Citra Kirana kode nomorseri faktur pajak : ECNZN952NO : 000066 ;e 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 002/05/KWITANSI/06 tanggal 02 Juni2006 ;e 1 (satu) lembar Surat Permintaan Surat Keputusan Otorisasi Triwulan No: 900/004 tanggal 3 Juni 2006 ;Hal. 12 dari 20 hal. Put.

No. 2215 K/Pid.Sus/20093 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor No :0472/BM/OTSUS/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah tahun anggaran 2006 Bupati Kabupaten Biak Numfor ;e 1 (satu) lembar daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran No : 024/BS/OTSUSDASK/2006 tanggal 21 Juni 2006 ;e 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2006Bulan Juni No : 024/BS/OTSUS/DASK/2005 tanggal 21 Juni 2006 danlampirannya berupa Daftar Rincian Rencana

Citra Kirana kode nomorseri faktur pajak : ECNZN952NO : 000066 ;h. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 002/05/KWITANSI/06 tanggal 02 Juni2006 ;i. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Surat Keputusan Otorisasi Triwulan No: 900/004 tanggal 3 Juni 2006 ;j. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor No :0472/BM/OTSUS/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah tahun anggaran 2006 Bupati Kabupaten Biak Numfor ;k. 1 (satu) lembar daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran

No. 2215 K/Pid.Sus/2009h. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 002/05/KWITANSI/06 tanggal 02 Juni2006 ;i. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Surat Keputusan Otorisasi Triwulan No: 900/004 tanggal 3 Juni 2006 ;j. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor No :0472/BM/OTSUS/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang OtorisasiAnggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2006 Bupati KabupatenBiak Numfor ;k. 1 (satu) lembar daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran No :024/BS/OTSUSDASK/2006 tanggal 21

CSO melakukan otorisasi penggantian kartu ATM;Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 2493/Pid.Sus/2019/PN Sby9.

adalah CSO, jika yangmemproses adalah CSO maka yang melakukan otorisasi adalaCSO lain/BOM;Bahwa cara terdakwa DANU SURYO NUGROHO, SE sebagai exCSO melakukan proses pembuatan kartu.

PROSES DI SISTEM Masuk ke system BDS pada menu aplikasi kartu, dilayar menuutama aplikasi kartu klik otorisasi aplikasi; Kemudian klik otorisasi penggantian kartu; Pada layar otorisasi penggantian kartu klik aplikasi mandiri debityang akan diotorisasi, kemudian klik tampilan; Untuk menihilkan biaya penggantian pada field biayapenggantian tik mark dihilangkan; Pada layar rincian otorisasi penggantian kartu diatas,CSO/PBO/COM mencocokkan data aplikasi nasabah dengandatadata pada layar;Halaman 34 dari

88 Putusan Nomor 2493/Pid.Sus/2019/PN Sby Setelah sesuai CSO/ PBO/COM klik OK untuk otorisasi, apabiladata tidak sesuai klik keluar.a.

CSO yang melakukan otorisasi (menyetujui untuk proseslink kartu);3.

Adapun berkas yang diotorisasi oleh Terdakwa YUYANTTARYANA, Amd. dengan saksi Dedi Rustandi, S.sos kurang lebih sebanya304 (tiga ratus empat) buah berkas dengan plafon sebesar R3.018.000.000,00 (tiga milyar delapan belas juta Rupiah) sedangkan jumlakredit yang diotorisasi oleh Terdakwa YUYAN TARYANA, Amd. sendiSebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) buah berkas yang terdapapada :a. 93 berkas otorisasi permohonan kreditb. 219 berkas otorisasi rincian penerimaan, danc. 225 berkas otorisasi setoran

No. 1568 K/Pid.Sus/201260 10.Dari jumlah berkas surat perjanjian kredit (SPK) di atas, seluruhnyatelah dilakukan otorisasi berupa tanda tangan/paraf oleh TerdakwaYuyan Turyana, Amd selaku Direktur PD BPR Bungbulang bersamasama dengan saksi Dedi Rustandi, S.sos selaku Direktur Utama PDBPR Bungbulang, yang kemudian formulir rincian penerimaan yangtelah diotorisasi oleh Terdakwa bersama saksi Dedi Rustandi, S.sostersebut digunakan dalam proses persetujuan kredit di PD BPRBungbulang.

Adapun berkas yang diotorisasi oleh Terdakwa dengansaksi Dedi Rustandi, S.sos sebanyak 304 berkas dengan plafonsebesar Rp 3.018.000.000,00, sedangkan jumlah kredit yangdiotorisasi oleh Terdakwa sebanyak 261 berkas terdiri dari:a. 93 berkas otorisasi permohonan kredit,b. 216 berkas otorisasi rincian penerimaan, danc. 225 berkas otorisasi setoran potongan kredit.dengan rincian sebagai berikut : Hal. 61 dari 81 hal. Put. No. 1568 K/Pid.Sus/2012 62Hal. 63 dari 81 hal. Put.

Cipta Sarana yang dibuat dihadapan notaris ROSMINARRANGKUTI, SH;2 (dua) lembar asli Daftar Penerbitan Surat Perintah Membayar DanaBencana Alam tahun anggaran 2003 Kabupaten Tapanuli Selatan yangditerbitkan KPPN Padangsidimpuan ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 07 / 756 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 September 2003 ;1 (satu

) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1111 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2003 ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1550 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16

Cipta Sarana yang dibuat dihadapan notaris ROSMINARRANGKUTI, SH;27 2 (dua) lembar asli Daftar Penerbitan Surat Perintah Membayar DanaBencana Alam tahun anggaran 2003 Kabupaten Tapanuli Selatan yangditerbitkan KPPN Padangsidimpuan ;28 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 07 / 756 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 September 2003 ;

29 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1111 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2003 ;30 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1550 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia

Asahan.Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesar Rp122.996.000 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek dan BendaharaProyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 11/Bend/Keu/2002 tanggal 7 Juni 2002.Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan ArungJeram 2002 tanggal 7 Juni 2002.Daftar Rincian Penggunaan UUDP Rutin / Pembangunan DukunganDana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 7 Juni 2002 tanggal 7 Juni2002.Surat Permintaan Pembayaran UUDP

SuratPerintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 12 Juni 2002 sejumlahseratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam riburupiah.Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor: 912/2830/Bend/2002 tanggal 31 Juli 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulanlll Kepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kab.Asahan.Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesar Rp177.004.000, yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar surat

No. 958 K/Pid.Sus/2009Petunjuk Operasional Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002tanggal 15 Agustus 2002Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 193Pemb/2002 TentangPengangkatan / Penghunjukan Pemimpin Proyek dan BendaharawanProyek Pembangunan Non Fisik APBD Kabupaten Asahan TahunAnggaran 2002 tanggal 15042002.Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor : 05/Bend/2002tanggal 10 Mei 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan IlKepada Bupati Asahan d.p. Kabag Keuangan Setda Kab.

UUDP untuk Pembayaran selama BulanApril s/d Juni 2002 tanggal 7 Juni 2002.Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 115 / KEU/ 2002 TentangOtorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tanggal 06 Juni 2002.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 12 Juni 2002 sejumlahseratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam riburupiah.Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor912/2830/Bend/2002 tanggal 31 Juli 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi(SKO) Triwulan Ill Kepada Bupati Asahan d.p.

Asahan.Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesar Rp.177.004.000, yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor24/Bend.BE/2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp. 177.004.000,Hal. 35 dari 56 hal. Put.

Asnawi Abdullahuntuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dandikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnyasaya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening girodebitur H. Hamdani H.

Asnawi Abdullahuntuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dandikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnyasaya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening girodebitur Amruddin A.

Paimin untukdilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebutHal. 182 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015(17)dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkankemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit kerekening giro debitur Ivan Novaria, CV.

Asnawi Abdullahuntuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumentersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapatdicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekeningkredit ke rekening giro debitur H. Hamdani H.

Asnawi Abdullahuntuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumentersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapatdicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekeningkredit ke rekening giro debitur Amruddin A.

Bahwa sesuai dengan tata carapencairan uang yang bersumber dari Kas Daerah, sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 Pasal 51 ayat (1) dan (2)yang berbunyi : Untuk melaksanakan pengeluaran Kas Pengguna Anggaranmengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, SPPsebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah Surat Keputusan Otorisasi(SKO) diterbitkan, disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian PenggunaanAnggaran Belanja.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka tidak adatempat bagi persetujuan/disposisi Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana Idalam proses pengeluaran Kas Daerah tersebut, kalaupun ada yaitu hanya sebataspada penandatanganan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), namun sebagaimanafakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon Peninjauan30Kembali/Terpidana I selaku Bupati Natuna, sejak tahun 2002 telah mendelegasikankewenangan penandatanganan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) untukpengeluaran rutin

Izhar Sani ;Selanjutnya faktafakta hukum dalam perkara a quo menunjukkan bahwa setiappencairan dana yang bersumber dari Kas Daerah Kabupaten Natuna didasarkanpada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditandatangam oleh Wakil BupatiNatuna Drs.

Subandi, Suryanto, Hardinansyah dan saksi Suparmi serta alat buktiyang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I sebagaimanaterlampirdalam Nota Pembelaan yakni 3 (tiga) buah Surat Keputusan tentang PenunjukkanPejabat Yang Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Drs.

IzharSani (Wakil Bupati Kabupaten Natuna) yang ditunjuk selaku pejabat yangberwenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ; Demukian jugahalnya dengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyatapencairan dana APBD Kabupaten Natuna dalam perkara a quo dilakukan denganmendasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditandatangani olehDrs. Izhar Sani (Wakil Bupati Kabupaten Natuna) di samping SPP, SPMU yangditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan.

Memberikan otorisasi kredit dan pengeluaran biaya sesuai kewenangan denganbertanggungjawab.f. Dilarang merekayasa data nasabah dan menyalurkan kredit fiktif.g. Dilarang menyalahgunakan uang perusahaan maupun nasabah untuk kepentinganpribadi.h. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan cabang termasukmemberikanteguran dan sangsi, serta melaporkan kepada atasan setiap perbuatan yang tidak sesuaiketentuan.i.

Memberikan otorisasi kredit dan pengeluaran biaya sesuai kewenangan denganbertanggung j awab.f. Dilarang merekayasa data nasabah dan menyalurkan kredit fiktif.g. Dilarang menyalahgunakan uang perusahaan maupun nasabah untuk kepentinganpribadi.h. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan cabang termasukmemberikanteguran dan sangsi, serta melaporkan kepada atasan setiap perbuatan yang tidak sesuaiketentuan.i.

Bintang MandiriTegal, setelah dana masuk ke rekening Terdakwa seharusnya oleh Terdakwa uang tersebutdiberikan kepada nasabah, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadiTerdakwa.pengajuan diantaranya : Foto Copy KTP suami istri, KK, STUP, rekening listrik dan SKU,setelah persyaratan tersebut lengkap maka dilakukan pensurvean.e Benar, selanjutnya data tersebut diajukan ke koordinator cabang dan diteruskan ke otoritasterkait, setelah disetujui oleh otorisasi (ACC), maka apabila pinjaman

.;1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi(SKO) Tahun anggaran 2005, Nomor : 60/PK/2005, tanggal 30 September 2005dengan nilai sebesar Rp 1.492.100.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluhdua juta seratus ribu rupiah), yang sudah dilegalisir.;1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi(SKO) Tahun anggaran 2005, Nomor : 91/PK/2005, tanggal 12 Desember 2005dengan nilai sebesar Rp 348.000.000, (tiga ratus empat puluh delapan

juta rupiah),yang sudah dilegalisir;3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi (SKO) Bupati Biak Numfor,Nomor : 843/BBKOtsusDask/2005, tanggal 17 Oktober 2005 dengan nilai sebesarRp 1.492.100.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus riburupiah), yang sudah dilegalisir;3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi (SKO) Bupati Biak NumforNomor : 1134/BMOTSUSDASK/2005, tanggal 13 Desember 2005 dengan nilaisebesar Rp 348.000.000, (tiga ratus empat puluh delapan juta

surat keputusan otorisasi(SKO) Tahun anggaran 2006, Nomor : 79/PK/2006, tanggal 25 Agustus 2006 dengannilai sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi(SKO) Tahun anggaran 2006, Nomor : 114/PK/2006, tanggal 11 Oktober 2006dengan nilai sebesar Rp 1.267.000.000, (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh jutarupiah);1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi(

No. 2454 K/PID.SUS/20113(tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi (SKO) Bupati Biak Numfor,Nomor : 0464/BBK/Otsus/2006, tanggal 19 Juni 2006 dengan nilai sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah), yang sudah dilegalisir;3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi (SKO) Bupati Biak Numfor,Nomor : 0990/BBKOtsusDask/2006, tanggal 4 September 2006 dengan nilaisebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), yang sudah dilegalisir;3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi

seratus ribu rupiah), yang sudah dilegalisir.;1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi(SKO) Tahun anggaran 2005, Nomor : 91/PK/2005, tanggal 12 Desember 2005dengan nilai sebesar Rp 348.000.000, (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah),yang sudah dilegalisir;3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi (SKO) Bupati Biak Numfor,Nomor : 843/BBKOtsusDask/2005, tanggal 17 Oktober 2005 dengan nilai sebesarRp 1.492.100.000, (satu milyar empat ratus sembilan

Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman tiaptriwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitanSurat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq.Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan PenetapanPengadilan yang menjadi dasar permintaannya.Bahwa sesuai ketentuan hukum pada angka 2 di atas, pembayaran gantikerugian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut olehMenteri Keuangan in casu Turut Tergugat, dilakukan di luar prosesperadilan.

Sekretaris Jendral Departemen Kehakimantiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaanpenerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada MenteriKeuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengantembusan Penetapan Pengadilan yang menjadi dasarpermintaannya.Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud MenteriKeuangan cq.

Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan danPerhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut disampaikankepada yang berhak.Pasal 3(1)(2)Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut padaPasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonanpembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan:a. Surat Keputusan Otorisasi;b.

Asli dan salinan/foto copy petikan penetapan pengadilan;Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan permohonanpembayaran tersebut pada ayat (1) kepada KantorPerbendaharaan Negara pembayar disertai Surat PermintaanPembayaran (SPP) menurut ketentuan berlaku.Pasal 4(1)Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) bersangkutan,permohonan pembayaran dari yang berhak dan Surat PermintaanPembayaran (SPP) Ketua Pengadilan Negeri setempat, KantorPerbendaharaan Negara (KPN) menerbitkan Surat PerintahMembayar

SLAMET sebesarRp. 3.827.866, (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratusenam puluh enam rupiah), dengan menggunakan komputer yang berada diKantor Bank BJB Cabang Makasar dengan alamat jaringan (IP Adress)10.200.79.21, dengan manyalahgunakan User id milik pegawai lain yangdiperoleh secara langsung dari pemilik User baik untuk melakukan transaksimaupun untuk melakukan Otorisasi Transaksi, selanjutnya terdakwa 1.Halaman 5 dari 25 halaman putusan Nomor 62/PID/2018/PT BDGRONNY SULISTIO

SLAMET sebesarRp. 3.827.866, (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratusenam puluh enam rupiah), dengan menggunakan komputer yang berada diKantor Bank BJB Cabang Makasar dengan alamat jaringan (IP Adress)10.200.79.21, dengan manyalahgunakan User id milik pegawai lain yangdiperoleh secara langsung dari pemilik User baik untuk melakukan transaksimaupun untuk melakukan Otorisasi Transaksi, selanjutnya terdakwa 1.RONNY SULISTIO Bin SUHANA (Alm) Merekayasa keterangan transaksipemindahbukuan

Bahwa yang mempunyai otorisasi terhadap akses buku besar bank BJBbukanlah terdakwa karena secara tupoksi terdakwa Ronny Sulistio sebagaianalis mikro kredit tidak punya kewenangan untuk mengakses ke bukubesar bank BJB, seharusnya dalam perkara a quo ini pihakpihak yangharus ikut bertanggungjawab adalah para pihak yang punya otorisasi untukmengakses ke buku besar bank BJB;3.

buku besar Bank BJB bukanlah Terdakwa karena secaraTupoksi Terdakwa Ronny Sulistio sebagai analisis mikro kredit tidak punyakewenangan untuk mengakses ke Buku Besar Bank BJB dengan demikianpihakpihak yang harus ikut bertanggungjawab juga pihak yang punya otorisasiuntuk mengakses ke Buku Besar Bank BJB tersebut yakni pejabat Kantor BankBJB Cabang masingmasing tersebut, karena berdasarkan fakta hukum bahwauser id E 171 milik saksi Yusuf Suherman, user id B 104 milik saksi RinaMurtiharti dan user otorisasi

CPC melakukan verifikasi data dan file di AGAPE, otorisasi permintaanpinjaman (AGAPE)) 27722222 22 2n nn nn nn nn nn n=p. BM Menandatangani surat perjanjian kredit dan surat pengikatanJaMINaN ASNGaAN GEDIUM=nnnnensonnennannenennennananne semenq. OO (Operation Officer) cek kesesuaian informasi SPK,SPJ dan KTPasli, lakukan otorisasi pencairan pinjaman (Equation) ;r. CS memastikan dana telah cair ke rekening tabungan dan buatkansmart card untuk diserahkan ke debitur;s.

Ketapang membahas agardapatnya dilakukan pencairan anggaran DPRD sebelum APBD ditetapkan,maka untuk memenuhi syarat administrasi dibuatlah surat Nomor 900/36/SekwanC/2004, tanggal 5 Februari 2004 ditujukan kepada Bupati Ketapanguntuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Kuasa Otorisasi (SKO),setelah terbitnya Surat Kuasa Otorisasi (SGKO) Nomor 0212/PP/2004, tanggal 18Februari 2004, dengan nilai nominal Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tigaratus juta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan Belanja Administrasi

Ketapang bulan April 2004 ;48.SKO (Surat Keterangan Otorisasi) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;49.SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;50.SPM (Surat Perintah Membayar) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;51.APBD tahun 2004 dan Perubahan APBD 2004 ;52.Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. : 438 tahun 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Kab. Ketapang ;53.Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. : 26 tahun 2001 tentangPengesahan Ketua DPRD Kab.

Ketapang bulan April 2004 ;48.SKO (Surat Keterangan Otorisasi) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;49.SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;50.SPM (Surat Perintah Membayar) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;51.APBD tahun 2004 dan Perubahan APBD 2004 ;52.Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 438. tahun 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Kab. Ketapang ;53.Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 26 tahun 2001 tentangPengesahan Ketua DPRD Kab.

HAMDY H.A RANI, SHselaku unsur Pimpinan DPRD yang membahas agar dapainyadilakukan pencairan anggaran DPRD sebelum APBD ditetapkan,maka untuk memenuhi syarat administrasi dibuatlah surat Nomor900/36/SekwanC/2004, tanggal 5 Februari 2004 ditujukankepada Bupati Ketapang untuk mengajukan permohonanpenerbitan Surat Kuasa Otorisasi (SKO), setelah terbitnya SuratKuasa Otorisasi (SKO) Nomor 0212/PP/2004, tanggal 18Februari 2004, dengan nilai nominal Rp. 1.300.000.000,00 (satuHal. 35 dari 48 hal. Put.

Luwu sekaligussebagai Pengguna Anggaran, sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi No.46 Tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Surat keputusan Otorisasi No.71 Tahun 2004, dan kemudian dari Rp 1.200.000.000, (satu milyar duaratus juta rupiah), uang senilai Rp 1.050.000.000, (satu milyar lima jutarupiah) dicairkan untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD KabupatenLuwu periode 19992004;Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnyaditerbitkan :1.

SABILA, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan PemdaLuwu, menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM)No.0031 tanggal 26 Mei 2004 senilai Ro 1.200.000.000, (satu milyar duaratus juta rupiah) yang dananya diambil dari belanja tidak tersangka yangtermuat dalam Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkan terlebihdahulu dan ditandatangani oleh Drs.BASO GANI Bin A.

TAHIR GANI,Sekretaris Daerah Kab.Luwu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran,sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi No. 46 Tahun 2004 tanggal 25Maret 2004 dan Surat keputusan Otorisasi No. 71 Tahun 2004, dankemudian dari Rp 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah), uangsenilai Rp 1.050.000.000,(satu milyar lima juta rupiah) dicairkan untukdibagikan kepada 35 anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 19992004);Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnyaditerbitkan :1.

yang dibayarkan sebesarRp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Luwu No. 46 Tahun 2004tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2004, jumlah setinggitingginya yang dibayarkan Rp 1.060.710.000, (satu milyar enam puluhjuta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal26 Mei 2004 senilai Rp 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah)Hal. 29 dari 40 hal.

No. 319 K/Pid.Sus/2011tujun ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2004 yangditandatangani oleh Penyetor Yunalis S Sisong;e 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 71Tahun 2001 tanggal 4 Mei 2004 tentang otorisasi Anggaran BelanjaDaerah TA. 2004, jumlah setinggitingginya yang dibayarkan sebesarRp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Luwu No. 46 Tahun 2004tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2004, jumlah setinggitingginya

gadai emas pada BankSyariah Mandiri KC Kisaran : Nasabah datang dengan membawa SBGE dan uang bertemudengan penaksir kemudian penaksir melakukan perhitungan Ujroh(bunga) yang diharuskan dibayarkan nasabah plus pokok, setelahdihitung oleh penaksir nasabah diminta menyetorkan ke rekening dansetelah uang pelunasan masuk kerekening nasabah, selanjutnyapetugas penaksir melakukan input ke dalam sistem pelunasanpembiayaan nasabah yang kemudian petugas penaksir membawaSBGE ke bagian BOSM untuk dimintakan otorisasi

pelunasan; Selanjutnya bagian BOSM mengecek sistem ketersediaan danapelunasan nasabah yang ada direkening nasabah, setelah dipastikandana tersebut tersedia, BOSM melakukan otorisasi pelunasanpembiayaan nasabah, kemudian BOSM membawa SBGE kepadabagian GSS; Kemudian barang Jaminan diambil oleh Petugas GSS didalambrangkas jaminan dikluis dan diserahkan kepada BOSM untukkembali diverifikasi antara fisik jaminan dengan rincian yangtercantum dalam SBGE atau sistem, selanjutnya GSS mencatatmutasi barang

penaksirmelakukan input kedalam sistem jumlah nominal pembiayaan yangdisetujui dan jenis barang yang dijadikan jaminan, selanjutnyaPetugas Penaksir membawa barang jaminan emas beserta SBGEuntuk diserahkan kepada Branch Operisional Service Manager(BOSM) yang dipegang oleh saksi Nurlaili Istiqomah selanjutnyaHalaman 11 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN KisBOSM meverifikasi barang jaminan emas dengan daftar yang terdapatdi SBGE; Setelah diyakini kebenaran dan keabsahannya, maka BOSMmelakukan otorisasi

pelunasan; Selanjutnya bagian BOSM mengecek sistem ketersediaan danapelunasan nasabah yang ada direkening nasabah, setelah dipastikandana tersebut tersedia, BOSM melakukan otorisasi pelunasanpembiayaan nasabah, kemudian BOSM membawa SBGE kepadabagian GSS; Setelah itu barang Jaminan diambil oleh Petugas GSS didalambrangkas jaminan dikluis dan diserahkan kepada BOSM untukkembali diverifikasi antara fisik jaminan dengan rincian yangtercantum dalam SBGE atau sistem, selanjutnya GSS mencatatmutasi barang

pelunasan; Selanjutnya bagian BOSM mengecek sistem ketersediaan danapelunasan nasabah yang ada direkening nasabah, setelah dipastikandana tersebut tersedia, BOSM melakukan otorisasi pelunasanpembiayaan nasabah, kemudian BOSM membawa SBGE kepadabagian GSS; Setelah itu barang Jaminan diambil olen Petugas GSS didalambrangkas jaminan dikluis dan diserahkan kepada BOSM untukkembali diverifikasi antara fisik jaminan dengan rincian yangtercantum dalam SBGE atau sistem, selanjutnya GSS mencatatmutasi barang

tentangPengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas danPembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah KabupatenNunukan Tahun Anggaran 2004;Fotocopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor 500 Tahun 2004 tentangPerubahan keempat atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 02 Tahun2004 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas,Pemegang Kas dan pembantu Pemegang Kas di LingkunganPemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004:Fotocopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor 922/0103.07.05/SKO/2004tentang Otorisasi

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004tanggal 01 Juli 2004;Fotocopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2004 tentangPenunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama BupatiNunukan menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan SuratPerintah Membayar Uang (SPMU) Tahun Anggaran 2004;Fotocopi Keputusan Bupati Nomor 319 Tahun 2004 tentang panitiaPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembebasan Tanah UntukPembangunan Kepentingan Umum di Lingkungan PemKab.

tentangPengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas danPembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah KabupatenNunukan Tahun Anggaran 2004;Fotocopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor 500 Tahun 2004 tentangPerubahan keempat atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 02 Tahun2004 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas,Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas di LingkunganPemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004:Fotocopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor 922/0103.07.05/SKO/2004tentang Otorisasi

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004tanggal 01 Juli 2004;Fotocopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2004 tentangPenunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama BupatiNunukan menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan SuratPerintah Membayar Uang (SPMU) Tahun Anggaran 2004;Fotocopi Keputusan Bupati Nomor 319 Tahun 2004 tentang PanitiaPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembebasan Tanah UntukPembangunan Kepentingan Umum di Lingkungan PemKab.

Surat Keputusan Otorisasi, Nomor : 502/P/2002, tanggal 8 November2002, tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Gubernur PropinsiNAD;3. DIPDA Propinsi NAD Tahun Anggaran 2002 untuk Proyek PeningkatanPendidikan Anak Akibat Korban Konflik Prov. Nanggroe AcehDarussalam (NAD) ;4. Lembaran Kerja (LK) untuk Proyek Peningkatan Pendidikan Anak AkibatKorban Konflik Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;5.

dijalani Terdakwa dikurangkansegenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas dirinya ;Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar olehTerdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan barang bukti berupa : Surat Keputusan Gubernur Propinsi NAD Nomor KU.954/252/2002,tanggal 27 September 2002 tentang Penetapan PenunjukanBendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek ; Surat Keputusan Otorisasi

Nomor : 502/P/2002, tanggal 8 November2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Gubernur Propinsi NAD; DIPDA Propinsi NAD Tahun Anggaran 2002, untuk Proyek PeningkatanHal. 14 dari 22 hal.Put.

BAKAR ADAM bin ADAM, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :Surat Keputusan Gubernur Prov NAD Nomor KU.954/252/2002, tanggal27 September 2002 tentang Penetapan Penunjukan BendaharawanProyek dan Pemimpin Proyek ;Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 502/P/2002

, tanggal 8 November2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Gubernur Provinsi NAD;DIPDA Provinsi NAD Tahun Anggaran 2002 untuk Proyek PeningkatanPendidikan Anak Akibat Korban Konflik Prov.

No. 1554 K/Pid.Sus/2012Bahwa ada otorisasi baik checker dan approval yang didampingioleh Direksi H.

tanpa alat bukti penerima senilai Rp. 50.000.000, padatanggal 27 Juli 2006.Bahwa benar Manager Operasional melakukan otorisasi danmemberikan approval bersama Dirut Handy Sutisna dengan carapenarikan cash atas dasar memo dari saksi Rahmat kepada Direksi,Manager Operasional dan disposisi persetujuan oleh Bapak Fajritanoa bukti penerimaan pihak ketiga senilai Rp. 40.000.000, padatanggal 4 September 2006.Bahwa benar Manager Operasional melakukan otorisasi danapproval didampingi dua Direksi dengan cara

Suhartati(selaku Auditor) tidak relevan kesemuanya didukung slip otorisasi danapproval oleh saksi Sutamdar selaku Manager Operasional, Terdakwaselaku Direktur Utama dan Saksi Drs. Fajri Ali walaupun tidaksemuanya didukung bukti penerimaan pihak ketiga.Halaman 38 dari 81 halaman Put.

No. 1554 K/Pid.Sus/2012Bahwa saksi Sutamdar melakukan otorisasi selaku checker danapproval didampingi dua direksi serta cek dari Bank Mandiri darirekening BPRS, dan terdapat bukti penerimaan pihak ketiga berupakwitansi kepada Said Hasballah senilai Ro.500.000.000.

Sudarmadja pada tanggal 19 Juli2005 dan tanggal 20 Juli 2005.Bahwa Manager Operasional melakukan otorisasi dan sertamemberikan approval bersama Dirut Handy Sutisna dengan alatbukti berupa memo saksi Rahmat kepada Direktur Utama HandyHalaman 55 dari 81 halaman Put.

Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa,Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;1 (satu) buah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaLangsung Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) buah Buku pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjaruntuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKOBL/3/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;1 (satu) lembar kuitansi

Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;Hal. 14 dari 42 hal. Put.

No. 176 PK/Pid.Sus/2010e 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;e Keputusan Bupati Banjar No. 903/09/KEU/2003 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;e Keputusan Bupati Nomor : 06 tahun 2003 tentang persetujuan pemegangkas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsungpemegang kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar TahunAnggaran 2003 ;Dipergunakan dalam

GoldenMartapura tanggal 21 April 2003 ;e 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.3.000.000.000, untuk pembayaranuang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT.Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;e 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan tahun 2002 ;e Berita Acara Tim penetapan lokasi untuk rencana pembangunan RumahBerita Acara Tim penetapan lokasi untuk rencana pembangunan RumahSakit Martapura, Terminal Induk Martapura

Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002 ;Hal. 31 dari 42 hal. Put.

Apabila pin ATM yang dimasukkan sudah benar maka sistemakan meminta otorisasi ke pihak yang berwenang denganketentuan :> Penarikan di atas Rp25.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00yang melakukan otorisasi adalah Penyelia Teller;> Penarikan diatas Rp100.000.000,00 adalah Pemimpin BidangPembinaan Pelayanan;g. Teller akan memasukkan nomor pegawai pejabat yangmelakukan otorisasi;h.

Setelah pejabat yang berwenang melakukan otorisasi tersebuttelah melakukan otorisasi maka sistem memberitahukan otorisasisudah dilakukan dan slip penarikan tersebut sudah bisa divalidas2. Much.

Kadir Bakri / Karyawan BNI Kantor CabangUtama Palembang memberikan pendapat sebagai berikut :" Bahwa di dalam transaksi otorisasi dan countersign BNI aturan yangmengatur yaitu Kewenangan Nominal Transaksi / Otorisasi Cabang CONS No: JAR / 7 / 538 yang dikeluarkan oleh DIVISI JARINGAN BNIKANTOR PUSAT tanggal 02 Maret 2005;" Bahwa menurut ketentuan di Bank BNI, otoritas kewenangan untukpemberian persetujuan kredit dengan jabatan dan nominal kreditnyaadalah sebagai berikut :1.

;Bahwa persyaratan dalam melaksanakan otorisasi teller melinat berapanominal penarikan jika diatas kewenangan teller, teller akan memintaotorisasi ke bagian yang berwenang. Sedangkan countersign (tandatangan) dilaksanakan setelah otorisasi transaksi umunya pada sore hariBahwa mekanisme otorisasi dalam penarikan yang menggunakan kas 7pada umumnya sama dengan penarikan melalui tabungan dan giro, yangmelakukan otorisasi adalah pejabat yang berwenang.

(Penyelia Pemasaran Bisnis), dan Andri Budi Setiawan(Bagian Pengelola Pemasaran) yang telah membuat dan menandatanganidokumen berupa Memorandum pencairan kredit tertanggal 26 Okober 2010serta Dedek Abdul Halim, SE, Ak, M.Si (Bagian Penyelia Pelayanan Nasabah)yang telah menandatangani (otorisasi) slip kwitansi penarikan uang darirekening giro atas nama PT.