Ditemukan 103 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Pdg
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
ITA WILIS
Tergugat:
PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE
6414
  • Tanggal 23September 2013 yang pengaturansyarat uang muka Down Payment(DP) Kendaraan bermotor roda 4R(empat) mininal 25%. tindakanTergugat demikian dikualifisirsebagai tindakan wanprestasi(breach of contract) sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 1239KUHPerdata;f.
Register : 13-07-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — H. MOCHAMAD CARKIM, DKK VS PRESIDEN RI;
74270 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Vide BUKTI P18 hal. 4445);Bahwa, selain adanya batas mininal Calon Kepala Desa minimal 2 (dua)orang, juga PP 43/2014 memberikan batasan Jumlah Maksimal CalonKepala Desa Paling Banyak 5 orang (vide Pasal 41 ayat 3 huruf c PP43/2014) dan Maksimal 3 orang untuk Calon Kepala Desa antar waktu(Vide Pasal 45 huruf a angka 6 PP 43/2014), hal ini sangatbertentangan dengan asas Demokrasi dan Partisipasi masyarakat Desa(Vide Pasal 3 huruf H dan Huruf J UU DESA), mengapa harus dibatasidengan makasimal 5 (lima
Register : 05-04-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 19/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 10 Oktober 2017 — REZA GANNY, DKK MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT. PP PROPERTI, Tbk(Perseroan)
543277
  • Hasil kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) PembangunanApartemen The Ayoma yang dilakukan konsultan transportasi darat.e Berdasarkan poin diatas koefisien parkir untuk apartemen pada 0,2 1.e Maksudnya mininal setiap 5 unit terdapat 1 SRP Parkir. Dan maksimalsetiap unit terdapat 1 SRP Parkir.e Dan berdasarkan poin 2, konsultan memberikan analisis koefisien : 4,artinya setiap 4 unit terdapat 1 SRP Parkir.
    Envitek Indonesia Jaya (vide bukti T27);Halaman 105 dari 111 halaman, Putusan No. 19/G/LH/2017/PTUNSRGe Berdasarkan poin diatas koefisien parkir untuk apartemen pada 0,2 1;e Maksudnya mininal setiap 5 unit terdapat 1 SRP Parkir. Dan maksimal setiap unitterdapat 1 SRP Parkir;e Dan berdasarkan poin 2, konsultan memberikan analisis koefisien 1 : 4, artinya setiap 4unit terdapat 1 SRP Parkir.
Register : 22-08-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 18-11-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 447/Pdt.G/2017/PN.BKS.
Tanggal 5 Oktober 2017 — 1. PURNAMA HALIM sebagai Pemohon Keberatan I 2. JUNIAH TJAKRAWALA sebagai Pemohon Keberatan II Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dalam hal ini selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG CILINCING sebagai Termohon Keberatan
140300
  • Bahwa nilai ganti kerugian yang diberikan tidak ada rasa keadilan, dimanapembangunan jalan tol mempunyai nilai ekonomis atau komersial;Bahwa pada saat undangan tidak ada musyawarah atau tanya jawab yangada pemilik lahan diundang dan diberikan amplop tertutup yang isinyaberupa jumlah total nilai ganti kerugian yang mana jika dihitung per m2 ratarata dikenai Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan warga merasa tidakpuas.Bahwa didesa tetangga Samudera Jaya diberikan nilai ganti rugi untuk tanahsawah mininal
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1488/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr
Tanggal 8 Desember 2016 —
383
  • Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah seorang anaknya yang bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun yang untuk saat ini mininal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau hidup mandiri (21 tahun) diserahkan kepada Penggugat rekonpensi selama anaknya tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonpensi; dengan menjaminkan semua harta miliknya Tergugat rekonpensi baik
    Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah = seoranganaknya yang bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun yang untuk saatini mininal sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan, dengantambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak perkara ini diputus sampaianaknya tersebut dewasa atau hidup mandiri (21 tahun) diserahkankepada Penggugat rekonpensi selama anaknya tersebut dalampemeliharaan Penggugat rekonpensi; dengan menjaminkan semua hartamiliknya Tergugat rekonpensi baik yang ada atau
Register : 08-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Klk
Tanggal 30 April 2019 — Pemohon:
MUHAMAD PUNDING J. Bin JAHRI Alm
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kapuas
13345
  • diterbitkan Surat Perintah Membawa untuk Pemohonkemudian pada tanggal 19 desember 2018 barulah Pemohon dapat dimintaiketerangan sebagai Saksi oleh Termohon untuk memperjelas dan membuatterang proses perkara a quo.Bahwa dalam perkara a guo Termohon sudah mempedomani putusan MKNomor: 21/PUUXII/2014 yang menyatakan inkonstitusional yang bersyaratterhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan buktiyang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAPsepanjang dimaknai mininal
