MKSPertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/5303/2000 tanggal 30 Desember2000 ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnyaditeruskan dengan Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :560.1173453 tanggal 31 Desember 2003 perihal : Usul permohonan HakPengelolaan An.

Terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatanatas penggunaannya; Bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk dapat diberikan hak.Bahwa sesuai dengan kesimpulan dari Panitia Pemeriksa Tanah A tersebut diatas maka permohonan dari Departemen Transmigrasi Republik Indonesia untukpenerbitan sertifikat telah ditindaklanjuti dengan Surat Pengantar Kepala KantorPertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/5303/2000 tanggal 30 Desember2000 ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi

Acara Hasil Survey Lokasi DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar Nomor521.1138.a.12.2010 tanggal 30 Desember 201 0;1 (satu) lembar photo copy Surat Bupati Takalar Nomor : 700/2093/WASkepada Direktur UD Mumin perihal Teguran;1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, TransmigrasiKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor595/230/TTKC/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Teguran ;1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar Kepala Kantor PertanahanKabupaten Takalar Nomor : 530.3

puluh satu,delapan ratus tiga puluh lima perseribu) hektar yang terletak di Kesatuanpemangkuan hutan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Dati II, Prop.Jateng Blora untuk PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BLORA,bertanda bukti: Dok IIL.5T.TII;Foto Copy Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai atastanah seluas 42.608 M2 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BLORAyang terletak di Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,Propinsi Jawa Tengah, dan foto copy Risalah Pemeriksaan Tim PenelitiTanah Nomor: 530.3

Jateng Blora untukPEMERINTAH DAERAH TTNGKAT IT BLORA, bertanda bukti: Dok III.5T.TID;Foto Copy Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai atas tanahseluas 285.091 M2 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BLORA yangterletak di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi JawaTengah dan foto copy Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor.530.3/35/HTPT/2013 tertanggal. 2 September 2013, bertanda bukti: Dok III.6T.TIT;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan lapang oleh Anggota Tim Peneliti

Jateng Blora untukPEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BLORA, bertanda bukti: Dok IV.5T.TII;Foto Copy Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai atas tanahseluas 335.804 M2 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BLORA yangterletak di Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,Propinsi Jawa Tengah, dan foto copy Risalah Pemeriksaan Tim PenelitiTanah Nomor. 530.3/34/HTPT/2013 tertanggal 2 September 2013, bertandabukti: Dok IV.6T.TIII;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan lapang oleh Anggota Tim PenelitiTanah

Jateng Blora untukPEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BLORA, bertanda bukti: Dok V.5T.TII;Foto Copy Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai atas tanahseluas 100.378 M2 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BLORA yangterletak di Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,Propinsi Jawa Tengah dan foto copy Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti TanahNomor. 530.3/33/HTPT/2013 tertanggal 2 September 2013, bertanda bukti:Dok V.6T.TII;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan lapang oleh Anggota Tim PenelitiTanah

sertipikat atas Tanah Sengketa merupakan perbuatan melawan hukumkarena sebagaimana ditegaskan dalam dalil Jawaban Tergugat angka 4 dan angka5 di atas proses permohonan hak dan pensertipikatan atas Tanah Sengketa olehTergugat telah dilakukan dengan sepengetahuan Para Penggugat khnususnya AndriHaryanto dan dilakukan sesuai sera memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepaia KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK.530.3

Kabag.Umum dan Perlengkapan, Haji Achmad Masri, yang selanjutnya diberi tanda bukti8 Foto copy dari foto copy Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi NTB, Nomor : SK.530.3/27/1/44/HP16212004,tanggal ; 19 Juli 2004, tentang Pemberian Hak Pakai atas nama PemerintahKabupaten Lombok Tengah atas tanah di Kabupaten Lombok Tengah, yangselanjutnya diberi tanda bukti P5; Menimbang, bahwa di samping surat surat sebagaimana diuraikan di atas ParaPenggugat juga telah mengajukan

Keberatan para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraPembanding yang tersebut pada halaman 12 alinea 5 putusanJudex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya), telah keliru dalammenafsirkan isi Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jatimtanggal 08021990 No. 49/530.3/1990 (vide bukti T5) yangmenganggap bahwa Hak Pakai yang diberikan kepada PemohonKasasi dahulu Tergugat/Terbanding berasal dari tanah erfpach,tanah Bondo Desa dan Bekas Yasan.

SK 530.3/ 004/1/2302/33/95sehingga seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Tengah juga ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat,karena mereka adalah cucu dari Yohanes Wolbordes dan Sara Elleonora, danpada saat terjadi pelepasan hak Eigendom Verponding No.159 pada tanggal10 Januari 1963 Sara Elleonora dan anakanaknya sebagai ahli waris dariYohanes Wolbordes masih hidup, Sara Elleonora baru meninggal pada

SK.530.3/53/1/10/62/1994 tanggal 10 Agustus1994, sehingga seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dijadikan Tergugat. Dengan tidakdijadikannya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiNusa Tenggara Barat sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkaraaquo, maka gugatan Para Penggugat secara hukum adalah kurang pihakatau pihak tidak lengkap.

dengan batasbatasnya sebagaimanadalam gugatan Rekonvensi ;Bahwa pada bulan April 1992 Komandan Kodim 0601/Pdg mengajukanpermohonan hak pakai ke Kantor Pertanahan kabupaten atas tanah a quodengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan, permohonan dimaksudditindaklanjuti Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang denganmenerbitkan surat tertanggal 26 Mei 1992 Nomor : 530.3/163/KPN/V/1992 yangditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Jawa Barat(Kakanwil Badan Pertanahan Nasional

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht vangeswijsde);Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara sendirisendiri atau bersamasama membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan terjadinyaperkara ini;Atau:Mohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:12Eksepsi Tergugat :Bahwa diktum pertama Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan National Provinsi Sumsel Nomor 530.3

., tanggal 3 Desember 2001;Bukti T.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Tim PenelitianTanah Instansi Pemerintah No. 530.3/23/InstPemda/HP/2002 tanggal 5Januari 2002;Bukti T.4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tabalong No. 110530243072002 tanggal 24Desember 2002 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama PemerintahKabupaten Tabalong 2 Bidang atas Tanah di Desa Jaro dan Lano, KecamatanJaro, Kabupaten Tabalong;Bukti T.5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya

Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi sulawesiselatan Nomor : 530.3/76/04/5312/2004 tentang Pemberian Hak Pakaikepada Pemerintah kabupaten sinjai atas 4 (empat) bidang tanah seluas10.657 m?

Pakai Nomor 21 KelurahanMangkubumen seluas 72.325 m2 dengan Pemegang HakDepartemen Perhubungan Republik Indonesia ( Sekarang PT KAI/T@rQu Gat ). j 2 = nnn nnn non on nnn nnn nnn nnn nnn nnn non nee nen nen nnn nn nee nenBahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 21 KelurahanMangkubumen tersebut oleh Turut Tergugat berasal dari Pemberianhak tanah yang langsung dikuasai olen Negara berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Tengah Tanggal 1361995 NomorSK.530.3

Hal ini dapat dibuktikan denganadanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat No.SK.530.3/01/1/98/62/1999 tanggal 30 Maret 1999, yangmemberikan Hak Pakai kepada Tergugat Il Intervensi;Bahwa Tergugat juga telah melaksanakan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat(1) UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan. Asasasas tersebut yaitu;Putusan Nomor 36/G/2016/PTUN.MTR Halaman 28a.

(sesuai dengan aslinya);: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor:SK.530.3/01/1/98/62/1999, tanggal 30 Maret 1999. (sesuaidengan aslinya);: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengahperihal: Permohonan Hak Pakai atas nama SunarjoSampoerna bertindak untuk dan atas nama PT. EsaSuwardhana Thani di Desa Selong Belanak KecamatanPraya Barat, tertanggal 22 September 1999.

(sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi NusaTenggara Barat Nomor: SK.530.3/01/1/98/62/1999, tanggal 30 Maret 1999mengenai pemberian Hak Pakai KepadaTergugat Il Intervensi.

SK.530.3/153/1/4741/33/96 tanggal 04 Juni 1996, ditandai dengan bukti T.6;Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan KodyaSemarang No. 161/1996 tanggal 16 Januari 1996, ditandai dengan bukti T.7 ;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2002 beserta STTSnya, ditandai dengan bukti T. 8 ; Fotokopi Turunan Surat Keputusan Pangdam VII/Diponegoro selaku PenguasaPerang Daerah Tk.I Jawa Tengah dan DIY Nomor : KepPTD/0060/3/1966tanggal 29 Maret 1966 tentang penyitaan

Dasar Pendaftaran : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Banyumas Tgl. 15/12/2003 No. 59/530.3/11.27/2003;e. Surat Ukur: No. 00014/2003 tanggal 02092003 seluas 2.169 m2;f. Pemegang Hak : Pemerintah Kab. Banyumas berkedudukan diPurwokerto;g. Penerbitan sertipikat tanggal 3 Januari 2004;Penunjukan batasbatas oleh S.

Lokasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar Nomor : 521.1138.a.12.2010 tanggal 30 Desember 2010;- 1 (satu) lembar photo copy Surat Bupati Takalar Nomor : 700/2093/WAS kepada Direktur UD Mumin perihal Teguran;- 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor : 595/230/TTKC/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Teguran I;- 1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3

Survey Lokasi DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar Nomor521.1138.a.12.2010 tanggal 30 Desember 2010;19) 1 (satu) lembar photo copy Surat Bupati Takalar Nomor700/2093/WAS kepada Direktur UD Mumin perihal Teguran;20) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, TransmigrasiKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor595/230/TTKC/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Teguranl;21) 1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar Kepala KantorPertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3

KESIMPULAN Terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengajukankeberatan atas penggunaannya;Bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk dapatdiberikan hak.Bahwa permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan dari DepartemenTransmigrasi Republik Indonesia selanjutnya diteruskan kepada KepalaKantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat PengantarKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/5303/2000tanggal 30 Desember 2000, kemudian diteruskan lagi kepada Kepala

KESIMPULAN Terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yangmengajukan keberatan atas penggunaannya; Bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk dapatdiberikan hak.Bahwa permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan dari DepartemenTransmigrasi Republik Indonesia selanjutnya diteruskan kepada KepalaKantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat PengantarKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/5303/2000tanggal 30 Desember 2000, kemudian diteruskan lagi kepada Kepala

KESIMPULAN Terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengajukankeberatan atas penggunaannya; Bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk dapatdiberikan hak.BahwaSesuai dengan kesimpulan dari Panitia Pemeriksa Tanah Atersebut di atas maka permohonan dari Departemen TransmigrasiRepublik Indonesia untuk penerbitan sertifikat telah ditindaklanjutidengan Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten TakalarNomor : 530.3/5303/2000 tanggal 30 Desember 2000 ditujukan kepadaKepala Kanwil

KESIMPULAN Terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengajukankeberatan atas penggunaannya; Bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk dapatdiberikan hak.Sesuai dengan kesimpulan dari Panitia Pemeriksa Tanah A tersebutdi atas maka permohonan dari Departemen Transmigrasi RepublikIndonesia untuk penerbitan sertifikat telah ditindaklanjuti dengan SuratPengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor :530.3/5303/2000 tanggal 30 Desember 2000 ditujukan kepada KepalaKanwil BPN

Pada tanggal 10 Februari 2001 telah terbit SertipikatHak Pakai Nomor 04 Desa TanjunganomKecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo atasnama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, denganSurat Ukur Nomor: 267/1996 Tanggal 12 Desember1996 Luas: + 46.800 M2, NIB. 11.01.04.19.00202,dengan Dasar Pendaftaran: SK Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaTengah Nomor: 530.3/1201/4/942/33/2000 tanggal11 April 2000 berdasarkan usulan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Wonosobo Nomor:530/603/1999 tanggal

Kabupaten Wonosobo nomor530/SKT/570/1999 tanggal 15 Juni 1999 (foto kopisesuai dengan aslinya); Foto kopi gambar situasi nomor 267/1996 sebidangtanah yang dikuasai DPU Bina Marga PropinsiJawa Tengah yang terletak di Desa TanjunganomKecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo (fotokopi dari foto kopi); Foto kopi Risalah Team Penelitian tanah A Nomor :530/RIS/34/1999 tertanggal 1961999 ( foto kopisesuai dengan aslinya) ; Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah NomorSK.530.3

Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah KabupatenBulukumba sesuai Surat Kepetusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: 530.3/34/04/5323/2005. Tanggal 11052005adalah Sah secara Hukum.4.

Tergugat I, karena Tergugat IV telah menguasai danmemanfaatkan tanah seluas 685 M2 sejak tahun 1983 sebagai tempatpembangunan Gedung Kantor Sub Seksi Pemangkuan Hutan Sape Utarayang merupakan Tanah Negara (bagian pinggiran hutan).Bahwa karena tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat IVberdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1 Tahun 1996 yangperolehannya adalah Tanah Negara pada tahun 1996 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)Propinsi NTB Nomor; SK. 530.3

Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pesisir Selatan Nomor 16/530.3/23.14/2008 tanggal 3 desember2008 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Sumatera Barat Nomor. 23/530.32329 tanggal 06 Mei2009.19h.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas terbitlah sertifikat hakPakai atas nama Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08/Kenagarian Pasar Baru tanggal 19 Desember 2008 dengan Surat Ukurtanggal 19 Nopember 2008

Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan No. 16/530.3/23.14/2008 tanggal 03 Desember 2008, Perdata No.10/1973/PN tanggal 5 September 1975, sesuai dengan aslinya diberi tandaT.IV8;9.