Berdasarkan UU No 1/2004Pasal 21 :Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Bahwa terdakwa Il. A. Aziz Prayitno, SE. Selaku DirekturCV.

Berdasarkan UU no 1/2004 Pasalayat (3) : Pejabat yg menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yg berkaitan dengan surat bukti yg menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari pengqunaan suratbukti dimaksud.g.

Berdasarkan UU No 1/2004 Pasalayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.e Bahwa terdakwa Il. A.

I(dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana DesaAir Mundu Kec. Bermani Ulu Kab.

Sebagai sebagai kadus memperoleh honorsetiap bulannya sebesar Rp.790.000, (tujuh ratus sembilan puluh riburupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan setiap triwulan, yangHalaman 61 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIbersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong, melalui Alokasi dana DesaAir Mundu Kec. Bermani Ulu Kab.

Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN BinTUGIMAN selaku Kepala Desa tersebut setiap bulan menerima gajisebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) dari APBD Kab. RejangLebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec.

Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selakuKepala Desa tersebut setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,Halaman 123 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.SusTPK/2020/PN.BglI(dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana DesaAir Mundu Kec. Bermani Ulu Kab.

Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selakuKepala Desa tersebut setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana DesaAir Mundu Kec. Bermani Ulu Kab.

Aek NatasTahun 2010 s/d 2011;Laporan Aset Dinas Kesehatan dan UPTD Tahun 2008 s/d 31 Desember2012;Penjabaran APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab.

SETIA MULIA SEJAHTERA;Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000//Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Pemeriksa Barangkepada Kepala Bidang p2p Pengadaan APBD 2010 Kab. Labura;Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000//Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Bendahara Barangkepada Kepala Bidang P2P DINAS Pengadaan APBD 2010 Kab.

Aek NatasTahun 2010 s/d 2011;202122232425ws ws ws Sw11630) Laporan Aset Dinas Kesehatan dan UPTD Tahun 2008 s/d 31Desember 2012;31) Penjabaran APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab.

AekNatas Tahun 2010 s/d 2011;Laporan Aset Dinas Kesehatan dan UPTD Tahun 2008 s/d 31Desember 2012;31)32)33)34)35)36)37)52)53)54)55)56)57) 153 Penjabaran APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab.

SETIA MULIA SEJAHTERA;Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000//Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Pemeriksa Barangkepada Kepala Bidang p2p Pengadaan APBD 2010 Kab.

,MP dimana Provinsi Riau yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kota mendapatkanbantuan sosial berupa pelaksanaan cetak sawah dibiayai dengan anggaranAPBN seluas 5.000 ha dan APBD Provinsi Riau seluas 4.678 Ha dengan rinciansebagai berikut : No. Kabupaten Volume (Ha)1.

,MP dimana Provinsi Riau yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kotamendapatkan bantuan sosial berupa pelaksanaan cetak sawah dibiayai dengananggaran APBN seluas 5.000 ha dan APBD Provinsi Riau seluas 4.678 Hadengan rincian sebagai berikut : No. Kabupaten Volume (Ha)1.

wilayah Il APBD tahun 2012 oleh PT.

Inhu.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Gambar Perencanaan Teknis SIDCetak Sawah APBD 2012 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku seluas101 Ha.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB)pekerjaan SID cetak sawah baru Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab.Inhu oleh PT.

Raya Ketintang Selatan No.53 Surabaya dengan Nomor Kontrak :32/SPKPL/WASPJJ/BM/APBD/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrakRp 35.500.000, (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi IWANHUJAYANTO Bin Drs. H.

Bahwapaket pekerjaan peningkatan jalan BragungPrancak Kecamatan PasongsonganKabupaten Sumenep tersebut sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2013.

Raya Ketintang Selatan No.53 Surabaya dengan Nomor Kontrak :32/SPKPL/WASPJJ/BM/APBD/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrak Rp35.500.000, (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa IWAN HUJAYANTO Bin Drs. H.

