Ditemukan 97 data
Terbanding/Jaksa Penuntut : ALI RASAB LUBIS, SH
103 — 40
Prof.Sudarto,SH dalam buku Hukum dan Hukum Pidana (Bandung Alumni, 1981) hlm.159menurutnya adalah dengan mengambil pilihan yang paling baik daridilaksanakannya hukum pidana dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.
158 — 49
Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan55DPRD dalam upaya meningkatkan dayaguna dan hasilgunaAlat Kelengkapan DPRD dan Fraksi fraksi ;Melaksanakan tugas dan kegiatan dalam rangkamembantu Pimpinan DPRD dan meningkatkankesejahteraan Anggota dan Sekretariat DPRD ;Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor: 1 tahun 2003tanggal 28 Januari 2003, tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi NIB tahun Anggaran 2003,telah ditetapkan untuk Anggaran DPRD Provinsi NusaTenggara Barat Tahun 2003 antara
Terbanding/Terdakwa : BOMAN Bin RAJIMIN
92 — 45
Pemidanaan menurut Majelis Hakim tingkat banding Halaman 88 dari 94 halaman PutusanNomor:11/Pid.SusTPK/2021/PTTJKmerupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).Prof.Sudarto, SH dalam buku Hukum dan Hukum Pidana (Bandung Alumni, 1981)hlm.159 menurutnya adalah dengan mengambil pilihnan yang paling baik daridilaksanakannya hukum pidana dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.
1.NOVI SAFITRI, SH
2.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
3.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
HARI BUDIANTO Als HARI Als BUDI
161 — 102
untuk mendirikanperusahaan dimana saksi AGUS MULYA sebagai direkturnya;Bahwa selanjutnya saksi AGUS MULYA yang telah sepakat untukberperan sebagai Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA sesuai arahandari saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS dan Terdakwa, mempunyaitugas antara lain sebagai berikut :v mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kekantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/155/2017wv menandatangani formulir permohonan NPWP PT DAYAGUNA
334 — 2327 — Berkekuatan Hukum Tetap
BadanPenyelenggara Jaminan Sosial menyatakan:"Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yangbekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yangtelah membayar iuran":Sehingga oleh karenanya, peserta pemagangan tidakdapat diikutsertakan dalam program jaminan = sosialkhususnya BPJS Ketenagakerjaan karenapesertapemagangan bukanlah Pekerja sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Objek Permohonan Ill jelas tidak memiliki dayaguna
184 — 35
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa/Lurah Desa Wijimulyo dalammelaksanakan tugas dan kewajibannya seharusnya mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna kekayaan desa dan meningkatkan pendapatan desadengan mengelola kekayaan desa berupa sewa menyewa tanah kas DesaWijimulyo kepada pihak ketigadan melaksanakan program pembangunanfisik yang telah disepakati yaitu pembangunan GOR, namun dalampelaksanaannya tidak sesuai aturan antara lain dalam penggunaan
LASARUS LARATMASE
Tergugat:
1.MARTHAFINA MALINGORAR
2.HABERTINA MARITJE MALISNGORAR
3.NELTJI JULIANA MALISNGORAR
4.Ny. HOBERTINA ANG
5.AGUS THEODORUS
6.ANTONIA LARATMASE
7.INA LARATMASE
8.PITER MARANRESI
9.YOHANIS TITIRLOLOBY
10.VIATOR LAMERE
11.NOVI WATKAAT
12.THERESYA KELBULAN
13.TONI RUATAMETE
14.SARCE LONDAR
15.SORS RERESY
16.YAN ALUBWAMAN
17.IMANUEL BATMOMOLIN
18.PITKAIT LONDAR
19.YOHANIS LONDAR
20.YOSEPH SAMPONU
21.KRISTIFORUS WERIDITI
22.MONCE DELI
23.ARI OLINGER
24.FERRI YEMPORMASE
25.KRISTIFORUS ARUIBULUR
26.YONO
27.YANCE ATJAS
28.BERLINDA BATMOMOLIN
29.FENANSIUS BATLAYERI
30.BRIGITA BATMOMOLIN
31.PANCE RANGKOLI
32.ZAKARIAS LARATMASE
33.DETI LARATMASE
34.THOBIAS MALIRMASELE
35.ELSA LARATMASE
36.ATANASIUS LEREBULAN
37.LOIS LONDAR
38.LODIFIKUS SAMPONU
39.YOSEPH MALIRMASELE
40.PT. TELKOMSEL SAUMLAKI
41.HERMAN SARBUNAN
42.JEMI BAL
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
2.PLT. KEPALA DESA SIFNANA
135 — 330
YonasLaratmase, Emest laratmase, Petrus Laratmase, Selsus Laratmase,Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Balsius Laratmase dan DavidLaratmase selaku penjual yang menjual tanah sengketa kepadaPenggugat harus ikut sebagai pihak dan bukan sebagai saksi dalamperkara a quo; Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas demi terciptanya dayaguna dari Suatu putusan agar putusan tersebut tidak siasia maka pihakyang terkait di dalam pelepasan atau jual beli terhadap tanah sengketaharuslah diikut sertakan sebagai
129 — 80
DAYAGUNA MOTOR INDONESIA.CV. UMMATI UMMATI UMMATI.PT. WAHANA INTERGRASI INFOKOM.PT. NUSA HARISMA KARYA.PT. ISSHONISEI LEXANA MULIA.PT. REKAYASA MESIN UTAMA.PT. REKAYASA PUTRA MANDIRI.PT. WIKAMATRA BINA USAHA.PT. ZANARI ABADI TEKNOLOGI.PT. ISATAMA JAYA MANDIRI.CV. KUALAM PUTIH.DWIPUTRA KREASI.CV. NOVI KARYA.CV. MAHKOTA SAKTI.CV. MALONA ENGINEERING.PT.
DAYAGUNA MOTOR INDONESIA.CV. UMMATI UMMATI UMMATI.PT. WAHANA INTERGRASI INFOKOM.PT. NUSA HARISMA KARYA.PT. ISSHONISEI LEXANA MULIA.PT. REKAYASA MESIN UTAMA.PT. REKAYASA PUTRA MANDIRI.PT. WIKAMATRA BINA USAHA.PT. ZANARI ABADI TEKNOLOGI.PT. ISATAMA JAYA MANDIRI.CV. KUALAM PUTIH.DWIPUTRA KREASI.CV. NOVI KARYA.CV. MAHKOTA SAKTI.CV. MALONA ENGINEERING.18 PT.
WOOSLY SIMBOLON
Tergugat:
1.RAMLI SIMBOLON
2.MISDELINA SIMBOLON
3.HERLINCE SIMBOLON
63 — 33
Pada masyarakat Batak tergantung kegunaan, bisa berbeda bedanilainya berdasarkan azas kebersamaan dan juga azas dayaguna/manfaat karena harta adalah sumber hidup bagi generasiberikutnya;Bahwa kalau ada keturunan yang merasa belum dibagi atau belummendapat bagian maka seharusnya dirembukkan di dalam dalihannatolu.
501 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan normaperintah dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008berikut peraturan pelaksanaannya bagi Termohonmengharuskan adannhya kewajibankewajiban yang harusdiatur oleh Termohon, dan kewajibankewajiban hanyaakan memiliki kepastian hukum dan mempunyai dayaguna dan hasil guna =jika ada pengaturanlaranganlarangan.
181 — 259
Sehinggasatuansatuan di TNI secara bergilir sering mendapat tugas untukmenjaga keamanan wilayah NKRI menurut UU Nomor 24 tahun2007 tentang penanggulangan bencana, arti kesiap siagaanadalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untukmengantisipasi bencana (kejadian yang akan terjadi) melaluisuatu organisasi serta melalui langkah yang tetap guna dan dayaguna.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Ronald Oktha, SH
132 — 37
mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakatpada umumnya dalam perkara yang sama bahwasannyaperbuatan yang meresahkan masyarakat dan merugikannegara.Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjatapamungkas dalam membendung Terdakwa khususnyadan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukanperbuatan yang sama.Hal 113 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2019/PT KPGDari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatunkan terhadap Terdakwamemberikan azas manfaat dalam hal mempunyai dayaguna
4856 — 10612
termasuk wewenang untukmenetapkan seseorang menjadi Tersangka (vide Bab VI UU KPK).Tugas maupun Wewenang Termohon terkait penyelidikan/penyidikanjuga diatur dalam undangundang lain yang terkait, yakni UU Tipikormaupun KUHAP (vide Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1) UUKPk).10.Bahwa tujuan dibentuknya Termohon melalui UU KPK adalah berkaitan11dengan pemberian wewenang yang melekat dalam diri Termohonsebagaimana tersebut di atas, di mana tujuan itu adalah sangat mulia,yakni untuk meningkatkan dayaguna
81 — 38
Makapada Pasal 3 PPK meminta pada PA untuk mengangkat.Bahwa pada Pasal 95 ayat 1 Penyedia meminta kepada PA melalui PPKjadi tetap sasaran akhir adalah PA jadi penetunya dan keputusan akhiradalah PA.Bahwa adapun Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa pada Pasal 5 huruf :Efisien, artinya dayaguna yaitu sepanjang itu harga pasar, Efektif, artinyabarang terwujud sesuai dengan yang diminta, Terbuka, seperti terbukaHal 132Putusan Pengadilan TIPIKORNomor: 36/Pid.Sus.
PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
Tergugat:
1.LOEKITO RAHARDJO HIDAJAT
2.OLIVIA SVASTI HIDAJAT
3.STEPHANIE ASTU HIDAJAT
Turut Tergugat:
1.TJAHAJANINGSIH
2.LUHUR WIBOWO HIDAJAT
3.ANGELAWATI
4.ROOSILAWATI HIDAJAT
5.SURJO LUHUR HIDAJAT
6.SAPTO UTOMO HIDAJAT
7.BAMBANG WALUJO HIDAJAT
8.ALEXANDER HIDAJAT
9.JASON HIDAJAT
10.LEONARD HIDAYAT
11.DANIEL HIDAJAT
12.DEBORAH HIDAJAT
13.PAMELA HIDAJAT
14.TAN BIAN TJONG SH
152 — 32
Dayaguna MaritimCargotama Tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 41 yangdibuat dihadapan Titiek Irawati S., SH.
734 — 796
Asumsi dasar yang menjelaskan maksud dan tujuan darisuatu. perjanjianselalu dituangkan di dalam bagian"recital(bagian pertimbangan) dari perjanjian tersebut.RecitalPKS Interkoneksi Pemohon Keberatan dengan 4(empat) operator telekomunikasi lain pada intinyamenyatakan :1) PKS Interkoneksi bertujuan untuk meningkatkanefisiensi dan efektifitassistem jaringan telekomunikasipara operator telekomunikasi;2) PKS Interkoneksi dibuat untuk meningkatkan dayaguna dan hasil gunajaringan telekomunikasi paraoperator
2035 — 3764
saksi tidak mengetahui, uang pembelian ditransfer ke PT Sinar Cahaya Marine; Bahwa PT Jhonlin Marine Trans tidak memiliki cabang, untuk operasionalperusahaan, yang mengendalikan PT Jhonlin Marine Trans sendiri adapengelola dari departemen terkait, terkait keuangan saksi sebagaipenanggungjawab sejak tahun 2016, sebelumnya adalah EKO, sejaktahun 2016 sepengetahuan saksi ada kerjasama dengan perusahaan lainyang sama bidangnya yaitu penyewaan kapal, perusahaan tersebutdiantaranya PT Caraka Multi Trans, Dayaguna