Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Bhakti Nusayang diwakilkan kepada ketua yang telah disebutkan dan diterangkan diatas dalam gugatan Penggugat oleh karenanya Lembaga dimaksud punyakedudukkan hukum dan kepentingan serta kapasitas (/egal standing) untukmenggugat ke Pengadilan Negeri Singkawang dalam menjalankan fungsipengawasan/kontrol sosial terhadap birokrasi pemerintahan sesuai yangtercantam dalam AD/ART Lembaga dimaksud;3.

Bahwa Penggugat dalam hal ini terlalu berlebinan dan mengadaada, justru untuk menjadi LSM yang profesional dan dipercaya olehmasyarakat haruslah memiliki /egal standing agar hakhak keperdataanLSM diakui berdasarkan undangundang yang berlaku. Oleh karena LSMPenggugat tidak memiliki egal standing maka sangat tidak patut menuntutkerugian moriil sebagaimana yang diminta Penggugat dalam gugatannya;Dalam Provisi1.

standing Penggugat untuk mengajukangugatan, tentang kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat II, tentang gugatan Penggugat yang tidak memenuhi Pasal 1365 KitabUndangundang Hukum Perdata, dan tentang gugatan Penggugat kabur(obscuur libel);Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat Il samasamamengajukan eksepsi tentang /egal standing maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara bersamaan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentangkedudukan hukumnya

Tanggal 17 Januari 2017;Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Skw.Menimbang, bahwa Tergugat dalam ekspesinya tentang /egal standingPenggugat ini mengemukakan alasan bahwa Penggugat yang bertindak selakuKetua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bhakti Nusa tidak mempunyaikapasitas mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena Penggugatbukanlah sebagai wakil yang sah dari masyarakat Kota Singkawang yangmerasa dirugikan oleh Tergugat , dan kedudukan hukum Penggugat juga tidakrelevan karena

dengan dalil Penggugat yang menerangkanbahwa Penggugat telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Kota Singkawang berdasarkan Surat KeteranganTerdaftar Nomor 220/12/SospolB Singkawang tanggal 17 Januari 2017;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan LembagaSwadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadanHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Skw.hukum maka Penggugat bukanlah subjek hukum sehingga Penggugat tidakmemiliki /egal

No. 611 K/PID.SUS/2016UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, makaalasan kasasi yang tidak termuat dalam Memori kasasi, dapat sajadipertimbangkan oleh Hakim Kasasi demi kepentingan hukum, kebenaran dankeadilan, mengingat bahwa persoalan i/egal fising merupakan program nasionalyang sementara hangat dibicarakan belakangan ini, dan perhatian lebihpemerintah saat ini terhadap barang bukti //egal fising tersebut, telah jelastermuat dalam Bagian Kedua A Barang Bukti Pasal 76A UndangUndang

SPORT warna putihbermesin tianli 26 PK yakni dirampas untuk Negara, yakni: Guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ataupun nelayannelayanlainnya untuk lebih tertio dan beretika dalam melakukan aktifitas i/egal fisingkarena fenomena sekarang ini begitu banyak para nelayan dengan sangatbrutal telah memakai berbagai cara terlarang untuk mencari ikan sebanyakbanyaknya sehingga banyak terjadi kerusakan terhadap biota laut; Apabila barang bukti Kapal KM.

Januari 2022yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa para Pembanding danKuasa Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertamaberkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan danPasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Pembanding mempunyai /egal

Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2021 yang telah terdaftar di RegisterKuasa Pengadilan Agama Depok tanggal 04 Nopember 2021, MajelisTingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimanaditentukan peraturan perundangundangan tentang Advokat dan ternyatatelah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai /egal standinguntuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masingmasingdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa

Pasal 73 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa Pemohon mempunyai /egal standing dalam perkara a quo;Tentang Yuridis Permohonan PemohonMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan yangdilakukan dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2019 denganKutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Beji Kota Depok tanggal 13 Desember 2019 adalah denganrekayasa dan tipu muslihat Termohon I, kKemudian Pemohon mengajukanPembatalan

berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dankedudukan hukum (/egal

Pasal 1970 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) danPenetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 12 hal.sempurna (volledig), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon IIbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehinggaPengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkaraa quo;Menimbang, bahwa mengenai /egal standing para pihak dalam perkaraini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon

II adalahpasangan suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Mei1994, namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan AktaNikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka quod est Pasal 7ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo.

Para Pemohonmembutuhkan penetapan itsbat nikah yang akan digunakan sebagai alashukum untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon,para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 sudah dipertimbangkan padapertimbangan /egal standing di atas, hal mana merupakan satu kesatuan dalampertimbangan alat bukti

2017/PA.Sgt hal. 2 dari 5 hal.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapanahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 PengadilanAgama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia adalah satusatunya anakkandung pewaris yang telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai anakkandung dari Pewaris mempunyail kedudukan hukum (/egal

Dengan demikianPenggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan (/egal standing) untukmengajukan gugatan harta bersama dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasa hukum yang telahmemenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Surat Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.O4/III/2011 perihal PenjelasanSurat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/V1/2010angka 2 dan 3, yaitu telah diambil sumpah sebagai advokat pada PengadilanTinggi sebagaimana

Oleh karenanya kuasa hukum Penggugatmemiliki egal standing untuk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan parapihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugatagar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut dengan carakekeluargaan;Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugatsecara lisan menyatakan mencabut gugatan harta bersama aquo denganalasan Penggugat dan Tergugat akan menjual

Pengadilan Tinggi Agama Medan ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya surat kuasa khusus yang tegasatau tidak menyebutkan secara spesifik dikuasakan untuk mengajukan permintaanbanding, yang menjadi dasar Penerima Kuasa mengajukan banding atas perkara ini,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa Pembandingtidak sesuai dengan pasal 199 ayat (1) RBg jo SEMA nomor 2 tahun 1959 dan SEMAnomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo, tidak memenuhi syarat formil, atautidak mempunyai /egal

Sehingga pernyataan banding yang ditanda tangani kuasa tidak sahdan tidak mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan banding atasPutusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb pada tanggal 30Januari 2014 Masehi tidak sah, karena diajukan oleh kuasa Pembanding tidakmempunyai /egal standing atau tidak berkualitas untuk mengajukan banding atasperkara ini, dengan demikian banding Penggugat

kandungnya telahmeninggal dunis sedangkan ayah kandung anak tersebut masih hidup;Bahwa oleh karena orang tua anak yang dimohon Dispensasi olehPemohon (ayah kandung KEMANAKAN PEMOHON) masih hidup, maka hakimterlebin dahulu hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait PermaNomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensisikawin dan atas penjelas tersebut;Bahwa terkait penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohonyang dalam hal ini sebagai tante Pemohon, tidak mempunyai /egal

yang ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anakyang bernama KEMANAKAN PEMOHON dan atas penjelasan tersebut,Pemohon telah menerima yang untuk selengkapnya telah terurai dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan anak yangdimintakan dispensasi (KEMANAKAN PEMOHON), mempunyai hubungansebagai tante dan kemanakan, hal mana apabila dihubungkan dengan Pasal 6Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Dispensasi kawin, maka Pemohon tidak mempunya /egal

Muara14 RT.02 RW.02, Muarareja, Kota T egal ;STNK asli SPM Suzuki Satria FU warna hitam, tahun 2011, Nopol G6156RE an. TUTI HARYANTI, alamat JI.Brawijaya Gg. Muara 14 RT.02RW.02 Muarareja Kota T egal ;Di kembalikan kepada saksi Muhammad Rifki bin Asikin. ;1 Unit SPM Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna merah, Nopol G6650WP an.

(2) huruf b Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor48/16/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh PPN/KUAKecamatan Rumbia dan mendalilkan bahwa antara Penggugat danTergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran terusmenerus, olehkarena itu Penggugat memiliki egal

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengandemikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonissejak tahun 2019, yang disebabkan oleh Tergugat memukul Penggugatketika Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat dan Tergugattidak memberi nafkah pada Penggugat;3.

Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahpecah, dengan demikian tujuan Suci perkawinan sebagaimana tercantumdalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanJo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yangsakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak adaharapan lagi akan dapat hidup rukun kembali yang sejiwa dengan firmanAllan SWT dalam alQuran Surah arRum ayat 21:Le IgiSaud Lely jl pSauail yo oS sl> vl abl yooUg )S2iu egal

Atas dasar ketentuanperundangundangan tersebut, maka permohonan banding Pembandingsecara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya proses pemeriksaanperkara ini di Tingkat Pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenanganmengadili dari segi absolut dan relatif Pengadian Agama Padangsidimpuan,pelaksanaan pemanggilan, usaha mendamaikan dan penentuan /egal standingpara pihak berperkara yang diterapkan oleh Hakim Majelis

Tingkat Pertamatelah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasanhukum yang tepat, sehingga patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yangbenar dalam memenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara inisebagaimana mestinya.

Namun pada bagian pertimbangan hukumnyadipandang perlu menyempurnakannya yang dituangkan pada pertimbanganhukum di bawah ini;Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan koniramemori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding judex factie patut memeriksaulang, menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing pihakpihak yangberperkara sebagai persona standi in yudicio, upaya perdamaian, sertapertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap

Pasal26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telahmemenuhi syarat formil, maka permohonan dimaksud harus dinyatakan patutditerima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca,mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatif, proses pemanggilan dan penentuan /egal standing parapihak

, pemberian kuasa Penggugat kepada kuasanya, usaha mendamaikan,upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban/rekonvensi,replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan Penggugat, serta Tergugat termasukpertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yangberlaku dengan landasan hukum yang tepat sehingga proses pemeriksaanperkara di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yangbenar dan memenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara inisebagaimana mestinya

danbarang bergerak lainnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkatpertama secara /egal reasoning yang benar dan memenuhi tata cara/tahapantahapan persidangan untuk penyelesaian pemeriksaan perkara sebagaimanamestinya dalam memutus perkara ini (vide halaman 65 s/d 70), dengandemikian keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan oleh karenanyadikesampingkan;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan tentang 2 (dua)buah lemari hias Jepara yang berbeda jenisnya antara yang ada dalam gugatanPenggugat

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Bjm, halaman 5 dari 10 halamanMenimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernamaMuliani binti Asmadi yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernamaDicky Fratama bin Ahmad F; Bahwa suatu perkawinan hanya

dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat para Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang, bahwa pokok permohonan

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yangPenetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Bjm, halaman 6 dari 10 halamanmemiliki kKewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing)dalam permohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Para Pemohon dengananak bernama Muliani; Bahwa bukti P.5 menunjukkan para Pemohon telah mengajukanpermohonan

Pembanding mempunyai /egal standing untukmengajukan permohonan banding;Halaman 4 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA. Btn.Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada AbdulMukhith S.H dan kawankawan para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum ABDUL MUKHITH & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 03 Desember 2021. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formilsahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR jis.

Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RINomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formal ParaAdvokat tersebut mempunyai /egal standing untuk mendampingi atau mewakillPembanding;Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada AriBintara, MS.S.H.M.H.

Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formal para Advokattersebut mempunyai /egal standing untuk mendampingi atau mewakiliTerbanding;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akanmemeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dandipertimbangkan serta di putus oleh Pengadilan Agama Serang yang untukselanjutnya diputus ulang pada Tingkat Banding;Menimbang

Dengan demikian Pembanding dengan Terbandingmempunyai /egal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pembanding telah memberikanketerangan yang pada pokoknya saksi .

menjadi wali nikah anak setelah dispensasi dikabulkanPengadilan.Menimbang, bahwa hubungan ayah dan anak dinyatakan sahberdasarkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu sanganak.Menimbang, bahwa adanya nama ayah pada akta kelahiran seoranganak hanya dimungkinkan jika ayah dan ibu sang anak menikah secara resmi.Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Suatu perkara adalahkepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentinganhukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah /egal

standing para pihak,yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu permohonan cacat formil.Halaman 4 Putusan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Pwk.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukanfakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki egal standing dalam memohonizin dispensasi kawin anak in casu atau Pemohon bukanlah persona standi inJudicio dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya harusdinyatakan tidak

Pdt.G/2020/PTA.BtnBahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020 yang digunakan olehkuasa hukum sebagai dasar kuasa hukum untuk bertindak, untuk dan atas namapemberi kuasa untuk mengajukan permohonan banding, tetapi dalam SuratKuasa Khusus tersebut tidak ada klausul yang menyebutkan untuk mengajukanbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukanmelalui kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Bandingakan memberikan pertimbangan tentang /egal

Oleh karena surat kuasa tidak mencantumkan untukmengajukan upaya hukum banding maka kuasa yang menandatanganipermohonan banding tersebut tidak mempunyai /egal standing, maka dengannyamenjadi cacat formal, akibatnya permohonan banding tersebut harus dinyatakantidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingdinyatakan tidak diterima, maka materil dalam gugatan perkara a quo tidak lagidipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini

Pasal 26 ayat (1), UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding dapat dibenarkan sebagai persona standi in judiciountuk mengajukan banding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi AgamaBandarlampung sebelum memeriksa pokok perkara, terlebin dahulu akanmemeriksa /egal standing kuasa hukum dari Termohon Konvensi/PenggugatHal.4 dari 10 hal. Anonim Putusan No.0011/Padt.G/2021/P TA.

melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum,dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda PengenalAnggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa(Pembanding Materiil);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelishakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa KuasaHukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena ituKuasa Hukum Pembanding tersebut mempunyai /egal

Anonim Putusan No.0011/Padt.G/2021/PTA.Bdldengan menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal (KTPA)yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Terbanding Materiil);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelishakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa kuasahukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena ituKuasa Hukum Terbanding tersebut telah mempunyai /egal

BoE LIN DA P oR A TIW oO, la hit aLoam oom gaa . tam g gad 0 6 April 2001 2 c BELONYTA c ALY STAsu TJ 10 P RAN TO, lah ir ai Lam on gan, tan egal 21 De sem ber 2003 3DE AN DR A VALE R Y S U TS10 PR AN TO , la hip di S Ura ba ya tan ggatlo% M ce i2007Boa hw oa sua om i pe m o boo TU LU Ss AR DJ oO u T4310 PR AN TO te lah o nin ggadun ia pada tan egal Oo.

39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untukdiperiksa lebih lanjut;Legal standingMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal

Penggugat telahmembantah kebenaran tanda tangannya yang terdapat di dalam akta tersebut,adapun Penggugat juga tidak dapat menerangkan identitas Tergugat serta anakPenggugat dengan Tergugat secara bersesuaian dengan gugatan Penggugat,maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa surat kuasa khusus dalam perkara a quo tidak sah, sehingga gugatanyang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat cacat formil, dikarenakan diajukanoleh orang yang tidak memiliki kapasitas hukum (/egal

Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan perkara a quo;2. Dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard)dengan verstek;Pertimbangan penutupMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;Amar putusanMENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;2.

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan J/egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernamaDicky Fratama bin Ahmad F yang akan dinikahkan dengan calon isterinyabernama Muliani binti Asmadi; Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah

, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalahkeinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yangmemiliki kKewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing)dalam permohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Pemohon dengan anakbernama Dicky Fratama; Bahwa bukti P.5 dan P.6. merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak danjazanh Pemohon yang bernama Dicky Fratama.