Register : 17-10-2014 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 5247/Pdt.G/2013/PA.Jr
Tanggal 16 April 2014 — Termohon konpensi/ Penggugat rekonpensi DAN Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi
116
  • Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anaknya tersebut yang untuk saat ini mininal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai kedua orang anaknya tersebut dewasa atau hidup mandiri (21 tahun) diserahkan kepada Penggugat rekonpensi selama kedua orang anaknya tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonpensi; dan menyatakan gaji Tergugat rekonpensi sebagai sales obat-obatan dan semua harta miliknya Tergugat rekonpensi baik
Register : 21-12-2005 — Putus : 13-05-2006 — Upload : 20-06-2012
Putusan PN POSO Nomor 222/PIDB/2006/PN.PSO
Tanggal 13 Mei 2006 —
17279
  • Menimbang, bahwa ketentuan UU No. 31 tahun 1999 khususnya Pasal 3 tentangpidana mininal merupakan aturan normatif dan dalam daya berlakunya harusdiperhatikan fakta empirik berupa kasus posisi, tingkat kesalahan dari Terdakwa, jumlahkerugian yang diakibatkan oleh kesalahan Terdakwa, dalam pengertian pengenaan pidanaminimal tersebut haruslah dalam perspektif keadilan dan kemanfatan bagi mereka yangdiadili serta dalam kerangka bahwa HAKIM BUKAN ALGOJO DALAM PENEGAKANHUKUM.Menimbang, bahwa dengan demikian
Register : 23-02-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw
Tanggal 2 Mei 2017 — ALBADAWI Alias UJANG Bin JALAL EFENDI
27377
  • dipengadilan dalamacara pidana semua dilakukan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlakudalam hal ini adalah Kitab Undang Udang Hukum Acara Pidana, aturan tersebuttetap digunakan kecuali ada aturan yang lebih spesifik yang mengatur tentangjalannya persidangan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/I/2013 tentang pemberlakukanpedoman penanganan perkara lingkungan hidup dijelaskan bahwa ahli haruslahyang memiliki disiplin ilmu dengan ijazah mininal
Register : 22-04-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Tpg
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.MONA AMALIA, SH
2.DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, S.H.
Terdakwa:
EDI alias APENG bin BUNGA ANG
7426
  • Untuk keterangan Saksi, mininal dua orangSaksi untuk 1 (Satu) alat bukti keterangan Saksi, satu saksi bukan saksi(asas unus testis nullus testis) sedangkan untuk keterangan ahli atau surat,cukup satu sudah memenuhi satu alat bukti.
Putus : 27-11-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SELONG Nomor 151 /Pid.B /2012/PN.Sel
Tanggal 27 Nopember 2012 — ANJAS Alias AN, DKK
14077
  • patut diduga berada diwilayah Indonesia secara tidak sah, sedangkan berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, perbuatanPara Terdakwa justru tidak masuk kedalam kategori pasal 124 a UU No 6 Tahun 2011 danmasuk kedalam Pasal 120 ayat UU No. 6 tahun 2011.Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 120 ayat 1 UU No. 6 tahun2011 mengatur penerapan batas minimal pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku yaituminimal 5 tahun dan denda mininal
Register : 02-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum: ROBERTUS DAVID MAHENDRA Terdakwa: ALI AHMAD Bin URIP NUR HADI
23751
  • Untuk menabung bisa hariandan terserah anggota mininal Rp.5.000, an maksimal takterhingga dengan jasa : 4% per tahun. Untuk pengambilanuang bisa langsung ke kantor atau lewat marketing dan bisaHalaman 99 dari 184 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN.Tmg (Perbankan)diambil setiap menjelang lebaran sesuai dengankesepakatan biasanya awal puasa maksimal h7 lebaran.D.
    Untuk menabung bisa hariandan terserah anggota mininal Rp.5.000, an maksimal takterhingga dengan jasa : 4% per tahun. Untuk pengambilanuang bisa langsung ke kantor atau lewat marketing dan bisadiambil sesuai dengan kesepakatan 6, 12, 18, 24 bulan.E. DEPOSITO:Syarat : sudah menjadi anggota dengan membayarsimpanan pokok : Rp. 10.000, simpanan wajib : Rp. 5.000.. Kemudian nominal uang yang akan di depositokan minimalRp. 1.000.000, maksimal tak terhingga.
Register : 16-08-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 24-01-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 30/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 24 Januari 2018 — HAJAH SAWIYAH H HASAN, DKK MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PT. SELARAS BANGUN PRIMA PERSADA
17289
  • Para Penggugat telah mengirimkan surat juga kepada pihakKelurahan Kosambi dengan nomor 20/SKKZH/IX/2017tertanggal 29 September 2016 dan surat nomor 08/SKKZH/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017Artinya GUGATAN TERSEBUT TELAH DALUWARSA ATAUTELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILANPULUH) HARI dikarenakan telah mengetahui permasalahantersebut mininal sejak tahun 2016d.
Putus : 18-10-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - IRWAN SUYANTO UMAR
11129
  • besar, sehingga pada umumnya kayu teras lebih awet dari kayu gutkalau menggunakan kayu yang umurnya belum layak tebang maka kualitas kayurmasih rendah dan dipastikan tidak kuat apalagi untuk penggunaan kapal laut, terharus dipilih jenis kayu yang disesuaikan dengan peruntukan penggunaanya.Bahwa berdasarkan ketentuan dari kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutan:pada saat pemberian Perijinan Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HutAlam dengan pola TPTI bahwa Kayu dapat ditebang pada fungsi HP mininal
    dapat dipastikan bahwa kelas avdan kelas kuatnya tidak akan memenuhi syarat karena kayu masih harus mencarihutan sedangkan tanpa adanya izin yang sah dan akan mengalami kesulitan dal:pemenuhan jumlah dan kualitas, untuk memenuhi kebutuhan pembuatan katersebut.Bahwa berdasarkan keterangan pembuat kapal , lingkaran pohon kayu yang ditebadalah 100 Cm, maka diameter kayu adalah sekitar 31 Cm., sementara berdasarkketentuan dari kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kayu dapat ditebepada fungsi HP mininal
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ARDIANSYAH,S.IP,MM Bin Alm. LACUK
6727
  • sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima riburupiah) Nomor Kontrak: 556/90/ProgII.3/2010 Tanggal Kontrak 27Juli 2010 Sumber Dana APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran2010;Bahwa Saksi menerangkan bahwa menunjuk Terdakwa selaku PPKkarena yang bersangkutan adalah kabid pengembangan destinasipariwisata walaupun Terdakwa belum memiliki Sertifikasi sebagaiPPK;Bahwa Saksi menerangka bahwa pada saat itu ada surat edaranBupati bahwa kabid bisa ditunjuk sebagai PPK walaupun tidakmemiliki sertifikasi mininal
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2019
Tanggal 19 Maret 2019 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON VS 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
198676 Berkekuatan Hukum Tetap
  • )Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar dananggaran rumah tangga Perhimpunan termasuk juga merubahnama Perhimpunan xxx dapat terjadi melalui Rapat Umummaupun Rapat Umum Luar Biasa yang dihadiri langsung olehanggota Pemilik yang mewakili minimal 2/3 (dua pertiga) hakkepemilikan dari total Pemilik suara yang dinyatakan sah.Keputusan tentang perubahan anggaran dasar dan anggaranrumah tangga yang dilakukan di dalam Rapat Umum Tahunanmaupun Rapat Umum Luar Biasa dinyatakan sah apabiladidukung mininal
Register : 19-06-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 41/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 3 Nopember 2017 — EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI
19570
  • Standar Pelayanan Mininal (SPM), e. laporan keuangan atauPrognosa/Proyeksi Laporan Keuangan, dan f.
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ROBERTO,S.Sos Bin H.JUBAIR
6524
  • ratus tiga puluh lima riburupiah) Nomor Kontrak: 556/90/ProgII.3/2010 Tanggal Kontrak 27Juli 2010 Sumber Dana APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran2010;Bahwa saksi menerangkan bahwa menunjuk saksi ARDIANS YAHS.ip MM ~ selaku PPK karena yang bersangkutan adalah kabidpengembangan destinasi pariwisata walaupun saksi Ardiansyahbelum memiliki Sertifikasi sebagai PPK;Bahwa saksi menerangka bahwa pada saat itu ada surat edaranBupati bahwa kabid bisa ditunjuk sebagai PPK walaupun tidakmemiliki sertifikasi mininal
Register : 10-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
240147
  • Nilai unsur Peralatan Utama Mininal sebesar 15,30, dariambang batas yang dipersyaratkan yaitu 16Nilai unsur Bagian Pekerjaan yang akan disubkonkan sebesar11,35, kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu12..
Register : 12-02-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Mei 2016 — Drs. LUKMAN HAKIM (Terdakwa)
7531
  • Direksi Bank Perkreditan Rakyat Karimun yangdiperoleh dari perbandingan antara modal dengan simpanan (dana) pihakketiga.Sedangkan menurut ketentuan Perbankan mininal Bank yangdikatakan sehat adalah dengan CAR sebesar 8 % (delapan persen)sedangkan kondisi PD. BPR Karimun per 31 Agustus 2015 rasio CapitalAdeaquty Ratio dari PD. BPR Karimun adalah sebesar 6,52 ( enam komalima puluh dua persen) yang berarti PD.