Kukar APBD 2009.Buku Owner Estimates PekerjaanPembangunan Dermaga Penumpang& Dermaga Floating ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab. KukarAPBD 2009.Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan sheet pile &Pengurangan Proyek Pelabuhan KotaBangun Kab. Kukar (Stempeldokumen milik Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara).Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Dermaga proyekPelabuhan Kota Bangun Kab.

Auramatra Jaya Enginering.Bahwa Pelabuhan Kota Bangun sudah jadi tapi belum selesai dimana dananya adadari APBD Provinsi dan ada dari APBD Kabupaten Tahun anggaran 2009 dengannilai sekitar Rp.3.659.450.000.

Kukar APBD 2009.Buku Owner Estimates PekerjaanPembangunan Dermaga Penumpang& Dermaga Floating ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab. KukarAPBD 2009.45.46.47.48.49.50.2DBuku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan sheet pile &Pengurangan Proyek Pelabuhan KotaBangun Kab. Kukar (Stempeldokumen milik Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara).Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Dermaga proyekPelabuhan Kota Bangun Kab.

AURAMATRA JAYAENGINEERING dilaksanakan 240 hari sejak tangal 06 Maret 2009 s/dtanggal 1 Nopember 2009 dengan nilai Rp. 3.659.450.000.000, berasaldari dana APBD Kab. Kukar dan ditetapkan di Dinas PerhubunganKab. Kukar TA 2009.Item pekerjaan yang tertera di dalam kontrak kerja Surat PerjanjianPemborongan Pekerjaan (Kontrak) No.550/05/Renc. Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 proyek perencanaan adalah :1. Pekerjaan Feasibility Study :2. Pekerjaan Amdal :3.

Pasal 21 ayat(1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang miliknegara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh PemerintahPusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RepublikIndonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,a.

Pasal 21 ayat(1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang miliknegara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh PemerintahPusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RepublikIndonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.2. Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,a.

MM, pada pokoknya dipersidanganmenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa.Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab selaku kepala Biro keuangansetda provinsi Bengkulu adalah Merencanakan dan mengkoordasikandalam menyusun perhitungan pembukuan yang baik dan benar,dengan kata lain saksi mengkoordinir pencatat realisasi APBD dalamtahun anggaran berjalan.Bahwa sesuai dengan SP2D nomor : 7727/019/LS/07 tanggal17 Desemebr 2007 maka dalam APBD Provinsi

Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRDuntuk dibahas dan ditetapkan bersama.5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah.6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan.Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan ; 170Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaiBupati Seluma terdakwa H. Murman Effendi, SH.

2013Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya dalam kegiatanPenyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar sebesar Rp.8.696.000.000, (delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam jutarupiah).Bahwa berdasarkan penjabaran APBD dibuat Dokumen PelaksaanAnggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) TahunAnggaran 2013 kode 5.1.4.

Zaenuddindisepakati sumbangan sebesar Rp. 9.000.000, dari 88 namunhanya 87 penyelanggara yang menyerahkan dana tersebut;Bahwa Dana bantuan yang dikucurkan dari APBD Propinsi JawaBarat untuk 88 penyelenggara jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.760.000.000, ;Bahwa terdakwa mempergunakan danadari 3 Penyelenggarasebagai biaya operasional sebesar Rp. 27.000.000., ;Bahwa dana yang diberikan kepada Sdr.

Kusriati serta H.ZEN dan sampai padaproses pencairan;Bahwa dana bantuan yang di kucurkan dari dana bantuan APBD PropinsiJawa Barat sebesar Rp. 1.760.000.000, ;Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.Saksi 49. : CARYONO, S.Pd.l., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaanpenyalahgunaan Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2013 untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) di KabupatenCirebon

Foto Copy Legalisir Peraturan Daerah Nomor 19/2012 Tanggal 17Desember 2012 Tentang APBD Tahun Anggaran 2013 Provinsi JawaBarat;2. Foto Copy Legalisir Peraturan Gubernur Nomor 64/2012 Tanggal 18Desember 2012 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013Provinsi Jawa Barat TA 2013;3.

Surat Serah Terima Barang berupa Vaksin Influenza, Nomor440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal O3 September 2010, dariBendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labura kepadaKepala Bidang P2P Pengadaan APBD 2010 Dinas KesehatanKabupaten Labura;65. Surat Serah Terima Barang berupa Vaksin Influenza, Nomor440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal O02 September 2010, dariPemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labura kepadaKepala Bidang P2P Pengadaan APBD 2010 Dinas KesehatanKabupaten Labura;66.

Labura kepada kepalabidang P2P pengadaan APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;65. Surat serah terima barang berupa vaksin influenza, Nomor440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 02 September 2010, daripemeriksa barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labura kepadakepala bidang P2P pengadaan APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab.Labura:66. Buku inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Labura Maret2010;67. Rekapitulasi buku inventaris Dinas Kesehatan Kab. Labura,Maret 2010:68. Daftar mutasi barang Dinas Kesehatan Kab.

Tahun Anggaran 2010 dengan Pagu sebesarRp1.600.000.000,00 (satu miliyar enam ratus juta rupiah) yangbersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran2010 dengan menerbitkan Persyaratan Pendaftaran sebagai berikut:a.

Asal Meliala, serta anggota panitia yaitu SaksiYetti Iriani, Saksi Sagiroita Ritonga, pemanggilan dan pembicaraanpada pertemuan tersebut untuk membicarakan tentang pengadaan alatalat kedokteran umum yang akan dilaksanakan, dengan melihatbesaran anggaran DIPA APBD pada saat itu Plt. Kepala Dinas saksi SitiRoilan Siregar, SKM.

Surat serah terima barangberupa pranancy test, Nomor 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 10November 2010, dari pemeriksa barang kepada kepala bidang p2ppengadaan APBD 2010 Kabupaten Labura;56. Surat serah terima barangberupa pranancy test, Nomor 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 10November 2010, dari bendahara barang kepada kepala bidang P2PDinas pengadaan APBD 2010 Kabupaten Labura;57.

Dalampelaksanaan proyek tersebut berdasarkan Keppres 42 Tahun 2002 Tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 Ayat (1) " Kepada PetugasProyek diberikan Honoriumdan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2000anggal O01 April 2003 mengatur tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KotaPangkalpinang yang menerapkan antara lain :1 Menyediakan dan mencantumkan

biaya kegiatan anggaran satuan untuk kegiatanyang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananya bersumber daridana daerah sendiri (PAD) dan dana alokasi umum ;2 Besamya biaya administrasi kegiatan adalah 5% dari total biaya kegiatan yangbersifat :a Pekerjaan kontruksib Pembelian / pengadaan barang dan jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketigayang besaran dananya Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ke atas ;3 Yang berhak menerima, mempergunakan dan kewajibanmempertanggungjawabkan melalui

Bermula dari Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 44 Tahun 2003Tanggal April 2003 mengatur tentang penyediaan dan pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KotaPangkalpinang yang menetapkan antara lain :1 Menyediakan dan mencantumkan biaya Kegiatan Anggaran Satuan untuk satukegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananyabersumber dari dana daerah sendiri (PAD) dan Dana Alokasi Umum ;2 Besamya Biaya Administrasi

;Bahwa jabatan saksi pada saat itu sebagai staf di Bakuda dibagian anggaran padatahun 2003 ;Bahwa Anggota DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 terima uangtidak ada anggarannya ;Bahwa saksi tidak tahu uang yang disetorkan ke Bakuda melalui rekening pribadiatau rekening dinas ;Bahwa saksi tidak tahu kalau dana administrasi proyek di dinas dipotong 5%kemudian disetor ke Bakuda ;Bahwa benar SK Walikota No. 044 tahun 2003 tentang pemotong uang 5% perlupersetujuan DPRD ;Bahwa benar Perda APBD

koran tersebut adalah Anggota Dewanmenerima uang dari Umar HS (Alm) ;Bahwa benar saksi ada menyetor uang ke Umar HS yaitu uang administrasiproyek yang sudah dipertanggung jawabkan ;Bahwa berdasarkan keterangan Bendahara Dinas Perhubungan Surninamenyetor uang ke Bakuda secara tunai langsung kepada Umar HS (Alm) ;Bahwa Dinas Perhubungan menyetor uang ke Bakuda karena kesepakatandalam SK Walikota ;Bahwa uang administrasi proyek 5% tersebut dari riil yang dibelanjakan ;Bahwa uang proyek berasal dari APBD

Alokasi Dana Desa bantuan APBD= Rp. 52.100.000Jumlah = Rp. 233.590.000Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desabantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalahsebesar Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratusSembilan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padaPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001

Alokasi Dana Desa bantuan APBD= Rp. 52.100.000Jumlah = Rp. 233.590.000Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desabantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalahsebesar Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratusSembilan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padaPasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang

Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh SembilanRibu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (APBN) dan berdasarkan Keputusan Sekertaris DaerahKabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1513 Tahun 2016 tentangHalaman 56 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPkK/2017/PN AmbPenetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah KebupatenSeram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 yakni Alokasi Dana Desasebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD

Alokasi Dana Desa bantuan APBD= Rp. 52.100.000Jumlah = Rp. 233.590.000Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2017/PN AmbSehingga total kerugian keuangan negara dari Dana Desa bantuan APBNdan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesarRp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilanpuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak

Hakimmelihat penggunaan keuangan negara tersebut dilakukan oleh kepentinganterdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuantujuan yangdikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa sehingga keuangan Negaratersebut tidak dapat dipergunakan untuk pembangunan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Terdakwamenggunakan/membelanjakan Dana Desa dari APBN TA 2016 sebesarRp.718.740.000,00 (Tujuh Ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus empatpuluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa dari APBD

Bangunan(PBB) untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan ;Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut mengingatpelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari ketigasektor yaitu sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan tidakdilimpahkan wewenang pemungutannya kepada Daerah, maka seharusnya biaya pemungutan yang diterima oleh Daerah dari ketiga sektortersebut tidak boleh dibagibagikan sebagai tambahan penghasilan,melainkan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD

No.2407 K/Pid.Sus/201 183/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;18) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan KeuanganDaerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;19) Contoh Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi danBangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;20) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/3821/SJ.

APBD hingga terbitnya Perda APBD Kabupaten Subang,sedangkan kenyataannya Biaya Pemungutan PSB tersebut dibagihabis sebagai tambahan penghasilan bagi penerimanya, ternyata tidakmengikuti mekanisme yang telah ditentukan baik dalam PeraturanPemerintah Nomor : 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor :58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007,Hal.59 dari 115 hal.

, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;Contoh Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi danBangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/321/SJ. tanggal05 Februari 2009 tentang Penundaan Sementara PemberianBiaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009 ;Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/Kep.1375otda/2000 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sertaHal.113 dari 115 hal.

No.2407 K/Pid.Sus/201 1Biaya Operasional Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan ;22) PERDA Kabupaten Subang Peraturan Daerah Nomor : 1Tahun 20052008 tentang APBD Tahun Anggaran 2005 2008 ;23) PERBUP/KEPBUP Subang tahun 20052008 (PenjabaranAPBD) ;24) Surat Keputusan (SK) Bupati Subang tahun 1991, 2004, 2005(BP.

.: KPTS-1582/Disdik 1.3/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Tentang Penetapan Nama Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerima Insentif/ Honorarium pada Anggaran Perubahan (APBD-P) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Murni dan Komplek Pendidikan Non Formal CBC (Capacity Building Center) Binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 (sebanyak 45 orang).

Pasal 122 Ayat (9) : SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandalam APBD.2. Pasal 132:a. Ayat (1) : * Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.b.

Pasal 122 Ayat (9) : SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandalam APBD.2. Pasal 132:a. Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.b.

Pasal 122 Ayat (9) : SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandalam APBD.2. Pasal 132 :a. Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.b.

honor tenaga Pendidik dan NonKependidikan dari APBD Propinsi Jambi T.A 2014 sampai dengan T.A2016 untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Murni danKomplek Pendidikan Non Formal Komplek Pendidikan Non Formal CBC(Capacity Building Center) Binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Jambipada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi masuk kedalam DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2014 sampai dengan tahun 2016,dan sumber dananya bersumber dari anggaran APBD Murni PropinsiJambi khususnya Bidang Pendidikan

Hal itu beroedoman padaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPodoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaituPasal 122 Ayat (9) :Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggarandaerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapbkan dalam APBD Pasal132 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.v Bahwa dari pemeriksaan atau audit dalam Kegiatan kegiatan bantuaninsentif honor tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

SURYA FAJAR MAS adalahPerusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, dalam hal ini selakuPenyedia Jasa mendapat pekerjaan dari Sekretariat Daerah KabupatenMinahasa Selatan berupa Pembangunan Kantor Dinas/Badan denganNilai Kontrak Rp. 1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilanpuluh juta rupiah ) dengan Nomor Kontrak 06/KPBJ/SETDAMS/VI/2010 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten MinahasaSelatan Tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Penggugat, TurutTergugat I, dan Turut Tergugat IT ;Bahwa Penggugat

014/111 tanggal 30 Maret 2012, dana Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- SPM Nomor : 00064 tanggal 25 Juli 2012 dan SP2D Nomor : 817160X/014/111 tanggal 27 Juli 2012, dana Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

- SPM Nomor : 00125 tanggal 07 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 663839A/014/111 tanggal 12 Desember 2012, dana Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

7) Foto copy dilegalisir SPM dan SP2D alokasi dana APBD

.4.410.000.000,00 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);

d. SPM Nomor : 900/032/SPM-BTL/2012 tanggal 24 Oktober 2012 uang sejumlah Rp.1.985.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

SP2D Nomor : 900/057/SP2D/BTL/2012 tanggal 24 Oktober 2012 uang sejumlah Rp.1.985.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

8) Foto copy dilegalisir surat Kepala Badan PMD / Kepala BPMPD tentang transfer dana APBD

Khusus pencairan dana APBD Kab. Ogan Ilir tahunanggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 proses pencairannyamelalui rekening giro Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya No.Rek. 1713010606 atas nama BPPK PNPM PPK Tanjung Raja;b. Pencairan dana APBN dan dana APBD Kab. Ogan Ilir tahunanggaran 2009 s/d 2012 melalui buku tabungan Simpedes BRIUnit Tanjung Raja No. Rek. 564701007510534 atas namaBPPK PNPM PPK Tanjung Raja sebagai buku rekeningpenerimaan BLM dana PNPM MP;c.

Setiap penerimaan dana BLM tersebut diatas tercatatdalam Buku Bank BPPK kecuali penerimaan dana APBD tahunanggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 karena tercatattersendiri dalam buku khusus penerimaan dana dari BankSumsel Babel (bukunya hilang);d.

Namun setiap penarikan dari yang bersumber dari BLM(APBN/APBD) tercatat didalam Buku Kas Harian BPPK danLaporan Bulanan Fasilitator Kecamatan; Bahwa peruntukan dana PNPM MP tersebut diatas digunakanuntuk :Halaman 77 dari 245 halaman Putusan nomor 13/Pid.Sus TPK/2020/PN.PIgPembangunan infrastruktur : Minimal tujuh puluh lima persen;b. SPP (Simpan Pinjam Perempuan) : Maksimal dua puluh limapersen;c. Operasional UPK : dua persen;d.

Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan Bahwa total dana yang dianggarkan untuk kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2007 s/d tahun 2012 dan diterima UPK Kec.Tanjung Raja adalah sejumlah Rp.12.650.000.000,00 (dua belasmilyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBNdan dana Sharring APBD Kab. Ogan Ilir ditahun anggaran berjalanmulai tahun anggaran 2007 s/d tahun anggaran 2012, denganperincian :APBN Rp.10.600.000.000,00 (Sepuluh milyar enam ratus juta rupiah);APBD Kab.

Total dana PNPM MP pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun2012 bersumber dari APBN dan Cost Sharing APBD kabupaten Oganllir sejumlah Rp.12.650.000.000,00 (Dua Belas Milyar Enam RatusLima Puluh Juta Rupiah) dengan alokasi maksimal dua puluh limapersen atau sejumlah Rp.1.496.100.000,00 (Satu Milyar Empat RatusSembilan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk dana SPP(Simpan Pinjam Perempuan).

SuratKeterangan Tidak Mampu (SKTM) membayar Jasa Advokat dari KepalaDesa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Tsmdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugatmohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutusperkara ini sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Thalag Satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxx ) kepada Penggugat(XXXXxX );3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau, Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq.

Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

untukSD, SMP, SMA dan SMK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;7) Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Pangkep Nomor 9/SKPOKJA/ULP/2014, tanggal 25Februari 2015, tentang Penugasan Personil Kelompok Kerja (POKJA)ULP pada unit kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKabupaten Pangkep;8) Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Alat Praktek SMK(DAK/DAU) Tahun Anggaran 2014;9) Fotocopy Laporan Proses Pelelangan Sederhana PengadaanBarang Pengadaan Alat Praktek SMK (DAK/DAU) APBD

Terdakwa seharusnya terbuktibersalah melanggar Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa berdasarkan fakta hukum pada tahun 2014 Dinas Pendidikandan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangkep menganggarkanpengadaan alat peraga SMK melalui Dana Alokasi Knhusus (DAK) danDana Alokasi Umum (DAU) APBD

Termasuk didalamnyaPPh sebesar Rp. 21.810.802, (dua puluh satu juta delapan ratussepuluh ribu delapan ratus dua rupiahn ) dan PPN sebesar Rp.72.702.673, ( tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua ribu enam ratus tigarupiah ) .Pasal 3Pembayaran tersebut pada pasal 2 ( dua ) dibebankan pada sumberdana APBD Kota Semarang 2016 Perubahan.

Jumlah uang tersebutpada pasal 1 akan dibebankan pada sumber dana APBD KotaSemarang tahun 2016 Perubahan yang dapat direalisasikan antarabulan Juli 2016 September 2016 .Pasal 4Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian ini pihakpihak telahmengakhiri perselisihan pembayaran progres dalam perkara mengenaigugatan perdata perkara Nomor 65 / Pdt.G / 2016 / PN SMG, tanggal16 Februari 2016 di Pengadilan Negeri Semarang .Pasal 5Para Pihak sepakat menuangkan perjanjian perdamaian ini dalamPutusan Perdamaian

Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada APBN Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Malinaudianggarkan Dana Alokasi Khusus Non Dana Rutin Bidang Pendidikan sebesarRp10.022.000.000,00 (sepuluh milyar dua puluh dua juta rupiah) denganNomor: DPA SKPD 1.01.01.16.12.5.2 dan Dana Pendamping untuk DanaAlokasi Khusus yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Malinau

TahunAnggaran 2007 sebesar 10 % dari APBN, yakni sebesar Rp1.002.200.000,00(satu milyar dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari APBD KabupatenMalinau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enamratus juta rupiah) dengan Nomor : DPA SKPD 1.01.01.16.13.5.2 sehingga totalDana DAK Non DR Bidang Pendidikan untuk Kabupaten Malinau TahunAnggaran 2007 sebesar Rp11.024.200.000,00 (sebelas milyar dua puluh empatjuta dua ratus ribu rupiah);Bahwa berdasarkan SK Bupati Malinau Nomor

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaanprogram DAK di tingkat sekolah danmenyampaikan kepada Dinas PendidikanKabupaten/Kota;Bahwa pada APBN Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Malinaudianggarkan Dana Alokasi Khusus Non Dana Rutin Bidang Pendidikan sebesarRp10.022.000.000,00 (sepuluh milyar dua puluh dua juta rupiah) denganNomor: DPA SKPD 1.01.01.16.12.5.2 dan Dana Pendamping untuk DanaAlokasi Khusus yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Malinau TahunAnggaran 2007 sebesar 10 % dari APBN, yakni sebesar

Rp1.002.200.000,00(satu milyar dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari APBD KabupatenMalinau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enamHal. 7 dari 26 hal.