Ditemukan 43385 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebidanan kebiasan
Penelusuran terkait : Kebijakan publik Permohonan kebijakan kesalahan kode akun
Pengadilan PN SUBANG Perdata
Register : 11-10-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 113/Pdt.P/2018/PN SNG
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon:
Marfiah Binti Wasito Jasir
17 — 2
  • bertujuan untuk:Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 113/PDT.P/2018/PN.Sng1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atasdokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan PeristiwaPenting yang dialami oleh Penduduk;2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;2. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasionalmengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagaitingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehinggamenjadi acuan bagi perumusan kebijakan
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN BARRU Nomor 55/Pdt.G.S/2018/PN Bar
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat:
ARDI AHMAD MUHARAM
Tergugat:
HARISMAN
33 — 22
  • Surat PernyataanPenyerahan Agunan tanggal 25 September 2014 dan Surat Kuasa MenjualAgunan tanggal 25 September 2014.Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli suratsurat buktikepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai denganpinjaman lunas.Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tundukkepada peraturanperaturan yang telah ditetapkan atau yang kemudianakan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-05-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/PDT.SUS/2010
Tanggal 24 Mei 2010 — PT. HOCKINDA CITRA LESTARI VS LISMAWATI
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa lagilagi permohonan maaf yang disampaikan penggugat tidakditanggapi oleh tergugat, malah tergugat menawarkan pesangon kepadapenggugat yang besarnya adalah Rp.1.500.000, (Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah).10.Bahwa merasa dijolimi (tidak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku),penggugat tidak dapat menerima kebijakan manajemen perusahaan yangsepihak dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga persoalanpemutusan hubungan kerja terhadap penggugat dilaporkan kepada DPCFSBSI 1992 Kab.
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 21-05-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PA PURWODADI Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Pwd
Tanggal 20 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
5 — 0
  • Hakimberkesimpulan bahwa perkawinan anak para Pemohon dan calon istrinyasangat diperlukan dan apabila tidak segera dilaksanakan akan membawamadlorot bagi kedua calon penganten;Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbanganpertibangan tersebutMajelis Hakim berkesimpulan para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan tabirdalam kitab Al Asbah wa al NadZzoir : 128 yang artinya : Kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
  • sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Pengadilan PA WATES Perdata Agama
Register : 27-05-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PA WATES Nomor 041/Pdt.P/2016/PA.Wt
Tanggal 21 Juni 2016 — PEMOHON
43 — 7
  • syArtinya: Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarikkemaslahatar;drbool bois acs le eloYl suaiArtinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Hal. 13 dari 16 Pen.
Pengadilan PA MASAMBA Perdata Agama
Register : 20-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PA MASAMBA Nomor 375/Pdt.P/2015/PA Msb
Tanggal 1 Desember 2015 — PEMOHON
44 — 14
  • 2Artinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari padadatangnya maslahah.Aabiaall; bogie Aye th ole ale) CinaArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usiaanak Pemohon masihbelum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undangundang sebagaimanadiatur oleh Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, namundari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dari segiPenetapan Nomor 375/Pdt.P/2015
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 04-11-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 804/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
  • sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-06-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 322/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : FAISAL NUR, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SAFARUDDIN Bin TAMMUBALI
26 — 16
  • Sejalan pendapatBarda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitumenetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam artikeseluruhan yaitu perlindungan masyarakat, kemudian pendapat bahwapenjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan ataupengimbalan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagaisarana melindungi kepentingan masyarakat (Djoko Parakoso, HukumPenentensier di Indonesia, Armico, Bandung, 1988, Hal. 20);4.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 317/Pdt.P/2015/PN.Bpp
Tanggal 3 Desember 2015 — 1. Nama : MIFTAH FARIDZ M BANSIR Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 5 Februari 1988 Agama : Islam Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Blora, No.56, RT.21, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. 2. Nama : INDRI TRIANA ANGGRAINI Tempat, Tanggal Lahir : Long Kali, November 1987 Agama : Islam Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Blora, No.56, RT.21, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.
43 — 9
  • Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk : 1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuksetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 16-05-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PA MAROS Nomor 45/Pdt.P/2018/PA.Mrs
Tanggal 28 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
42 — 7
  • Danbarangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."3. n noone nena nnn n nnn n eee Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:WhaodJl uls ole oras rawlaoJl 5.Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbocdL logis ac jl le plo 9 jasArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 04-12-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 306/Pdt.P/2019/PA.Pwd
Tanggal 13 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
  • KitabAlAsbah wa al Nadzoir halaman 128 :Halaman 10 dari 12 halamanPenetapan No 306/Pdt.P/2019/PA.PwdarboodL logic ac JI de ploVl 9 posArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasipada kemaslahatan rakyat ;2.Kitab AlFiqhu alIslami wa Adillatuhu Juz VII halaman 32: lol ers: adaslall nd EgSgll s poll cols Isl Uoly clo sl wlArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama
Register : 06-04-2016 — Putus : 25-03-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 55/Pdt.P/2016/MS.BIR
Tanggal 25 Maret 2016 — Pemohon
14 — 7
  • Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimanatercantum dalam kitab Asybah wa alNazair fi Qawaid wa FuruFigh alSyafi'i, hal. 134, yang diambil alih menjadi pendapat majelishakim yang berbunyi sebagai berikut:anboodL bg acl Jl le eLVI .9 posArtinya: kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) terhadaprakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatanMenimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohonpada point 3 (tiga) Pemohon ada memohon agar Majelis Hakimmemerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 19-05-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PA MAROS Nomor 40/Pdt.P/2015/PA Mrs.
Tanggal 1 Juni 2015 — Pemohon
10 — 6
  • dari masyarakat dan memalukan keduakeluarga masingmasing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidahhukum (kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapatkemudlaratan yang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankansesuatu yang terdapat maudlarat sebagai berikut :Whooll Wa Js prio swleoll syArtinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah.anbocdL logis acjJl ole pl VI sp.oiArtinya: "Kebijakan
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 12-11-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Gin
Tanggal 25 Nopember 2021 — Pemohon:
RENO
40 — 20
  • , pengangkatan anak, perubahan nama danperubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) PeraturanPresiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Setiap penduduk wajib melaporkanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lain yang dialaminya kepadaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotasebagaimana domisili dari Pemohon (vide isi Pasal 67 ayat (1) yaitu Menterimenetapkan Kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Khusus
Register : 10-08-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA.Pwd
Tanggal 24 Agustus 2016 — pemohon
12 — 5
  • sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalildalilpermohonan para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calonmemepelai berdua serta saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya dipersidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalamkitab Al Asbah wa al Nadzoir: 128 yang artinya : Kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 19-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 744/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 6
  • hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Majelis, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70:ardoolls lagio at Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 29-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 74/PID.B/LH/2021/PT BBL
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Terdakwa : Muhammad Chandra Alias Adut Bin Lie Sin Kho Diwakili Oleh : Resa Fersandy
Terbanding/Penuntut Umum : Fadillah Mahraini, S.H.
247 — 80
  • Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengantanggal 16 Desember 2021;Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H.Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor HukumPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung(PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, BangkaHalaman 1
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 06-10-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 288/Pdt.P/2015/PN.Bpp
Tanggal 20 Oktober 2015 — MADRI, Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 25 Nopember 1979, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Lumba-Lumba, NO.48, RT.08, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; --------------------------------------------
17 — 1
  • 2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;2 Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; 3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 06-06-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA.Mrs
Tanggal 20 Juni 2016 — perdata - pemohon
47 — 9
  • Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlakuserta