menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhimenurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dandengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yangdilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor35

Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalahzat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetismaupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan

pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitandengan tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkanketergantungan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undangundang RI Nomor35

Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredarannarkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undangundang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotikaadalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanansediaan pemerintah yang telah diatur oleh Undangundang RI Nomor 35 Tahun2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki

Menyatakan terdakwa DJUNAIDI Bin HANAFIAH dan terdakwa II SUKRIAFRIZAL Bin SOPYAN bersalah melakukan tindak pidana narkotika*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan tanpa hak atau) melawan hukummenggunakan narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Dalam jumlahterbatas, Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuanMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkanoleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuantertentu untuk kepentingan

pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelahdikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan,pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 UndangUndang Nomor35

Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilansecara elektronik serta Undangundang Nomors Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Narkotika Golongan bukan tanaman telah terpenuhi secara sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dalam dakwaanHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Bin.subsidiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undangundang RI Nomor35

selamaproses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telahmenimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatunkan sudah sesuaidengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilanmasyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

Sus/2019/PN Sng.golongan nomor urut 8 Lampiran Udangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang isinya telah dibenarkan oleh saksisaksi dan juga terdakwa pada saat dibacakan dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara inidianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, barang bukti,dan keterangan

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpawewenang atau tanpa jjin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yangberwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undangundang (melawan hukum dalam arti formal);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan Pelayanan

beli, menukar atau menyerahkan narkotikagolongan lI, tidak terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pokokpidana dalam dakwaan Primair, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan olehkarena itu membebaskan ia terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Subsidair pasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

persidangan ;e Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangiperbuatannya ;20Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, makaTerdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannyadianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan ;Mengingat, pasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

secara yuridiskeseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tidak perlu dibuktikandan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satudiantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satuperbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor35

Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalahzat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetismaupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan

Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika) dan urine pada tabel 02 negatif dan tidakmengandung narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaantersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyayaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

TerdakwaKeadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedanggiatgiatnya memerangi narkoba;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor35

selama prosespersidangan berlangsung yaitu dari faktafakta yang terungkap dipersidanganpenguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untukdiperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelapnarkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwaadalah sebagai penyalahguna narkotika golongan bukan tanaman yang untukitu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undangundang Nomor35

Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotikaberdasarkan Penjelasan Pasal 54 UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ ataudiancam untuk menggunakan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untukisengiseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta

turut dipertimbangkan danmerupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yangdilakukan oleh Anak, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakahperbuatan yang dilakukan oleh Anak telah memenuhi keseluruhan unsurperbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Anak dengan suratdakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI Nomor35

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002Tentang Perlindungan Anak;Atau;Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76e UU RI Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002Tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentukalternatif maka Hakim diberikan kebebasan untuk mempertimbangkandakwaan mana yang paling sesuai dengan faktafakta dipersidangan;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari faktafakta dipersidangan makaHakim akan

terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebihdahulu haruslah dipenuhi unsurunsur dari tindak pidana yang tercantum dalamsurat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Kesatu:melanggar Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotikaAtau, Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UndangUndang RI Nomor35

pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Kedua;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.KbrMenimbang, bahwa dalam Pasal 111 Ayat (1) Undangundang RI Nomor35

0,74 gram,e 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;e 1 (satu) buah timbangan elektrik,e 1 (Satu) buah gunting;e 1 (Satu) unit hp merek Xiaomi redmi 3 warna gold,e 1 (Satu) buah kaca fanbo,e 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BP 2460 AT warna merah;e 45(empat puluh lima) lembar plastik bening,e 1 (Satu) buah kotak rokok merek Sampoerna,e 1 (Satu) kotak hitamMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor35

/PN..TpgMenimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa Ketentuan inimenegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yangdirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikantindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan PrekusorNarkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatersebut

Bahwa Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Padang Nomor: PM.01.05.831.04.17.2004a tanggal 11 April 2017menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Diduga Narkotika jenis shabu(metamfetamina) dalam plastik klep bening , dimasukkan dalam plastik beningyang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel danbersegel adalah benar positif metamphetamin yang terdaftar dalam NarkotikaGolongan Nomor Unit 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi danuntuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatoium setelah mendapat persetujuanMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkanpengertian Menyalahgunakan artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsiNarkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor35

Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKeduaBahwa ia terdakwa DANIL MANDALA Bin HANAPIAH, pada hari Senintanggal 15 Juni 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktulain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Padat Karya Perumahan VinaSejaterah Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulin Timur KotaPrabumulih atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa danmengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki

Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKetigaBahwa ia terdakwa DANIL MANDALA Bin HANAPIAH, pada hari Senintanggal 15 Juni 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktulain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Padat Karya Perumahan VinaSejaterah Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulin Timur KotaPrabumulih atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa danHalaman 6 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020

Pid.Sus/2020/PN BIsatas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru adasetelah ada izin (Sesuai undangundang/peraturan yang membolehkan) untukitu;Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (wederrechtelijk)menurut Hoge Raad Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan,bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpahak sendiri;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang RI Nomor35

Pasal 132 ayat (1) Undangundang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu, sebagaimana telahdipertimbangkan pada pembuktian unsur ke1 yaitu unsur setiap orang, makaterpenuhi pula unsur ke1 Setiap Orang, bahwa benar Terdakwa sebagaisubyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh PenuntutUmum pada dakwaan alternatif ketiga;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)Jo.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.SUBSIDAIR: Bahwa Terdakwa AKBAR Bin SAHRUDIN bersamasama dengan saksi AMIRBin RUSTAM, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 02.00 WITA ataupada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021,bertempat di Barak Karyawan PT.IPS (Indonesia Plantation Sinergi) yang terletakdi BualBual Desa Kerayaan Kecamatan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:Benny Selamet Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama

Unsur Setiap PenyalahgunaMenimbang, bahwa pengertian unsur Setiap dalam perkara inimenunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu terdakwaperbuatan (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semuaunsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah subjekhukum pada rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang bahwa Unsur setiap Penyalah Guna disini menunjukkanterhadap orang siapa pun, sedangkan orang yang melakukan

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota Menimbang bahwa pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Gunaadalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotikagolongan yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengandemikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undangundang RI Nomor35

secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pyadiancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primairsehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.Menyatakan terdakwa KENEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor35

PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasantindak pidana Narkotika dan obatobatan terlarang ;Keadaanyang meringankan :" Terdakwa bersikap sopan di persidangan;=" Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagidi kemudian hari; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang Undang Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undangundang No. 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana ~ serta peraturan perundangundangan

melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dariHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Pol.Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besarfarmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatandan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor35

adalah tanpa hak ataumelawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan,tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukanpedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat,Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor35