sehinggapengurus lama oleh anggota timbul mosi tidak percaya dandiadakan RAT yang menunjuk Tonny Panjaitan sebagai PJS ketuakoperasi menggantikan pengurus lama.Bahwa Tonny Panjaitan saat menjadi PJS ketua koperasimencairkan uang 5 Milyar dari bank Mandiri tanpa persetujuanRAT.Bahwa dalam pengajuan pinjaman Tonny Panjaitan selaku ketuakoperasi menggunakan data 125 anggota yang dipalsukan.Bahwa yang dipalsukan Tonny Panjaitan oarng yang tidakmengajukan pinjaman diajukan sebagai peminjam, pinjaman danslip gaji dimark

;Dokumen tentang 3 orang nasabah atas namaSRIYANTO, SRI HADI MUJIANTO dan MARJUKI posisi 5Juni 2007 yang merupakan kredit yang dimark upoleh AGUSTINUS AGUS KRISTANTO, SE., MSi. sebagaipetugas pelaksana kredit untuk Wilayah Tanon ;Hal. 25 dari 34 hal. Put.

LIMA JAYAKARTA UTAMAsebagaimana diatur dalam Bab Sub Bab K sub bab 03 INDEKS IN/0137/PARtanggal 11 Desember 2000 tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur KreditWholesale & Middle Market Buku I, kemudian diketahui :a.Bahwa jaminan tanah yang dimark up adalah jaminan tanah kosong yangterletak di Blok Cisadang dan Blok Kuntilanak Desa Tanjung Jaya serta BlokKelapa Koneng Desa Banyu Asih Kabupaten Pandeglang Banten danterdapat dua surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2003 darikantor pajak Pandeglang

No. 229 PK/Pid.Sus/2012Bahwa Terdakwa TJULANG STEFANUS YAWOGA dengan kedudukannyaselaku Pemohon Kredit telah menggunakan kesempatan yakni mengajukankredit dengan :Bahwa jaminan tanah yang dimark up adalah jaminan tanah kosong yangterletak di Blok Cisadang dan Blok Kuntilanak Desa Tanjung Jaya serta BlokKelapa Koneng, Desa Banyu Asih, Kabupaten Pandeglang, Banten danterdapat dua surat Pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2003 darikantor pajak Pandeglang atas obyek yang sama namun klasifikasi tarifNJOPnya

Rp 365.62541 Suyanto (SitiN.) 152/Rp 3.000.000 12 9 Rp 259.375Rp 77.813)/Rp 337.188)Rp 778.12542 Yus Suyono 179 Rp 3.000.000, 24 8 Rp 129.688Rp 77.813/Rp 207.500Rp 2.075.000Jumlah Rp 93.200.00d Rp 4.636.439Rp 2.417.739Rp 7.054.175Rp 56.527.000 Dari..........Dari 42 orang tersebut tercatat dalam buku realisasi pinjaman sebesar Rp.188.800.000, sebenarnya hanya Rp. 95.600.000, jadi nilai yang di mark upsebesar Rp. 93.200.000, ;Dalam perjalanan waktu hingga bulan Maret 2007 saldo pokok pinjaman yang dimark

Kotasiri Tahun Anggaran 2016 yang telahdicairkan tersebut kemudian Saksi ISRA KAIROTY selaku Bendahara Desamenyerahkan selurun dana Desa kepada Terdakwa ABDUL JABARHalaman 102 dari 174 hal Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN AmbRUMBOUW untuk membelanjakan kegiatankegiatan yang akandilaksanakan di Negeri Kotasiri;Bahwa selanjutnya setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015dan 2016 diterima oleh Terdakwa ABDUL JABAR RUMBOUW, olehterdakwa setiap pembelanjaan membuat nota belanja dengan harga yang diMARK

UP dan membuat nota belanja fiktif/seolaholah ada pembelanjaan.Caranya adalah Terdakwa:1) Meminta Pemilik toko memberikan nota belanja kosong yang sudahditandatangani dan distempel oleh pemilik toko kemudian Terdakwamemerintahkan Bendahara untuk mengisi nota tersebut dengan hargayang sudah diMARK UP sesuai dengan harga satuan barang didalamRAB kegiatan;2) Membuat nota belanja fiktif dengan cara membuat stempel/cap tokopalsu yang disamakan dengan cap toko tertentu.Bahwa yang menyusun Rencana Anggaran

(enam puluh satu juta sembilan ratus riburupiah);Bahwa Terdakwa tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernahmelibatkan aparatur Desa Negeri Kotasiri lainnya dalam mengelolakeuangan, pembelanjaan maupun dalam menyusun pertanggungjawabankeuangan Dana Desa Negeri Kotasiri Terdakwa membuat Nota belanjayang diMark Up harganya dan nota belanja fiktif kKemudian dilampirkandidalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2015 serta DanaDesa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;Halaman 129 dari 174 hal

sebagaimanadidalam APBD Negeri Kota Siri Tahun 2015 dan Tahun 2016 serta telah dibuatLaporan pertanggung jawaban oleh saksi Syarifudi ST atas permintaanTerdakwa dan semua nota maupun kwitansi pemebelanjaan atau dokumenTerdakwa yang menyusunya dan menyerahkannya kepada saksi Syarifudi untukdibuat Laporan Pertanggung jawaban namun terhadap Laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2015 serta Dana Desa dan Alokasi Dana DesaTahun 2016 terdapat bukti pembayaran tidak benar berupa nota belanja yangtelah diMark

dengan cara Mark Up harga dan membuat nota belanja fiktifkemudian dilampirkan didalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun2015 serta Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 seolaholeh notanota pembelanjaan tersebut adalah nota yang senyatanya pada saat Terdakwamelakukan pembelanjaan pembelanjaan di toko toko dan Terdakwa jugameminta Pemilik toko memberikan nota belanja kosong yang sudahditandatangani dan distempel Toko kemudian Terdakwa mengisi nota kosongtersebut dengan harga yang sudah diMARK

., selaku Direktur CV Globalindo,dengan tujuan penggunaan untuk perdagangan hasil bumi, yang kemudiandituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 178/X/2009 tanggal 14 Oktober2009 dengan plafond kredit (awal) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah), terhadap proses pemberian kredit ini on the spot jaminan dilakukanoleh Ishaq Abdullah dan Malikul Saleh dengan nilai sebesarRp5.932.530.000,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratustiga puluh ribu rupiah) nilai tersebut dimark up

Dasni Yuzar, S.H., M.M., dengan menempatkananak kandungnya Maghfira Umri Radli sebagai Wakil Direktur, terhadappemberian fasilitas kredit tersebut pihak Bank BPD Aceh CabangLhokseumawe baru melakukan monitoring SID setelah kredit cair yangseharusnya sebelum proses kredit, appraisal dilakukan oleh Ishaq Abdullahdan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah) nilai tersebut dimark up, sebagaimana perbandingandengan hasil retaksasi oleh Tim Mapping dengan

dengan tujuan untuk tambahan modal membeli 2 (dua) pintu tokolantai 3 (tiga) di Jalan Merdeka Timur Nomor 26 Kota Lhokseumawe yangselanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 219/03/XI/2009tanggal 17 November 2009 dengan plafond' kredit sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), proses penilaian terhadapkelayakan pemberian kredit terhadap Debitur Nurul Akbari ini dilakukandengan proses yang mengabaikan prinsip kehatihatian, penilaian jaminanoleh pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dimark

Nomor 1404 K/Pid.Sus/2015dengan proses yang mengabaikan prinsip kehatihatian, penilaian jaminanoleh pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dimark up sehingga nilaijaminan 2 (dua) toko menjadi sebesar Rp2.821.535.000,00 (dua milyardelapan ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)sementara menurut Tim Mapping adalah sebesar Rp1.622.400.000,00 (satumilyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pemberiankredit tidak dilakukan rating sesuai dengan ketentuan

Bahwa sedangkan mengenai pekerjaan proyek dalam tahun 2016,justru yang terjadi adalah Penggugat telah mengelabui Para Tergugatdengan cara meminta sejumlah uang dari Para Tergugat dengan alasanuntuk biaya pengurusan proyek di lingkungan PLN, baik untuk biayapengurusan tender sampai kepada biaya untuk pelaksanaan pekerjaanproyek dimaksud yang ternyata menurut faktanya biayabiayadimaksud telah diambil dan dimark up oleh Penggugat kemudiandananya diambil sendiri oleh Penggugat untuk kepentingan pribadiPenggugat

Putusan Pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN.AmbKegiatan yang dibelanjakan dengan hasil akhir perhitungansebesar Rp. 477.125.500.Kegiatan fiktif dengan dengan hasil akhir perhitungan sebesar Rp.23,715,750.Kegiatan yang dimark Up dengan hasil akhir perhitungan sebesarRp. 107,093,750.Selisin dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.130,809,500.2.

Dari Kegiatan Dana Desa :Kegiatan fiktif dengan dengan hasil akhir perhitungan sebesar Rp.2,650,000.Kegiatan yang dimark Up dengan hasil akhir perhitungan sebesarRp. Selisin dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2,650,000.Bahwa dari keterangan saksi KRISTIAN RUMUY alias UNYIL danbarang bukti berupa nota pembelanjaan kursi plastik adalahsebesar Rp. 10,440,000.

adalahdari 3 (tiga) distributor pembanding yang sudah tercantum dalam DokumenPenelaahan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran2014 dan dari distributordistributor yang melakukan penawaran langsung di RSUDKarimun, kemudian Terdakwa membuat riwayat HPS/kertas kerja HPS yangacuannya diperoleh dari jawaban surat penawaran dari distributordistributor yangmana distributordistributor tersebut sebelumnya telah Terdakwa surati denganperihal informasi harga alat kesehatan, yang tidak dimark

didasarkan dari 3 (tiga) distributor pembanding yang sudah tercantumdalam Dokumen Penelaahan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian KesehatanTahun Anggaran 2014 dan dari distributordistributor yang melakukan penawaranlangsung di RSUD Karimun, kemudian Terdakwa membuat riwayat HPS/kertas kerjaHPS yang acuannya diperoleh dari jawaban surat penawaran dari distributordistributor yang mana distributordistributor tersebut sebelumnya telah Terdakwasurati dengan perihal informasi harga alat kesehatan, yang tidak dimark

sudah tercantum dalamDokumen Penelaahan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kesehatan TahunAnggaran 2014 dan dari distributordistributor yang melakukan penawaran langsungdi RSUD Karimun, kemudian Terdakwa membuat riwayat HPS/kertas kerja HPS yangacuannya diperoleh dari jawaban surat penawaran dari distributordistributor yangmana distributordistributor tersebut sebelumnya telah Terdakwa surati denganHalaman 254 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2015/PN Tpgperihal informasi harga alat kesehatan, yang tidak dimark

diajukannya Gugatan Wan prestasi ini oleh Penggugat padaHalaman 11 Putusan No. 489 / Pat /2018/ PT SMGTergugat dan Tergugat II, termasuk dalam Tuntutannya / petitumnya ,sehingga tidak jelas , kabur serta ngambang ;Bahwa dalil gugatan Penggugat yang sangat *kacau dan tanpa dasar, selainmenuntut pengembalian Hutang juga mencampur adukkan antara JumlahTagihan Hutang sebab wan prestasi dalam tuntutan Ganti Rugi ( Moril danMateriil termasuk biaya splitssing dan pembuatan sertifikat ( 10 buah bukan 2buah yang dimark

., denganmenempatkan anak kandungnya Maghfira Umri Radli sebagai WakilDirektur, terhadap pemberian fasilitas kredit tersebut pihak Bank BPD AcehCabang Lhokseumawe baru melakukan monitoring SID setelah kredit cairyang seharusnya sebelum proses kredit, appraisal dilakukan oleh IshaqAbdullah dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (duamilyar lima ratus juta rupiah) nilai tersebut dimark up, sebagaimanaperbandingan dengan hasil retaksasi oleh Tim Mapping dengan perolehannilai terhadap

dengan tujuan untuk tambahan modal membeli 2 (dua)Pintu Toko lantai 3 (tiga) di Jalan Merdeka Timur Nomor 26 KotaLhokseumawe yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor219/03/XI/2009 tanggal 17 November 2009 dengan plafond kredit sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), proses penilaian terhadapkelayakan pemberian kredit terhadap Debitur Nurul Akbari ini dilakukandengan proses yang mengabaikan prinsip kehatihatian, penilaian jaminanoleh pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dimark

Dasni Yuzar, S.H., M.M., denganmenempatkan anak kandungnya Maghfira Umri Radli sebagai WakilDirektur, terhadap pemberian fasilitas kredit tersebut pihak Bank BPD AcehCabang Lhokseumawe baru melakukan monitoring SID setelah kredit cairyang seharusnya sebelum proses kredit, appraisal dilakukan oleh IshaqAbdullah dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (duamilyar lima ratus juta rupiah) nilai tersebut dimark up, sebagaimanaperbandingan dengan hasil retaksasi oleh Tim Mapping dengan

dengan tujuan untuk tambahan modal membeli 2 (dua)Pintu Toko lantai 3 (tiga) di Jalan Merdeka Timur Nomor 26 KotaLhokseumawe yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor219/03/XI/2009 tanggal 17 November 2009 dengan plafond kredit sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), proses penilaian terhadapkelayakan pemberian kredit terhadap debitur Nurul Akbari ini dilakukandengan proses yang mengabaikan prinsip kehatihatian, penilaian jaminanoleh pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dimark

kwitansi daripara peminjam, ternyata uang pelunasan dari para anggota tidakdibukukaan dan dimasukkan dalam kas oleh Terdakwa sebagai pengelolaUSP 26 Bahwa Terdakwa juga melakukan pemalsuan tanda tangan peminjamyang sebenarnya tidak pinjam dan melakukan mark up atas pinjamananggota;Bahwa pelunasan pinjaman dilakukan secara tunai dan diserahkankepada Terdakwa selaku pengelola USP;Bahwa Terdakwa juga melakukan mark up terhadap pinjaman yangsebenarnya peminjam mengajukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000, dimark

up menjadi Rp.20.000.000, ada pula yang pinjam Rp.5.000.000, dimark up menjadi Rp.15.000.000, selain itu juga membuat permohonanpinjaman fiktif atas nama peminjam yang seolaholah mengajukanpiniaaman dengan menggunakan formulir permohonan yang sudahdibatalkan disalah gunakan oleh Terdakwa;Bahwa yang saksi ingat pinjaman fiktif tersebut atas nama : Slamet,Darko, Ribut, Sobiis, Sumbono, Joko Lelono, Suwarto, Machtubi,Subiarto, Sudibyo, Budi Santoso, Santoyo, dan Akhmad Widiyadi;Bahwa para peminjam

ketika mendapat panggilan daripihak Kepolisian ; Bahwa mesin mesin tersebut berada ditempat perusahaanpercetakan milik saksi di Ceplukan , Wonorejo,Gondangrejo, Karanganyar dan saat ini mesin mesintersebut tidak bisa dijalankan karena telah disita olehpihak Kepolisian ; Bahwa Terdakwa pernah datang ketempat saksi memintakwitansi pembelian mesin mesin tersebut ; Bahwa harga harga yang tercantum dalam kwitansi tersebutbukan nilai harga riil yang sebenarnya , nilai hargaharga barang tersebut' telah dimark

rupiah) kepada Terdakwa AHMADSAEFUDIN, S.Ag (dibagi kepada Saksi Nur Qomarudin, S.Pd.l, SaksiSyaiful Arifin dan Terdakwa AHMAD SAEFUDIN, S.Ag masing masingsebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)) dan mengunakan DanaProgram Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi JawaTimur tahun 2008 sebesar Rp37.239.500,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratustiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) tanpa dilengkapi / disertai buktipengeluaran yang sah (Nota dan Kuitansi Fiktif dan digelembungkan / DiMark

Berdasarkan hal tersebutpenggugat beserta pemilik dan penghuni akan melakukan pemeriksaanbukti dokumen pengeluaran uang yang boros dan dimark up tidakberdasarkan Program Kerja & anggaran tanpa persetujuan pemilikdalam rapat umum anggota (RUA).12. Bahwa Free parkir 10 menit menjadi 5 menit harus bayar Rp 5.000, tanpakesepakatan pemilik dalam rapat umum anggota , bagi pemilik danpenghuni sangat memberatkan yang menggunakan kendaraan on line.13.

pemain/ pelatih dilakukan dengan cara sebagaiberikut : setelah dilakukan negoisasi dengan pemain/pelatih danmenemukan harga dasar selanjutnya terdakwa menjelaskan kepadapemain bahwa nilai kontrak akan dinaikkan Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) sampai Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ;Bahwa selanjutnya dibuat 2 (dua) buah draft kontrak dimana nilaikontraknya berbeda, kontrak tersebut ditandatangani oleh Aidil Fitri, SH,dan pemain/pelatih yang bersangkutan, selanjutnya kontrak yang sudah dimark

) ;Bahwa selanjutnya dibuat 2 (dua) buah draft kontrak dimana nilai kontraknyaberbeda, kontrak tersebut ditandatangani oleh Aidil Fitri, SH, dan pemain/pelatih yang bersangkutan, selanjutnya kontrak yang sudah di mark updiberikan kepada pemain/pelatih dan BLI (Badan Liga Indonesia), kemudiankontrak dengan nilai dasar diserahkan kepada Aidil Fitri, SH, sedangkanuntuk arsip atau yang dijadikan sebagai dokumen pertanggungjawabanpenggunaan dana bantuan sosial yang diterima adalah kontrak yang sudah dimark

Alor yang dimark up yang dibuat Mufaza Husna tertanggal07 November 2017;2 (dua) lembar Fotocopi surat telaahan staf Nomor: 187/900/175/2013tanggal 27 Pebruari 2013 Perihal Permintaan tambahan danapersediaan untuk menunjang kegiatan sekretariat DPRD Kab. Alor;2 (dua) lembar surat Telaahan staf asli Nomor: 251/900/175/2013Tanggal 19 Maret 2013 Perihal Permintaan tambahan dana persediaanuntuk menunjang kegiatan sekretariat DPRD Kab.

Alor yang dimark up yang dibuat MufazaHusna tertanggal 07 November 2017;25) 2 (dua) lembar Fotocopi surat telaahan staf Nomor:187/900/175/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 Perihal Permintaantambahan dana persediaan untuk menunjang kegiatan sekretariatDPRD Kab.

SULOWIDODO sebagai bukti transfer uang guna pembayaran upah pekerja harian sesuai absensi dan kuitansi pembayaran yang dipalsukan, fotokopi Absensi yang asli dibuat Mandor Sdr.ROBBY, fotokopi Kuitansi pembayaran yang asli ;

Sinar Kakap yang nilainya telah dimark up oleh Terdakwa, yaitu antara lain berupa :a Invoice dari Kwang Tai Refrigenerator.Invoice dari Kwang Tai Refrigenerator Electrical Sdn. Bhd. No. 0133 tanggal08 April 2001 untuk pembelian 6 (enam) unit Contect Freezer senilat RM237,000 (1 unit @RM39.500 atau sekitar Rp98.750.000 / 1 RM =Rp2.500,00).Lemari pendingin (Contect Freezer) tersebut sebenarnya diperoleh Terdakwadari PT.

Selain saksi memerintahkan staf untuk mengecek kelapangan pekerjaan yang dilaksanakan dengan hasil peralatan yangdibeli dan sarana produksi yang dibutuhkan telah dibeli dalam keadaancukup sesuai dengan pertanggungjawaban yang disampaikan ke bidangsaksi, sedangkan mengenai hargaharga barang yang diduga dimark upatau dinaikan dari yang sebenarnya, saksi tidak melakukan pengecekankarena nota dan kuitansi dalam laporan pertanggungjawaban semua asilisehingga saksi tidak menduga jika hargaharga tersebut

Selain saksi memerintahkan staf untuk mengecek kelapangan pekerjaan yang dilaksanakan, peralatan yang dibeli dan saranaproduksi yang dibutuhkan telah dibeli dalam keadaan cukup sesuaidengan pertanggungjawaban yang disampaikan ke bidang saksi,sedangkan mengenai hargaharga barang yang diduga dimark up atauPutusan Nomor : 14/Pid. Sus/Tipikor/2013/PN.