Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin DG PATANDRA Alm
96 — 19
  • Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralinan, pada pokoknyamengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
    tentang perikanan DAN Pasal 84 ayatHal2dari40 Hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bgl(2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor31 Tahun 2004 tentang perikanan;Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwaberupapidanapenjaraselama 10 (Sepuluh)bulan dengandikurangiselamaterdakwaberadadalamtahanansementara dandenganperintahterdakwatetapditahansertadendasebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) subsidair Kurungan selama 6 (enam) Bulan;Menyatakanbarangbuktiberupa : 1 (satu) unit
    diperairan tersebut tidakdiperbolehkan karena alat penangkap ikan tersebut dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya karenapengoperasiannya pada dasar perairan akan mengakibatkan kehancuran habitatdan semua jenis ikan akan tertangkap yang mengakibatkan kepunahan jenis ikantertentu;won nnnnnn === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal84 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 2004
    dan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikananyangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
    Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :3.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 09-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 22 Maret 2021 — Penuntut Umum:
LILY MARIA YULIS, SS.SH
Terdakwa:
1.FIRDAUS LAOLI PGL. DAUS
2.ARIF GUNAWAN PGL. ARIF
67 — 14
  • Rafael,saksi Erwinsyah Pasaribu Pgl Erwin, Saksi Riko Hamzah Lumban TobingPgl Riko, Saksi Tison Sitanggang Pgl Tison, dan Saksi Safriendi PglRendi(penuntutan dilakukan secara terpisah),sebagaimana diatur dan diancamPasal 84 Ayat (2) UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 Jo UndangUndang RINo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan Jo 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan mengerti danTerdakwa maupun
    Bahwa benar sebelum ditangkap, RAFAEL sempat membuang bahanpledak berupa potasium ke dalam laut.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaanTunggalmelangar Pasal 84 ayat (2) UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana,yang unsurunsurnya sebagaiberikut :Ad.1.
    sebagai berikut :Yang memberatkan:e Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam menjaga kelangsungan Sumber Daya Alam Kelautan.Yang meringankan:e Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;e Para Terdakwa belum pernah dihukum;e Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannyasehingga memperlancar jalannya persidangan;e Para Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya kembaliMemperhatikan pasal 84 ayat (2) UU RI No 31 Tahun 2004
    TentangPerikanan Jo UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan dalam perkara aquo.MENGADILI:1.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 21-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.Ubaydillah,SH.,MH
2.Rista Erna Soelistiowati,SH
3.Hadi Sucipto,SH
4.Agustini, SH
Terdakwa:
1.Nur Hadi Eko Santoso
2.Nanda Barata
47 — 85
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
JAMANI Als DADUNG Bin H. BAHRI
31 — 6
  • Bahri telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengajadi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan alatdan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang
    (lima puluh ribu rupiah sehinggamodal keseluruhan untuk membikin alat setrum tersebut sekitar Rp. 750.000,(tujunh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui kalaumenangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009.Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan
    dan sejenisnya maka kurun waktu 5 sampai 10 tahunlingkungan perairan bisa kembali seperti semula;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    semula;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau leingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 25-04-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN DUMAI Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum
Tanggal 12 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD WILDAN AWALJON PUTRA, S.H.
Terdakwa:
HERMANSYAH
50 — 19
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
SAINUDDIN Alias SAENUDDIN
87 — 32
  • Menyatakan SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN selaku nakhoda KMNIKHSAN JAYA 07 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikanberbendera Indonesia;Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    /PN.Ffk.ditangkapnya KMN IKHSAN JAYA 07 adalah termasuk laut perairan Fakfakyang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesia nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 04-10-2023 — Putus : 01-11-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lgs
Tanggal 1 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
EDWARDO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ANAI
40 — 19
  • Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 15-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Nurcholis, S.H., M.H.
2.Sarta, S.H.
3.Iwan Gustiawan, SH.
4.Ari Wibowo, SH.
5.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
NURYANTO alias ANTO
56 — 18
  • Menyatakan Terdakwa Nuryanto Alias Anto bersalah melakukan tindakpidana melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat 1 UURI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahaan atas UU RI Nomor32 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;2.
    Menyatakan bahwa Terdakwa Nueryanto alias Anto tidak dapatdipertanggungjawabkan tindak pidananya sesuai dengan Pasal 93 ayat 1Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahaan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraal) dari segala dakwaan atau setidaktidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging);3. Mengembalikan terdakwa keluar dari tahanan;4.
    termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undangundang No. 45 Tahun 2009Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjtentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
    Dimana, sesuai Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan :1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan diHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN LbjWilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dan/atau di laut lepaswajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam 93 ayat (1)jo pasal 27 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan, dan2.
    (1) jo pasal 27Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dan Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 71/PermenKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikandan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah PengelolaanPerikanan Indonesia (WPPRI); Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 31-05-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
PARDI MUTALIB, SH
Terdakwa:
YONATHAN ADRIAN
40 — 23
  • Menyatakan terdakwa YONATHAN ADRIAN, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana "melanggar ketentuan pasal 100 jo pasal 7 ayat(2) huruf c UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan undangundang nomor 11 tahun 2020 tentang CiptaKerja;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONATHAN ADRIAN denganpidana denda sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) Subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tte3.
    Maluku Utara;Bahwa sesuai Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
    tidak sesuai dengan daerah atau jaluryang sudah ditentukan dalam SIPIOT;Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penangkapan ikan tersebut.Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN TteMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 15-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 39/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.Mawardi, S.H., M.H.
2.Christofel Heberon Mallaka, S.H.
3.Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H.
4.Yoyok Junaidi, S.H.
5.Ronald Oktha,S.H
6.Syafruddin, S.H.
Terdakwa:
NASRUN
42 — 0
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 04-12-2017 — Putus : 29-12-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 322/Pid.Sus/2017/PN Dgl
Tanggal 29 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD RONALD,SH
2.HAMKA MUCHTAR, SH.
Terdakwa:
1.NAPRI MAHABARU alias PAPA SALMAN
2.SALMAN
69 — 19
  • Pasal 8 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.ATAUKEDUA Bahwa ia terdakwa 1. NAPRI MAHABARU Alias PAPA SALMAN danterdakwa 2.
    Sulawesi Tengah sejaktahun 2004 sampai sekarang dan jabatan saya sekarang sebagai Staff BidangPengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang telah dilakukan oleh para ParaTerdakwa, sehingga Para Terdakwa ditangkap karena para Para Terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom).
    Pasal 8 8 Ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Setiap orang;2.
    Pasal 8Ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.
    Pasal 8 Ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 20-10-2022
Putusan PN WATAMPONE Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Wtp
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN.AM, SH., MH
Terdakwa:
SUARDI BIN DG.PASARA
77 — 6
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
RAMLI
46 — 42
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahHalaman 29 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 15-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 11 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Susianik, SH.
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Adi Okta Priyatna alias Supri Bin Marjani
7 — 5
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN PACITAN Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pct
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.RR. RULIS SUTJI SJAHESTI, SH
2.ENDANG SUPRAPTI, SH
Terdakwa:
1.EKO EDI BUDIONO Als. EKO
2.SUJIMAN Alias ARMAN
3.SUDARNO
64 — 2
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 23-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Bpp
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JUMADI Bin MANGKONA
56 — 19
  • No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI Bin MANGKONAdengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwatetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) subsidair3 (tiga) Bulan kurungan.3.
    berisi serouk berwarnaabuabu dengan massa 42,87 gram dilakukan pengujian oleh tim bidlabfordidapatkan hasil adanya kandungan Kalium Klorat (KCIO)3, Sulfur (S) danAlumunium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis low explosivesebagaimana tertuang dalam berita acara laporan forensik No.Lab 7453 / BHF /2020 tanggal 25 Agustus 2020.Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN BppPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004
    dengan massa 42,87 gram dilakukan pengujian oleh tim bidlabfordidapatkan hasil adanya kandungan Kalium Klorat (KCIO)3, Sulfur (S) danAlumunium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis low explosivesebagaimana tertuang dalam berita acara laporan forensik No.Lab 7453 / BHF /2020 tanggal 25 Agustus 2020.Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN BppPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 85Jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No31 Tahun 2004
    apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Bppalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI :1.
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 31-03-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Liw
Tanggal 17 April 2023 — Penuntut Umum:
Fernando Nara Sendi, SH
Terdakwa:
DANDI SAPUTRA Alias MBEK Bin RONI
54 — 10
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kgn
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
MAHYUDIN Bin JAMHURI
7 — 6
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385K/TUN/2007
Tanggal 21 April 2009 — Ir. EDWARD PARTOGI PANGONDIAN TAMPUBOLON ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG ; NG KOK SIN
20 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena seluruh penerbitan aktaakta tersebut diatas yaitupenerbitan akta jualbeli Nomor. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 dan penerbitanakta pengikatan jualbeli Nomor. 14 tanggal 15 April 2004 serta aktaperjanjian pengosongan Nomor. 15 tanggal 15 April 2004 tersebut adalahbertitik tolak atau bermuara kepada aktaakta yang pada awalnya adalahfiktif/palsu yaitu akta surat kuasa palsu Nomor. 1 tanggal 12 Februari 2004dan akta pengikatan jualbeli palsu tanggal 12 Februari 2004, sehingga secarahukum
    No. 385 K/TUN/2007.Juli 2004 atas nama Ng Kok Sin (ic.
    tersebut diatas yaitupenerbitan akta jual beli No. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 dan penerbitan aktaHal. 25 dari 30 hal.
    , akta surat pengikatan jualbelitanggal 12 Februari 2004, akta pengikatan jual beli No. 14 tanggal 15 April 2004, aktaperjanjian pengosongan No. 15 tanggal 15 April 2004 serta akta jual beli No. 174/2004Hal. 26 dari 30 hal.
    tanggal 15 April 2004 serta akta jual beli No. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 yang cacathukum serta tidak sah tersebut adalah merupakan suatu yang bertentangan denganketentuan hukum berlaku ;Bahwa dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi I didalam menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 1486 tanggal 19 Juli 2004 seluas 111 m2 atas nama Ng Kok SinHal. 27 dari 30 hal.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-03-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
AKHIARMANSYAH Als PAK IING Bin MUHAMMAD AWAL
65 — 16