Bahwa selain itu, gugatan Terlawan semula Penggugat adalah gugatanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dimana dalamgugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tersebutseharusnya positaposita gugatannya secara jelas dan terangmendalilkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yangtelah dilakukan oleh Pelawan semula Tergugat Il terhadap Terlawansemula Penggugat;Bahwa ternyata Terlawan semula Penggugat dalam posita gugatannyasama sekali tidak pernah menjelaskan perobuatan melawan

hukum(onrechtmatige daad) yang telah dilakukan oleh Pelawan semula TergugatIl terhadap Terlawan semula Penggugat, sehingga gugatan Terlawansemula Penggugat yang demikian adalah gugatan yang dikualifikasikansebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Bahwa seandainya benar Pelawan semula Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan cara melakukanpengambilalihan operasional tambang milik Terlawan semula Penggugat,quod non maka dalil gugatan Terlawan

:Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang HukumPerdata juncto Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata /junctoYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jugaajaran/doktrin para ahli hukum menguraikan tentang perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) sebagai berikut:a. Adanya perbuatan (onrechtmatige);b. Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat;c.

Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugianPenggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan;Bahwa standar baku berdasarkan putusan Hoge Aaad tanggal 31 Januari19191 mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)menyatakan:Pengertian onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosasuatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuatsendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan didalam masyarakat baik terhadap orang

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat Rekonvensi yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;b.

4BB x )'# ) BH * SG)&)E , *)SB (onrechtmatige daad).B %4B (onrechtmatige daad).B B*#) # * *Ed)GE)&)E*)S F GB (onrechtmatige daad).14. BBEonservatoirBeslaagG a15. BPETITUMau & W"& onservator BeslaagGC" & obyek sengketa adalah hakmilikPenggugat au9" & B %B W6" & %4B W7 8BHalaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2014../PN.SelB (onrechtmatige daad).9" & %F.* *> xq!6" &W7") FJ= I Gc& B= A& B & $88? &B su s & A& B & 98%9 A& B!A& BBDalam Eksepsi.1.

Nur lItam sekarang dengan tanahalmarhumah Ramlah dan Hindun yang dikuasai Tunzir; Selatan dahulu dengan tanah Asma sekarang dengan tanah Kiswati: Timur dahulu dengan tanah Asma dan Halimah sekarang dengan tanahKiswati dan Halimah;Adalah milik ibu Penggugat yang bernama Siti Hawa alias Ti Hawa;Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak tanah sengketamilik ibu) Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan perbuatan Tergugat Il menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor

10093 Tahun 2014 atas nama Tergugat dengan memasukkantanah sengketa ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10093 Tahun 2014adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10093 Tahun 2014 terdaftar atasnama Tergugat tidak sah dan tidak berharga menurut hukum serta batalsejak semula;Menghukum Tergugat mengosongkan tanah sengketa dari segalabeban yang membebaninya dan menyerahkannya kepada Penggugatuntuk dikembalikan ke dalam boede/ harta warisan ibu

Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak tanahsengketa milik ibu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);Halaman 3 dari 10 hal. Put.

Nur Itam sekarang dengan tanahalmarhumah Ramlah dan Hindun yang dikuasai Tunzir; Selatan dahulu dengan tanah Asma sekarang dengan tanah Kiswati; Timur dahulu dengan tanah Asma dan Halimah sekarang dengantanah Kiswati dan Halimah:Adalah milik ibu Penggugat yang bernama Siti Hawa alias Ti Hawa;Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak tanahsengketa milik ibu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);Menyatakan perbuatan Tergugat Il menerbitkan Sertifikat HakMilik

Nomor 10093 Tahun 2014 atas nama Tergugat denganmemasukkan tanah sengketa ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor10093 Tahun 2014 adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad),Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10093 Tahun 2014terdaftar atas nama Tergugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum;Menghukum Tergugat mengosongkan tanah sengketa darisegala beban yang membebaninya dan menyerahkannya kepadaPenggugat untuk dikembalikan ke dalam boede/ harta warisan ibuPenggugat almarhumah Siti

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp. 628.500, (Enam Ratus Dua PuluhDelapan Ribu Lima Ratus Rupiah);Bahwa terhadap Putusan Penetapan Dismissal Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum OlehPenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) Nomor: 3/PENDIS/TF/2021/PTUNSMD tanggal 4 Februari 2021 Pelawan telah menyatakan PERLAWANAN,maka oleh karena Perlawanan diajukan dalam tenggang waktu yangPutusan Perkara Nomor: 3/

keputusan yang keliru, tidak benar, dan merugikanPelawan, maka dari itu Pelawan merasa keberatan atas Putusan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda menetapkan Dismissal atas PerkaraPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)Nomor : 3/PENDIS/TF/2021/PTUNSMD tanggal 22 April 2021 tersebut diatas:Bahwa adapun alasanalasan/keberatankeberatan yang diajukan Parapelawan dalam Gugatan Perlawanan ini pada Pokoknya adalah PertimbanganMajelis Hakim yaitu:1.

Pejabat Pemerintahan(onrechtmatige overheidsdaad), sementara Gugatan para Penggugat dalamGugatan bernomor Register 3/G/TF/2020/PTUNSMD bukan sengketaTindakan Pemerintahan melainkan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukumoleh badan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad),Putusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 9 dari 30 halamanoleh sebab itu Pertimbangan Majelis Hakim yang menyamakan maknaFrasa sengketa tindakan Pemerintahan dengan makna Frasa SengketaPerbuatan Melawan Hukum

(onrechtmatige overheidsdaad) adalahkekeliruan yang nyata dan salah dalam penerapan hukum;Sehingga sangat keliru sekali jika tuntutannya meminta ditegaskannyahukum atas dasar hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 108 KUHPerdataberikut proses penegakan hukum itu sendiri, dimaknai oleh Majelis HakimPTUN sebagai permohonan Keputusan Tata Usaha Negara yang erbsifatAdministratif berdasarkna Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;3.

Alasan/alasan/ Keberatankeberatan Pertimbangan Hakim yang berbunyi;menimbang bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai upaya Administratifpada perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau PejabatPemerintahan, diatur pula dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) peraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintahan danKewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atauPejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang

Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukumoleh Pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukumyang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Badandan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebutdengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).9.

Bahwa selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 (Perma 2/2019), mengatur bahwa perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan peradilan tata usaha negara.10.Bahwa Pasal 10 dan 11 Perma 2/2019, mengatur sebagai berikut:Pasal 10Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku,perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yangdiajukan

ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa,dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 11Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeriharus menyatakan tidak berwenang mengadili.Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Mkd11.Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Para Penggugat yangmenyatakan Tergugat II

Bahwaselanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun2019 (Perma 2/2019), mengatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukumHalaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Mkdoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

overheidsdaad);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakanPemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yangmengatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenanganPeradilan tata Usaha Negara, dan karena perkara aquo menurut Majelissebagaimana

.- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;- Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);- Menyatakan hukum bahwa tuntutan strict liability tidak dapat dikenakan kepada Tergugat karena Force Majeur;- Menyatakan hukum bahwa penghitungan kerugian (ekologis,ekonomis dan pemulihan) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,-(Dua ratus satu ribu rupiah);

., dan atau suratyang berhubungan dengan pergantian antar waktu anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur Periode 20142019 atas nama Penggugatadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);b. Dengan perbuatan Tergugat II telah mengeluarkan Surat NomorPAN/A/KUSJ/062/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, Perihal:Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur Periode 20142019 atas nama Hj.

., dan atau surat yangberhubungan dengan pergantian antara waktu Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur Periode 20142019 atas nama Penggugatadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);c.

Dengan Perbuatan Turut Tergugat Nomor 160/1.2874/SetDPRDtertanggal 9 Oktober 2017, Perihal Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi Kalimantan Timur Periode 20142019, DapilKalimatan Timur 1 dan atau surat yang berhubungan denganpergantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan TimurPeriode 20142019 atas nama Penggugat adalah perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);d.

Siti Qomariah,S.E., dengan Muhammad Armend, S.P., adalah perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daaq);Perbuatan Tergugat Il mengeluarkan Surat Nomor PAN/A/KU$J/062/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, Perihal PersetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan TimurPeriode 20142019 atas nama Hj.

., adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Perbuatan Turut Tergugat Nomor 160/1.2874/SetDPRD tertanggal9 Oktober 2017, Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur Periode 20142019, Dapil KalimantanTimur 1 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Perbuatan Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Nomor926/SDM.14SD/64/Prov/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 PerihalPenggantian Antar waktu DPRD Provinsi Kalimantan Timur dariPartai Amanat Nasional Dapil Kalimantan

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahandan Kewenangan Mengadili perouatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atauPejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan; ayat 17,Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara.

Bahwatindakan pemerintahan berupa perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimanaperaturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadiliperbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak mengatur secara khusus tentangupaya administratif, maka penyelesaiannya administrasi menggunakan pasal 75ayat (2) UndangUndang

Dankarenanya gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaaq).V. POSITA GUGATAN1.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) , Majelis Hakim merujuk pada ketentuanperaturan perundangundangan sebagai berikut:1.

negara lainnya sebagai akibat dilakukannyaTindakan Pemerintahan;Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/AtauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyebutkanSengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnyamengandung tuntutan untuk

Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tatausaha negara.

Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 11Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaiberikut:Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang mengadili.Bahwa

Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 11 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaiberikut:Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang mengadili

Pejabat Pemerintah(Onrechtmatige Overheidsdaad). Berdasarkan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia tersebut knususnya Pasal 2 ayat (1) PerkaraPerbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tatausaha negara.

Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 11 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaiberikut:Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang mengadili

yang telahhabis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 dan dijadikan Hak Tanggungankepada Tergugat III, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum(onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;9.Menyatakan Perjanjian Jual Beli antara Tergugat dengan Tergugat Ilterhadap Sertifikat HGB Nomor 62 Permohonan 18 Maret 2000 hingga berakhir 18Maret 2020 Surat Ukur tanggal 9 Maret 2000 Nomor 10.25.10.2000, luas 16 m?

yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009, tanpa melakukanpenelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak danmelawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata:12.

yang telahhabis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 kepada Tergugat IV danmenjualnya kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawanhukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata:7. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membeli HGB Nomor 62Permohonan 18 Maret 2000 hingga berakhir 18 Maret 2020 Surat Ukurtanggal 9 Maret 2000 Nomor 10.25.10.2000, luas 16 m?

yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009,tanpoa melakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakanperbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad),sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;10.

yang telahhabis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitiansecara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak danmelawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365KUH Perdata;8.

Dengan demikian, Pengadilan NegeriJakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdataPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ini, sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 10 huruf (a) Perjanjian Sewa Jo. Pasal 118 ayat (4)HIR.

TINDAKAN TERGUGAT YANG MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT KEPADAPENGGUGAT UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI DENGANMEMBERIKAN JAMINAN YANG TIDAK BENAR ATAS SUATU GUDANGADALAH MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM(ONRECHTMATIGE DAAD) 5.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengankerugian.Hal 6 Putusan perkara Nomor :622/PDT/2018/PT.DKI.11.Bahwa perbuatan TERGUGAT jelas telah memenuhi unsurunsurPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) (Pasal 1365KUHPerdata) kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut:a.

Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukumdengan kerugianDalam perkara a quo, terlihat kerugiankerugian yang dialami olehPENGGUGAT adalah diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad) TERGUGAT sebagaimana telah diuraikansecara panjang lebar diatas;12.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukanoleh TERGUGAT diyakini akan membawa kerugian yang lebih besar danberlanjut terhadao PENGGUGAT dan oleh karena itu, PENGGUGATdengan ini mengajukan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorrad) walaupun ada Bantahan, Banding, atau Kasasi;19.

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).3. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan keija sama sebagaimana Kontrak Kerja Pembelian Scrap tertanggal 21 September 2004.4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian selama pemutusan sepihak sejak 1 Januari 2011 sampai dengan didaftarkannya gugatan Penggugat sebesar Rp. 814.800.000,- (delapan ratus empat blas juta delapan ratus ribu rupiah).5.

DALAM EKSEPSI :Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel karena Penggugatmencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige daad).

Sumber dari gugatan Penggugat adalah suatuperjanjian tetapi Penggugat mendalikan Tergugat I dan Tergugat II telahmelakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) padahalsumber dari Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) adalah UndangUndang yang berhubungan dengan perbuatan seseorang, dalambentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata.B. DALAM POKOK PERKARA :Halaman 4 dari 17 Halaman Perkara No.

Reg. 259/Pdt.G/2011/PN.BksTENTANG EKSEPSI :Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan PenggugatObscuur libel karena Penggugat mencampuradukkan Wanprestasi dengan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatige daad).

Sumber dari gugatan Penggugat adalah suatuperjanjian tetapi Penggugat mendalikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), padahal sumber dari Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige daad) adalah UndangUndang yang berhubungan dengan perbuatanseseorang dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata.Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwayang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat II menghentikan kerja

Dongju Raya Indonesia yangmenghentikan secara terpisah kontrak keija pembelian scrap (sisa hasil produksi) tertanggal21 September 2004 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.Halaman 11 dari 17 Halaman Perkara No.

adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengankeharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundangundangan ;Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak segera mengeluarkan PENGGUGAT daridalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Salemba (vide : perintah amarNomor 3, Putusan PK Nomor : 58 PK/Pid/2018) padahal telah mendapatkanpemberitahuan pada tanggal 26 Desember 2018 secara resmi, patut dan layakdari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah merupakantindakan arogan dan semenamena (Onrechtmatige

Kembali Nomor : 58 PK/Pid/ 2018, tanggal 14 November 2018,putusan mana telah diketahui Tergugat sejak tanggal 26 Desember 2018 ;Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak segera mengeluarkan PENGGUGAT daridalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Salemba (vide : perintah amarNomor 3, Putusan PK Nomor : 58 PK/Pid/2018) padahal telah mendapatkanpemberitahuan pada tanggal 26 Desember 2018 secara resmi, patut dan layakdari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah merupakan tindakanarogan dan semenamena (Onrechtmatige

Menurut hemat Majelis Hakim, hal ini lah yang merupakanperbedaan prinsip antara Onrechtmatige Overheidsdaad dengan Onrechtmatigedaad ;Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang timbul dalam perbuatan melawanhukum dan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa, dapat berupa baik kerugianyang bersifat materiil maupun immaterial.

Adanya uraian tentang Onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum) danadanya Onrechtmatige Overheidsdaad (perbuatan melawan hukum olehPenguasa) atas perampasan hak Penggugat selama 8 (delapan) hari ;b. Adanya uraian permintaan agar Tergugat untuk melakukan pengusutan danpemeriksaan serta memberikan penindakan secara terukur terhadap oknumJaksa yang karena kewenangan dan jabatannya pada saat itu telah tidak segeramengeluarkan Penggugat dari dalam tahanan ;c.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari redaksi gugatan Penggugat maksudterminologi Onrechtmatige Overheidsdaad (perbuatan melawan hukum olehpenguasa) jelas hal ini ditujukan kepada Tergugat selaku Kepala Kejaksaan NegeriJakarta Utara, namun dalam petitum gugatan, Tergugat dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).Menimbang, bahwa dari subjek yang terlibat dalam uraian posita dan petitumgugatan, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (selaku Tergugat) danOknum Kejaksaan

Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut di atas, penguasaanTergugat atas objek sengketa tersebut, adalah tanpa hak danmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;Bahwa, dengan demikian jelas perbuatan Tergugat menguasai objek sengketatersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad).

Bahwa, dengan dikuasainya objek sengketa tersebut oleh Tergugatter sebut, maka hakhak Penggugat sebagai salah satu pemilikobjek sengketa tersebut telah dirugikan, akibat perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan Tergugat tersebut ;Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, jelasjelasmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan telahmenimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 1365 jo.

Bahwa, karena perbuatan Tergugat tersebut telah jelas dan nyataterbukti adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad),maka karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan NegeriSitubondo untuk :a.

Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat menguasalobjek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) ;Menghukum Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong dari tanpa ada bangunan,pondasi dan pagar berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya milik Tergugat tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alatnegara (aparat Kepolisian

Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalahperbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;5.

Bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaibadan dan/ atau pejabat pemerintahan telah melakukan perbuatan melanggarhukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) (gugatan halaman 7 angka 13);6.

Bahwa Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Perma 2/2019)berbunyi:Pasal 2:(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau PeyjabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha negara;7.

Bahwa oleh karena jelas Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atasperbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dilakukanoleh Para Tergugat dan Turut Tergugat selaku badan pemerintahan.

Download dari internet Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan DanKewenangan Mengadili Perobuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ AtauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);2.

Overheidsdaad) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanHalaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN.SDA.Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum OlehBadan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yangdidalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Perkara perbuatan melanggar hukum olehbadan dan/ atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)merupakan kewenangan peradilan tata

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahandan Kewenangan Mengadili perouatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atauPejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan; ayat 17,Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara.

Bahwatindakan pemerintahan berupa perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimanaperaturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadiliperbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak mengatur secara khusus tentangupaya administratif, maka penyelesaiannya administrasi menggunakan pasal 75ayat (2) UndangUndang

Dankarenanya gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaaq).V. POSITA GUGATAN1.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) , Majelis Hakim merujuk pada ketentuanperaturan perundangundangan sebagai berikut:1.

negara lainnya sebagai akibat dilakukannyaTindakan Pemerintahan;Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/AtauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyebutkanSengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnyamengandung tuntutan untuk

1114 K/Pdt/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriPadang untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat 1 mendirikan Tower Telekomunikasidi atas objek perkara semenjak tanggal 18 Maret 2017 adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

Menyatakan perbuatan Tergugat 2 tidak mau untuk menyelesaikanpermasalahan tersebut di atas dengan Tergugat adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 dan 3 memperpanjang PerjanjianSewa Menyewa Tanah yang terletak di RT 01/RW 2 tanpa setahu danseizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;. Menyatakan Surat Keterangan Sewa Menyewa Tanah Nomor 5 Tahun2016 tanggal 26 Agustus 2016 adalah cacat hukum dan batal demihukum:.

Menyatakan perbuatan Tergugat 1 mendirikan Tower Telekomunikasi diatas objek perkara semenjak tanggal 18 Maret 2017 adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1114 K/Pdt/20203. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 tidak mau untuk menyelesaikanpermasalahan tersebut di atas dengan Tergugat 1 adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);4.

Menyatakan perbuatan Tergugat 2 tidak mau untuk menyelesaikanpermasalahan tersebut di atas dengan Tergugat 1 adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);3. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 dan 3 memperpanjang PerjanjianSewa Menyewa Tanah yang terletak di RT 01/RW 2 tanpa setahu danseizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;4. Menyatakan Surat Keterangan Sewa Menyewa Tanah Nomor 5 Tahun2016 tanggal 26 Agustus 2016 adalah cacat hukum dan batal demihukum:;5.

tindakan yang dilakukan oleh pihakpertama semacam itu adalah tidak sah karena itu batal demi hukum;Bahwa dengan demikian, seharusnya Tergugat 2 dan 3 menolakuntuk memperpanjang perjanjian sewa menyewa tersebut di atas, olehkarena itu perbuatan Para Tergugat yang memperpanjang lagi denganmenyewakan tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan izin dariPenggugat adalah bertentangan dengan hak pemilik yang baru yaituSyaiful (Penggugat), oleh karena itu perbuatan Para Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige

(Rusda) tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalahperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksudPasal 1365 KUH Perdata;Bahwa perbuatan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3 bersamadengan Darwis (Alm), Idi (Alm), Timah (Alm), dan Jawanis (Alm), telahmenjual objek perkara VIII kepada B.7 (Sahniar) tanpa seizin dansepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;Bahwa perbuatan Tergugat A.1

Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;Bahwa perbuatan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3 bersamadengan Darwis (Alm), Idi (Alm), Timah (Alm), dan Jawanis (Alm), telahmenjual objek perkara II kepada Tergugat B.2 (Nurhayati) tanpa seizin dansepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;Bahwa perbuatan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A

melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan perbuatan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3bersama dengan Darwis (Alm), Idi (Alm), Timah (Alm), dan Jawanis (Alm),telah menjual objek perkara VII kepada Tergugat B.5 (Yetnawati) tanpaseizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan perbuatan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3bersama dengan Darwis (Alm), Idi (Alm), Timah (Alm), dan Jawanis (Alm),Halaman 14 dari 33 hal.Put.

Nomor 1623 K/Pdt/201610.11.12.13.14.15.telah menjual objek perkara kepada B.1 (Desmawati) tanpa seizin dansepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan perbuatan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3bersama dengan Darwis (Alm), Idi (Alm), Timah (Alm), dan Jawanis (Alm),telah menjual objek perkara II kepada Tergugat B.2 (Nurhayati) tanpa seizindan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan perbuatan

atas tanah objek perkara a quo kepadaTergugat C tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalahperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan perbuatan Tergugat B.1, Tergugat B.4 dan Tergugat B.7mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan/atau menanam tanaman diatas tanah objek perkara , objek perkara VI dan objek perkara VIII tanpaseizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan perbuatan Tergugat C yang telah memproses permohonanpenerbitan

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Fenny Iskandar Alias Wijaya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad Onrechtmatige overheids-daad) terhadap

Berkas perkara dan sSuratsurat yang berhubungan dengan perkaraini;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaBarat pada tanggal 17 Februari 2021 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2021/PNJkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Bahwa Duduk Permasalahan (Posita) Yang Menjadi Alasan Dan DasarDiajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige DaadOnrechtmatgeoverheidsdaad

menimbulkan permasalahan yang semakinkompleks, maka oleh karena itu PARA PENGGUGAT mohon KepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk diletakkansita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan rumahtoko yang terletak di Komplek Ruko 15 nomor 15 C Rt. 09 Rw. 06 KelurahanDuri Utara, Kecamatan Tambora Jakarta Barat milik PENGGUGAT I;Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum sebagaimana tersebutdiatas, telah jelas TERGUGAT, BERSALAH MELAKUKAN PERBUATANMELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE

dari 24 Putusan Nomor 725/PDT/2021/PT.DKI15.16.KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG DIATURDALAM PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA(KUHPERDATA), yakni TERGUGAT tidak BER HAK untuk menempati ataumenguasai Ruko 15 nomor 15 C Rt. 09 Rw. 06 Kelurahan Duri Utara,Kecamatan Tambora Jakarta Barat milik PENGGUGAT I, sebagai pihakyang berhak menarik dan atau sudah tidak mengizinkan lagi terhadapTERGUGAT atau pihak ketiga lainnya atas obyek perkara tersebut;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1365 KitabUndangundang Hukum Perdata (KUHPer), wajib mengganti segalakerugian para PENGGUGAT yang timbul akibat adanya Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige Daad) terhadap PARA PENGGUGAT dengan caraSupaya TERGUGAT dengan sukarela untuk meninggalkan ataumengosongkan Ruko 15 nomor 15 C Rt. 09 Rw. 06 Kelurahan Duri Utara,Kecamatan Tambora Jakarta Barat milik PENGGUGAT I, dan untuk tundukatas putusan terhadap Para PENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT kehilangan penguasaan

Menyatakan Fenny Iskandar Alias Wijaya telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatige Daad Onrechtmatige overheidsdaad) terhadap Para Penggugat;.

Menyatakan bahwa tindakan pemblokiran uang dalam rekening tabungan Penggugat oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Bahwa Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill dan Turut Tergugat V juga telahmembenarkan bahwa rekening Penggugat yang ada pada bank TurutTergugat Il, Ill dan V juga telah diblokir atas permintaan Tergugat;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atasakan dipertimbangkan sebagai berikut :Tentang Petitum Penggugat yang meminta agar tindakan pemblokiran uangdalam rekening tabungan Penggugat secara sepihak oleh Tergugat dinyatakanmerupakan perbuatan yang melawan hukum(onrechtmatige

Balai Murnijaya;Halaman 31dari34 Putusan Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tk.Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta dan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Tergugat yang telahmemblokir rekening Penggugat pada bank Para Turut Tergugat adalah tergolongperbuatan yang melawan hukum(onrechtmatige daad) sehingga oleh karenanyapetitum Penggugat mengenai hal ini beralasan untuk dikabulkan;Tentang petitum Penggugat yang telah meminta agar Tergugat dihukumuntuk membayar

Menyatakan bahwa tindakan pemblokiran uang dalam rekening tabunganPenggugat oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum(onrechtmatige daad);3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kinidianggarkan sebesar Rp.4.441.000, (empat juta empat ratus empat puluhsatu ribu rupiah);4.