Sertifikat Hak atas tanah yang mengandung cacat hukum Administrasidilakukan pembatalan atas perintah pencatatan perubahanPemeliharaan data pendaftaran tanah menurut Peraturan Per UndangUndangan; 22222 one nn nnn nnn nnn nn nnn en ccc nn enceHal. 6 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.Ayat (2).

Cacat hukum Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)GMA AIP > ~= nnn nnn nnn nen ne nnn enn nnn omennnnnnannnamnnncne. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah..Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka sengketaini termaksud kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara , olehkarenanya eksepsi Tergugat pada butir 1 harus ditolak ;Menimbang, bahwa tentang tidak jelasnya obyek sengketa karenatidak disebutnya batasbatas obyek sengketa, tidak samanya batas dan luastanah

Sertifikat Hak atas tanah yang mengandung cacat hukum Administrasidilakukan pembatalan atas perintah pencatatan perubahanPemeliharaan data pendaftaran tanah menurut Peraturan Per UndangUndangan);

Lebih lanjut diuraikandalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala KantorAgraria Tingkat Il Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 14 (empat belas) Nopember1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) terdaftar atas fiamaPenggugat Berbatas sempadan : Utara dengan M. Nasir, Selatan dengan Jalanraya LirikJapura, Timur dengan Tuso, Barat dengan Rapik ;b.

Lebih lanjut diuraikandalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala KantorAgraria Tingkat Il Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 8 (delapan) Oktober 1988(seriobu sembilan ratus delapan puluh delapan) atas fama Penggugat Berbatas sempadan : Utara dengan Laya, Selatan dengan Jalan raya LirikJapura,Timur dengan Rapik 85 M. Nasir, Barat dengan Saidil ;c.

Lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal20 Oktober 1992, terdaftar atas fama Penggugat Berbatas sempadan : Utaradengan Jalan raya Air MolekRengat, Selatan dengan Sungai, Timur dengan RuktiAzmir, Barat dengan Nazaruddin ;e.

Lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 9 Mei1989, terdaftar atas fama Penggugat Sekarang tanah ini telah masuk ke wilayah Kotamadya Pekanbaru dengan alamatJalan Beringin RT 03 RW 04 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung SekakiKota Pekanbaru.Berbatas sempadan : Utara dengan Masrizal dan Palawan, Selatan dengan jalan,Hl1m.5 dari 48 Hlm.

Lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebutyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten IndragiriHulu tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 1995 (seribu sembilan ratussembilan puluh lima) terdaftar atas fama Penggugat Berbatassempadan : Utara dengan Jalan raya LirikJapura, Selatan denganPerumahan, Timur dengan Marauba Harahap, Barat dengan Nurhayati ;d.

Memerintahkan Turut Tergugat yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batuuntukmelanjutkan proses permohonanpembalik namakan untuk atas nama Penggugat Wedjangan Trisno atas ke 2 ( dua ) sertifikat hak atas tanah yaitu:1. Tanah SHM nomor 153 Desa Pesanggrahan Batu Malang dengan Luas 1.803 M2 (Seribu Delapan ratus tiga meter persegi) dan.2. Tanah SHM nomor 177, Desa Pesanggrahan Batu Malang dengan Luas 842 M2 (Delapan ratus empat puluh dua meter persegi).

almarhumTedjo Moeljo Trisno telah menjual kedua obyek tersebut kepadaanak beliau yaitu PENGGUGAT dengan Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli nomor 42 Tanggal 15 Agustus 2008 danAkta KUASA MENJUAL nomor 43 Tanggal 15 Agustus 2008yang dibuat dihadapan Notaris Johny Waisapy, SH di BatuMalang ;10.Bahwa dikarenakan pada tahun 2007 hingga tahun 2013 akhir,Penggugat belum juga membalikan namakan tanah dan bangunandikarenakan pada saat itu belum memiliki uang guna mengurusproses baliknama atas ke 2 (dua) sertifikat

hak atas tanah a quo.;11.Bahwa kemudian pada bulan januari hingga april 2014 , Penggugatpergi ke Kantor Pertanahan Kota Batu dan telah melakukanpengecekkan terhadap ke 2 (dua) sertipikat aquo, di dapatkan hasildari pengecekkan tersebut bahwa sertipikatsertipikat tersebut tidakbermasalah.;12.Bahwa kemudian Penggugat melakukan pengurusan Pajakpajakyang ditimbulkan karenakan transaksi jual beli ini dan membayarkansemua pajakpajak atas ke 2 (dua) bidang tanah dan bangunantersebut .;13.Bahwa setelah

. ------------------------------------------ Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa, untuk selanjutnya dilakukan pengurusan secara bersama-sama oleh ahli waris Go Liong Gwan, guna diproses dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut, yang kemudian dibagi waris menurut bagian masing-masing, dan bila tidak bisa dibagi secara in natura, supaya dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris ; -----------------------------------------------

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah danbangunan obyek sengketa, untuk selanjutnya dilakukanpengurusan secara bersamasama oleh ahli waris GoLiong Gwan, guna diprosesdan diterbitkan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut, yangkemudian dibagi waris menurut bagian masingmasing, dan bilatidak bisa dibagi secara in natura, maka agar dijual lelang danhasilnya dibagi kepada para ahli waris ; 6.

telah dibelioleh Pelawan dari pemiliknya yang sah (Cokro Wijoyo dan Tony Hartonosebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian No.15 tanggal 22 Februari1999 di hadapan Notaris Julia Seloadji, S.H"Catatan : penebalan huruf oleh Terlawanl.3.Bahwa tidak ada penjelasan lebih detail pada positaposita lainnya,sehingga tidak jelas apakah Cokro Wijoyo dan Tony Harsono tersebutyang disebut sebagai pemiliknya sesuai hukum positip yang berlaku yakniorangorang yang namanya tercantum sebagai pemegang hak padasuatu sertifikat

hak atas tanah ?

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya.8.Bahwa sesuai bukti yang diajukan oleh Termohon kasasi terbukti bahwasertifikat tanah tersebut (bukti P3 s/d P5) tidak membuktikan letaknyaadanya kesamaan antara lokasi tanah yang dibebani sita jaminan dalamperkara No. 442/Pdt.G/2005/PN.Sby dengan tanah yang tertera dalamsertifikat bukti P3 s/d P5 tersebut.9.Bahwa dalam bukti P3 s/d P5 tidak satu bukti pun yang membuktikanbahwa Termohon kasasi sebagai pemilik hak atas tanah tersebut.Sekalipun dalam sertifikat

hak atas tanah (bukti P3 s/d P5) tidak tertulisatas nama Termohon kasasi akan tetapi Judex Facti telah memaksakanmempertimbangkan Termohon kasasi adalah pemilik tanah.Pada hal bukti P3 s/d P5 juga tidak membuktikan bahwa letak tanah yangtercantum dalam sertifikat hak atas tanah tersebut sama dengan tanahyang dibebani sita jaminan.Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.10.Bahwa mohon dicatat dalam perkara No. 442/Pdt.G/2005/PN.Sby

Hak atas tanah yang terletak di Desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono KabupatenBoyolali Propinsi Jawa Tengah dengan sertifikat hak milik no 1669 AtasNama : Djoko Suharyono Seluas 1.845 M*dengan batas batas yakni :Sebelah Barat : Tanah milik SumediSebelah Timur : Tanah milik ImanSebelah Utara : JalanSebelah Selatan : JalanTanah terdebut di peroleh pada tahun 2015 berdasarkan Jjual belliBahwa harta Gono Gini Yang Ke 2 Berupa Sertifikat Hak atas tanah IIyang terletak di Desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono

KabupatenBoyolali Propinsi Jawa Tengah dengan sertifikat hak milik no 1972 AtasNama : Djoko Suharyono Seluas 1.860 M*dengan batas batas yakni :Sebelah Barat : Tanah milik Herry BudimanSebelah Timur : Tanah milik S.90111Sebelah Utara : JalanSebelah Selatan : JalanHalaman 4 dari 61 halamanPutusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PA Skh13.14.15.16.Tanah terdebut di peroleh pada tahun 2015 berdasarkan Jjual belliBahwa harta Gono Gini Yang Ke 3 Berupa Sertifikat Hak atas tanah IIIyang terletak di Desa Ngaru aru

jual belliBahwa harta Gono Gini Yang Ke 6 Berupa Sertifikat Hak atas tanah VIyang terletak di Desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono KabupatenBoyolali Propinsi Jawa Tengah dengan sertifikat hak milik no 1419 AtasNama : Djoko Suharyono Seluas 825 M* dengan batas batas yakni :Halaman 5 dari 61 halamanPutusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PA Skh17.18.19.Sebelah Barat : Tanah milik SelametSebelah Timur : Tanah milik Miko tyosoSebelah Utara : Tanah milik Sugeng Heru SantosoSebelah Selatan : JalanTanah terdebut di

peroleh pada tahun 2015 berdasarkan jual belliBahwa harta Gono Gini Yang Ke 7 Berupa Sertifikat Hak atas tanah VIIyang terletak di Desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono KabupatenBoyolali Propinsi Jawa Tengah dengan sertifikat hak milik no 1753 AtasNama : Djoko Suharyono Seluas 887 M* dengan batas batas yakni :Sebelah Barat : Tanah S.38 95Sebelah Timur : Tanah S.38 97Sebelah Utara : Tanah m.138Sebelah Selatan : JalanTanah terdebut di peroleh pada tahun 2015 berdasarkan jual belliBahwa harta Gono Gini

Yang Ke 8 Berupa Sertifikat Hak atas tanah VIIIyang terletak di Desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono KabupatenBoyolali Propinsi Jawa Tengah dengan sertifikat hak milik no 1762 AtasNama : Djoko Suharyono Seluas 893 M*dengan batas batas yakni :Sebelah Barat : Tanah S.38 95Sebelah Timur : Tanah S.38 97Sebelah Utara : JalanSebelah Selatan : Tanah m.137Tanah terdebut di peroleh pada tahun 2015 berdasarkan jual belliBahwa harta Gono Gini Yang Ke 9 Berupa Sertifikat Hak atas tanah IXyang terletak di Desa

hak atas tanah, sehinggamenurut Hukum adalah cukup beralasankan Hukum bahwa PutusanHalaman 13 dari 30 hal.

Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Banding ini seharusnyamempertimbangkan secara lengkap proses penerbitan bukti T.8 tersebut,karena menurut hukum, penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah, yangstatus tanahnya yang berasal dari tanah Adat, maka harus ada SuratPelepasan Hak atas tanah adat serta diikuti dengan pembebasan tanahdan ganti rugi, untuk kemudian menjadi alas hak bagi Pihak BPN untukmenerbitkan sertifikat hak atas tanah, yang selanjutnya diserahkankepada pihak yang membebaskan tanah

Bahwa Judex Facti Pengandilan Banding tidak mempertimbangkan secaracukup bukti T.8;Bahwa data fisik dan data yuridis bukti T.8 memang tidak benar, ataupenerbitan sertifikat hak atas tanah bukti T.8 tidak ada hubungan hukumdengan obyek sengketa, karena halhal sebagai berikut :a.

Bahwa surat pelepasan hak atas tanah dan pembebasan tanah sertaganti rugi tidak terbukti dalam perkara ini, dengan demikian dengandasar apa diproses sertifikat hak atas tanah obyek sengketa Nomor670/1982 tanggal 23 September 1982 seluas 11.662 M? (T.8);13.

Bahwa proses sertifikat hak atas tanah yang berasal dari tanah adatharus diawali dengan surat pelepasan hak atas tanah adat dan diikutidengan proses pembebasan tanah adat dan ganti rugi.14.

(kurang lebih delapan ratus dua puluh meter persegi)yang terletak di Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep, KabupatenSumenep;Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 9/Pat.G/2021/PN Smp.Pasal 3Bahwa atas tanah tersebut oleh Penggugat telah dilakukan pendaftaran danpengukuran untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah milik Penggugat melaluiprogram Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yangdilakukan oleh BPN Sumenep dan pendaftaran tanah secara mandiri tertanggal17 Februari 2020 sebagaimana

(kurang lebih delapan ratus dua puluh meterpersegi) yang terletak di Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep, KabupatenSumenep, yang oleh Penggugat telah dilakukan pendaftaran dan pengukuranuntuk diterbitkan Sertifikat Hak atas tanah milik Penggugat melalui programPercepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan olehBPN Sumenep dan pendaftaran tanah secara mandiri tertanggal 17 Februari2020 sebagaimana bukti surat tanda pendaftaran tanah pertama kalipengakuan/penegasan hak atas

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dan bangunan diatasnyaberdasar Sertifikat Hak atas tanah Nomor 1086/Sidorejo Kidul dan Surat Ukurtanah Nomor 26/Sid.Kid/2002 (untuk selanjutnya disebut objek perjanjian),adapun batasbatasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara Jalan Marditomo; Sebelah Selatan jalan Desa, Daerah Klumpit; Sebelah Timur Tritis Sari, rumah Bapak Mashud: Sebelah Barat jalan Petengsari, rumah Bapak Basuki Rahmad;.

Menghukum Tergugat beserta Turut Tergugat , Turut Tergugat Il dan TurutTergugat III untuk mengosongkan objek perjanjian berupa sebidang tanah danbangunan diatasnya, berdasar Sertifikat hak atas tanah Nomor 1086/SidorejoKidul dan Surat Ukur tanah Nomor 26/Sid.Kid/2002:. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad)walau ada banding, kasasi, maupun verzet,10.

Menghukum Tergugat beserta Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, dan TurutTergugat III, untuk mengosongkan obyek perjanjian berupa sebidang tanah danbangunan diatasnya, berdasar Sertifikat Hak atas tanah Nomor 1086/SidorejoKidul dan Surat Ukur tanah Nomor 26//Sid.Kid/2002:6.

Hak atas tanah Nomor1086/Sidorejo Kidul dan Surat Ukur tanah Nomor 26/Sid.Kid/2002:Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensiuntuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Menghukum Terbanding semula Tergugat juga sebagai Pembanding danPara Turut Terbanding semula Turut Tergugat , II dan Ill dalam Konvensi(Penggugat dalam Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini dalamkedua tingkat peradilan, yang

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti dalamputusannya, dimana dalam putusannya reg Nomor 273/PDT/2015/PT SMG.halaman 26 angka 5 yang lengkapnya berbunyi:Menghukum Tergugat beserta Turut Tergugat , Turut Tergugat II dan TurutTergugat Ill untuk mengosongkan obyek perjanjian berupa sebidang tanah danbangunan diatasnya, berdasarkan Sertifikat Hak atas tanah Nomor1086/Sidorejo Kidul dan Surat Ukur tanah Nomor 26/Sid.Kid/2002";Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex

dicatatdalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telahdisediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan KepalaKantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas KantorPertanahan;(3) Dalam daftardaftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan namayang baru dari pemegang haknya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata tidak adadalam peraturan di bidang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa untukdapat melakukan perubahan nama pada sertifikat

hak atas tanah harusberdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dalam positanya Pemohon secara tegas mendalilkanuntuk melakukan perubahan nama dalam sertifikat hak atas tanah, sedangkandalam petitumnya Pemohon memohon untuk menyatakan nama Darpai adalahorang yang sama dengan Rifal sebagaimana tertulis dalam Kutipan AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum, tersebut dapatdisimpulkan bahwa Pemohon tersebut

suatuperaturan perundangundangan;Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Padt.P/2020/PN PmnMenimbang, bahwa dalam petitum gugatannya maksud permohonanPemohon adalah untuk menyatakan nama Pemohon Darpai adalah orang yangsama dengan Rifai sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KartuTanda Penduduk milik Pemohon;Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon memohon agar 2 (dua) namatersebut dinyatakan sebagai orang yang sama adalah untuk melakukan perubahannama yang ada di dalam sertifikat

hak atas tanah;Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan hukumsebagaimana tersebut di atas, tentang permohonan Pemohon yang memintasupaya nama Pemohon Rifal dinyatakan orang yang sama dengan Darpaisebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk milikPemohon, menurut pendapat Hakim hal tersebut tidak ada aturan dan dasarhukumnya, karena hal tersebut justru akan menimbulkan kerancuan terhadapidentitas Pemohon karena 1 (Satu) orang dinyatakan mempunyai 2 (dua) namayang

Bahwa benar terdakwa HENDRIK DOTULONG, terdakwa RIGANGMASANG, RISMAN MASANG (DPO), BIANG MASANG (DPO) danARMAN MASANG (DPO) telah mengambil 6.000, (enam ribu) buahkelapa di lokasi perkebunan milik saksi korban di Desa Talawaan BantikKecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan buktikepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah milik saksi koroan TELLY SUMBUno.63 dengan nomor Reg.18.03.25.11.1.00063, no.64 dengan nomorReg.18.03.25.11.1.00064, no.65 dengan nomor Reg.18.03.25.11.1.00065,no.66 dengan

Sertifikat Hak Atas Tanah milik saksi koroban TELLY SUMBU no.63 dengannomor Reg.18.03.25.11.1.00063,2. Sertifikat Hak Atas Tanah milik saksi korban TELLY SUMBU no.64 dengannomor Reg.18.03.25.11.1.00064,3. Sertifikat Hak Atas Tanah milik saksi koroban TELLY SUMBU no.65 dengannomor Reg.18.03.25.11.1.00065, dan4.

Sertifikat Hak Atas Tanah milik saksi korban TELLY SUMBU no.66 dengannomor Reg.18.03.25.11.1.00066.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa terdakwa HENDRIK DOTULONG bersamasama dengan terdakwaRIGANG MASANG, RISMAN MASANG (DPO), BIANG MASANG (DPO)dan ARMAN MASANG(DPO) sejak bulan Desember 2016 sampai denganHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Armbulan Januari 2017, bertempat di Desa Talawaan Bantik Kecamatan

No. 2136 K/Pid.Sus/201 1Rupiah) untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah sebanyak 2.500 (dua ribulima ratus) bidang di Desa Madigondo Kecamatan Takeran, Desa NgentepKecamatan Kawedanan, Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo, DesaTemboro Kecamatan Karas, Desa Gepalk Kecamatan Karas, Desa JajarKecamatan Kartoharjo, dan Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo, selanjutnyakegiatan dilaksanakan pada bulan Februari 2009 s/d Desember 2009 ;Bahwa dasar ketentuan pelaksanaan kegiatan Prona KabupatenMagetan tahun

No. 2136 K/Pid.Sus/201 1Bahwa sebagai kelengkapan/persyaratan yang harus dipenuhi olehpemohon sertifikat hak atas tanah adalah :1.

Materi untuk leges atas hak.Biaya tersebut di atas dibebankan kepada peserta/pemohon SertifikatHak Atas Tanah Program Prona tahun 2008.Bahwa sebagai kelengkapan/persyaratan yang harus dipenuhi olehpemohon sertifikat hak atas tanah adalah :1.

Materi untuk leges atas hak.Biaya tersebut di atas dibebankan kepada peserta/pemohon SertifikatHak Atas Tanah Program Prona tahun 2008.Bahwa sebagai kelengkapan atau persyaratan yang harus dipenuhi olehpemohon sertifikat hak atas tanah adalah :1.

No. 2136 K/Pid.Sus/201 1tanggal 18 Maret 2009 No. 6103.352.2154, yang menentukan adanyabiayabiaya yang dibebankan kepada pemohon danbertentangandengan Petunjuk Teknis Prona mengacu pada Petunjuk Teknis kegiatanProna tahun 2008 sebagaimana surat Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2008 No. 963310D.ILdimana telah ditentukan biaya yang dibebankan kepada peserta/pemohon sertifikat hak atas tanah melalui program Prona yaitu BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau

hak atas tanah terdiri dari:a. sampul luar;b. sampul dalam;c. buku tanah;d. surat ukur;Jadi salinan buku tanah (berisi data yuridis yang mencakup keteranganmengenai data yuridis mengenai haknya: haknya apa, siapa pemeganghaknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain.) dan surat ukur (berisi data fisikmengenai tanahnya: lokasinya, batasbatasnya, luasnya bangunan dantanaman yang ada di atasnya), kKemudian dijilid menjadi satu dan diberi sampuldisebut Sertifikat Hak Atas Tanah, yang kemudian diserahkan

Pihak yang merasa dirugikan karena kesalahandalam sertifikat itu, mengajukan permohonan untuk perubahan atassertifikat dimaksud, dengan melampirkan Putusan Pengadilan yangmenyatakan tentang adanya kesalahan dimaksud;Fungsi Kedua, sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagipihak bank/kreditur untuk memberikan pinjaman uang kepadapemiliknya.

Dengan demikian, bila pemegang hak atas tanah ituseorang pengusaha misalnya, maka sudah tentu akan memudahkanbaginya mengembangkan usahanya itu karena kebutuhan akan modalmudah diperoleh;Fungsi Ketiga, bagi pemerintah, adanya sertifikat hak atas tanah jugasangat menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidakHalaman 34 dari 45 hal.Put. Nomor 2362 K/Pdt/2016langsung. Adanya sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanahyang bersangkutan telah terdaftar pada Kantor Agraria.

Sehingga,sertifikat hak atas tanah masih dapat digugurkan, dicabut ataudibatalkan apabila ada pembuktian sebaliknya yang menyatakanketidakabsahan sertifikat tersebut, baik karena danya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau karena ada cacadhukum administratif atas penerbitannya;Halaman 35 dari 45 hal.Put.

Hak Atas Tanah yang cacad hukum administrati menurut Pasal107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah dan Hak Pengelolaan adalah sertifikat Hak Atas Tanah yangmengandung kesalahan antara lain sebagai berikut:a. kesalahan prosedur;b. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. kesalahan subyek hak;d. kesalahan obyek hak;e. kesalahan jenis hak;Halaman 36 dari 45 hal.Put.

Seluruh pembatalan sertifikat hak atas tanah yangdilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan baik perdatamaupun pidana atau PTUN adalah pembatalan sertifikatkarena cacat hukum bukan karena cacat administrasi,pembatalan sertifikat atas tanah cacat administrasi hanyadilaksanakan terhadap sertifikat yang diketahui secaradikemudian hari mengandung cacat dalam penerbitannyadan pembatalannya tidak membutuhkan putusanpengadilan.2.

hak atas tanah;Bahwa pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada putusanpengadilan yang tidak secara tegas menyatakan batal sertifikat, tetapimemiliki amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya,beralinnya atau batalnya hak dikatagorikan sebagai pembatalan sertifikathak atas tanah karena cacat hukum administrasi, sebagaimana dapat dilihatpada pasal 62 ayat (2) dan 64 ayat (3) huruf c Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011;Menghubungkan antara dua ketentuan

dalam pasal 62 ayat (2), 64 ayat (3)dan pasal 71 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2011, berarti pula bahwa pembatalan sertifikat hak atas tanahberdasarkan putusan pengadilan umum baik Perdatamaupun Pidanadikatagorikan sebagai pembatalan hak atas tanah karena cacathukumadministrasi dan hanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yangsecara tegas memerintahkan pembatalan sertifikat hak atas tanah;Sertifikat yang dibatalkan berdasarkan Putusan Perdata dilaksanakan bukankarena

hak atas tanah;Bahwa pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada putusanpengadilan yang tidak secarategas menyatakan batal sertifikat, tetapimemiliki amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya,beralinnya atau batalnya hak dikatagorikan sebagai pembatalan sertifikathak atas tanah karena cacat hukum administrasi, sebagaimana dapat dilihatpada pasal 62 ayat (2) dan 64 ayat (3) huruf c Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011;Menghubungkan antara dua ketentuan

dalam pasal 62 ayat (2) huruf e,64 ayat (3) dan pasal 71 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011, berarti pula bahwapembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilanumum baik Perdata maupun Pidana dikategorikan sebagai pembatalanhak atas tanah karena cacathukum administrasi dan hanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara tegas memerintahkanpembatalan sertifikat hak atas tanah;> Sertifikat yang dibatalkan berdasarkan Putusan Perdata

Juanda .................. 13,5M4 Bahwa pada tahun 1994 Tergugat bersama Tergugat yang sudah tua dansakitsakitan membuat sertifikat hak atas tanah tersebut di atas pada KantorPertanahan yaitu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 53 tahun 1994tanpa sepengetahuan Penggugat ( sebagai istri) dengan memakai nama kecilPenggugat dan Nama Tergugat yang seharusnya memakai nama suaminyadan atau nama atau DENGAN nama kecil Penggugat saja yaitu sebagai istri.Bahwa sesudah suami Penggugat meninggal yaitu pada

istriTergugat yang tinggal dan hidup satu rumah bersama penggugat selalumembuat sakit hati Penggugat karena selalu menyindir dan selalu tidak sopanterhadap Penggugat, oleh karena itu Penggugat dan dengan dibantu olehPenggugat lain sudah berusaha berbaik hati terhadap Tergugat denganmenawarkan kepada Tergugat beserta istri dan anakanaknya untuk pindahdari rumah obyek perkara dan para Penggugat akan membantu namunTergugat tetap dengan alasan berhak atas obyek perkara karena namanya adatertera pada sertifikat

hak atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 53 tahun 1994.Bahwa para Penggugat terutama Penggugat sudah sering melakukanmusyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat untuk menjelaskan akankedudukan Tergugat sebagai anak angkat sebagaimana anak angkat yangbernama Sulastri yang tahu akan kedudukannya sebagai anak angkat tidakberhak atas obyek perkara, serta mencari jalan keluar agar tergugat maupindah dari tanah dan bangunan obyek perkara, akan tetapi Tergugat tidakjuga mau mengerti

hak atas tanah dibantah dalam hal perkara inisubjek kepemilikannya maka sertifikat tersebut tidak mempunyaikekuatan pembuktian dan oleh karena itu sertifikat hak atas atanahtersebut haruslah diperbaiki dengan keputusan hakim;4 Bahwa kalau memang objek perkara diakui milik Tergugatsilahkan buktikan ;I Dalam Rekonpensi1Bahwa tidak benar gugatan konpensi tidak didasari pada faktahukum, yang benar adalah gugatan Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi sudah benar menurut hukum yaitu akibat ulahTergugat

d.k/penggugat d.r bersama Tergugat yang sudah tua dansakitsakitan memnuat sertifikat hak atas tanah tersebut di ataspada Kantor Pertanahan yaitu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomr 53 Tahun 1994 tanpa sepengetahuan Penggugat d/k,(sebagai isteri) dan nama Tergugat d.k/Penggugat d.r yangseharusnya memakai nama suaminya dan atau sebagai isteri ;Bahwa sudah sewajarnya akibat ulah Penggugat d.r untukmenghadapi gugatan Penggugat d.k/Tergugat dr dengan jalanmembuktikannya, sehingga masalah biaya yang

Hak Atas Tanah,yang digunakan dalam penerbitan SHM No. 177/Wt.

Soreang tersebut tidakberposisi hukum sebagai Sertifikat Hak atas Tanah.4.

Soreang, tidak berstatussebagai Sertifikat Hak atas Tanah karena kedua SHM tersebuttidak memiliki Surat Ukur, sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat(3) PP No.10 Tahun 1961 Sertifikat Hak atas Tanah terdiri dari :a. Buku Tanah.b. Surat Ukur.c. Kulit Sertifikat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), Gambar Situasi digunakanuntuk Sertifikat Hak atas Tanah Sementara.b). Berdasarkan Pasal 7 ayat (3), Surat Ukur digunakan untukuntuk Sertifikat Hak atas Tanah yang telah bersifat tetap.b.

Hak atas Tanah tersebut.Halaman 156 dari 183 Halaman Put No 367/PDT/2019/PT MKSPengumuman tersebut dilakukan selama 3(tiga) bulan.Bila tidak ada keberatan dari masyarakat, barulahditerbitkan Sertifikat Hak atas Tanah tersebut.

Akhmad Wahidin adalah merupakanperbuatan melawan hak dan hukum;Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuat olehAmagq Akhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmat alias HajiAkhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demihukum;Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalahtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun juga;Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat

Akhmad Wahidinadalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum;Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuatoleh Amagq Akhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmatalias Haji Aknhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukumdan batal demi hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkanoleh Tergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidinadalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapunjuga;Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat

berumur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan adalah anak kandungdari Pemohon dengan Almarhum suaminya (Slamet Pribadi) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwaorang tua lakilaki dari KIREINA MIASARA CAHYANI atau suami dari Pemohon telahmeninggal dunia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwaKIREINA MIASARA CAHYANI berumur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulanadalah orangyang belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum menjual ataumengalihkan sertifikat

hak atas tanah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dewasa menurutPasal 330 KUHPerdata adalah mereka yang sudah berumur 21 tahun atau lebih danbelum pernah menikah.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwaKIREINA MIASARA CAHYANI yang berumur6 (enam) tahun 3 (tiga)bulanberdasarkan Pasal 330 KUHPerdata dikategorikan sebagai orang yang belumdewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum menjual ataumengalihkan sertifikat hak atas tanah;Menimbang, bahwa

hak atas tanah tersebuttidak diperlukan balik nama dan secara langsung atau dengan sendirinya menjadihak bagian dan dimiliki penuh oleh Pihak Pertama maka Pihak Pertama bebasmemanfaatkan atau membebani maupun mengalihkan hak atas tanah tersebut tanpamemerlukan bantuan atau persetujuan lagi dari Pihak Kedua.Demikian sebaliknya apabila sertifikat hak atas tanah atas tanah yang menjadi hakbagian dari Pihak Kedua ternyata sudah tertulis atas nama Haji Adjie Chendra atauAdjie Chendra, maka sertifikat

hak atas tanah tersebut tidak diperlukan balik namadan secara langsung atau dengan sendirinya menjadi hak bagian dan dimiliki penuholeh Pihak Kedua maka Pihak Kedua bebas memanfaatkan atau membebanimaupun mengalihkan hak atas tanah tersebut tanpa memerlukan bantuan ataupersetujuan lagi dari Pihak Pertama.Bahwa untuk tanah dan bangunan yang tertulis atas nama Tegoeh Agoes JantonoSelamet, harus dibuatkan akta peralihnan hak baik berupa Perjanjian Pengikatan JualBeli/Ikatan Jual Beli (PPJB/IJB) dengan

hak atas tanah yang merupakan hak bagian Pihak Keduadan masih tertulis atas nama Tegoeh Agoes Jantono Selamet, maka Tegoeh AgoesJantono Selamet wajib menyerahkan tanpa syarat apapun atas dokumen yangdiperlukan misalnya dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,NPWB dan dokumen lain yang diperlukan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat aktatanah yang berwenang yang ditunjuk oleh Pihak Kedua untuk melaksanakanperjanjian perdamaian ini ;Bahwa untuk barangbarang yang tidak berupa tanah

Kapasari atas namapemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamet, seluas 325 m2, setempat dikenalsebagai persil di Jalan Kapasari Nomor 112 Surabaya, asli sertifikat hak atas tanah(sertifikat hak milik No. 654/Kel.

hak atas tanah untuk bidangtanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nginden Semolo No. 46 A Surabaya(sertifikat hak milik No. 343/Kel Nginden Jangkungan) aslinya akan dititipkan kepadaNotaris Yahya Suharjo, S.H., dan sekaligus meminta notaris untuk menyerahkansertifikat tersebut kepada Pihak Pertama apabila Pihak Pertama telah melaksanakankewajibannya sebagaimana tersebut diatas, demi terlaksananya pembagian hartawarisan khususnya pengalihan hak atas tanah atas tanah yang menjadi hak bagianPihak

adalah sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 yang terletak di Desa Pulubala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas nama Sopjan Hasan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria, Kabupaten Gorontalo, tertanggal 22 Januari 1982, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah menyangkut permasalahan mengenai sebidang tanah yang didalamnya dapat mengandung potensi sengketa hak atas tanah atau memiliki potensi kepentingan hukum dengan pihak lain sebab sertifikat

hak atas tanah yang dijaminkan atau dijadikan agunan adalah atas nama pihak lain yaitu atas nama Sopjan Hasan bukan atas nama para Tergugat sendiri ;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan serta berkas perkara, ternyata Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan hukum Sopjan Hasan dengan para Tergugat sehingga sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 7 yang terletak di Desa Pulubala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas nama Sopjan Hasan, bisa menjadi jaminan kredit bagi pinjaman para

Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena sertifikat hak atas tanah yang menjadi jaminan atau agunan kredit adalah tertulis milik pihak lain atau pihak ketiga, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkara a quo karena dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa Gugatan Sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, kemudian dalam pasal 4 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa oleh karena sertifikat

Hak atas tanah yang dijadikan agunan adalah milik pihak ketiga sedangkan dalam petitum angka 4 meminta terhadap agunan tersebut diletak sita jaminan, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

./2019/PN Lboterletak di Desa Pulubala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas namaSopjan Hasan, bisa menjadi jaminan kredit bagi pinjaman para Tergugat kepadaPenggugat ;Menimbang bahwa oleh karena sertifikat hak atas tanah yang menjadijaminan atau agunan kredit adalah tertulis milik pihak lain atau pihak ketiga, makaHakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatansederhana sebagaimana perkara a quo karena dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan