., masingmasing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarangdiketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dalam kesimpulannya disebutkan : Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB566/2020/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintesis 5FLUOROPYPICAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 118 (Sembilan puluh lima)dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang

PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUSbin JOKO SUNGKOWO, pada hari Selasa

RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKETIGA :Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS binJOKO

Menyatakan Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUSbin JOKO SUNGKOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagiHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYKDiri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga melanggarPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35

Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RIHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYKNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo.SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan peraturanperaturan perundangundanganyang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor.:125/Pid.Sus/2020/PN.

Oleh karena untuk memenuhipersyaratan tersebut, Calon Pemenang tersebut harus punyakantor cabang dan izinizin usaha di Kabupaten Siak danapabila Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga tersebut tidak sesuaidengan lokasi atau alamat tempat pengolahan makanan ataudapur, maka Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Jasa Boga tidakberlaku atau batal Gugur berdasarkan PMK RI No:1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga BAB IV Pasal 14 poinb..

Berdasarkan PMK RI Nomor1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Kepmenkes RI Nomor : 715/ Menkes/SK/V/2003Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;.

Bahwa berdasarkan fakta diatas, menurut hemat Penggugatpanitia lelang (Tergugat) terindikasi mengabaikan PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1096/MENKES/PER/VV2011 tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Pesyaratan HygieneSanitasi JasaBoga. Sehingga menetapkan Calon Pemenangseperti dalam dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)Nomor : 02/BAHP15/PokjaULP/009 tanggal 9 Juni 201 7;.

Bahwa Berdasarkan PMK Rl Nomor:1096/MENKES/PER/VV/201 1 tentang Hygiene SanitasiJasaBoga dan Kepmenkes RI Nomor. : 715/Menkes/SK/V/2003tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi JasaBoga badan usahakami miliki sudah sepatutnya secara kualifikasi, badan usahakami yang menjadi Calon Pemenang. Tapi di dalam dokumenBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP15/PokjaULP/009 tanggal 9 Juni 2017 Badan Usaha kamimalah sebagai calon pemenang cadangan 1 ;.

Pokja ULP melaksanakan pelelanganterobuka untuk umum berdasarkan dokumen pengadaan danprinsipprinsip dasar pelelangan menurut Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya bahwa pejabat pengadaan tidakboleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calonpenyedia barang/jasa dari luar propinsi/kota dan juga telahmemenuhi ketentuan Permenkes Rl Nomor1096/MENKES/PER/VV/2001 tentang Higiene Sanitasi Jasa Bogadan Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK

Banding Administrasi berupa Surat Keberatan PENGGUGAT atas SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEk) tertanggal 15 Mei 2019;4. Banding Administrasi berupa Surat Keberatan PENGGUGAT .atasSuratKeputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/555/2018 kepadaKomisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 20 Mei 2019;5.

Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun berdasar padaHal.9 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKSpertimbangan sebagaimana tertulis dalam Surat Keputusan MenteriKesehatanNomor KP.04.01/MENKES/555/2018 : pada poin Menimbanga.bahwa atas nama dr.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah :SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah Selama3 (tiga) Tahun;Jawaban Somasi TERGUGAT IINomor KP.04.01/2.1/5876/2019,tertanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.Jinta Ginting, APT, M.KesDirektur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar;Hal.22 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS3.

Mewajibkan PARA TERGUGAT untuk mencabut : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebin RendahSelama 3 (tiga) Tahun; Surat Jawaban Somasi TERGUGAT II Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019,tertanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.Jinta Ginting, APT, M.KesDirektur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar;4.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/Menkes/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun (selanjutnya disebut sebagai objekgugatan 1); danHal.23 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS2. Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.

(Vide konsideranMembaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat);Bahwa surat tersebut tidak bisa Penggugat peroleh sebagai bukti,karena memang surat tersebut sifatnya rahasia sehingga bukanuntuk konsumsi publik apalagi untuk Penggugat.

(Vide konsideran Membaca padaKeputusan Menteri Kesehatan KP.04.01/MENKES/35/2015tanggal 26 Januari 2015 tentang pemberhentian terhadapPenggugat);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPenggugat peroleh sebagai bukti, karena memang surat tersebutsifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publik apalagiuntuk Penggugat.

(Vide konsideranMembaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat;Halaman 14 dari 44 halaman.

(Videkonsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPemohon Kasasi peroleh sebagai bukti, karena memang surattersebut sifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publikapalagi untuk Pemohon Kasasi.

(Videkonsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi);3.

Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1. BB4781/2018/NNF (A) sisanya berupaHalaman 21 dari 31 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Smnirisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,345 gram, 2. BB4781/2018/NNF (B)sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,039 gram, 3.

Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FluoroADBFUBAMB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 danmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, yang unsurunsumya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2. tanpahak atau melawan hukum3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1. BB4781/2018/NNF (A) sisanya berupairisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,345 gram, 2. BB4781/2018/NNF (B)sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,039 gram, 3.

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Bonaventura Digdyan Cahya Kusuma als Cahyo telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakdan melawan hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan 1;2.

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan No.Halaman 3 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Tig1448/Menkes/Per/VV/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan puskesmas; Bahwa terdakwa tidak berwenang menjual pil dobel L yang termasuk obatdaftar G;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;Atau;

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VV2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan puskesmas; Bahwa terdakwa tidak berwenang menjual pil dobel L yang termasuk obatdaftar G;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 196 UndangUndang Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/PenasihatHukumnya

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamHalaman 12 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Tlgperkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa atas

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyasasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpengglongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.2.

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyasasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.2.

BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpengglongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN. Yyk2.

YykBahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan MenKes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.

;Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diriterdakwa dilakukan Tes Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulansebagai berikut : BB3153/2017/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawasintetis 5FLUROADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No 2 tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika.

SK Menkes tersebut, dengan rincian sebagai berikut : Menurut Kontrak Menurut SK Menkes (HNA) Juml = HargaHarga Harga .Satuan ah per SelisihNama.

SK Menkes Nomor302/Menkes/2008, b. Survei Harga Pasar ; dan c.

Infonnasi dari Instansi Fannasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Fannasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

Nomor 302/Menkes/2008, b.Survei Hargapasar ; dan c.

Informasi dari Instansi Farmasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Farmasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

MENKES No.194/MENKES/SK/VI/2012) No.

;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan (Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba Kep.MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma nol13tujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan19Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XI/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor PecanduNarkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentangRehabilitast Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal 19 Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Judex fakti Pengadilan NegeriMakassar tidak cermat dan telahkeliru dalam mempertimbangkanperaturan mentri Kesehatan RINo. 1796/Menkes/Per/VIII/2001 ;2. Judex fakti Pengadilan NegeriMakassar tidak cermat dan telahkeliru menerapkan Undangundang Nomor: 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara ;3.

Basuki Rahmad No 812 Surabaya masingmasing 1 (satu) butir ;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 5411/NNF/2014 barang bukti yag diterima ;6767/2014/NNEFE berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "" dengan berat netto1,008 gram mengandung bahan aktif ;MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan

I Nomor urut 81Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika , tetapimasuk daftar obat keras ;6768/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam

golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotikan ; 922225222222 nnn nn nn nnn nnn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 05September 2014 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasukdalam bulan September tahun 2014, bertempat didepan diskotik

No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 81Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi masukdaftar obat keras ;= 6768/2014/NNEF berupa (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik

tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotika ; 22222225 nonin nnn nnn nnn nnn ncn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUKETIGA : $222 nn nnn nnn nnn nn nnn ncn nnn ccc cnn encBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN

BB3735/2018/NNF hasil pemeriksaan Positif 5FLUQOROADBTerdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RINo. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa Gerardus Patrick Al Patrick tersebutsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Cocaine Negatif ( ) Diperiksa Perbuatan terdakwaGerardus Patrick Al Patricksebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 20Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukankeberatan;Menimbang, bahwa untuk

RI No. 20 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;AtauKedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif ,maka Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatasdapat langsung memilin

salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan terlebihdahulu dan dalam perkara a quo Majelis Hakim berketetapan hati untukmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan alternatif kedua, yaitu, pasal 127ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, JoPeraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,yangunsurunsurnya adalah :1.

Lab. : 1730/NNF/2018 tanggal 5 September2018 terhadap barang bukti tembako gorila yang diakui milik TerdakwaGerardus Patrick Laboratorium Kriminalistik ternyata Positif 5FLUOROADB, terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor urut 95 dalamPeraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam

pada waktu dan tempatseperti tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang berjualan di tokonya didatangi olehpetugas Kepolisian Polres Situbondo selanjutnya memeriksa obatobatan yang dijual olehterdakwa ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON, yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untukmenjual obat dari pihak yang bewvajib berdasarkan SK Menkes

pada waktu dan tempatseperti tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang berjualan ditokonya didatangi olehpetugas Kepolisian Polres Situbondo selanjutnya memeriksa obatobatan yang dijual olehterdakwa ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON, yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untukmenjual Obat dari pihak yang berwajib berdasarkan SK Menkes

SITIRAHMANINGSIH Binti GUNO ternyata diketemukan obat keras daftar G yang dijualoleh terdakwa; e Bahwa obat keras daftar G tersebut berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34 Packjenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmiuntuk menjual obat dari pihak yang berwajib berdasarkan SK Menkes tanggal 28Januari 1964 No. 89/PH/64/b; e Bahwa obatobatan tersebut hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter

Bahwa setelah melakukan penggeledahan ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa120 tablet jenis SUPERTETRA, 34 Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN,540 Butir jenis DEXAMETHASONE, dan 130 Butir jenis LANADEXON yang dijual olehterdakwa dan penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untuk menjual obat dari pihakyang berwajib berdasarkan SK Menkes tanggal 28 Januari 1964 No. 89/PH/64/b; 3.

Isi rekam medik milik pasien.Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan MenteriKesehatan No'. 749/Menkes/Per/XIV1I989 tentang Rekam Medis,maka TERGUGAT 1 bukanlah Pihak yang mempunyal kewenanganuntukmenyimpan dan memelihara berkas rekam medis;i120. Bahwa.

PENGGUGAThanya mengutip ketentuan Peraturan MenteriKesehatan No. 749/Menkes/Per/XI/1989 tentang Rekam Medisdefmisi dari Rekam Medis' yang dianggapnya berguna danmenguntungkan dirinya, tanpa melihat ketentuan lain mengenai lamapenyimpanan dan kewenangan pemusnahan Rekam Medis dalamPasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 749/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, yang berbunyi :Pasal 71) Lama penyimpanan rekam medik sekurangkurangnyauntuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dadtanggal terakhir

"MILIK" yang dimaksud dalamPasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 749/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, adalah termasuk28dalam "MILIK" yang dibatasi oleh UndangUndang vide Pasal 7 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 749/Menkes/Per/XIl/1989 tentangRekam Medis, yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa RumahSakit Rajawali Bandung sebagai Pemilik dokumen/berkas RekamMedis memiliki kewenangan yang sah untuk memusnahkan rekammedis tersebut seketika setelah batas waktu yang ditentukan

olehketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan No.749/Menkes/Per/X1I/1989 tentang Rekam Medis, yaitu 5 tahunhabis/lewat.

/PER/XII/1989, tentang rekam medis, dikarenakan telahdigantikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang baru yaitu PERMENKES*kNo. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam'medis.Maka untuk iiu berawal dengan tidak adanya tindakan dan berawalbahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269 / MENKES / PER / III / 2008 tentang Rekam Medis Bab VKepemilikan, Pemanfaatan dan Tanggung Jawab Pasal 12 ayat ( 1 )menyebutkan BERKAS REKAM MEDIS MILIK SARANA PELAYANANKESEHATAN.

Pasal 2 ayat (3) dan (4)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat jo.

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan olen Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan olen Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa obat jenis Trihnexyphenidy

Pasal 72 kewajiban walikota melakukan pengawasan terhadap izinlingkungan;Bahwa berdasarkan Pasal 25 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V/2010 tidakdikenal Perpanjangan lzin Operasional Sementara;Bahwa pengolahan limbah Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu, tidakmemenuhi persyaratan yang meliputi upaya kesehatan lingkungan, upayapemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dan butir

Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 195 Tahun 2012 tanggal 20Juni 2012 tentang Perpanjangan lIzin Operasional Sementara RumahSakit Umum Tiara Sella Bengkulu bertentangan dengan Undangundang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/2010.b.

Putusan Nomor 491 K/TUN/2013perundangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 25 (1) dan (2) UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Pasal 2Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, setiap penyelenggara rumah sakitwajid memiliki izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional,selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor147/MENKES/PER/V/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakitsyarat untuk mendapatkan izin operasional

Putusan Nomor 491 K/TUN/2013Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun 2010 tidakberlaku surut.Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Facti yang berpendapatpenerbitan Surat Keputusan objek sengketa mengandung cacat secarayuridis formal sangatlah tidak beralasan atau tidaklah berdasar karenamenurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit, hanya disebutkanizin Operasional rumah sakit, penerbitan Izin operasional sementarayang diterbitkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V/2010Tahun 2010 Tentang Perizinan rumah sakit tidak mewajibkan ataumengharuskan hanya penerbitan izin operasional tetap.

Sisa uji habis.Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB5020/2018/NNF berupa irisan daun dalam linting rokokdan BB5021/2018/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUQOROADBterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 118 dalam Peraturan Menkes RINo. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.II.

diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Atau Ketiga:Bahwa terdakwa Hanung Tri Kesuma Bin Bandiono, pada hari Sabtutanggal 3 November 2018 sekitar jam 23.30 WIB atau pada waktu tertentudalam tahun 2018, bertempat di depan rumah terdakwa di JI.

Sisa Uji 0,671 gramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB5019/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan NomorUrut 118 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika;lll.

Peraturan Menkes RI No. 20Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;AtauKedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.

Peraturan Menkes RI No. 20Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;AtauKetiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.

farmasi dan alat kesehatanhanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izinsebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasiyang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;Bahwa Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk badanhukum yang telah memiliki ijin dari Menteri dalam hal ini adalah PBFatau Pedagang Besar Farmasi;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes

/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat 1,yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasadisingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obatdan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentangPedagang Besar Farmasi bahwa untuk memperoleh ijin PBF,pemohon

harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderalpada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan, dengan tembusankepada Kepala Badan POM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi danKepala Balai POM/Balai Besar POM setempat;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1I/2011 tentang PedagangBesar Farmasi bahwa untuk memperoleh jijin PBF, pemohon = harusmengajukan permohonan kepada

harus memiliki apoteker penanggung jawab yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan danpenyaluran obat dan/atau bahan obat, Apoteker penanggung jawabyang dimaksud harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang BesarFarmasi, disebutkan bahwa ijin PBF berlaku 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang selama memenuhi persyaratan;Bahwa

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perusahaanberbentuk badan hukum yang diperbolehkan/ memiliki izin untukpengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalamjumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan adalah PBFHalaman 20 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Son(Pedagang Besar Farmasi) sebagaimana tertuang dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1/2011 tentangPedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat ;Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 522/ Menkes/V I/2008 tanggal 06 juni 2008tentang pelaksanaan teknis laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika menyebutkan bahwa lembagakesehatan yang tidak ditunjuk berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan tidak berwenang mengeluarkan hasillaboratorium.

Menurut Penasehat Hukum berdasarkankepada Kep Menkes bahwa yang berwenang mengeluarkanhasil laboratorium pemeriksaan spesimen narkotika adalahLaboratorium dilingkungan Departemen Kesehatan yaitu UnitLaboratorium Kesehatan Propinsi Kalbar dan yang berwenangmengeluarkan hasil laboratorium pemeriksaan bahan bakunarkotika adalah Balai Pemeriksa/Pengawas Obat danMakanan Propinsi Kaloar.

Dan berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotikadan Psikotropika Projustitia, menerangkan bahwa pada intinyapengambilan specimen dilakukan oleh tenaga yangmempunyai keahlian dan kompetensi sesuai denganketentuan yang berlaku.d.

Bahwa terhadap keberatan Kesatu yang intinya Pemohonbanding/Terdakwa mempermasalahkan bahwa berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/ Menkes/VV/2008tanggal 06 Juni 2008 tentang pelaksanaan teknis laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika menyebutkan bahwalembaga kesehatan yang tidak ditunjuk berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan tidak berwenang mengeluarkan hasillaboratorium.

Dan berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustitia, menerangkan bahwa pada intinyapengambilan specimen dilakukan oleh tenaga yang mempunyaikeahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/ Menkes/VV2008tanggal 06 juni 2008 tentang pelaksanaan teknis laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika