dan pertimbangan Hakimtingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapatdipertahankan, oleh karena itu pertimbanganpertimbangan Hakim tingkatpertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding,kecualiimengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertamaterlalu. ringan dan redaksional amar putusan, yang akan diperbaikisebagaimana tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan ini ;Menimbang, bahwa ancaman

pidana yang ditentukan dalam Pasal81 ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak adalah ancaman pidana paling lama dan paling singkat, sedangkanPasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun1997 menentukan pidana penjara dan pidana denda terhadap anak nakaldapat dijatuhkan paling lama (paling banyak) % (satu per dua) darimaksimum ancaman pidana penjara (pidana denda) bagi orang dewasa,demikian juga ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undangundang Nomoir 11Tahun

Terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan tersebut; Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan tidak diumpai hal hal yang dapatdyadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan diri Terdakwadari ancaman pidana dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dan oleh karena itu.

Binti SUGIANTO ; Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara Pencurian danterakhir tahun 2009 divonis pidana penjara selama (satu) tahun ; Halhalyang meringankan : Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya ; Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan danmeringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana

pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), namun majelis hakim in casu telahmenjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun yang secara jelas kurang dariancaman pidana paling singkat.Bahwa pertimbangan majelis hakim pada point Kedelapan, yangmenyatakan Dalam hal mengatur batas hukuman minimal, Hakim tidakterikat oleh ketentuan tersebut dan penerapannya diserahkan oleh MajelisHakim yang bersangkutan, secara

TentangAncaman Pidana Minimum dan Maksimum yang pada pokoknya menanyakanapakah hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringandari ancaman pidana minimum dan jawabannya tidak dapat, karena haltersebut salah menerapkan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebutMajelis Hakim in casu sudah selayaknya mengetahui bahwa penjatuhanhukuman pidana yang lebih ringan dari ancaman pidana minimun adalahsalah dalam menerapkan hukum.Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalampertimbangannya

Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, jikatidak memenuhi rasa dahaga pencari keadilan bagi masyarakat, justrumenciptakan langkah yang tidak manusiawi bagi masyarakat, sehinggadikhawatirkan terhadap putusan tersebut lambat laun akan menjadi sepertigunung es yang dapat memicu masyarakat untuk melakukan perbuatanMembujuk anak melakukan persetubuhan dengan anggapan bahwa jikakemudian dilakukan proses hukum, cukup dengan menikahi korban makapidana yang dijatuhkan akan lebih ringan daripada ancaman

pidana yangditentukan dalam undangundang sehingga kemungkinan terjadi konflik sosialHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 124/PID.SUS/2019/PT BJM(Social Conflicts) dimana masyarakat Banjarbaru adalah masyarakat yangagamis, yang kehidupan masyarakatnya dilingkupi dengan nilainilaikeagamaan sehingga penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dapatmencederai nilainilai keagamaan dan kesusilaan, dan tentu bagi kami selakuPenuntut Umum tidak berharap hal tersebut akan terjadi di Banjarbaru..

Putusan tidak sesuai dengan Tujuan Hukum dan Tidak Mencerminkan AsasKeadilan Proporsional serta ASas Kepastian Hukum bagi Masyarakat.Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yangmemutus lebih ringan dibawah ancaman pidana minimum tersebut belummenyentuh rasa keadilan bagi Masyarakat yaitu demi menegakkan asaskepastian Hukum dan asas keadilan hukum secara luas bagi kemaslahatanmasyarakat.

ANDI HAMZAH,SH; Penerbit Ghalia Indonesia).Bahwa Pasal 359 KUHP a quo memuat dua ancaman pidana yakni :1. Ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.2. Ancaman pidana kurungan maksimal satu tahun.Menurut Doktrin Hukum Pidana Pasal 359 KUHP ini adalah : DelikKealpaan sehingga dengan memuat dua macam ancaman Pidanatersebut maka Delik Kealpaan ini dibagi menjadi dua jenis yakni :1.

Bahwa Putusan Pengadilan Militer I03 Padang Nomor 06K/PMI03/AD/I/2012 tanggal 18 Juni 2012 pada halaman 68 sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukandalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secarajelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitudipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp. 1.000.000.000

kepentinganTerdakwa, korban tindak pidana yaitu masyarakat umum dan hukum dengandemikian Majelis dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepadaadanya perlindungan kepada sipelaku (offender oriented) ataupunperlindungan kepada korban semata (victins oriented) akan tetapi bertitik tolakadanya keseimbangan kepentingan (daaddader stratrecht) yaitu kepadadimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta kepadakeadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dari perspektif dimensi perumusan ancaman

pidana ketentuan dalampasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 mempergunakan system perumusan ancaman pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukansistem pidana minimum yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.

(sepuluh milyar rupiah) sedangperumusan ancaman pidana (strafsoort) dalam ketentuan pasal 127 ayat 1huruf a UU.

Panglima TNI Nomor 444/2009 tanggal26 Nopember 2009 tentang penyelesaian perkara prajurit yang terlibatmasalah narkotika harus ditindak tegas sehingga memberikan efek jera.Dengan demikian Terdakwa sudah mengetahui ancaman pidana kejahatanini dan siap menerima resiko nya.Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer yang padapokoknya sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa oleh MajelisHakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dan seimbang dengan pertanggungjawaban serta

Sesuai Pasal 26 UndangUndang RI No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama % (satuper dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;Sesuai Pasal 27 UndangUndang RI No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama % (satuper dua) dari maksimum ancaman

pidana kurungan bagi orang dewasa ;Sesuai Pasal 28 UndangUndang RI No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak bahwa pidana denda yang dapat dijatuhnkan kepada Anak Nakalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama % (satuper dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa ;.

No. 587 K/Pid.Sus/201 1Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum,oleh karena Terdakwa belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun,berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No. 3 Tahun 1997 ancamanpidana minimalnya adalah 2 (setengah) dari ancaman pidana minimal yangditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009

Pasal 76 E UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam pasaltersebut secara limitatif telah mengatur ancaman pidana penjara paling singkat5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga dengandemikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Manna/Hakim Majelis PengadilanTinggi Bengkulu tidak menerapkan peraturan hukum

Pasal 76 E UndangUndang Nomor 23 Tahun2002tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara limitatif telahmengatur ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun yang mana ancaman pidana tersebut tentunyasudah dikaji mendalam dalam berbagai aspek dan dipertimbangkan olehpembuat undangundang demi kepentingan anak dalam tumbuhkembangnya

Pasal 76 E UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dantelah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dimana pasal tersebut secara limitatif telahmengatur ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) sehinggadengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya

~~~Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 26 UU No.3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak, bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama % dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.Menimbang bahwa dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 111 ayat1 yo pasal 132 ayat 1 UU No.85 Tahun 2009 mengatur tentang ancaman pidana paling sungkat dan paling lama.Menimbang bahwa walaupun pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 hanya mengatur tentangpidana maksimum maka haruslah

di tafsirkan sama dengan ancaman pidana minimum,dengan demikian ancaman pidana paling singkat dalam tindak pidana Narkotika haruslah % darinya yang dapat dijatuhkan kepada anak.Menimbang bahwa dari berita acara pemeriksaan Urine dan Darah para terdakwaterbukti juga mengkonsumsi Narkotika namun hal tersebut tidak di dakwakan Jaksa PenuntutUmum dalam dakwaannya sehingga hakim tidak dapat mempertimbangkannya.

faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan :e Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan judi;e Perbuatan terdakwa telah merugikan fihak lain;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatunkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.

pidana yang ditentukan dalam pasalpasal yang terbukti telahdilanggar oleh Terdakwa (legal justice), tingkat kesalahan Terdakwa yang diukurdari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalammasyarakat itu (moral justice) dan perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaranhukum yang dilakukannya (social justice), yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut:1.

Moral JusticeTingkat kesalahan Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaanmasyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu,dalam hal ini menurut Majelis dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:pencelaan dengan tingkat kesalahan ringan, pencelaan dengan tingkatkesalahan sedang, pencelaan dengan tingkat kesalahan berat dan pencelaandengan tingkat kesalahan sangat berat, selanjutnya pencelaan tersebutdihubungkan dengan pemidanaan, sehingga dari ancaman pidana minimalsampai dengan

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang, Terdakwa dapat dipidanaantara 1% (seperempat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan 1%(setengah) dari ancaman pidana maksimal;3. Pencelaan dengan tingkat kesalahan berat, Terdakwa dapat dipidana antaraYe (setengah) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan % (tiga perempat) dari ancaman pidana maksimal;4.

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sangat berat, Terdakwa dapatdipidana antara % (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal sampaidengan ancaman pidana maksimal;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjambret atau mengambil paksabarang milik saksi Deasy, kemudian mengambil isi tas yang brharga berupauang sebanyak Rp65.000,00, 1 (satu) buah HP merk Cross type V5 warnaungu berikut sim card XL dengan nomor: 087723063635, sedangkanyanglainnyadibuang, kKemudian uang tersebut dibelanjakan untuk membeli 2

pidana penjara maksimalnya 5 tahun,maka Terdakwa patut dijatuhi pidana antara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulansampai dengan 3 (tiga) tahun dan 3 bulan;3.

nantinya telah keluar dari tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secarasah maka masa penahan yang telah dijalaninya akan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, serta cukupalasan bagi Pengadilan untuk menetapkan agar Terdakwa tetapditahan sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa dengan selesainya perkara ini maka barangbukti berupa 22 paket kecil narkotika golongsn I dalam bentuktanaman dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa ancaman

pidana terhadap anak diatur dalampasal 26 sampai dengan pasal 32 UU NO 3 tahun 1997 tentangperadilan anak;Menimbang, bahwa secara garis besar pidana yang dijatuhkanterhadap anak paling lama % dari maksimum ancaman pidana bagiorang dewasa didalam hakl tindak pidana diancam pidana mati ataupenjara seumur hidup maka pidana penjara paling lama 10 tahun;Menimbang, bahwa walaupun undang undang hanya mengaturtentang % dari ancaman pidana maksimum namun menurut pengadilanketentuan seperdua tersebut berlaku

dalam tindak pidana yangdiancam dengan pidana minimum;Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan pengadilan sebagaimana yang telah diuraikan~ diatas perbuatan terdakwa telahterbukti melakukan tindak pidana sebagai manadiatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (1) undangundang NO.35 tahun 2009 dengan pidana minimal 4 tahun karnaterdakwa adalah anak anak maka ketentuan ancaman pidana setengahdalam perkara ini minimum 2 tahun ;Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusanakan dipertimbangkan

atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang,bahwa oleh karena segenap unsurdari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telahterpenuhi dengan demikian maka dakwaan PenuntutUmum telah terbukti, dan oleh karena itu,terdakwa~ terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan tersebut;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan tidakdijumpai hal hal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikanGiri... cece eee eee6diri terdakwa dari ancaman

pidana baik alasan pemaafmaupun alasan pembenar dengan demikian maka terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanPenuntut Umum dan oleh karena terdakwa haruslahdijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena selama initerdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalamtahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa untuk menghindari agarterdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi

hal yang memberatkan danyang meringankan yang ada pada diri para terdakwa =;Hal hal yang memberatkan Perbuiatan terdakwa meresahkan masyarakat ; Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan programPemerintah yang sedang melakukan pemberantasansegala bentuk obat obatan terlarang yHal hal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,sehingga memperlancar jalannya persidangan ; Terdakwa berjanji tidak mengulangi' perbuatannyalagi ;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana daritindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwadihubungkan dengan hal hal yang = memberatkan~ danmeringankan tersebut maka menurut Majelis, pidanayang akan dijatuhkantersebut...... cc. e eeetersebut dipandang telah pantas dan sesuai denganrasa keadilan ;Menimbang,bahwa mengenai barang buktiberupa : 7 (tujuh) butir pil dobel L dalam bungkusplastik dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang,bahwa oleh karena terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diriterdakwa dibebani pula untuk

kriteria obyektif apakah tindakanmembeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagaipengeuna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal114 ayat (1) Undangundang tersebut, demikian pula apakah tindakanmemiliki, menguasai menyimpan narkotika berkaitan dengan kapasitasnyasebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud 18 dalam pasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkot ika;Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman

pidana yangditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu maksimal pidanapenjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal112 minimal 4 (empat) tahun dan ancaman pidana pasal 114 minimal 5(lima) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dariperbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang beratringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawanhukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan membeli,menerima penyerahan

lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 17/Pid.C/2020/PN Pmn.Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksisaksi sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan telahdidakwa sebagaimana catatan dakwaan dari Penyidik, melanggar Pasal 352 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa Pasal 352 ayat (1) Kitab Undangundang HukumPidana mengatur tentang penganiayaan ringan dengan ancaman

pidana palinglama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratusrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan danJumlah Denda Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana ditegaskan, tiapjumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam Kitab UndangundangHukum Pidana kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat(2), dililpatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;Menimbang

, bahwa oleh karena ancaman pidana atas perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan,sehingga berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana, pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut dilakukan denganacara pemeriksaan tindak pidana ringan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, yaitu.

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anal mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih dibawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhnkan kepada Anak akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman

pidana terhadap anakHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.AN/2018/PN.Nbayang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan 1% (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan %(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakanLembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalahlembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat(1) ke4 dan ke5 KUHP dikatakan bahwa ancaman pidana

Bahwa ancaman pidana terhadap Pasal yang dinyatakan terbukti yaitumelanggar Pasal 36 Ayat (1) Jo.

) tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda palingsedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) paling banyak Rp.3.000.000.000, (tiga milyar Rupiah) dan juga setelah mempelajari denganseksama berkas berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang PeradilanTingkat Pertama, Surat surat bukti, dan surat surat lainya yang berhubungandengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwakeberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan denganpertimbangan bahwa ancaman

pidana terhadap tindak pidana Pasal 36 Ayat (1)UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup adalah pidana penjara paling singkat 1 (Satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga)Tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) palingbanyak Rp. 3.000.000.000.

pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo.

(tiga milyar Rupiah) ;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan tunggalyang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga pidana dendamaka kepada Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana dengan pidanadenda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan adanya amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menetapkanpidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari

menurut Pemohon Kasasi seharusnya Majelis HakimPengadilan Militer Il11 Yogyakarta maupun Majelis Hakim PengadilanMiliter Tinggi Il Jakarta memutuskan Pemohon Kasasi bebas dari segaladakwaan.Keberatan kedua :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidakmempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori bandingterhadap tuntutan Oditur Militer Yogyakarta yang menuntut Pemohon Kasasi,pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan yang melebihi ancaman pidana.Dalam Pasal 360 (2) KUHP ancaman

pidana disebutkan dengan tegas berupapidana penjara selama 9 (sembilan) bulan atau dipidana dengan pidanakurungan selamalamanya enam bulan namun dalam kenyataannya Oditur telahmenuntut Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.Oleh karena ancaman pidana melebihi ancaman yang ditentukan oleh Pasal360 (2) KUHP, jelas hal tersebut melanggar ketentuan hukum seharusnyaMajelis Hakim menyampaikan pertimbangan yang tegas karena tuntutan OditurMiliter adalah hal yang sangat penting berkaitan

dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi serta hakhak Pemohon Kasasi sehinggaMajelis Hakim tidak dapat mengabaikan begitu saja berkaitan dengankesewenangwenangan Oditur Militer tersebut.Bahwa Oditur Militer boleh saja menuntut melebihi ancaman pidana namundalam KUHP sudah mengatur secara tegas seseorang Pemohon Kasasi dapatdituntut melebihi ancaman pidana karena ada gabungan kejahatan atau karenaberulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan hal inisudah diatur dalam

faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

dalam amar putusanini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan :e Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan judi;e Perbuatan terdakwa telah merugikan fihak lain;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.

unsure ini telah terpenuhi danterbukti.Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam faktafakta tersebutdiatas, ternyata semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadaterdakwa telah terbukti dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana Penganiayaan.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebutdan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasanpembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanyang ada pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut,dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana

oleh terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akandijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan yangada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain menderita luka parah ;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa perempuan umur 50 tahun, mengakui, menyesali perbuatannya,e Belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yang memberatkan dan meringankantersebut, maka menurut majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandangtelah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diri terdakwa, makapada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlakukhususnya pasal : 351 ayat (1) KUHP., Kitab Undang Undang Hukum

uangtombokan akan menjadi milik Bandar.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dari pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum telah terpenuhi dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, dan olehkarena itu terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasanuntuk membebaskan, melepaskan, atau mengecualikan diri terdakwa dari ancaman

pidana baikalasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian maka terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dan oleh karena terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa beradadalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau

dalamtahanan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giatgiatnyamemberantas segala macam bentuk perjudian ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelitbelit didepan persidangan ;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidana yang telah dilakukanterdakwa dihubungkan dengan halhal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurutMajelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasakeadilan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diriterdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP serta ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan dalam perkara ini ;