Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil padi atau gabah; Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut hanya diberitahukandari Terdakwa: Bahwa saksi menyatakan sawah tersebut milik orang tua Terdakwaberdasarkan bahwa saksi hadir pada saat pembagian warisan oleh orang tuaTerdakwa; Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut pernah diperkarakan di PengadilanAgama; Bahwa saksi menerangkan tanah sawah tersebut merupakan harta bersamakedua orang tua Terdakwa; Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terbit

menerangkan sawah tersebut dikel;ola oleh orang tua Terdakwasebelum cerai;Bahwa saksi mengetahui yang garap sawah tersebut adalah Ambo Acosebagai penerima gadai dari Indo Asse lalu Hasan orang tua Terdakwa yangbebaskan tanah sawah tersebut lalu dibeli dari Indo Asse;Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut dibeli oleh Hasan daro IndoAsse dari cerita Hasan sendiri;Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut digadai sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa saksi menerangkan SPPT tersebut terbit

, terbit sertifikat hak pakai atas nama Departemen Pertanian RINomor 01 Tahun 2006.Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2012Pada tahun 2007 BALITAN/BPTP melanjutkan lagi pengurusan setifikat tanahberdasarkan GS 117 seluas 323.230 Mz?

, terbit sertifikat hak pakai atas namaDepartemen Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2007.Sekalipun lokasi tanah tersebut telah dimiliki oleh BALITAN/BPTP Sukaramiberdasarkan GS Nomor 117 Tahun 1979 dan sebahagian telah disertifikatkan, padatahun 2002 Anwar mengajukan pengurusan sertifkat Hak Milik atas sebahagian tanahGS Nomor: 117 tahun 1979 dengan mendasarkan bahwa tanah tersebut adalah tanahpertanian milik adat yang diperdapat secara turun temurun tanpa menyebutkan jumlahluas, terletak di Bukit Berkicut

GunungTalang Kabupaten Solok berdasarkan pernyataan kepemilikan tanah tanggal 10 Oktober2002 dan tahun 2004 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanahtanggal 7 Juni 2004, permohonan tersebut ditolak karena pada lokasi tanah yangdimohonkan telah terbit GS Nomor 117 atas nama BPTP/BALITAN Sukarami. Padaawal tahun 2007 Anwar diajak oleh Musril Muis untuk menemui Zulfikar untuk mencarijalan agar permohonan sertifikat dapat diteruskan.

, terbit sertifikat hak pakai atas nama Departemen Pertanian RINomor 01 Tahun 2006.Pada tahun 2007 BALITAN/BPTP melanjutkan lagi pengurusan setifikat tanahberdasarkan GS 117 seluas 323.230 Mz?

dalam lingkaran Nagari Koto Gaek Guguk Kec, GunungTalang Kabupaten Solok berdasarkan pernyataan kepemilikan tanah tanggal 10 Oktober2002 dan tahun 2004 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanahtanggal 7 Juni 2004, permohonan tersebut ditolak karena pada lokasi tanah yangdimohonkan telah terbit GS Nomor 117 atas nama BPTP/BALITAN Sukarami.

Rencana Kota)oleh saksi KIMI HARIONO ANGKANATA dan terhadap pengurusantersebut diberikan kepada saksi KOESHARDI, adapun untuk memenuhiterbitnya IMB dan SKRK oleh saksi KOESHARDI dilakukan perubahanterhadap gambar rencana bangunan rumah yang sebelumnyadisampaikan oleh saksi KIMI HARIONO ANGKANATA berupa menambahgambar POT BB, merubah gambar pondasi menggunakan pondasi batukali, merubah gambar rencana atap menggunakan kerangka galvalum,dan menambah gambar situasi sesuai dengan SKRK sehingga IMB danSKRK terbit

terhadap pengurusantersebut diberikan kepada saksi KOESHARDI, adapun untuk memenuhiterbitnya IMB dan SKRK oleh saksi KOESHARDI dilakukan perubahanHalaman 10 Putusan Nomor 2915/Pid.Sus/2019/PN Sbyterhadap gambar rencana bangunan rumah yang sebelumnyadisampaikan oleh saksi KIMI HARIONO ANGKANATA berupa menambahgambar POT BB, merubah gambar pondasi menggunakan pondasi batukali, merubah gambar rencana atap menggunakan kerangka galvalum,dan menambah gambar situasi sesuai dengan SKRK sehingga IMB danSKRK terbit

Surat Keterangan Rencana Kota) olehKimi Hariono Angkanata dan terhadap pengurusan tersebut diberikankepada Koeshardi, adapun untuk memenuhi terbitnya IMB dan SKRK olehKoeshardi dilakukan perubahan terhadap gambar rencana bangunanrumah yang sebelumnya disampaikan oleh Kimi Hariono Angkanataberupa menambah gambar POT BB, merubah gambar pondasimenggunakan pondasi batu kali, merubah gambar rencana atapmenggunakan kerangka galvalum, dan menambah gambar situasi sesuaidengan SKRK sehingga IMB dan SKRK terbit

Surat KeteranganRencana Kota) oleh Kimi Hariono Angkanata dan terhadap pengurusantersebut diberikan kepada Koeshardi, adapun untuk memenuhi terbitnyaIMB dan SKRK oleh Koeshardi dilakukan perubahan terhadap gambarrencana bangunan rumah yang sebelumnya disampaikan oleh KimiHariono Angkanata berupa menambah gambar POT BB, merubahgambar pondasi menggunakan pondasi batu kali, merubah gambarrencana atap menggunakan kerangka galvalum, dan menambah gambarsituasi Sesuai dengan SKRK sehingga IMB dan SKRK terbit

Surat Keterangan Rencana Kota) olehKimi Hariono Angkanata dan terhadap pengurusan tersebut diberikankepada Koeshardi, adapun untuk memenuhi terbitnya IMB dan SKRK olehKoeshardi dilakukan perubahan terhadap gambar rencana bangunanrumah yang sebelumnya disampaikan oleh Kimi Hariono Angkanataberupa menambah gambar POT BB, merubah gambar pondasimenggunakan pondasi batu kali, merubah gambar rencana atapmenggunakan kerangka galvalum, dan menambah gambar situasi Ssesuaidengan SKRK sehingga IMB dan SKRK terbit

Sertifikat Hak Milik No. 353/Desa Giri Emas,luas 750M2 atas nama WAYANBAGIASA (TERGUGAT)Yang terbit sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTERGUGATI, menjadi tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatanmengikat;;16.Bahwa dengan dinyatakannya 9 (Sembilan) buah Sertfikat sebagaimana terurai diatas tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makasecara hukum pula JUALBELI TANAH dari TERGUGATI kepada TERGUGATIII,IV, V, VI, VII, VII, IX, X dan XI

Bahwa TERGUGAT dan II menolak dan membantah dalil gugatan angka 7, karenatidak benar, yang benar adalah bahwa permohonan sertifikat NYOMAN JAGI atasTanah Warisannya yang selanjutnya disebut TANAH, ke TURUT TERGUGATdengan luas kurang lebih 10.600 M2, selanjutnya terbit sertifikat Haki Milik No.187/Desa Giri Emas seluas 4.000 M2, dan sertifikat Hak Milik No.189/Desa Giri Emasdengan luas 6.450 M2, keduanya atas nama NYOMAN JAGI, kemudian keduaobjek TANAH inilah yang dipakai sebagai Objek Perikatan Jual

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PJB I, maka Penggugat dan IlRekonpensi melanjutkan perikatan Jual Beli tersebut, selanjutnya pada tanggal 30April 2009 Penggugat Rekonpensi dibawakan uang sejumlah Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) oleh seorang makelar yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi di kebunnya ;Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2010, terbit sertifikat Hak Milik No.187/Desa GiriEmas seluas 4.000 M2 atas nama Nyoman jagi, dengan batasbatas :e Sebelah Utara : Jalan.e Sebelah Timur : Guru

Bahwa setelah terbit sertifikat tanah sengketa dan Tanah sengketa Il, keduasertifikat Tanah Sengketa dan II tersebut di simpan di Kantor Notaris RinaHarindyah, S.H. dan sesuai dengan ketentuan PJB , Pasal 2 berbunyi Apabilapihnak Kedua tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa harga tanahtersebut, maka Pihak Pertama memberi tambahan jangka waktu selama 1 (satu)bulan dari sertifikat selesai atas nama Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untukmelunasi pembayaran tanah tersebut, dan apabila setelah

Permohonan yang diajukan olehPenggugat Rekonpensi bisa diproses sehingga terbit beberapa sertifikat sebagaipemecahan dari sertifikat asal tanah sengketa (SHM No.187/Desa Giri Emas)selanjutnya atas nama Penggugat Rekonpensi; 16.Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah menyatakan kesediaannya untukmenerima Tanah sengketa seluas 5.000 M2, selanjutnya Penggugat dan II dalamRekonpensi memberikan tanah sengketa II (sertifikat Hak Milik No.189/Desa GiriEmas seluas 6.450 M2 atas nama Nyoman jagi) dengan

Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGATsebagaimana maksud dalil posita diatas dapat dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), maka segala suratsurat/aktaakta atau Surat apapun yang terbit untuk dan/atau ata namatergugat dan turut tergugat sejauh menyangkut anggunan 1 (satu)bidang tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya sesuaidengan SHM No.793 tanggal O8 Februari 2011 SU No.07/TanjungBeringin/2011 tanggal 08 Februari 2011 seluas 2.430 M2 yang terletak

Muara Manggung Nagari Tanjung beringin Kecamatan LubukSikaping Kabupaten Pasaman tercatat atas nama MALINAS (IbuKandung Debitur) diikat dengan hak tanggungan serta suratsurat lainyang terbit akibat dari hubungan hukum = apapunantaraTERGUGAT,TURUT TERGUGAT ataupun dengan pihak ketiga patutdinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM YANGMENGIKAT.9.

Menyatakan surat surat/aktaakta yang terbit akibat darihubungan hukum apapun antara tergugat, turut tergugat maupunpihak lain atau pihak ketiga adalah tidak sah dan tidak memilikikekuatan hukum yang mengikat.7. Menghukum Tergugat An Turut Tergugat untuk membayaruang paksa (dwang som) secara tanggung renteng sebesar Rp.Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2020/PN Lbs5.000.000 perhari atas keterlambatan dalam menjalani putusanini.8.

Petitum yang satu dengan Petitum lainnya Saling Bertentangan, dalampetitum Penggugat point 4 (empat) meminta Tergugat untuk melakukanRestrukturisasi Kredit, dapat dijelaskan bahwa Penggugat mengakui atasKreditnya namum pada point 6 (enam) petitum, Penggugat meminta semuaSuratsurat dan aktaakta yang terbit akibat dari hubungan hukumdinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat5.

Petitum yang satu dengan Petitum lainnya Saling Bertentangan, dalampetitum Penggugat point 4 (empat) meminta Tergugat untuk melakukanRestrukturisasi Kredit, dapat dijelaskan bahwa Penggugat mengakui atasHalaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2020/PN LbsKreditnya namum pada point 6 (enam) petitum, Penggugat meminta semuaSuratsurat dan aktaakta yang terbit akibat dari hubungan hukumdinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat5.

Di dalam perjanjian tersebut dimuat bahwa Mukhlis Ameer akanmengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi atas nama PT.Visiland Dharma Sarana ke Bank Mandiri Cabang Pasar BaruSamanhudi senilai Rp.30.000.000.000, (tiga puluh miliar rupiah) danMukhlis Ameer meminta biaya pengurusan provisi sebesarRp.1.500.000.000, (Satu miliar lima ratus juta rupiah) dan menjanjikanbahwa Bank Garansi akan terbit dalam waktu 5 hari setelah pelunasanprovisi.

PT.Visiland Dharma Sarana ke rekening Saksi sebesar Rp.200.000.000,00dua ratus juta rupiah) dan Rp.1.300.000.000,00 (satu koma tiga miliar)ke rekening saksi Mukhlis Ameer;Bahwa Bank Garansi tidak terbit karena uang tersebut tidakdigunakan untuk biaya provisi pada Bank Mandiri Tok Persero;Bahwa Saksi juga menawarkan kepada saksi Danny Harjonoselaku Direktur PT.

Lenovo Indonesia Saksi tidak dapat menjelaskan karenaBank Garansi belum sampai terbit;Bahwa proses sampai terjadinya penerbitan Bank Garansi PT. VisilandDharma Sarana kepada PT. Lenovo Indonesia sebagai berikut :a. Adanya Data MoU antara PT. Visiland Dharma Sarana dan PT.Lenovo Indonesia;b. Company Profile dari PT. Visiland Dharma Sarana;c. Surat Keterangan Bank Mandiri yang menerangkan bahwaBank Garansi sedang diproses yang di CC kan kepada PT. Visiland,PT. Lenovo dan Bank PT.

Visiland Dnarma Sarana dalam bentukSoft Copy Saksi dapat dari terdakwa Asep Sultan Ramadhan;Bahwa Bank Garansi tidak terbit dikarenakan penjelasan dari BankMandiri selaku penerbit Bank Garansi (Bank Mandiri) bahwa adakekurangan administrasi yang belum lengkap.

Bahwa atas pendaftaran permohonan hak Penggugat tersebut, Tergugattelah melaksanakan pengukuran atas bidang tanah yang telah dibebaskanoleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak melanjutkan denganpengumuman dan pensertipikatan atas permohonan Penggugat tersebutdengan alasan untuk bidang tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak PakaiNo. 11 atas nama POLRI ; 9.

Sertipikat Hak Pakai No. 11/Cikeas Udik terbit tanggal 12 Mei 2004, Surat UkurNo: 20/Cikias Udik/2004 tanggal 28042004, Luas 278.690 M2 (Tujuh Puluhdelapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) atas nama Departemen Hankam Cq Kepolisian R.Il. Cq Komandan Jenderal KomandoSamapta Polri Berkedudukan Di Jakrta. b. Sertipikat Hak Pakai No. 11/Cikeas Udik, masa berakhirnya/berlaku selamamasih dipergunakan. c.

Sertipikat Hak Pakai 1/Cikeas Udik, Gambar Situasi Nomor 01 / 1982 tanggal631982, Luas 292. 980 M2, terbit tanggal 2191982 atas nama Departemen Hankam Cq Kepolisian R.! Cq Komandan Jenderal Komando Samapta PolriBerkedudukan Di Jakarta. Bahwa sebelumnya merupakan Hak Erpacht Verponding No. 78 atasnama NV. Cultuur Maatschappy Tapos atau lebih dikenal PT. PerkebunanTapos.

Tapos, seluas + 31 Ha ; Sertipikat Hak Pakai 1/Cikeas Udik, Gambar Situasi Nomor 01 / 1982 tanggal631982, Luas 292. 980 M2, terbit tanggal 2191982, atas nama DepartemenHankam Cq Kepolisian R.I. Cq Komandan Jenderal Komando Samapta POLRIBerkedudukan di Jakrta telah dimatikan karena dipisahpisah sampai habissebagai berikut ;1.P.7.SU. 21/2004, LUAS 7. 425 M2;2. P.11. SU. 20/2004, LUAS 278.690 M2;3.

(delapan ribu enam ratus meter persegijatas nama PemerintahRepublik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sesuaidengan aslinya) ;T2. : Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai Nomor:1/Cikeas Udik, GambarSituasi Nomor: 01/1982, tanggal 631982, Luas 292.980 M7, terbit tanggal 2191992 atas nama Departemen HANKAM Cq KepolisianR.I.

Ny.Karlien sebagaimana disebutkan dalam Hibah Wasiat tersebut di atasyakni Hak Opstal No. 362 tanggal 26 April 1940 yang kemudiandiperbaharui oleh ICCCT berdasarkan Penetapan Pengadilan NegeriMalang tanggal 06 Mei 1954 sehingga telah terbit Hak Opstal No.793/1954, verponding No. 1671 seluas 1190 M2 terletak di JI. Talun LorNo. 23, sekarang JI. AR.

Bahwa obyek perkara adalah sah milik dan atas nama serta dikuasai olehInladsche Cooperative Credite Centrale Toemapel kemudian disingkat ICCCTberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 6 Mei 1954Perdata, No. 24/1954/NO sehingga terbit Porm V No. 920. berupa Surat HakTanah Opstal No. 793/1954. Perponding No. 1671 luas 1.190 M2, terletak diJI. Tolun Lor No. 23 Malang (sekarang) JI. AR. Hakim No. 23, Kel. KaumanKec. Klojen, Kota Malang;133.

Menyatakan sah perolehan hak opstal atas nama /nlandsche CoperativeCredite Centrale Toemapel disingkat ICCCT, berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Mei 1954, Perdata No. 24/1954/NO,sehingga terbit Porm. V, No. 920, berupa Surat Hak Tanah Opstal, No. 793/1954, Perponding No. 1671, luas 1.190 M2, terletak di Talun Lor No. 23Malang (sekarang) JI. AR. Hakim No. 23, Kel. Kauman, Kec.

Menyatakan sah perolehan Hak Opstal atas nama /nlandscheCooperative Credite Centrale Toemapel disingkat ICCCT, berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Malang tanggal 6 Mei 1954, Perdata No.24/1954/N.O. sehingga terbit Porm. V. No. 920, berupa Surat Hak TanahOpstal No. 793/1954. Perponding No. 1671. Luas 1.190 M2, terletak diJalan Talun Lor No. 23 Malang (sekarang) Jalan AR. Hakim No. 23Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang;.

tingkatPengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tidak memperhatikan alatalatbukti, maka sudah pada tempatnya apabila Putusan Pengadilan TinggiNo. 720/Pdt/2011/PT.SBY dan Pengadilan Negeri No. 125/Pdt.G/2010/PN.MLG adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;Mengadili:Dalam Rekonvensi:1.Menyatakan sah perolehan Hak Opstal atas nama /nlandscheCooperative Credite Centrale Toemapel disingkat ICCCT, berdasarkanpenetapan pengadilan Negeri Malang tanggal 6 Mei 1954, PerdataNo. 24/1954/N.0, sehingga terbit

tanah tersebut adalah syah milik Penggugat/ Pemohon dan belum pemahberpindah tangan dijual atau dengan cara lain dan belum pernah menandatanganitransaksi jual beli kepada siapapun;Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2002 Penggugat/ Pemohon mengajukanpermohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara untukpembuatan sertipikat;Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2002 pemberitahuan dari Badan PertanahanNasional Kabupaten Lampung Utara kepada Penggugat/ Pemohon menyatakantanah tersebut telah terbit

Beni mendaftarkan tanahnya ke Badan PertanahanNasional Lampung Utara di Kotabumi untuk pembuatan sertipikat;e Kemudian dalil Penggugat yang lain dalam surat gugatan hal. 4,angka 7 dan 8, pada tanggal 14 Nopember 2002 Penggugat/13Pemohon pernah mengajukan permohonan pembuatan sertipikat,dan kemudian tanggal 23 Nopember 2002 Badan PertanahanNasional Kabupaten Lampung Utara menyatakan tanah tersebuttelah terbit sertipikat No. M. 578/CM/ABS, an. M. Kiroman dantelah balik nama kepada sdr.

Benitersebut, karena sudah Tergugat II teliti dan croshcek dengan data yang ada dikantor Pertanahan Kabupaten Lampung utara;Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatan hal. 4, angka 7 dan 8, padatanggal 14 Nopember 2002 pernah mengajukan permohonan pembuatan sertipikatdan kemudian tanggal 23 Nopember 2002 Badan Pertanahan Nasional KabupatenLampung Utara menyatakan tanah tersebut telah terbit sertipikat Hak Milik No. M.578/CM/ABS, an. M. Kiroman dan telah balik nama kepada sdr.

Beni dengan Yulia;e Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2002 Penggugat mengajukan permohonankepada BPN Lampung Utara untuk pembuatan sertifikat namun BPN menyatakanbahwa tanah tersebut sudah terbit sertifikat nomor 578/CM/ABS an. M.

Beni ternyata diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 578/CM/ABS An. M.

Putusan Nomor 124 K/TUN/2013.Kota Medan dengan surat permohonan tertanggal 19 Mei 2011 yang terdaftardengan Nomor Berkas : 30539/2011, akan tetapi permohonan tersebut tidakdapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan denganalasan di atas tanah yang dimohonkan Penggugat telah terbit Sertifikat Hak MilikNo.1536; No.1394; No.1283; No.1284; No.1285; No.1286; No.1287; No.1544;No.1545; No.1546; No.1547; No.1595; No.1694 No.1693; No.1570; No.33;Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan

Yos Sudarso No.20 LingkunganVII, Kota Medan sehingga kepada semua pihak dapat memakluminya;Bahwa Penggugat a quo yang sangat keberatan atas Penerbitan sejumlahSertifikat tersebut di atas tanah yang Penggugat telah beli dengan sah, telahmengajukan gugatan Tata Usaha Negara untuk membatalkan SertifikatSertifikatyang terbit di atas tanah Penggugat a quo sebagaimana adanya perkara TataUsaha Negara Reg No.65/G/2011/2011MDN dan kemudian Penggugat a quotelah mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas

Putusan Nomor 124 K/TUN/2013.18Register perkara No. 65/G/2011/PTUNMedan, yang saat ini masih dalampemeriksaan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan halmana sesuai dengan dalil gugatan halaman 6 angka 5 yang berbunyi ..... telahmengajukan gugatan Tata Usaha Negara untuk membatalkan SertifikatSertifikatyang terbit diatas tanah Penggugat a quo sebagaimana adanya perkara TataUsaha Negara Reg No.65/G/2011/PTUNMedan.

Terbanding/Penggugat sesuai dalil maupunalasan gugatannya Point 2 yang menyatakan bahwa berdasarkan alas hak yangdimiliki Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat a quo, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan hak kepada Kepala KantorPertanahan Kota Medan dengan Surat Permohonan tanggal 19 Mei 2011 yangterdaftar dengan Nomor berkas : 30539/2011, akan tetapi permohonan tersebuttidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Pertanahan Kota Medan denganalasan diatas tanah a quo telah terbit

Bahwa Judex Facti pada tingkat banding lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan.Bahwa dalam posita gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatmendalilkan tanah yang diatasnya terbit objek gugatan adalah miliknyaberdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas sebidang tanah GrantNo.1958 tanggal 06 Mei 1922 an.

./2015/PN.Mlg10.tertanggal 03 Agustus 2010 yang terbit pada tanggal 27 Juli 2010, tertulis atasnama : 1. dr. NATALIA LINDIANA, 2. RUSDIANA, 3. HARRY SUSANTO, 4.CECILIA YULIAWATI, 5. MINGAWATI, 6. HARIYANTO, 7. HANDIKASUSILO, 8.

LO &CO,dan Nomor 81/1984 atas nama SUSILO yang cacat hukum tersebut, telahberakhir masa validnya pada tanggal 12 September 2004, dan tidak pernahdiperpanjang lagi ;Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan, terhadaptanah yang telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak GunaBangunan tersebut telah mati atau berakhir masa validnya, maka status tanahtersebut kembali kepada Negara ;Bahwa, terhadap tanah Negara tersebut, bisa diajukan Hak Milik olen WargaNegara Indonesia

Asli melalui prosedur oper garap yang dibuat oleh Desasetempat, berdasarkan penguasaan fisik selama 20 tahun ;Bahwa, ternyata Para Tergugat secara MELAWAN HAK dan MELAWANHOKUM sengaja menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturandan Perundangundangan telah mengajukan Permohonan Hak KepadaTergugat IX, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 01380 tertanggal 03Agustus 2010 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01381 tertanggal03 Agustus 2010atas nama Para Tergugat, perbuatan tersebut merupakan

setelah berlakunya UUPA 1960 mengalami konversi,semua hak barat itu dinyatakan berakhir 20 tahun tepatnya pada tanggal24 September 1980, berarti semua jenis tanah tersebut menjadi tanahnegara;Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor : 134/Pdt.G./2015/PN.Mlg10.11.12.13.14.15.16.Bahwa selanjutnya tergugat dalam memproses pemberian Hak atasnama tergugat Intervensi yaitu ahli waris dari Almarhnum Hartono danMachdalena, atas tanah bekas HGB no. 80 dan HGB no. 81 yang diprosesmelalui tanah negara kemudian terbit

;Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor : 134/Pdt.G./2015/PN.MlgDALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan poko perkara Pengadilanakan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwaTergugat IVIIl dan tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum karenaTergugat IVIll secara sengaja menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan telah mengajukan permohonan hak kepadaTergugat IX sehingga terbit

KARTI sebesarRp42.000,00/m2 atau total seharga Rp1.096.494.000,00 (satu miliarsembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)dengan cara pembayaran 50 % dibayar bila tanah tersebut sudahmempunyai Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) dan 50 % nyadibayar setelah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut; Bahwa pada sekitar bulan Juni 2011 Terdakwa meminta uang mukasebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada H.Hal. 2 dari 27 hal. Put.

KARITI sebesarRp42.000,00/m2 atau total seharga Rp1.096.494.000,00 (satu miliarsembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)dengan cara pembayaran 50 % dibayar bila tanah tersebut sudahmempunyai Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) dan 50 % nyadibayar setelah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut;Bahwa pada sekitar bulan Juni 2011 Terdakwa meminta uang mukasebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada H.KARTI dan atas permintaan Terdakwa

terpenuhi;> Bahwa Terdakwa telah meminta uang Rp40.000.000,00 kepadakorban untuk mengurus sertifikat tetapi tidak dapat menunjukkantanggung jawabnya bahwa uangnya digunakan untuk menguruspenerbitan Sertifikat Hak Milik dan Terdakwa juga menyatakanmempunyai saudara anggota DPR yang dapat membantu akantetapi perbuatan kontradiktif yaitu disatu sisi Terdakwa akanmenguruskan penerbitan Sertifikat Hak Milik dan sisi lain justruTerdakwa melakukan permohonan penangguhan sertifikat,sehingga sertifikat tidak terbit

KARTI, dkk cepat terbit, kemudian H. KARTI menyerahkanuang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yangHal. 18 dari 27 hal. Put. No.1490 K/PID/2016diserahkan dalam dua tahap yaitu pada tanggal 23 April 2012sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan padatanggal 14 Mei 2012 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah);Bahwa penyerahan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluhjuta rupiah) yang diserahkan H.

KARTI, dkk cepat terbit,kemudian H.

adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);Menghukum Tergugat , Il atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalamkeadaan baik dan kosong agar dapat diusahai dan dikuasai denganbebas oleh Penggugat;Menyatakan demi hukum segala suratsurat yang terbit diatas tanahterperkara yang sifatnya merugikan Penggugat dinyatakan batal demihukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum;Menghukum Tergugat , Il untuk membongkar bangunan rumah

adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad); Menghukum Tergugatl,ll atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugatdalam keadaan baik dan kosong agar dapat diusahai dan dikuasaidengan bebas oleh Penggugat; Menyatakan demi hukum segala suratsurat yang terbit diatas tanahterperkara yang sifatnya merugikan Penggugat dinyatakan batal demihukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum; Menghukum Tergugat I, Il untuk membongkar bangunan rumah

oleh ketua Koperasi KaryawanGotong Royong PLN Cabang Palopo untuk melaporkan kejadian inikepada pihak Kepolisian; Bahwa terdakwa diduga melakukan penipuan tersebut karenaterdakwa telah berjanji mengurus Sertifikat Badan Usaha KoperasiKaryawan Gotong Royong PLN Cabang Palopo dan saksi telahmenyerahkan uang milik koperasi kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pengurusan namunhingga jangka waktu yang terdakwa janjikan sertifikat yang dimaksud tidakkunjung terbit

membawa terdakwadan menemui saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi kalau iasudah biasa menguruskan Sertifikat Badan Usaha sehingga saksi lalumeminta kepada terdakwa untuk mengurus Sertifikat tersebut dan waktu ituterdakwa menjanjikan akan selesai dalam waktu 1 (Satu) minggu dan saksilalu. menyerahkan berkasberkas yang menjadi persyaratan sertaHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Pipmenyerahkan uang tersebut kepada terdakwa namun hingga saat inisertifikat yang dimaksud tidak kunjung terbit

saksi adalah karyawan Koperasi Karyawan GotongRoyong PLN Cabang Palopo; Bahwa terdakwa diduga melakukan penipuan tersebut karenaterdakwa telah berjanji mengurus Sertifikat Badan Usaha KoperasiKaryawan Gotong Royong PLN Cabang Palopo dan saksi ANDRIANYbersama saksi telah menyerahkan uang milik koperasi kepada terdakwasebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biayapengurusan sertifikat tersebut namun hingga jangka waktu yang terdakwajanjikan sertifikat yang dimaksud tidak kunjung terbit

menghubungkan antara terdakwa dengan saksiANDRIYANI dalam pengurusan sertifikat badan usaha Koperasi KaryawanGotong Royong PLN Cabang Palopo; Bahwa saksi mempertemukan terdakwa dengan saksi ANDRIYANIpada tanggal 18 Maret 2018 di kantor Koperasi Karyawan Gotong RoyongPLN Cabang Palopo; Bahwa dalam pengurusan sertifikat badan usaha tersebut, saksiANDRIYANI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa hingga saat ini, sertifikat tersebut tidak pernah terbit

sedangkanyang menunggu di atas sepeda motor adalah terdakwa II Suwarno aliasWarno bin Sutono ;Bahwa saksi tidak bisa melihat dengan jelas nomor polisi sepeda motoryang digunakan oleh para terdakwa, yang saksi lihat dengan jelas sepedamotor tersbeut berwarna hitam dan berjenis matic ;Bahwa saat ditunjukkan foto sepeda motor di depan persidangan, saksimeyakini bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan para terdakwa ;Bahwa pada jam 05.00 WIB kondisi di sekitar kejadian masih gelap danmatahari belum terbit

sedangkan yang menunggu di atas sepeda motor adalahterdakwa II Suwarno alias Warno bin Sutono ; Bahwa saksi tidak bisa melihat dengan jelas nomor polisi sepeda motoryang digunakan oleh para terdakwa, yang saksi lihat dengan jelas sepedamotor tersbeut berwarna hitam dan berjenis matic ; Bahwa saat ditunjukkan foto sepeda motor di depan persidangan, saksimeyakini bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan para terdakwa ; Bahwa pada jam 05.00 WIB kondisi di sekitar kejadian masih gelap danmatahari belum terbit

terdakwa IISuwarno alias Warno bin Sutono ;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Krg Bahwa saksi tidak bisa melihat dengan jelas nomor polisi sepeda motoryang digunakan oleh para terdakwa, yang saksi lihat dengan jelassepeda motor tersbeut berwarna hitam dan berjenis matic ; Bahwa saat ditunjukkan foto sepeda motor di depan persidangan, saksimeyakini bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan para terdakwa ; Bahwa pada jam 05.00 WIB kondisi di sekitar kejadian masih gelap danmatahari belum terbit

dilakukan oleh orang yang adadisitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 KUHP, yang dimaksuddengan waktu malam ialah waktu antara matahari teroenam dan matahari terbit.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidanganbahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi Arif Miftachul Huda, padahari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 05.00 WIB, dimana pada jamtersebut kondisi tempat kejadian masih gelap dan matahari belum terbit

Bahwa informasi yang Penggugat peroleh dari Tergugat II (BPNKota Semarang) pada tahun 1995 telah terbit SHM 546 atas namaNasiyah dengan dasar Akta Hibah Nomor 01/1/1995 tertanggal 04Januari 1995 yang dibuat olen PPAT Drs. Eddy Ismoyo selaku CamatKec. Genuk.17. Bahwa sdri. Rupiah Binti Wakidin (Penggugat) merasa kaget yangmana Sertifikat Hak Milik Nomor 891 atas nama Para Ahli Waris telahberalih haknya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 546 an. Nasiyah.18. Bahwa Para Ahli Waris khususnya sdri.

Yahya Harahap, SH., halaman 438);2, Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing di hadapanPengadilan Negeri Semarang, hal mana Penggugat bukanlah orangyang berhak dan mempunyai kapasitas untuk menggugat dalamperkara aquo karena Penggugat tidak mempunyai alas hak atasSertifikat Hak Milik Nomor 546/Genuksari seluas 165 M2 yang terletakdi kelurahan Genuksari, kKecamatan Genuk Kota Semarang atas namaNasiyah dan sertifikat Hak milik tersebut telah terbit pada tahun 1995sampai dengan sekarang sudah 25

Bahwa sertifikat Hak milik Nomor 546 atas nama nasiyah terbitpada tahun 1995 dan secara sah di keluarkan oleh BPN Kota Semarang,maka untuk itu sertifikat yang teah terbit terbut sudah sah secara hukumkarena di dalm penerbitan sertifikat tersebut tidak ada permasalahan dansejak 5 tahun pertama di terbitkan sertifikat tersebut tidak pernah adanyagugatan pihak lain.Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt/2021/PT SMG10.

menjadi SHMNomor 891 atas nama para ahli waris;Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding adalah isteri sah(isteri ketiga) dari almarhum Muhri/Mukri, sehingga oleh karenanya sebagai ahliwaris bersama sama dengan isteri pertama dan isteri kedua serta anakketurunannya yang diantaranya adalah Nasiyah/Tergugat sekarangPembanding (selaku salah satu anak dari isteri pertama) mempunyai hak atasharta warisan (obyek sengketa) peninggalan almarhum Muhri tersebut;Menimbang, bahwa sepeninggal almarhum Muhri terbit

Oleh karena itu mohon kiranya agar PengadilanNegeri Jeneponto menyatakan Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19Desember 2003 adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyaikekuatan hukum, dan segala suratsurat yang terbit baik atas nama GaddongBin Mangnge maupun atas nama Adiputra serta atas nama orang lainsehubungan dengan Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003,termasuk Akta Hibah No. 25/2012, tanggal 11 April 2012 antara Gaddongdengan Adiputra dinyatakan tidak sah, tidak

Bonto dengan Gaddong Bin Mangngeadalah tidak sah dan tidak mengikat, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan segala suratsurat yang terbit sehubungan dengan Akta Jual BelliNo. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003 tersebut, baik atas nama GaddongBin Mangnge maupun atas nama Adiputra, serta atas nama orang lain,termasuk Akta Hibah No. 25/2012, tanggal 11 April 2012 adalah tidak sah dantidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli

BONTO dengan GADDONG BINMANGNGE adalah tidak sah dan tidak mengikat, serta tidak mempunyaikekuatan hukum.Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 4 (Empat) meminta agar MajelisHakim :Menyatakan segala surat surat yang terbit sehubungan dengan akta jualbeli No. 60 /2003 tersebut, baik atas nama Gaddong Bin Mangnge maupunatas nama Adiputra, serta atas nama orang lain, termasuk akta HibahNo.25/2012, Tanggal 11 April 2012 adalah tidak sah dan tidak mengikat setatidak memiliki kekuatan hukum.Bahwa Penggugat

Djafar Kr Bonto dengan alasan mertua Sahabuddin Sahusehingga terbit Akta jual Beli, dalam kaitannya dengan permasalahan tersebutadalah tidak benar dan mengadaada, karena Penggugat tidak menyebutkandan menguraikan satupun unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Tergugat I.5.

tertanggal 22 Agustus 2016, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai denganaslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : TI dan T Il 2;Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593/84//2017, tertanggal 16 Januari 2017,setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhimeterai secukupnya, diberi tanda : TI danTIl3;Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2149 Desa Panji Anom, NIB : 02322,Gambar Situasi Tgl 2451996, No. 2915/1996 Luas 4950 M2, NamaPemegang Hak Pertama Loka, terbit

meminta tambahan uang kepada Tergugat, pada saat itu Tergugatmenyetujui akhirnya diputuskan oleh Pengadilan, Tergugat memberi tambahanuang dan orang tua Penggugat menyerahkan suratsurat tanah objek sengketaseluas 49,5 Are pada saat itu juga dan setahu saksi Putusannya adalahPerdamaian dan tidak ada banding ;Bahwa berdasarkan bukti T4 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2149Desa Panji Anom, NIB : 02322, Gambar Situasi Tgl 2451996, No. 2915/1996Luas 4950 M2, Nama Pemegang Hak Pertama Loka, terbit

sengketa dan hasilnya setengahnya diberikankepada Nursiah (Tergugat l) dan setengahnya untuk saksi sebagai penggarap;Bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata yang dimaksud dengan AktaOtentik adalah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UndangUndang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk ituditempat akta dibuat ;Bahwa bukti Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2149 Desa Panji Anom, NIB :02322, Gambar Situasi Tgl 2451996, No. 2915/1996 Luas 4950 M2, NamaPemegang Hak Pertama Loka, terbit

Keempat, 2006, h. 580) ;Bahwa mengenai dalil adanya kepalsuan atas alasan pembuatannya bersifatpurapura (sehijnhandandeling)/rekayasa baik dalam prosedur pembuatanmaupun isinya harus dapat dibuktikan.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2149 Desa Panji Anom, NIB : 02322,Gambar Situasi Tgl 2451996, No. 2915/1996 Luas 4950 M2, NamaPemegang Hak Pertama Loka, terbit tanggal 1271996, Perubahan : JualBeli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tgl. 31121988No.208/Pdt/G/1988/P.N.Sgr., Nama Pemegang

terdakwa yang bekerja pada Kantor PT.INDOMARCO ADI PRIMA Cabang Malang Stok Point Turen, yang diangkatberdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu nomor : 4989/PKWTT/IX/2018, tanggal 01 September 2018 sebagai Salesman Canvas, dengan tugasdan tanggung jawab antara lain membawa barang milik perusahaanuntuk dijual baik secara kredit maupun cash yang selanjutnya datahasil dari penjualan barang tersebut diinput melalui Tablet yang sudahterhubung dengan bagian Admin perusahaan untuk selanjutnya terbit

sehinggaterdakwa tidak mendapatkan teguran dari pihak perusahaan, namundengan berjalannya waktu terdakwa melakukannya selain untuk memenuhiomset juga untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi seharihari;Bahwa terdakwa membuat faktur palsu. dengan cara barang milikperusahaan yang ada dalam penguasaan setiap harinya terdakwa jualkepada toko atau konsumen secara cash namun terdakwa menginput datamelalui tablet yang terhubung dengan admin data yang terdakwa inputadalah pembelian secara kredit, sehingga faktur yang terbit

sehinggaterdakwa tidak mendapatkan teguran dari pihak perusahaan, namundengan berjalannya waktu terdakwa melakukannya selain untuk memenuhiomset juga untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi seharihari;@ Bahwa terdakwa membuat faktur palsu dengan cara barang milikperusahaan yang ada dalam penguasaan setiap harinya terdakwa jualkepada toko atau konsumen secara cash namun terdakwa menginput datamelalui tablet yang terhubung dengan admin data yang terdakwa inputadalah pembelian secara kredit, sehingga faktur yang terbit

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN KpnBahwa Selama terdakwa bekerja di PT INDOMARCO ADI PRIMA CabangMalang Stok Point Turen sebagai sales telah melakukan atau membuat fakturpalsu;Bahwa terdakwa membuat faktur palsu dengan cara barang milik perusahaanyang ada dalam penguasaan setiap harinya terdakwa jual kepada toko ataukonsumen secara cash namun terdakwa menginput data melalui tablet yangterhubung dengan admin data yang terdakwa input adalah pembelian secarakredit, sehingga faktur yang terbit

Demikian Sertifikat Hak Milik No. 388/Sawangan Kecamatan Pineleng tanggal 6 Januari 1981 adalah DINYATAKANBATAL ATAU TIDAK SAH.Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 388/Sawangan Kecamatan Pineleng tanggal 6 Januari 1981 adalah merupakanpelanggaran hukum karena terbit di atas tanah yang di wariskan oleh Alm.

objeksengketa dalam perkara ini, dapat diklarifikasikan sebagai Surat Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 3 Undangundang No. 5tahun 1986, karena semua unsur/elemen yang terdapat dalam Pasal angka 3Undangundang No. 5 Tahun 1986 telah terpenuhi dan objek sengketa tersbeut tidaktermasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 Undangundang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdirubah dengan Undangundang No. 9 Tahun 2004 serta tidak terbit

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Penggugat halaman 4 butir 5 dikatakanantara lain : Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 388/Sawangan adalah merupakan pelanggaran hukum karena terbit diatas tanah yangdiwariskan oleh Almarhum Ruland Pinontoan kepada Para Penggugat atau dalampengawasan Para Penggugat, tanah seluas + 34.712 m2 bukan 94.340 m2 ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang mengatakanbahwa Sertifikat Hak Milik No. 388/Sawangan (objek gugatan)

terbit diatas tanah ParaPenggugat maka meskipun objek sengketa mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sahSertifikat Hak Milik No. 388/Sawangan, akan tetapi pokok permasalahan adalahmengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya sehingga menjadi wewenangPengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya (sesuai Yurisprudensi Tata UsahaNegara dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/TUN/1996) yang diterbitkan olehPusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun2003 ;Mengingat