Ditemukan 937 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-02-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/PDT.SUS/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — PT. ADHYA TIRTA BATAM; KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
11424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • L/076/ATB BID/PD/ V1/07 ;k Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 29 Juni 2007 No. B/89/KA/V1/2007 ;1 Surat ATB tanggal 2 Juli 2007 No. L/021/ATBBID/PD/VII/07 ;m Surat ATB tanggal 4 Juli 2007 No. L/098/ATBBID/PD/VII/07 ;n Surat ATB tanggal 5 Juli 2007 No. L/099/ATBBID/PD/VII/07 ;o Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 7 Agustus 2007 No. B/112/KA/VII/2007 ;p Surat ATB tanggal 16 Juli 2007 No. L/110/ATB BID/PD/ VIV/07 ;q Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 7 Agustus 2007 No.
    PengembanganDaerah Industri Batam (Otorita Batam) Nomor: B/42/KANAIR/1/2011, Perihal Evaluasi Kinerja PT.
    Adya Tirta Batam Tahun 2006 ,tanggal 11 Januari 2011 (Surat Otorita Batam).Novum berupa Surat Otorita Batam ini (Bukti PK IV dari Akta Novum)disampaikan oleh Otorita Batam selaku regulator pengelolaan air di Pulau Batamkepada Pemohon PK/PTATB, sehubungan dengan hasil klarifikasi dan pencocokandata (audit) tahunan terhadap jumlah pemasangan sambungan air yang selama telahdilaksanakan oleh Pemohon N PK/ PTATB selaku perusahaan yang memiliki hakkonsesi pengelolaan air di Pulau Batam untuk periode pemeriksaan
    L/238/ PTATBBIDA/PD/2/06;Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 17 Februari 2006 No. B/38/ KA/11/2006;Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 27 Februari 2006 No. L/044/ PTATBBID/PD/II/06;Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 4 Mei 2006 No. L/075/PTATBBID/PD/V/06;Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 6 Nopember 2006 Nomor B/235/KANAIR/IX/2006 (Surat Otorita Batam 2006);Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 30 November 2006 No. L/209/PTATBBID/PD/X1/06;Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 11 Mei 2007 No.
    L/110/ PTATBBID/PD/VI/07;Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 7 Agustus 2007 No. B/112/ KA/VIII/2007;xviii Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 11 September 2007 No. L/129/PTATBBID/PD/1X/07;xix Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 12 September 2007 No. B/ 143/KA/1X/2007; danXX Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 11 Oktober 2007 No.
Register : 10-10-2019 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN BATAM Nomor 242/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
Tergugat:
1.ADOLOF MAKANPA
2.SUWANDI WIDJAJA, M.BA
3.ROCKY ROOS GRACE SIMATUPANG
4.HERRY RIDWANTO, SH
5.YAYASAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
17296
  • Tahun 2002 Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam(BARELANG) mengalokasikan tanah sengketa seluas 1.545 M?
    Tahun 2008 Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam menambah perluasan tanah kepada penggugat seluas + 1.200M?
    Gugatan Penggugat Kurang Pihak (p/urium litis consortium) karena tidakmenarik pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(OTORITA BATAM) yang saat ini bernama Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPBATAM) sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini. 1.
    Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor 1359/KPTSDEOPS/L/12/2009, tanggal 31Desember 2009 tentang Pengalokasian dan Penggunaan atas BagianBagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam yang pada intinya dalam Surat Keputusantersebut menyatakan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam telah mengalokasikan tanah kepada : Gereja Masehi Advent HariKetujuh Jemaat Bukit Moria dengan Luas 2.779,609 m2, PeruntukanGereja
    Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) karena tidakmenarik pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(OTORITA BATAM) yang saat ini bernama Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP BATAM) sebagaipihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini;2.
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN BATAM Nomor 280/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
1.Maskur Djawa
2.Asruddin Leo Frengki
Tergugat:
PT MOEIS Cabang Batam
5034
  • Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana pada angka 9(sembilan) gugatan ini sematamata untuk membayar penggunaan lahanPenggugat selama lima (5) Tahun terhitung dari 1994 s/d 1999 ;11.Bahwa berhubung masa berakhirnya pengalokasian lahan dari Otorita Batamkepada DPC MKGR Kota Batam yang jatuh pada Tanggal 17 Juni 1999 sehinggamelalui surat No.0015/DPCMKGR/V/99 Tanggal 28 Mei 1999 mengajukanpermohonan pengalokasian lahan yang baru oleh karenanya Otorita Batamsesuai ljin Prinsip No.253
    MOEIS yang beralamat dan berkantor di BengkongGarama Batam adalah cacat hukum karena yang berhak dan bisa mengajukangugatan berdasarkan rekomendasi dari Otorita Batam adalah Yayasan, Koperasidan Perseroan Terbatas bukan Ketua DPC MKGR Kota Batam ;b.
    Bahwa terhitung sejak Surat Perjanjian Pengelolaan Bangunan Nomor :49/SP/DPCMKGR/BTM/II/1997, di Pasal IV (empat) tentang masa pembangunandan pengelolaan.ayat (1) masa pengelolaan terhitung sejak diterbitkan izin prinsipsesuai pejanjian DPC MKGR dengan Otorita Batam (Juni 1994) sedangkan ayat(2) mengatakan masa pengelolaan selanjutnya sebagai tersebut pada ayat (1)dapat dan akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan Otorita Batam dan pengertiankata dan redaksi akan ditindak lanjuti Sesuai ketentuan Otorita
    Foto copy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam No. 95/KPT/KA/X/2000Tanggal 31/10/2000 Tentang pembentukan tim pengumpulan Data rumah sewamurah MKGR, diberi tanda P4 ;5. Foto copy Surat Persetujuan Otorita Batam No. B/252/KA/VI/1994 Tanggal17/6/94, diberi tanda P5 ;6. Foto copy Surat Penetapan Lokasi (PL) No. 99040781 Tanggal 6/10/1999 luaslahan 117.784M2 atas nama DPC MKGR, diberi tanda P6 ;7.
    Foto copy SURAT dari Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam yang ditujukan kepada PT. MOEIS Cabang Batam tertanggal 28April 1997, diberi tanda T.4 ;5. Fotocopy Surat Keterangan No. 53/Sket/KADAG/VIII/96 dari Otorita Batamkepada PT. MOEIS yang menyebutkan bahwa Tanda Daftar Perusahaan (TDP)sedang dalam penyelesaian di Kantor Subdit Perdagangan Satlak Otorita Batam,diberi tanda T5 ;6.
Putus : 11-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2445 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 Maret 2013 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM dan HASRUL bin HAMDANIAR
3927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasil temuan BPK disampaikan secara resmi ke Otorita Batam padatanggal 9 Februari 2009. Dan sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia (BPK) merekomendasikan agar Ketua Otorita Batam:Hal. 33 dari 34 hal. Put.
    Segera menyetorkan kekurangan pendapatan PSC (Passenger ServiceCharge) ke Kas Otorita Batam sebesar Rp49.827.000,00;2. Melaksanakan dengan sebaikbaiknya serta melaporkan hasilnya kepadaKetua Otorita Batam dalam kesempatan pertama;Memorandum Nomor : M15 /KA/3/2009 dari Ketua Otorita Batam perihalTeguran kepada Kepada Bandara Hang Nadim Batam tertanggal 24 Maret2009 untuk :1. Menyetorkan pendapatan PSC (Passenger Service Charge) yang dipakailangsung sebesar Rp336.558.000,00;2.
    Rajali Abubekar menindak lanjut dengan segera perintahKetua Otorita Batam tentu tidak akan ada perkara atas nama Hasrul binHamdaniar. Tentu adalah tidak adil dan zalim, jika Terdakwa yang harusHal. 35 dari 34 hal. Put.
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Btm
Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
SUSANTO MARTUA, SH
Terdakwa:
MAIMUN SHIRAT Alias MUN Bin M. NASIR
2111
  • Nasir.Tempat lahir : Tangse (Aceh Pidie).Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 November 1988.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia .Tempat tinggal : KosKosan Perumahan Otorita Batam Nomor 09Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam.Agama : Islam.Pekerjaan : Tidak Ada.Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2Desember 2017;2.
    Selasa 07 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib ADI BOTAK datang ke Koskosan terdakwa yang beralamat di Koskosan Perumahan Otorita Batam Nomor 09Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam kemudian menyerahkan sabu sebanyak1,80 (satu koma delapan puluh) gram sebagaimana ditimbang oleh ADI BOTAKyang disaksikan oleh terdakwa. Kemudian ADI BOTAK meminta agar terdakwamenyetorkan uang sebesar Rp.1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh riburupiah) dan kelebihan penjualannya dalah keuntungan bagi terdakwa.
    NASIR ditawari oleh ADIBOTAK (DPO) untuk berjualan sabu sehingga bisa mendapatkan keuntungandengan syarat jujur kKemudian terdakwa menyetujuinya.Selasa 07 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib ADI BOTAK datang ke Koskosan terdakwa yang beralamat di Koskosan Perumahan Otorita Batam Nomor 09Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam kemudian menyerahkan sabu sebanyak1,80 (satu koma delapan puluh) gram sebagaimana ditimbang oleh ADI BOTAKyang disaksikan oleh terdakwa.
    Batam Nomor 09 Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam; Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 20.00 Wibsaksi mendapat informasi dari masyarkat bahwa ada seorang lakilaki yangbiasa dipanggil MUN sedang memiliki narkotika jenis sabu di KoskosanPerumahan Otorita Batam Nomor 09 Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam; Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadapterdakwa MAIMUN SHIRAT Alias MUN Bin M.NASIR yang sedang berada didalam kamar kosnya; Bahwa kemudian saksi
    Saksi Rinaldi Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik;Bahwa saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukanpenangkapan terhadap MAIMUN SHIRAT Alias MUN Bin M.NASIR pada hariKamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 22.00 Wib di KoskosanPerumahan Otorita Batam Nomor 09 Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November
Register : 18-10-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 194/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 16 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : BERNARD SINAGA SE
Terbanding/Tergugat II : PT. WIRA NATA TAMTAMA
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BADAN PENGUSAHAAN BATAM
6533
  • Demi hukum Otorita Batamwajid melakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kota Batam supayaHak Pengelolaannya berlaku dan memenuhi syarat hukum.Bahwa Hak Pengelolaan yang belum didaftarkan sampai Otorita Batambubar nantinya, secara yuridis belum berlaku dan karena itu belum dapatdikatakan sebagai Hak Pengelolaan Otorita Batam.
    Maka untuk memenuhiketentuan PP 46/2007 mengenai pengalihan Hak Pengelolaan OtoritaBatam, supaya dapat dialinkan, hendaknya Otorita Batam terlebih dahulumelakukan pendaftarannya.Bahwa sesuai dengan Keputusan Mendagri 43/1977, butir 3, sebelummelakukan pendaftaran Otorita Batam diwajibkan terlebin dahulumenyelesaikan pembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahanpenduduk ketempat pemukiman baru, apabila diatas areal tanah yangdiberikan dengan hak pengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dantanaman
    Kepala Kampung Pulau Buluh Nomor: 037/G1/1953,tanggal 30 Desember 1953 yang merujuk pada luas lahan yang terterapada Akta Erfpacht Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 sebagaiPengganti Minut Nomor: 2, tanggal 11 Januari 1933 ,dengan Luas lahan/Tanah + 8.800 Hektar;Bahwa Jep Ban Soon Co Alias Raden Suwedi pada Tahun 1974membayarkan IPEDA dengan Bukti surat Tanda Pembayaran IPEDA TahunPajak 1974, tgl 17 Mei 1974 sebesar Rp.675, (enam ratus tujuh puluh limarupiah);Bahwa Direktur Pengelolaan Lahan Otorita
    No 194/PDT/2017/PT.PBR16.17.18.19.20.Pengelolaan atas nama BP Batam dahulu Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (OPDIPB);Bahwa sesuai dengan Surat Laporan Analisa Telaahan Staff DanPengolahnan Data Atas Kepemilikan BidangBidang Tanah KantorPertanahan Nasional Kota Batam pada Tanggal 5 Mei 2014 Atas Nama JepBan Soon Co Alias Raden Suwedi atas surat permohonan RekomendasiEigendom Perponding Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 kepadaKantor Pertanahan Nasional Kota Batam;Bahwa dalam Analisa
    terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat.Bahwa kewajiban seperti tercantum di dalam Keputusan Mendagri No 43tahun 1977, butir 3 belum dilakukan Otorita Batam/BP.
Register : 22-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 193/PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 23 Februari 2017 — DANIEL HIDAJAT Sebagai TERGUGAT Lawan PT. HOLI PERMANEN,Dkk sebagai PENGGUGAT
2812
  • HOLI PERMANEN selaku Badan Hukum Indonesia melakukantransaksi kepemilikan atas tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi)berdasarkan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor : 667/SKEP/KAAT/VII/1996 Tentang Pengalokasian dan PenggunaanTanah Atas Bagian bagian Tertentu Dari Tanah Hak Pengeloaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 10 Juli 1996, Penggugattelah mendapat pengalokasian tanah dari Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam
    (selanjutnya disebut Otorita Batam) dengan luasnya sesuai denganGambar Penetapan Lokasi yang dikeluarkan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor 96020139 tanggal 20 Mei 1996 adalah seluas 10.000M2 (Sepuluh ribu meter persegi) dan dengan peruntukan tanah adalah untukIndustri oleh Penggugat ;3 Bahwa tanah tersebut sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi yang dikeluarkanOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 96020139 tanggal 20Mei 1996 terletak di Wilayah Pengembangan Sekupang
    , Sub WilayahPengembangan Tanjung Uncang / Sagulung Lokasi Jalan Brigjend Katamso KotaBatam dan kemudian di batasi dengan patok patok oleh Otorita Batam sebagaipertanda batas lokasi tersebut saat Otorita Batam melakukan pengukuran tanahtersebut ;1011Bahwa berkaitan dengan Pengalokasian tanah tersebut Penggugat telah membayarUang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO) sebesar Rp. 101.500.000, (Seratussatu juta lima ratus ribu rupiah) secara lunas untuk jangka waktu 30 Tahunterhitung sejak 20 Mei 1996
    kepemilikan Penggugat ;2 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perhari sejak perkara inidi putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inckracht) ;3 Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I, Tergugat II danTergugat III guna menjamin pembayaran atas kerugian Penggugat ;DALAM POKOK PERKARA:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Tanah yang dimaksud dalam Keputusan Ketua Otorita
    PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor : 667/SKEP/KAAT/VII/1996 TentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu Dari Tanah HakPengelolahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 10Juli 1996 dengan luas dan batasbatasnya sebagaimana yang dimaksud dalamGambar Penetapan Lokasi yang dikeluarkan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor 96020139 tanggal 20 Mei 1996 terletak di WilayahPengembangan Sekupang, Sub Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang
Register : 19-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 182/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 28 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : CANDRA JUANA Diwakili Oleh : ARIE AGUNG,SH.MH
Terbanding/Penggugat : NURLELY SIAGIAN Diwakili Oleh : Dr.HOTMA P.D. SITOMPOEL,SH.MH
Turut Terbanding/Tergugat II : AGNY YUANITA M TAMBUNAN SH
9640
  • Surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO);4.2.3. Gambar Penetapan Lokasi (PL);4.2.4. Surat Perjanjian;4.2.5.
