Ditemukan 43385 data
Marfiah Binti Wasito Jasir
17 — 2
bertujuan untuk:Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 113/PDT.P/2018/PN.Sng1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atasdokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan PeristiwaPenting yang dialami oleh Penduduk;2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;2. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasionalmengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagaitingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehinggamenjadi acuan bagi perumusan kebijakan
ARDI AHMAD MUHARAM
Tergugat:
HARISMAN
33 — 22
Surat PernyataanPenyerahan Agunan tanggal 25 September 2014 dan Surat Kuasa MenjualAgunan tanggal 25 September 2014.Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli suratsurat buktikepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai denganpinjaman lunas.Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tundukkepada peraturanperaturan yang telah ditetapkan atau yang kemudianakan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa lagilagi permohonan maaf yang disampaikan penggugat tidakditanggapi oleh tergugat, malah tergugat menawarkan pesangon kepadapenggugat yang besarnya adalah Rp.1.500.000, (Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah).10.Bahwa merasa dijolimi (tidak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku),penggugat tidak dapat menerima kebijakan manajemen perusahaan yangsepihak dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga persoalanpemutusan hubungan kerja terhadap penggugat dilaporkan kepada DPCFSBSI 1992 Kab.
5 — 0
Hakimberkesimpulan bahwa perkawinan anak para Pemohon dan calon istrinyasangat diperlukan dan apabila tidak segera dilaksanakan akan membawamadlorot bagi kedua calon penganten;Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbanganpertibangan tersebutMajelis Hakim berkesimpulan para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan tabirdalam kitab Al Asbah wa al NadZzoir : 128 yang artinya : Kebijakan
10 — 3
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
43 — 7
syArtinya: Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarikkemaslahatar;drbool bois acs le eloYl suaiArtinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Hal. 13 dari 16 Pen.
44 — 14
2Artinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari padadatangnya maslahah.Aabiaall; bogie Aye th ole ale) CinaArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usiaanak Pemohon masihbelum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undangundang sebagaimanadiatur oleh Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, namundari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dari segiPenetapan Nomor 375/Pdt.P/2015
12 — 2
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Terbanding/Terdakwa : SAFARUDDIN Bin TAMMUBALI
26 — 16
Sejalan pendapatBarda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitumenetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam artikeseluruhan yaitu perlindungan masyarakat, kemudian pendapat bahwapenjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan ataupengimbalan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagaisarana melindungi kepentingan masyarakat (Djoko Parakoso, HukumPenentensier di Indonesia, Armico, Bandung, 1988, Hal. 20);4.
43 — 9
Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk : 1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuksetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan
42 — 7
Danbarangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."3. n noone nena nnn n nnn n eee Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:WhaodJl uls ole oras rawlaoJl 5.Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbocdL logis ac jl le plo 9 jasArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon
9 — 0
KitabAlAsbah wa al Nadzoir halaman 128 :Halaman 10 dari 12 halamanPenetapan No 306/Pdt.P/2019/PA.PwdarboodL logic ac JI de ploVl 9 posArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasipada kemaslahatan rakyat ;2.Kitab AlFiqhu alIslami wa Adillatuhu Juz VII halaman 32: lol ers: adaslall nd EgSgll s poll cols Isl Uoly clo sl wlArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
14 — 7
Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimanatercantum dalam kitab Asybah wa alNazair fi Qawaid wa FuruFigh alSyafi'i, hal. 134, yang diambil alih menjadi pendapat majelishakim yang berbunyi sebagai berikut:anboodL bg acl Jl le eLVI .9 posArtinya: kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) terhadaprakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatanMenimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohonpada point 3 (tiga) Pemohon ada memohon agar Majelis Hakimmemerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
10 — 6
dari masyarakat dan memalukan keduakeluarga masingmasing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidahhukum (kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapatkemudlaratan yang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankansesuatu yang terdapat maudlarat sebagai berikut :Whooll Wa Js prio swleoll syArtinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah.anbocdL logis acjJl ole pl VI sp.oiArtinya: "Kebijakan
RENO
40 — 20
, pengangkatan anak, perubahan nama danperubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) PeraturanPresiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Setiap penduduk wajib melaporkanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lain yang dialaminya kepadaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotasebagaimana domisili dari Pemohon (vide isi Pasal 67 ayat (1) yaitu Menterimenetapkan Kebijakan
12 — 5
sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalildalilpermohonan para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calonmemepelai berdua serta saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya dipersidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalamkitab Al Asbah wa al Nadzoir: 128 yang artinya : Kebijakan
20 — 6
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Majelis, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70:ardoolls lagio at Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan
Terbanding/Penuntut Umum : Fadillah Mahraini, S.H.
247 — 80
Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengantanggal 16 Desember 2021;Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H.Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor HukumPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung(PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, BangkaHalaman 1
17 — 1
2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;2 Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; 3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan
47 — 9
Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlakuserta