Pengadilan Negeri Klas IA Padang,tanggal 15 Desember 2022 Nomor 29/Pid.Sus-TPK

2/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 12 Desember 2023 atas nama Terdakwa Terdakwa I IMAM FATONI Bin ASIM (Alm) dan Terdakwa II GATOT SUSIYANTO Bin MAHALI (Alm) yang dimintakan banding tersebut;

3.

4/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

MENGADILI:

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
• Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid-Sus-TPK/2020/Mtr tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai jenis dan lamanya pidana pengganti dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti , sehingga amar putusan Pengadilan

/TPK/2020/PT MTR tanggal 10 Agustus 2020 untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal Oktober 2020 oleh KetuaMajelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota,serta dibantuoleh Lalu Abdurrahman Nurdin,SH,MH.

Melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK.1. Memantau dan atau memfasilitasi kegiatan Musahwarah Desadiwilayahnya.Hal. 33 dari 289 hal.

Melayani usulan administrasi, antara lain : menandatangani surat penetapanTim Verifikasi, Pengurus UPK, Usulan kegiatan, Surat Perjanjian PemberianBantuan ( SPPB ), Surat Penetapan Camat ( SPC ), dan Surat PernyataanPenyelesaian Kegiatan ( SP2K ) yang dibuat oleh Ketua TPK danPenangung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ), dll.

Membantu Fasilitator kecamatan dalam melaksanakan pelatihankepada TPK dan Masyarakat.5. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran tekhnis maupun nontekhnis kepada TPK.6. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT kecamatan danmembantu dalam pembuatan gambar desain.7. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenaicara cara menjaga kelestarian lingkungan.8. Memberi bimbingan dan masukan tentang cara cara administrasi,pembukuan serta pengarsipan TPK.9.

Membantu dan membimbing TPK dalam penyiapan serta proses praaudit.10.Mengumpulkan informasi tentang aspek non tekhnis antara lainpartisipasi, memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikankepada FK.11.Membimbing KPMD dalam menginventarisasi kebutuhan masyarakatdalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat.12. Memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangandan pelestariannya, serta pengembalian pinjaman dana bergulir.

Bahwa pelaku pelaku program PMPNMPd yang ada didesa yang telah saksilakukan pemberdayaan adalah KPMD, TPK, TPU, Kepala Desa. BPD , RT, RWdan para pemanfaat program dalam hal ini masyarakat; Bahwa tugas Melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM MandiriPerdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas ialah Fasilitator Kecamatan(Sdri.

58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby

Gotong Royong No. 54 Kras Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018 dan telahHal. 1 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.107/HK.07/04/2019, tanggal 23 April 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby, tanggal 16 April 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal 18 April2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan semua Suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk :PDS03/NGJK/Ft.1/12/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang dibacakantanggal 21 Januari 2019 di persidangan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi

/2017/PN.SBY tanggal 2 Maret 2018, sedangkan saksiHj.SUPRAPTININGSIH Spd.MPd. juga telah menjalani proses persidangandan telah diputus bersalah dan memperoleh keputusan hukum tetap dariPengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor Putusan272/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 2 Maret 2018.Bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)berdasarkan Permendikbud nomor 17 Tahun 2017 tentang PenerimaanPeserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, SekolahMenengah Pertama, Sekolah

yang merupakan penerimaan siswamelalui jalur tes kompetensi dengan diambil sebesar 10 % (sebanyak 36peserta didik) dari kKeseluruhan penerimaan yang dilaksanakan dengan carawawancara atau praktek sesuai minat dan bakat peserta didik tanpadipersyaratkan sertifikat atau piagam kejuaraan.Bahwa saksi RUDY BASTOMI,SPd.MM sebelumnya telah menjalani prosespersidangan dan telah diputus bersalah dan memperoleh kekuatan hukumtetap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor Putusan :273/Pid.Sus/TPK

No51/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgproposal kepada UPK yang antara lain berisi nama anggota kelompok,usaha yang dijalankan kelompok, besarnya pinjaman yang diajukanmasingmasing anggota kelompok dan dilampiri foto copy KTP anggotakelompok, dengan diketahui Ketua Kelompok, Tim Pengelola Kegiatan(TPK) dan Kepala Desa setempat.

No51/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg(TPK) dan Kepala Desa setempat, setelah proposal diterima UPKkemudian proposal diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk dinilalkelayakannya, setelah proposal dinyatakan layak kemudian proposaldikembalikan kepada UPK untuk selanjutnya dilakukan pencairanpinjaman, dimana pencairan pinjaman oleh UPK bisa dilakukan di BalaiDesa atau di rumah Ketua Kelompok yang dihadiri Ketua Kelompokbersama seluruh anggota Kelompok.Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kelompok terhadap 10 KelompokSwadaya