Nomor 956 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebutdi atas, in casu Majelis Hakim berpendapat jual beli objek sengketaa quo adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu Penggugatsebagai pembeli haruslah dilindungi secara hukum, sebagaimana halini didasarkan pada kaidah hukum Yurisprudensi putusan MARI Nomor3201 K/PDT/1991 tanggal 30 Januari 1996 yang menyebutkan bahwapembeli beriktikad baik harus dilindungi*;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dimaksud adalah keliru

Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat MedanSumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 201328) 1 (satu) lembar Surat jin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu29) 1 (satu) lembar Surat jin Gangguan Nomor3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV.Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer(CV) An. CV.

Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat MedanSumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.SusTPK/2016/PT.Mdn Halaman 5428) 1 (satu) lembar Surat jjin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu29) 1 (satu) lembar Surat jin Gangguan Nomor3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An.

Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat MedanSumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 201328) 1 (satu) lembar Surat lin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu29) 1 (satu) lembar = Surat jin Gangguan Nomor3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An.

Karya Nusantara (Jl.Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftartanggal 25 April 201328) 1 (satu) lembar Surat Jjjin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantaradari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Putusan Nomor: 35/PID.SusTPK/2016/PT.MDN Halaman 3829) 1 (satu) lembar Surat jin Gangguan Nomor3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV.

Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan SumateraUtara) terdaftar tanggal 25 April 201328) 1 (satu) lembar Surat jin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu29) 1 (satu) lembar Surat jin Gangguan Nomor3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer(CV) An. CV.

Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan SumateraUtara) terdaftar tanggal 25 April 20131 (satu) lembar Surat jin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu1 (satu) lembar Surat jin Gangguan Nomor3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 dan secara yuridis Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah merupakan pembeli beritikad baikyang harus dilindungi Undangundang sehingga patut bila Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dinyatakan demi hukum sebagai Pembeliyang beritikad baik yang eksistensinya harus dilindungi hukum;Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di atas, telah jelas dan tegas membuktikan bahwaperolehan hak atas tanah

Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara)terdaftar tanggal 25 April 201328) 1 (satu) lembar Surat jin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantaradari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu29) 1 (satu) lembar Surat jin Gangguan Nomor3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)An. CV.

Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara)terdaftar tanggal 25 April 201354) 1 (satu) lembar Surat jin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantaradari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu55) 1 (satu) lembar Surat jin Gangguan Nomor3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu56) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)An. CV.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1996 Nomor3201 K/Pdt/1991 menyatakan bahwa pembeli yang beriktikad baikharus dilindungi;3.5. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya Hukum AcaraPerdata, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 573) menyatakandalam hukum perdata pada prinsipnya Notaris tidak berwenangmenyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak,sehingga Akta Jual Beli sebagai Akta Otentik (AO) tidak mesti terjaminkebenaran materiilnya;3.6. Bahwa M.

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 566/2009 tanggal 12 November

Tergugat Il adalah Pembeli yang Beriktikat Baik;Bahwa Tergugat Il adalah pembeli yang beritikat baik sehingga olehkarenanya sesuai dengan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata,Yurisprudensi MA Nomor 251 K /Sip/1958, Yurisprudensi MA Nomor3201 K/Pdt/1991 tanggal 30/1/1996 Yuri yang kaedah hukumnyamenyebutkan bahwa pembeli yang beritikat baik, haruslan mendapatkanperlindungan hukum, bahwa Tergugat II yang telah melakukan transaksijual beli dengan Tergugat Itelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuanhukum yang

Kesimpulan Penyidik atas kasus dimaksud sudah tidak ada lagipetunjuk lain (Bukti P4);9.Bahwa terakhir berkas perkara tersebut kembali dinyatakan tidaklengkap oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat(Termohon Il) dalam suratnya Nomor 3200/0.1.10/EP.1/2009 tanggal08 September 2009 (P.18) dan Surat Nomor3201/0.1.10/EP.1/09/2009 tanggal 08 September 2009 (P.19) (BuktiP5, P5a);10. Bahwa dalam Surat Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta PusatHal. 3 dari 26 hal. Put.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan, dalam praktek ketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syaratantara lain :a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkanpetunjuk Mahkamah Agung dalam buku II Mahkamah Agung RepublikIndonesia tahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harusatas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimanaketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggungansebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor3201

Kamar PerdataTahun 2012 sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakanperlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikat baik, sekalipunkemudian diketahui bahwa penjual adalah yang tidak berhak menjual objek jualbeli tanah ;Menimbang, bahwa demikian pula menurut putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958 danputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal29 Maret 1982 serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3201

Yuriprusdensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3201 K/PDT/1991 tanggal 30 Januari 1996, yang berbunyi:Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi;Oleh sebab itu pertimbangan hukum yang dikemukan oleh Yang MuliaMajelis Hakim Tinggi Judex Facti tingkat banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya yang telah menguatkan putusan Pengadilan NegeriPangkalan Bun dalam perkara in casu sungguh sangat tidak tepat dan tidakbenar dalam penerapan hukumnya dengan tidak melakukan penerapanhukum secara

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan, dalam praktek ketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syaratantara lain :a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkanpetunjuk Mahkamah Agung dalam buku II Mahkamah Agung RepublikIndonesia tahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harusatas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimanaketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggungansebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor3201

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dalam praktekketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syarat antara lain :a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkanpetunjuk Mahkamah Agung dalam buku Il Mahkamah Agung RepublikIndonesia tahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harusatas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimanaketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggungansebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor3201

penguasaan benda yang dijual secaraaman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacatcacat barangtersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hinggamenerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. mengenai pembeli yang beriktikadbaik juga merupakan kaidah hukum dan telah menjadi yurisprudensihukum sebagaimana dengan putusan perkara yang telah menjadiYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 251/Sip/1958 tanggal 26Desember 1958 dan putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor3201

sebagai Pembeli yang beritikad baik secarahukummenurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember1958 yang berbunyi Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungidan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah, dan perlindungan terhadapPembeli yang beritikad baik itu juga dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Sip/1991 tanggal 30 Januari 1996 kaidah yurisprudensinya adalah Pembeli yangberitikad baik harus dilindungi secara hukum, karenanya

telahdilaksanakan dengan itikad baik dan Penggugat adalah pembeli yang sahyang beritikad baik, sehingga jual beli dengan segala akibat hukumnyaadalah sah dan mengikat ; 22 222 22222 2Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum danjual beli yang bersangkutan adalah sah secara hukum sesuai denganPutusanPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telahmenjadi Yurisprudensi, antara lain Nomor 52 K/Sip/1975 tanggal 23September 1975, Nomor 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976, Nomor3201

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diaturHalaman 27 dari 38 hal. Put.

Nomor 494 K/Pdt.SusBPSk/201721diundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan yang telah dibebankan atas agunan yangdimana isi keseluruhan dari APHT tersebut

PanonganKabupaten Tangerang, Yang Melepaskan RAIS B MAYA, YangMenerima Pelepasan STEPHANUS HADIWIJAYA yang belumdiregistrasi dan belum ditandatangani oleh pejabat pemerintah;e. 1 (Satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATASTANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA Nomor3201/Cikupa/1995 dari RAIS, umur 53 tahun, KewarganegaraanIndonesia d/a. Kp. Panyembir RT. 03/01 Ds. Serdang Kulon Kec.Panongan Kab.