Nama Pembagian tanggal " tanggal 30 tanggal 22Juli 2003September 2003 Oktober 20031. Drs. Hi. M.M. Tamher Rp5.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,002. Adam Rahayaan, S.Ag. Rp5.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,003. Steven Tapotubun, S.Ip. Rp5.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,004. WF. Pattianakotta Rp5.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,005. Ir. A.W. Rahanra Rp5.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,006. Mozes Savsavubun Rp5.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,007. Drs.

NamaNopember 2003 Nopember 2003 Desember 20031. Drs. Hi. M.M. Tamher Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp95.000.000,002. Adam Rahayaan, S.Ag. Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp95.000.000,003. Steven Tapotubun, S.Ip. Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp95.000.000,004. WF. Pattianakotta Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp95.000.000,005. Ir. A.W. Rahanra Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp95.000.000,006. Mozes Savsavubun Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp95.000.000,007. Drs.

MalukuTenggara 1999 2004Rp95.000.000,00 (sembila puluh lima juta) rupiah.Masingmasing dengan rincian:Periode jumlah dana sebesar Rio, Nama Pembagian tgl 21 Pembagian tgl 29 Pembagian tg 1Nopember 2003 Nopember 2003 Desember 20031. Drs. Hi. M.M. Tamher Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp95.000.000,002. Adam Rahayaan, S.Ag. Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp95.000.000,003. Steven Tapotubun, S.Ip. Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp95.000.000,004. WF.

DPP : 0320654 (tahun 2004), 0622125 (tahun 2006) Unit Kerja Kontrak Kerja Jumlah Tahun KeteranganMasa KerjaWAP 3 4 tahun 10 bulan1 20 Mei 2002 s/d 31 TerlampirJan 20031 Feb 2003 s/d 9 Kontrak tidak adaFeb 20032 20 Feb 2003 s/d Terlampir31 Jan 20041 Feb 2004 s/d 31 Kontrak tidak adaJan 20061 Feb 2006 Jeda 13 21 Mar 2006 s/d Terlampir31 Mei 20064 1 Jun 2006 s/d 31 Kontrak tidak adaAug 20065 1 Jun 2006 s/d 21 Terlampir Kontrak gandaMar 2007 dengan no.4 danTanda tangankontrak tgl 2 Aug2006 Daftar bukti

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar para Penggugat KonvensiRp 19.285.500,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribulima ratus Rupiah) yang perhitungannya sebagai berikut : Uang UangUang PHGN Penggant" " Masa Besar Pesangon Masa ian Hak Jumlah0 ama ; . kerja Psl 15% PslKerja Gaji (Rp) 1XPsM56 (2) yan 3) 1564) *8+7)UU 13/2003 UU UU13/2003 13/20031 2 3 4 5 6 7 81 Nonoh 3th 1.118.00 3.354.000 0 503, 100 3.857.1002 Maryuti 3th 1.118.00 3.354.000 0 503, 100 3.857.1003 Nurhasanah 3th

No. 2357 K/Pdt/20031.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;a. Menetapkan, bahwa Penggugat yaitu Hj. Sitti, Atia dan Hj. Asni adalahahli waris dari almarhnumah PAHIMA ;b. Menetapkan bawah tanah sawah sengketa pada angka romawi positaadalah harta pendapatan bersama antara almarhum Hi Badewi denganalmarhumah Pahima ;c.

antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat wajibmembayar hak Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang dalam hal ini adalah sebagai berikut :HAK PENGGUGAT :e 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 20032 x 9 bulan upah x Rp. 3.266.807, =Rp. 58.802.526,e 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 20031

x 6 bulan upah x Rp. 3.266.807, =Rp.19.600.842,e 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 20031 x Rp. 58.802.526 + Rp. 19.600.842 x 15 % =Rp. 11.760.505,+Total keseluruhan hak Penggugat adalah =Rp.90.163.873,Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon agarkiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atasputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.90.163.873,.

Tergugat wajibmembayar hak Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang dalam hal ini adalah sebagai berikut :HAK PENGGUGAT DENGAN MASA KERJA 30 TAHUN 1 BULANe 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 20032 x 9 bulan upah x Rp. 3.266.807, =Rp. 58.802.526,e 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 20031

x 10 bulan upah x Rp. 3.266.807, =Rp. 32.668.070,e 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 20031 xRp.58.802.526+Rp.32.668.070x 15 % =Rp. 13.720.589,+Total keseluruhan hak Penggugat adalah =Rp. 105.191.185..Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon agar kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas putusnyahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.105.191.185, (Seratus lima juta seratus sembilan puluh satu ribu seratusdelapan puluh lima

diatas Pemohon Kasasi menyatakan Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2009sesuai dengan Akta Pernyataan Kasasi (Terlampir).Bahwa Pengajuan Memori Kasasi masih dalam tenggang waktu yangdiperkenankan oleh UndangUndang yakni 14 (empat belas) hari terhitungsejak Pemohon menyatakan Kasasi, oleh karena itu Pengajuan MemoriKasasi memenuhi unsur formalitas, untuk itu Permohonan Kasasi layak danpatut untuk dikabulkan.DALAM POKOK PERKARAJudex Factie tidak cermat dan keliru dalam menerapkan Ketentuan UU No.13 Tahun 20031

ANAK KANDUNG Nomor : 3582/T.Dis.SKB/20031.tanggal 25 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor KependudukanKabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkandengan aslinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, (bukti P.1)Fotokopi Surat Penolakan Menikah Nomor : Kk.14.05.02/PW.01/26/2013 tanggal27 Maret 2013 atas nama ANAK KANDUNG dengan CALON ISTRI yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tempunak, surattersebut telah diperiksa oleh Majelis

156 ayat(2), 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan 1 (Satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang dalamhal ini dengan masa kerja Penggugat hinggaMaret 2019 adalah 13 tahun 4 bulan, maka hak Penggugat ataspemutusan hubungan kerja ini adalah sebagai berikut :e 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 2 x 9 bulan upah x Rp 3.266.807, = Rp 58.802.526,e 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 20031

x 5 bulan upah x Rp 3.266.807, =Rp 16.334.035,e 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 20031 xRp 58.802.526, + Rp 16.334.035, x 15 % =Rp 11.270.484, +Total keselurunhan hak Penggugat adalah =Rp 86.407.045.,.

keterangan saksisaksitersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat sertaketerangan saksisaksinya Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagaiberikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di BagorKabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Juni 1992 dan dari perkawinan sudahdikaruniai 2 orang anak; bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pamit bekerja ke Jakarta sejakApril 20031

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agamaIslam pada tanggal 10 Maret 2001, dihadapan Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetansebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXxX/2001tanggal 10 Maret 20031 ;HIlm.1 dari 13 him. Putusan No.

Bahwa sejak diberikannya surat Pemberitahuan Pemutusan HubunganKerja, Penggugat tidak diberikan hakhaknya, padahal belum ada putusanyang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugatdengan Tergugat, hal ini bertentangan dengan pasal 151 jo pasal 155UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 20031) Pengusaha, pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, danpemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan

dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerna/serikat buruhatau dengan pekena/buruh apabila pekena/buruh yang bersangkutantidak menjadi anggota serikat pekerna/serikat buruh.3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan Industrial.Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 20031

pendiriannya untuk memutus Hubungan KerjaPenggugat dan hal ini tidak sejalan amanat Undang Undang Nomor 13tahun 2003 pasal 151 yang menyatakan bahwa semua pihak agarmengupayakan agar jangan sampai terjadi pemutusan Hubungan Kerja danJikalau upaya upaya telah dilakukan tetapi Tergugat masih tetap ingimelakukan Pemutusan Hubungan Kerja maka Penggugat meminta agarHubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak perkara inidiputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 20031

sehingga penggugat tidakdapat melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugat tidak mau bekerjaHalaman 10 dari 52 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.SusPHI/2019/PN Gsktetapi diberikan surat PHK adalah tindakan yang bertentangan dengan pasal155 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 jo pasal 17 ayat (1) dan ayat(2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik IndonesiaNomor : KEP150/MEN/2000 dan jo Keputusan Mahkamah konstitusi Nomor: 37/PPUIX/2011 tanggal 11 September 2011 yaitu :Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 20031

Tergugat, Tergugat wajibmembayar hak Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang dalam hal ini adalah sebagai berikut :HAK PENGGUGAT DENGAN MASA KERJA 14 TAHUNe 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 20032 x 9 bulan upah x Rp. 3.266.807, =Rp. 58.802.526,e 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 20031

x 5 bulan upah x Rp. 3.266.807, =Rp. 16.334.035,e 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 20031 xRp.58.802.526 +Rp.16.334.035x 15 % =Rp. 11.270.484,+Total keseluruhan hak Penggugat adalah =Rp. 86.407.045..Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon agar kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas putusnyahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp.86.407.045, (delapan puluh enam juta Empat ratus tujuh ribu empat puluhlima rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yangmenikah pada tanggal 21 September 2003 sebagaimana tertuang dalamBuku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yangdikeluarkan oleh KUA Kabupaten Jombang, tanggal 20 September 20031. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda, sedangkanTergugat berstatus jejaka;Him.1 dari 13 him. Putusan No.1050/Pat.G/2017/PA.Jbg.2.

No. 17 PK/TUN/20031.Bahwa setelah meneliti amar/putusan dalam perkara a quo ternyataditemukan suratsurat bukti baru (novum) yang bersifat menentukandan relevan sebagai dasar hukum untuk mempertimbangkan/memutus perkara a quo yang tidak ditemukan/diajukan sebagai alatbukti pada saat perkara a quo diperiksa ;Bahwa sesuai Pasal 21 UndangUndang RI No. 11 Tahun 1992Tentang Dana Pensiun dinyatakan bahwa peserta yang memenuhipersyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau ManfaatPensiun Cacat, atau

antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat wajibmembayar hak Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3), dan 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang dalam hal ini adalah sebagai berikut:HAK PENGGUGAT :e 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 20032 x 9 bulan upah x Rp. 3.266.807, = Rp. 58.802.526,e 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (8) UU No. 13 Tahun 20031

x 3 bulan upah x Rp. 3.266.807, = Rp. 9.800.421,e 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 20031 x Rp. 58.802.526 + Rp. 9.800.421, x 15 % = Rp. 10.290.442,+Total keseluruhan hak Penggugat adalah = Rp. 78.893.389,Halaman 4 dari 29Putusan Nomor 274/Padt.SusPHI/2020/PNMdnBahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon agarkiranyaMajelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas putusnyahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.78.893.389,.

Nama Pembagian Pembagian Pembagiantanggal 1 Juli tanggal 30 tanggal 222003 September 2003 Oktober 20031. Drs. Hi. M.M. Tamher Rp 5.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp 5.000.000,002. Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag. Rp 5.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 5.000.000,003. Steven Tapotubun, S.Ip. Rp 5.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp 5.000.000,004. W.F. Pattianakotta Rp 5.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp 5.000.000,005. Ir. A.W. Rahanra Rp 5.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp 5.000.000,006.

Nama Pembagian tanggal Pembagian tanggal Pembagian tanggal21 November 29 November 1 Desember 20032003 20031. Drs. Hi. M.M. Tamher Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 95.000.000,002. Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag. Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 95.000.000,003. Steven Tapotubun, S.Ip. Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 95.000.000,004. W.F. Pattianakotta Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 95.000.000,005. Ir. A.W. Rahanra Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 95.000.000,006.

Nama Pembagian Pembagian tanggal Pembagiantanggal 1 Juli 30 September tanggal 222003 2003 Oktober 20031. Drs. Hi. M.M. Tamher Rp 5.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 5.000.000,002. Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag. Rp 5.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 5.000.000,003. Steven Tapotubun, S.Ip. Rp 5.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 5.000.000,004. W.F. Pattianakotta Rp 5.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 5.000.000,005. Ir. A.W. Rahanra Rp 5.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 5.000.000,006.

No. 421 K/Pdt/20031. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatigedaad) dengan segala akibat hukum daripadanya ;3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah menggelapkan ataumenggunakan tanpa hak atau secara melawan hukum uang milik Penggugatdengan kerugian sebesar Rp 6.216.770.865, (enam milyar dua ratus enambelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;4.

No. 404 PK/Pdt/20031). Kepala Biro Perbekalan/Kepala bagian Umum mengusulkan padakepala daerah untuk menyewakan atau menggunausahakanbangunan dimaksud Pasal 35 Peraturan Menteri ini ;4). Bangunan dan atau termasuk tanah bagunannya yang akan disewakan kepada atau digunausahakan dimintakan persetujuan dariDewan Perwakilan Rakyat Daerah ;5).

No. 404 PK/Pdt/20031.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 14Agustus 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah yaituPasal 17 menyatakan:4) Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan sebagai pusat inventarisasibarang bertanggungjawab untuk menghimpun hasil inventrisasibarang dan menyimpan dokumen kepemilikan ;5) Kepala Unit/Satuan Kerja bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada dilingkungan tanggungjawabnya ;6) Daftar Rekapitulasi Inventaris

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap Penggugat secara sepihak dengan alasan yang tidak masukakal dan diskriminatif tersebut maka tindakan tersebut dapat dikategorikansebagai suatu tindakan pemutusan hubungan kerja yang bertentangandengan syaratsyarat dan prosedur pemutusan hubungan kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 150155 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Pasal 151, Undang Undang Nomor 13 Tahun 20031) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat