Ditemukan 12149 data
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
faktafaktahukum yang terungkap dipersidangan, karena sebagaimana fakta yangterungkap dipersidangan tidak ada seorang saksipun maupun bukti kwitansibaik dari Penggugat/Pemohon Kasasi maupun Tergugat I/Termohon Kasasi dan Tergugat Il/Termohon Kasasi Il yang membuktikan ada pembayaranterhadap objek sengketa sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas jutarupiah),sehingga terhadap kedua bukti surat yang menjadi pertimbangan MajelisHakim Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang adalah terkesan dipaksakanuntuk memenangkan
58 — 28
menghadirinya;bahwa Saksi tahu Dani meninggal;bahwa Meninggal karena kecelakaan;bahwa Dani Mati di tampa (meninggal saat itu juga);bahwa Jasaraharja saksi tidak tahu;bahwa Saat saksi kerja tidak pernah lihat Pak Nan datang;bahwa Warisan dari Keluarga Kawengian Kumayas belum dibagi;bahwa saksi tahu Saksi dengar dari masyarakat;bahwa Sepengetahuan saksi di tanah tersebutada duarumah yakniRumah tergugat I yakni rumah yang Oma tempati, Yang satunyaadalah rumah penggugat;bahwa Saksi tahu siapa yang memenangkan
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1822/B/PK/PJK/2017Bahwa KMK78 (yang kemudian digantikan olehPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010(PMK78")) secara kaidah dan norma sudah dilakukanuji materi ke Mahkamah Agung dan dalam hal inikeputusan Mahkamah Agung memenangkan PemohonPeninjauan Kembali;Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakantersebut telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa kemudian secara materi dalam prosespemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yangdikoreksi oleh Pemohon
78 — 41
Bahwa Objek sengketa yang didalikan oleh Penggugat sangat keliru karena Objeksengeketa tersebut adalah Hak Milk Tergugat III dan telah memenangkan perkaratersebut pada tingkat Putusan Pengadilan Negeri Kupang terdaftar dalam perkaraNo.87/Pdt.G/2000/PN.KPG, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang terdaftar dalamperkara No.87/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2989K/PDT/2002 dan telah berkekuatan hukum tetap, antara Ibrahim Solsepa, YulianusSolsepa melawan Eduard Adu, Cs.Berdasarkan
231 — 257
Kalau sehat, maka tidak diambilalih dan direstrukturisasi olehUsaha matimatian dari Termohon PKPU untuk memenangkan perkara ini, akansiasia. Karena, kalaupun Termohon PKPU selamat dari permohonan PKPU ini,sudah banyak pihak yang pasti mengajukan PKPU kembali. Antrian sudahpanjang, sepanjang daftar kreditur yang ada pada Tim RestrukturisasiOleh karena itu, Termohon PKPU agar bersikap bijaksana, dan menerimapermohonan PKPU ini.
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;.Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalampengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated) tertuangdalam PMK78 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN,yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan MahkamahAgung memenangkan
65 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ahmad Harjono yang memenangkan tender /lelang proyekdengan cara penunjukan langsung dengan alasan ada arahan agar sdr.Ahmad Harjono adik Wakil Bupati Kab. Keerom diamankan untuk pekerjaanpengadaan pupuk NPK.5. Bahwa Para Terdakwa berdasarkan peran masingmasing bertanggungjawabatas pembayaran yang dilakukan kepada 5 perusahaan rekanan yangdikendalikan oleh sdr.
207 — 117
Yahya Harahap memberikan definisi terkait pembuktian dimanapembuktian adalah kemampuan Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung danmembenarkan hubungan hukum danperistiwaperistiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan,dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seorang tidakperlu adanya keyakinan hakim sebagaimana dalam hukum pidana,yang terpenting adalah adanya alat bukti yang sah danberdasarkan alatalat bukti tersebut
100 — 65
Atas gugatantersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) Painan memenangkan Kaum PARATERGUGAT B dan PARA TERGUGAT C, dengan Keputusannya Nomor :07/Kpts/KANPN/I/2015 TANGGAL 8 Januari 2015 memberikan putusan antaralain sebagai berikut :Wilayah Ulayat Kaum masingmasing Kaum dibagi 2 (dua) dengan uraian sebagaiberikut :a. Sebelah Barat Pulau Cingkuak Kaum Suku Caniago Rumah Gadang TigoRuang di bawah payuang panji Datuak Kando Marajo;b.
157 — 80
ataske2 (dua) jenis pekerjaan diatas dengan alasan sebagaimana diuraikansecara rinci dalam jawaban sanggahan atas sanggahan yang diajukanPenggugat tersebut dan kenyataannya dalam tahapan tender sama sekalitidak dikutip biaya, sehingga jikapun kemudian Penggugat mengakudirugikan karena tidak lulus dalam tahapan tender dikarenakan tidakmemenuhi persyaratan yang ditetaokan dalam dokumen pemilihansebagaimana diuraikan diatas yang menurut Penggugat telah berakibathilangnya kesempatan Penggugat untuk memenangkan
68 — 17
Karya Padan Mandirisebesar 3.468.382.000..Bahwa yang memenangkan proyek tersebut yaitu PT. sinar madanidengan nilai penawaran sebesar Rp.3.268.137.000,,.Bahwa proses tersebut dilakukan sebagaimana semestinya.Bahwa pengumuman pemenang lelang tersebut diumumkan diwebsite.Bahwa saksi lupa siapa nama direktur PT.
Sinar MadaniGemilang yang memenangkan kontrak dengan direktur Anmad Fadlin.Bahwa yang membuat laporan pekerjaan kemajuan terhadap proyektersebut adalah saksi kemudian saksi berikan kepada Jenderas.Bahwa iya saksi ada menandatangani laporan kemajuan pekerjaantersebut.Bahwa yang membuat kontrak kerja menjadi koncultan yaitusupervaisor.Bahwa yang bertanggung jawab menjadi konsultan pengawas adalahJenderas Sembiring.Bahwa saksi melaksanakan tugas di lapangan dengan semestinyadan ada inspekturnya.Bahwa
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : I Putu Eka Suyantha,SH.MH
162 — 53
THAHIR RAHMAN untuk mengaturpelelangan dengan mengarahkan Saksi EKO DIAN IING SOLIHIN selakuKetua Pokja agar memenangkan PT.
GKNBandung telah berjanji akan mendatangkan personel kesana, mendengarlaporan dan penjelasan dari saksi EKO DIAN IING SOLIHIN, saksi Drs.M.THAHIR RAHMAN menjawab, tolong dipertimbangkan kembali dandibantu, jika perlu ke Banten, silahkan ke Banten, saksi M.THAHIRRAHMAN tetap meminta kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN sebagaiKetua Pokja untuk tetap memenangkan PT.
90 — 21
pemeriksa barang antara lain:Bernadus Nalle (Ketua Panitia), Dedy Messakh, SP (Anggota), Nic A CNdoloe, S.Hut (Anggota), Robert Fandoe (Anggota)dan saksi sendirisebagai Sekretaris;e Bahwa dasar penunjukannya adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK)Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten RoteNdao, Nomor:188.4/128.e/B2009;e Bahwa Saksi mengetahui pengadaan pupuk urea tersebut sebanyak 40 tonatau 40.000 kg dengan PAGU dana sebesar Rp. 56.000.000, (lima puluhenam juta rupiah)e Bahwa yang memenangkan
(lima) orang yang menjadi tim pemeriksa barang dalampengadaan pupuk tersebut termasuk saksi sebagai anggota;e Bahwa yang menjadi anggota tim pemeriksa barang dalam pengadaan pupuktersebut antara lain : Bernadus Nalle (Ketua Panitia), Petrus Tue (Sekretaris),Dedy Messakh, SP (Anggota), Robert Fandoe (Anggota) dan saya sendirisebagai anggota;e Bahwa saksi pengadaan pupuk urea tersebut sebanyak 40 ton atau 40.000 kgdengan pagu dana sebesar Rp. 56.000.000, (lima puluh enam juta rupiah);e Bahwa yang memenangkan
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajakdalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated)tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor:575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6)UU PPN, yang didalamnya juga mengatur mengenaipelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN.Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor:575/KMK.04/2000 (yang kemudian digantikan olehPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010)secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini keputusanMahkamah Agung memenangkan
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajakdalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu(integrated) tertuang dalam Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yang didalamnyajuga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5)dan Pasal 16B UU PPN.Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 (yang kemudian digantikan oleh PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010) secarakaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini keputusanMahkamah Agung memenangkan
Terbanding/Penggugat : PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN
63 — 34
Tani Mulia Sukajadi memenangkan tender proyek pekerjaantersebut secara sah;Bahwa kemudian antara PT. Tani Mulia Sukajadi (Pemohon Banding) membuatsuatu perjanjian subkontraktor dengan PT. Pembangunan Prasarana SumateraUtara (terbanding) dengan Kontrak Nomor : 001/KONTRAK/PPSU/II/2018,dengan nilai kontrak Rp. 17.635.750.000; (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus TigaPuluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajakdalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu(integrated) tertuang dalam Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yang didalamnyajuga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5)dan Pasal 16B UU PPN.Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 (yang kemudian digantikan oleh PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010) secarakaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini keputusanMahkamah Agung memenangkan
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
seharusnya adalahUndangUndang Nomor : 18 tahun 1999 ;1.3.Bahwa dengan tidak memasukkan beberapa hal penting di dalamkesaksian saksi ke dalam putusan yang dimohonkan banding a quo,memperlihatkan ketidakhatihatiannya Pengadilan Negeri Tangerangdan menunjukkan ketidak profesionalnya Pengadilan NegeriTangerang dalam memberikan putusan, yang berakibat fatal padakelangsungan perkara a quo nantinya, dan patut diduga kesalahandan kecerobohan tersebut merupakan kesengajaan dari PengadilanNegeri Tangerang untuk memenangkan
110 — 63
bahwa oleh karena secara yuridis antaraTerlapor II/Pemohon II dan Terlapor III/Pemohon III tidakada hubungannya sama sekali, maka menurut Majelis Hakimtidak dapat dibuktikan pula adanya persekongkolan di antarakeduanya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender(kepada Terlapor I/Pemohon I), apalagi keduanya telahdinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap evaluasi teknis,dengan demikian tidak terdapat Conflict of Interest untukmemenangkan salah satu diantara kedua perusahaan, apalagiuntuk memenangkan
112 — 57
Kuala Delikastubi,pada tanggal 24 Februari 2016 tentang Personil Inti adalah tidak prosedur,karena tidak diatur dan melanggar Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 17tentang Tugas ULP dan bertentangan dengan Asas asas umumpemerintahan yang baik yaitu Kecermatan, Ketidakberpihakan, TidakMenyalahgunakan Kewenangan dan Keterbukaan;Bahwa kuat dugaan Tergugat telah mengkondisikan untuk mencari kesalahandalam persengkongkolan untuk memenangkan PT.