Ditemukan 92 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : padamulya padamulla paramulia pasamula padamulu padamulia padamukti padabulan padamulyaã
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2007 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01 K/KPPU/2007
Tanggal 26 Nopember 2007 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU, DK VS. Dr. RADIANTI, M.A.R.S., DK
185 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 01 K/KPPU/2007Direktur Termohon Kasasi Il.Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Termohon Il :Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padamulai halaman 71 s.d. halaman 75 khususnya pertimbangan unsur ke2bersekongkol pada halaman 73 sebagai berikut :Menimbang, bahwa pembuktian mengenai unsur inipun Majelis telahsependapat dengan Termohon yaitu pada pokoknya adalah : Bahwa yangdimaksud bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usahadengan pihak lain atas inisiatif siapapun
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 144/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 15 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : Suherman Bin Abdul Karim Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Pembanding/Tergugat II : Rio Mulyadi Bin Tazarmin Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Terbanding/Penggugat : ELIMAWARTI WAHAB BINTI WAHAB
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi cq Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh
80 — 65
  • Buku keII Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yangmengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,kecuali ketentuanketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku padamulai berlakunya Undangundang ini;Menimbang, bahwa Kedua KetentuanKetentuan Konversi Pasal Illangka kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria berbunyi Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang adapada mulai berlakunya Undangundang ini, sejak saat tersebut hapus,
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
1.SYLVANA YUNITA
2.HENDRIK DONDOKAMBEY
3.HENDRIK SUMAKUD
4.LISA SUMAKUD
5.RITHA SUMAKUD
6.MEYTI SUMAKUD
7.SANTJE SUMAKUD
8.JULIANA SUMAKUD
9.DIEGO ARMANDO SUMAKUD
10.SEMYANA SUMAKUD
11.LAURINA SUMAKUD
12.RIIM SUMAKUD
13.ADELIN NOVA SUMAKUD
14.LANNY ELISABETH SUMAKUD
15.STELLA RINNY SUMAKUD
16.NURHAYATI SUMAKUD
17.FEMMY FRIDA SUMAKUD
18.ALBERT SUMAKUD
19.DOROTHEE LIDUINA TICOALU
20.MARGARITHA TICOALU
21.JOPPY TICOALU
22.RUTH SUMAKUD
23.VENCE RATAG
24.DANCE SUMAKUD
25.DOLFPHIE SEMUEL SUMAKUD
26.SANDRINA SUMAKUD
27.AGUS RORINGPANDEY
28.HELENA RORINGPANDEY
29.AMELIA RORINGPANDEY
30.EDUARD RORINGPANDEY
31.ESTHER RORINGPANDEY
32.DEYVI ADRIAN RORINGPANDEY
33.ROMALS RORINGPANDEY
34.REFLY M. RORINGPANDEY
35.KENEDY EDUARD RORINGPANDEY
36.ORBY RORINGPANDEY
37.ROYS MAPI ARTHER RORINGPANDEY
38.MARFICE SUMAMPOUW
39.KAMBEY KAUNANG
4
Tergugat:
1.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2.PT ANGKASA PURA I PERSERO CABANG BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA
5.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Perhubungan cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
6.PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat cq PT ANGKASA PURA I (PERSERO) CABANG BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI
7.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
8.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA,
100 — 16
  • Putusan Perkara No. 123/Pdt.G/2020/PN Mnd21.22.23.peraturan lainnya mengenai hakhak atas tanah yang memberiwewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalampasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuanketentuan Undangundang ini.Pasal Il ayat (1) KetentuanKetentuan Konversi UU PA juga menyebutkandengan tegas:Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimanaatau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1)seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada padamulai
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUKATMA Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat II : SUKARDI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat III : AMINULLAH Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat IV : MALEM KERINA LIMBENG Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat V : PAINI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VI : SURATMIN Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VII : SUHARSO Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. AMAL TANI
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
89 — 63
  • tahunan kepada sipemilik sebagaipengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang maupun pendapatanlainnyaMaka TERGUGAT sebagai pemegang hakhak barat/ konsesi bekaskebun asing yang bernama Harrison & Crosfield Ltd seluas + 3821 hektar harustunduk kepada ketentuan Konversi berdasarkan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariapada pokok Kedua KetentuanKetentuan Konversi pasal Ill ayat (1)menyebutkan : Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada padamulai
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 76/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 April 2019 — LINAWATY ALS GOH GIM KIAT VS PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR, DKK
69 — 47
  • 1961; atau. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum. lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapunjuga sebagaimana dimaksud dalam Pasal Il, Pasal VI dan PasalVII Ketentuanketentuan Konversi UUPA.Berdasarkan Pasal II UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)(1) Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana ataumirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) sepertiyang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada padamulai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
192 — 311
  • Pasal 8 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1958 tentang PencabutanTanah Partikelir yang berbunyi, Atasbagianbagian tanah partikelir yang padamulai berlakunya Undangundang initidak digunakan atau diusahakan olehpemiliknya, karena alasanalasan yangtidak dapat dibenarkan oleh MenteriAgraria, tidak diberikan gantikerugian.Sedangkan Eigendom No.5134 bukanlahhak atas tanah karena tidak terdaftar diBadan Pertanahan Nasional sehinggaPenggugat tidak mempunyai kepentinganmengajukan Gugatan ;.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Tanah
Register : 15-11-2011 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 08-10-2013
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 5/Pdt.G/2011/PN.Tg.Slr
Tanggal 2 Juli 2012 — PERDATA : PAULUS SALU RANTE DKK MELAWAN PT. TUNAS BORNEO PLANTATIONS
106 — 39
  • tersebut dilaksanakandengan memperhatikan keinginan fihak yang bersangkutan.89Pasal 6Barangsiapa sesudah mulai berlakunya Peraturan ini memperoleh tanahpertanian, hingga tanah pertanian yang dikuasai olehnya dan anggotaanggotakeluarganya berjumlah lebih dari luas maksimum, wajib berusaha supaya palinglambat 1 tahun sejak diperolehnya tanah tersebut jumlah tanah pertanian yangdikuasai itu luasnya tidak melebihi batas maksimum.Pasal 7(1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hakgadai yang padamulai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-07-2010 — Putus : 25-11-2010 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2010 — Nyonya Yoelia Erna;1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta, 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, DKK
82 — 193
  • KapukRaya RT.05 RW.02, Kelurahan Kapuk, KecamatanPenjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Jual Beli HakGuna Bangunan No. 254 tanggal 12 September 1961.Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, dalamKetentuan ketentuan Konversi Pasal V, atas tanah denganhak erfpacht harus dikonversi menjadi tanah hak gunabangunan dengan ketentuan selamalamanya 20 tahun.Dalam Pasal V disebutkan dengan tegas bahwa : Hakopstal dan hak erfpacht untuk perumahan yang ada padamulai
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 21-02-2018 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap
Tanggal 1 Nopember 2017 — - OKTOVIANUS MEIGER dkk -PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRI UNIT III
176 — 95
  • menyelesaikanpermasahan para Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), dan Penggugat3 (tiga) sampai Penggugat 41 (empat puluh satu) yang dialami selama initentang parmasalahan hakhak para Penggugat yang dilanggar olehTergugat;Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 12 dan 13 diatas,secara diamdiam Tergugat menjadikan senjata untuk melindungiTergugat, walau Tergugat sendiri telah mengetahui atas perbuatanTergugat tersebut telah melanggar hukum;Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak membayar upah kerja padamulai
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 26-09-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 76/Pdt.G.Int/2012/PNLP
Tanggal 26 September 2013 — 1. HAJI TENGKU HAFMARSYAH SINAR, S.H., Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan T. Raja Muda, Nomor 11, Kecamatan Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang ; 2. TENGKU HERMANSYAH SINAR, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi Gg. Pipa, Nomor 5, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; Dalam hal ini bertindakuntuk mewakili seluruh kepentingan hukum ahli waris Alm. TENGKU AFFAN SINAR dan dengan ini memberikan kuasa kepada : AULIA ZUFRI, S.H., A. RAMADANI DAMANIK, S.H., INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. dan ISKANDAR SYAHPUTRA S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum I,A & ASSOSIATES, beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Amal, Nomor 37 – Helvetia Timur - Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012; selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat Dalam Perkara Pokok/ Tergugat Intervensi I ; ------L A W A N------ 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, CQ. KETUA JURUSAN AKADEMI GIZI LUBUK PAKAM, yang berkerkedudukan di Jalan Negara Tanjung Garbus - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ; Selanjutnya disebut dengan-------------------------Tergugat I/ Tergugat Intervensi II; 2. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara Komplek Cadika Pramuka Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut dengan----------------- TERGUGAT II/ Tergugat Intervensi III; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara No. 1, Lubuk Pakam - Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai ----------------TERGUGAT III/ Tergugat Intervensi IV; L A W A N 1. JATIHAD alias DJATIHAD alias JATIHAT, lahir di Percut Sei Tuan, tanggal 10 Maret 1940, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Tengku Fakhruddin, Kelurahan Lubuk Pakam, I-II Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai --------------- Penggugat Intervensi I; 2. NUR AINUN, lahir di Batang Kuis, tanggal 17 Oktober 1958, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - ------------ - - - - - - - - - Penggugat Intervensi II; 3. ALI AKBAR, lahir di Batang Kuis, tahun 1963, Pekerjaan Tidak Ada (sakit jiwa), Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - - - - - - -- - - ------------ Penggugat Intervensi III;
147 — 65
  • nasionaldan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesiaserta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dandengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama; Ketentuan Ketentuan Konversi, Pasal II ayat (1) yang berbunyi Hakhak atas tanahyang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalampasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada padamulai
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
187 — 125
  • Hak erfoacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada padamulai berlakunya Undangundang ini, sejak saat tersebut menjadi hakguna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1) yang akan berlangsungselama sisa waktu hak erfoacht tersebut, tetapi selamalamanya 20tahun.(2).
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
120 — 62
  • Program pengembangan sarana terdiri dari kebutuhan unitsekolah baru (USB), rencana pemenuhan USB dan pendanaanyang diajukan sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua milyar delapanratus ribu rupiah).Bahwa Proposal pengajuan permohonan bantuan dana pembangunanUnit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu(SMK IT) Arsitek Kota Bengkulu yang ditujukan kepada DirekturPembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta, dibuat padamulai