    Menyediakan dana untuk pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;Halaman 4 dari hal 27 Putusan Nomor 182/PDT/2019/PT PBR7.3.
    Batam (BPBatam); Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)dilakukan setelah Faktur Pelunasan Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) dikeluarkan oleh Otorita Batam (BPBatam); Pembayaran angsuran ketiga sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)dilakukan setelan Surat Gambar Penetapan Lokasi (PL)diterbitkan oleh Otorita Batam (BP Batam); Pembayaran angsuran keempat sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta
    Menyediakan dana untuk pembayaran uang wajib tahunan otorita(UWTO) untuk jangka waktu 30 tahun.c. Membayar faktur biaya 2,5 % Administrasi Peralihan.d.
    Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor 2067/F/PL/VIII/2007;3. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Atas Pengalokasian HakPengelolaan Lahan (HPL) Nomor 133/JB/PL/VIII/2007;4. Gambar Penetapan Lokasi (PL Nomor 27050388;5. Surat Perjanjian Nomor 08/SPJ/KDAT/L/III/2008;6.
Putus : 31-05-2005 — Upload : 16-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2068K/PID/2004
Tanggal 31 Mei 2005 — RAJULIS bin ISMAIL
4439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1998 (Rekap248) dan surat19nomor : 38/5801.1/1998 tanggal 21 Oktober 1998 (Rekap46) yangditerima oleh Kepala Biro Umum Otorita Batam yakni Dr.
    Batam akan melaksanakan pembangunanjalan kolektor kawasan pariwisata Teluk Mata Ikan Nongsa Batam danuntuk pelaksanaannya pihak Otorita Batam telah rnelakukan kerja samadengan PT.
    1998 (Rekap248) dan suratnomor : 38/5801.1/1998 tanggal 21 Oktober 1998 (Rekap46) yangditerima oleh Kepala Biro Umum Otorita Batam yakni Dr.
    terserah Panitia Pembebasan Tanah Khusus daerahIndustri Otorita Batam, yang menentukan ; (hal 91 alinea 2) ;Menimbang, bahwa kemudian Otorita Batam membentuk suatuTeam untuk melakukan Cross Chek terhadap rekap 248, 46 dan81 pada saat pembayaran ketiga tanpa melibatkan penyusunawal yaitu Terdakwa, sehingga kemudian dinyatakan ditemukankejanggalankejanggalan yang kemudian dijadikan dasar dakwaanini, menurut Majelis Hakim adalah tidak dapat diterima sebagaialat bukti yang sah dengan alasan data awal
Register : 23-02-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2015/PTUN-TPI
Tanggal 13 Juli 2015 — PT. MANGGALA WAHANA ENERGITAMA, MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. PT. SOLOMON GLOBAL ASIA
14852
  • (UWTO) yang telah dibayarmelalui rekening Otorita Batam yaitu;1.
    Solomon GlobalAsia;Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UANG WAJIBTAHUNAN OTORITA (UWTO)) No. 3426/F/PL/X/2005tanggal 14 Oktober 2005, atas nama PT. Solomon Global Asia;2 Bahwa berdasar data data pendukung tersebut, jelas bahwa sudahtepat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa kepada PT.
    Solomon Global Asia;e Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No. 3426/F/PL/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005, atas nama PT.
    Manggala Wahana Energitamakepada Direktur Lahan Otorita Batam Nomor : 026/MWE/IX/2002, tanggal23 September 2002, tentang permohonan pembayaran Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) 10 tahun (sesuai dengan fotokopinya) ;29 BuktiT 29 : Fotokopi Surat dari Otorita Batam kepada PT.
    telah dibatalkan sesuai buktiBahwa pada tanggal 1 Desember 2000 pihak Otorita Batam telah mengeluarkanIzin Prinsip kepada PT.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MCDERMOTT INDONESIA
3013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasil penelitianatas pemenuhan kriteriakriteria tersebut adalah sebagai berikut:a) Bahwa Badan Otorita Batam dibentuk dengan KeputusanPresiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang daerah industri pulauBatam, sehingga kriteria pertama yaitu dibentuk berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku dapat terpenuhi;b) Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S847/MK.011/1987 tanggal 7 Agustus 1987 diketahui bahwapembiayaan Otorita Batam berasal dari APBN yangdipergunakan untuk belanja pegawai dan dari
    penerimaanOtorita Batam sendiri yang dipergunakan untuk membiayaikegiatan operasional dan pembangunan infrastruktur di wilayahkerja Otorita Batam.
    Dengan demikian, pembiayaan OtoritaBatam tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga bersumberdari penerimaan Otorita Batam yang dikelola sendiri, sehinggakriteria kedua, yaitu dibiayai dengan dana yang bersumber dariAPBN atau APBD tidak terpenuhi karena pembiayaan OtoritaBatam dari APBN hanya dipergunakan sebatas untuk belanjarutin pegawai saja, sedangkan untuk belaja rutin lainnya danbelanja pembangunan dibiayai oleh penerimaan Otorita Batamyang dikelola sendiri;c) Bahwa berdasarkan bukti pembayaran
    sewa dapat diketahuiTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membayar sewa tanah kepada Otorita Batam dan bukankepada kas Negara (tidak menggunakan formulir Surat SetoranBukan Pajak (SSBP) sebagai setoran Penerimaan NegaraBukan Pajak/PNBP), dan penerimaan tersebut tidak disetor olehBadan Otorita Batam ke kas negara melainkan dikelola sendiri.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan dariOtorita Batam tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintahHalaman 17 dari 22 halaman.
    Putusan Nomor 203/B/PK/PJK/2015pusat atau daerah mengingat dana tersebut dikelola sendiri olehBadan Otorita Batam, sehingga kriteria ketiga yaitu penerimaanlembaga tersebut dimasukkan dalam anqqaran PemerintahPusat atau Daerah tidak terpenuhi;d) Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) nomor: S290/D.4.112004 tanggal 7Jun 2004 diketahui bahwa pembukuan Otorita Batam diperiksaoleh Aparat Pengawasan Fungsional Negara dan Pemerintahyaitu BPKP, sehingga kriteria keempat
Register : 19-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN BATAM Nomor 615/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
HUSNI MUBAROK Bin FADIL
4116
  • Bahwa akibat perbuatanTerdakwa mengakibatkan saksi korban AZHARI dan warga komplek PerumahanKopkar Otorita Batam mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000, (tiga jutarupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (1) ke5 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatantersebut saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2021sekira pukul 13.30 Wib di Rumah saksi yang beralamat di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau KecNongsa. Bahwa barang yang telah diambil olen Terdakwa Tindak PidanaPencurian dengan Pemberatan adalah Meteran air yang berada dipekarangan rumah saksi. Bahwa meteran air tersebut berada di dalam pekarangan rumahsaksi di bagian sudut kiri.
    NURHAYATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita acara penyidik telah benar; Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebutsaksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekirapukul 13.30 Wib di Komplek perumahan Kopkar otorita Batam KotaBatam.
    untuk membayar hutang.Bahwa saat itu saat Terdakwa sedang membuka meteran di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau KecNongsaKota Batam kemudian ada tetangga yang melihat dan memergokiTerdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan tidak beberapa lama kemudianbeberapa orang mengikuti Terdakwa dan setelah itu.
    jual untuk membayar hutang.Bahwa saat itu saat Terdakwa sedang membuka meteran di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau Kec Nongsa Kota Batam kemudian ada tetangga yang melihat dan memergokiTerdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan tidak beberapa lama kemudianbeberapa orang mengikuti Terdakwa dan setelah itu.
Register : 24-09-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 200/Pid.B/2021/PN Blg
Tanggal 8 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DEVI RIA WINANDA SINAGA
Terdakwa:
BERTON PARELEK TISON MANURUNG
7427
  • Danau Toba(BPODT) karena pada saat itu Saksi bersama dengan timmembawa alat GPS untuk melihat lokasi tersebut masih dalamkawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) ataubukan dan dari pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) juga mengatakan lahan tersebut masih kawasan BadanPengelola Otorita Danau Toba (BPODT);Bahwa awalnya penebangan tersebut Saksi ketahui terjadi padahari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 WIB di RTH1(Ruang Terbuka Hijau 1 Zona Badan Pengelola Otorita
    DanauToba (BPODT) Desa Pardamean Sibisa Kecamatan AjibataKabupaten Toba dan pada hari yang sama Saksi kembali kelokasisekira pukul 17.30 WIB dimana kegiatan penebangan danpengambilan pohon pinus tersebut masih berlangsung;Bahwa Saksi melihat langsung penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) tersebutsaat itu;Bahwa Saksi melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) pada hariSelasa tanggal 13 Juli
    Danau Toba(BPODT) dan sebagian merupakan lahan masyarakat;Bahwa lokasi dekat makam tersebut sebagian merupakan lahanBadan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) dan sebagian lahanmasyarakat;Bahwa setahu Saksi ada 11 (Sebelas) batang kayu yang di tebangdari lahan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) namunkeseluruhan penebangan pohon yang terjadi ada sebanyak 31 (tigapuluh satu) batang;Bahwa pada saat itu Saksi menghitung seluruh tungkul kayu bekaspenebangannya ada sebanyak 31 (tiga puluh satu
    WIB adalah Arfe Muliandry danRiatno;Bahwa ada 15 (lima belas) orang pekerja yang menebang danmengambil pohon pinus milik Badan Pengelola Otorita DanauToba (BPODT) di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona BadanPengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Desa Pardamean SibisaKecamatan Ajibata Kabupaten Toba;Bahwa kelima belas orang pekerja melakukan aktivitaspengambilan pohon pinus atas perintah dari Terdakwa danMangitua ButarButar;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin sebelum melakukankegiatan penebangan dan
    Danau Toba (BPODT)pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIBakan tetapi penebangan dan pengambilan kayu pada pukul 08.19WIB Saksi tidak ada melihatnya;Bahwa ada 15 (lima belas) orang pekerja yang menebang danmengambil pohon pinus milik Badan Pengelola Otorita DanauToba (BPODT) di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona BadanHalaman 34 dari 70 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN BigPengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Desa Pardamean SibisaKecamatan Ajibata Kabupaten Toba; Bahwa kelima belas
Putus : 29-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/Pdt/2012
Tanggal 29 Agustus 2013 — Rudi Budi Purnomo ; Teguh Sunaryanto
2431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat dari Badan Otorita Batam Nomor : B/662/DeopsLA/XV/2007 perihalPemberitahuan tanggal 6 Desember 2007;b. Surat jin Prinsip Nomor : 42/IP/KA/L/V2008 perihal lin Prinsip tanggal4 Februari 2008 dari Ketua Otorita Batam;c. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor : 1074/KPTS/KDAT/L/VV2008 tentang Pengalokasian DanPenggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari Hak PengelolaanOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tanggal 25 Juni2008;d.
    Faktur Tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) NomorC.0013040802 tanggal 4 April 2008 (Lunas 30 Tahun);f. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 29.28030297.B1 tanggal2 Februari 2009 yang merupakan revisi dari Gambar Penetapan LokasiNomor : 28030297 tanggal 4 Maret 2008;3.
    Sejak Penggugatmemperoleh pengalokasian lahan dari Badan Otorita Batam, Penggugattelah meminta Tergugat untuk pindah dan mengosongkan tanah/lahanPenggugat, namun Tergugat tidak mau pindah dan mengosongkan tanahPenggugat dari barangbarang milik Tergugat;5.
    Akta pejabat ini hanyalah suatualat bukti .Bahwa Termohon Kasasi telah mendiami tanah tersebut yang terletak diJalan Sumbawa No. 34, Bengkong Dalam, Kota Batam sebelum TermohonKasasi memperoleh suratsurat dari Otorita Batam (terbukti dari tahundikeluarkannya surat yang diterbitkan Otorita Batam) dan pengurusan izinke Otorita Batam merupakan bentuk akalakalan Termohon Kasasi sajauntuk menguasai dan memiliki hak yang sudah terlebin dahulu dikuasaisecara terus menerus oleh Pemohon Kasasi ;Bahwa berdasarkan
    Penggugat dapat membuktikan bahwa benar objeksengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari Badan Otorita Batam(BOB) dengan gambar situasi/penetapan lokasi Nomor 29.280.30297.Bl tanggalHal. 8 dari 10 Hal. Put.
Register : 24-02-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/TUN/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — I. PT. DUTA PERKASA MAS., II. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM vs PT. BUMI NATURA INDONESIA;
9037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (seratus lima puluh enam ribu limaratussembilan puluh sembilan meter persegi) dengankoordinatsebagaimana diuraikan dalam Gambar Penetapan Lokasitertanggal 29 Juni 2006 Nomor26020314;Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai penerimahak, yaitu: Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita dengan cara lunas untukjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2006sampai dengan tanggal 14 Juni 2036 sesuai bukti pembayaran fakturtagihan Uang Wajid Tahunan~ Otorita (UWTO) Nomor2205
    Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3.
    Hak Pengelolaan yang telah dikeluarkan sertipikat tandabukti haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diatas, memberikan wewenang kepada pemegang haknya(Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam)untuk:a.
    tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam (SPJ);e Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam tentang Pengalokasian dan Penggunaan TanahAtas BagianBagian Tertentu Dari Tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam (SKEP);Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan terhadapdokumen pengalokasian lahan yang diterbitkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepadaTermohon Kasasi, nam un sama
    Selurun areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan iersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerahindustri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2.
Putus : 11-07-2017 — Upload : 04-06-2018
Putusan PN BATAM Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 11 Juli 2017 — PERDATA - Bernard Sinaga, S.E., selanjutnya disebut sebagai Penggugat MELAWAN - 1. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I - 2. PT. Wira Nata Tamtama selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
9553
  • Demi hukum Otorita Batamwajid melakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kota Batam supayaHak Pengelolaannya berlaku dan memenuhi syarat hukum.Bahwa Hak Pengelolaan yang belum didaftarkan sampai Otorita Batambubar nantinya, secara yuridis belum berlaku dan karena itu belum dapatdikatakan sebagai Hak Pengelolaan Otorita Batam.
    Maka untuk memenuhiketentuan PP 46/2007 mengenai pengalihan Hak Pengelolaan OtoritaBatam, supaya dapat dialinkan, hendaknya Otorita Batam terlebih dahulumelakukan pendaftarannya.Bahwa sesuai dengan Keputusan Mendagri 43/1977, butir 3, sebelummelakukan pendaftaran Otorita Batam diwajibkan terlebih dahulumenyelesaikan pembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahanpenduduk ketempat pemukiman baru, apabila diatas areal tanah yangdiberikan dengan hak pengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dantanaman
    Kepala Kampung Pulau Buluh Nomor: 037/G1/1953,tanggal 30 Desember 1953 yang merujuk pada luas lahan yang terterapada Akta Erfpacht Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 sebagaiPengganti Minut Nomor: 2, tanggal 11 Januari 1933 ,dengan Luas lahan/Tanah + 8.800 Hektar;Bahwa Jep Ban Soon Co Alias Raden Suwedi pada Tahun 1974membayarkan IPEDA dengan Bukti surat Tanda Pembayaran IPEDA TahunPajak 1974, tgl 17 Mei 1974 sebesar Rp.675, (enam ratus tujuh puluh limarupiah);Bahwa Direktur Pengelolaan Lahan Otorita
    Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (OPDIPB) atas bidang tanahnya yang telah diterbitkan Sertipikat HakPengelolaan atas nama BP Batam dahulu Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (OPDIPB);Bahwa sesuai dengan Surat Laporan Analisa Telaahan Staff DanPengolahan Data Atas Kepemilikan BidangBidang Tanah KantorPertanahan Nasional Kota Batam pada Tanggal 5 Mei 2014 Atas Nama JepBan Soon Co Alias Raden Suwedi atas surat permohonan RekomendasiEigendom Perponding Nomor: 171, tanggal 18 Desember
    Batam / BP.Batam ( Tergugat ), diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikanpembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahan penduduk ketempatpemukiman baru, apabila diatas areal tanah yang diberikan dengan hakpengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat.Bahwa kewajiban seperti tercantum di dalam Keputusan Mendagri No 43tahun 1977, butir 3 belum dilakukan Otorita Batam/BP.
Register : 09-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 21/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 7 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM ; 2. KARMONO; 3. SUSANTI; 4. SURATNO/SUDIANTO; 5. ANI; 6. TIO JAN KHENG; 7. HERY WINARNO;
7739
  • Bahwa, Tergugat memilih untuk tidak menghiraukan fakta normatif yang ada danhidup dipulau Batam, yang menunjukan satusatunya pemegang hak pengelolaanatas tanah di Pulau Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (Otorita Batam).
    oleh PemegangHak Pengelolaan (Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau4 Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemegang HakPengelolaan (Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam). 5 Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan.
    1993 berdasarkan Surat Persetujuan Otorita Batam No.1850/PL/V/2005 tanggal 10 Mei 2005 an.
    B/181/KOPS/I/2001tanggal 22 Pebruari 2001 dari Pemegang Hak Pengelolaan(Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam).
    tanggal 25 Mei 1993 berdasarkan SuratPersetujuan Otorita Batam No. 599/PL/TV/2001 tanggal 20April 2001 an.
Register : 30-08-2013 — Putus : 18-10-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 13/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 18 Oktober 2013 — PT. MARSHALL GLOBAL INVESTMENT; MELAWAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM;
20768
  • Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991tentang Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamKepada Pihak Ketiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanahPasal 15, ayat 2 berbunyi : Persetujuan dimaksud dalam ayat1 diatas, ditetapkandengan Surat Izin Prinsip dari Ketua
    dari segi prosedur penerbitannya sebagaiMenimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991tentang Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamKepada Pihak Ketiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanahPasal 14 : Pihak Ketiga yang berhasrat untuk menanamkan modalnya di Pulau Batam,harus mengajukan permohonan alokasi tanah kepada
    Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam; Pasal 15 : 1.
    dimaksud dalam ayat1 diatas, ditetapkan dengan Surat IzinPrinsip dari Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;Halaman 35 dari 47 Putusan No.13/G/2013/PTUN.TPIPersetujuan untuk penetapan lokasi dan penyerahan tanah kepada pihakketiga ditetapkan dengan keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, apabila yang bersangkutan telah memenuhi/memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang/persetujuan Presidenatau badan koordinasi penanaman modal untuk mendapatkan
    Sempurna Mitra Sarana (bukti P19 = T8) telah sesuai dengan prosedurberdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991 tentang KetentuanPengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Kepada PihakKetiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanah;Menimbang, bahwa demikian juga dengan Penggugat telah memenuhidan melengkapi semua tahapan dan prosedur dalam
Register : 04-12-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 288/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
PT SINAR TERANG INDONESIA
Tergugat:
CV SUN LIE PRINTING
6727
  • Batara Bangun Perkasa dari Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, sebagaimana diuraikan dalam : Surat Izin Prinsip Perselisihan Hak Atas Tanah dari perseroan terbatasPT. Hertasha Citra kepada perseroan terbatas PT. Irthanny Jesaya Utama,Nomor : 1837/Aska I/UM.09/VIII/92, tanggal 31 Juli 1992. Surat Perubahan Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroanterbatas PT. Hertasha Citra Nomor : 144/UMPERJ/XII/92, tanggal 31Desember 1992.
    Kwitansi/Receipt Nomor : 010/KU/OB/T/X1I/1992, tanggal 26 Nopember1992 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam untuk pembayaran Uang WajibTahunan Otorita selama 30 tahun. Gambar Penetapan Lokasi (PL) untuk Pertokoan Nomor96.92.900030140, 01.C1, tanggal 15 Juli 1996, adalah Revisi Luas padaGambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 92.90030140.01, tanggal 11September 1992.
    Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroan terbatas PT.IrthannyJesaya Utama Nomor : 145/UMPERJ/XII/1992, tanggal 31 Desember 1992tentang Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam.
    Fotocopy jawaban surat dari Otorita Batam kepada PT. IRTHANNYJESAYA UTAMA, diberi tanda bukti P 23 ;Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt. G /2019/PN. Btm.24. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam tentang Izin MendirikanBangunan, diberi tanda bukti P 24 ;25. Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Penggugat tertanggal 12September 2002, diberi tanda bukti P 25 ;26. Fotocopy formulir setoran di PT. Bank Mandiri tertanggal 20 Agustus2002, diberi tanda bukti P 26 ;27.
    Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Perusahaan Penggugattertanggal 09 Agustus 2002, diberi tanda bukti P 27 ;28. Fotocopy Surat Faktur Tagihan Uang Muka tertanggal 09 Agustus 2002dari Otorita Batam, di tanda bukti P 28 ;29. Fotocopy Surat Persetujuan Pemakaian Pondasi Billboard sekitarKomplek Nagoya Gateway/komplek Irthanny Jesaya Batam Nomor : 25/ADMST1I/11/2017 tanggal 25 November 2017, diberi tanda bukti P 29 ;30.
Register : 08-07-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN BATAM Nomor 127/Pdt.G/2014/PN.BTM
Tanggal 8 Oktober 2014 — JAMITLER SINAMBELA; NILAWATY
2513
  • Photo copy Perjanjian Jual Beli No.001VIII/NJ2008, tanggal19 Agustus 2008, tertanda10.11.Photo copy Gambar Penetapan Lokasi No. 27030407, tanggal20 Agustus 2007, yang dikeluarkan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, tertandaPhoto copy Surat Perjanjian Nomor : 499/SPJ/KPLAT/L/TII/2008, tertandaP6;Photo copy Aplikasi setoran / transfer / klining / inkaso BankMandiri, tanggal 22 Oktober 2009, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan,Nomor 4002/FBAP/PL/X/2009, tanggal
    16 Oktober 2009,tertanda P8;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam,tanggal 18 Juli 2007, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, No :1764/F/PL/VII/2007, tanggal 04 Juli 2007, tertandaPhoto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam,tanggal 22 Februari 2008, tertanda12.3.14.15.16.17.1819.Photo copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No :354/F/PL/I/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No :354/F
    /PL/H/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertandaPhoto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang LubukBaja, tanggal 25 Mei 2009, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Muka, No : 182/FUMPL/L/V/2005, tanggal 12 Mei 2005, tertandaPhoto copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 562/KPTS/KDAT/L/III/2008,tertanggal 24 Maret 2008, tertandaPhoto copy lizin Prinsip Nomor : 177/IP/KA/L/TX/2006,tanggal 26 September 2006, tertanda Photo copy Aplikasi setoran / transfer / klining
    transfer / klining / inkaso Bank Mandiri,tanggal 22 Oktober 2009, tertanda P7;Photo copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan, Nomor 4002/FBAP/PL/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tertanda P8;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam, tanggal 18Juli 2007, tertanda P9;1211.2.12.14.15.16.7.18.12.Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam, tanggal 22Februari 2008, tertanda P11;II/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertanda P12;Photo copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita
    No : 354/F/PL/II/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertanda P13;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Lubuk Baja, tanggal25 Mei 2009, tertanda P14;Photo copy Faktur Tagihan Uang Muka, No : 182/FUMPL/L/V/2005,tanggal 12 Mei 2005, tertanda P15;Photo copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 562/KPTS/KDAT/L/II/2008, tertanggal 24 Maret2008, tertanda 22222222 P16;Photo copy Iizin Prinsip Nomor : 177/IP/KA/L/TX/2006, tanggal 26September 2006, tertanda P17;Photo