ROCHYAT NATAJOEDA menjadiKasubdivre) setelah melakukan pemotongan untuk keperluan setiap bulannyaseperti penghasilan ekstra dan uang pulsa Kasubdivre, Wakasubdivre dan paraKasi 6 (enam) orang, biaya rumah tangga Kasubdivre, biaya lain seperti ulangtahun, menjamu tamu dan pemberian kepada pihak lain yang tidak adahubungannya dengan penyaluran BOP ;Adapun keperluan untuk penghasilan ekstra dan uang pulsa Kasubdivre,Wakasubdivre dan 6 (enam) orang Kasi adalah sebesar Rp. 13.400.000 (tigabelas juta empat

ROCHYAT NATAJOEDA menjadiKasubdivre) setelah melakukan pemotongan untuk keperluan setiap bulannyaseperti penghasilan ekstra dan uang pulsa Kasubdivre, Wakasubdivre dan paraKasi 6 (enam) orang, biaya rumah tangga Kasubdivre, biaya lain seperti ulangtahun, menjamu tamu dan pemberian kepada pihak lain yang tidak ada kaitannyadengan Penyaluran BOP Raskin ;Adapun keperluan untuk penghasilan ekstra dan uang pulsa Kasubdivre,Wakasubdivre dan 6 (enam) orang Kasi adalah sebesar Rp. 13.400.000 (tigabelas juta

Fee yang diterima Kasi Rp. 124.000.000, Rp. 124.000.000,Pemeliharaan dan ParaKasi Kecamatan 4.Fee atas peminjaman Rp. 216.061.841,83,PerusahaanJumlah Rp.18.386.983.308,38, Rp.15.964.430.905,19,Total kerugian Keuangan Negara Rp.34.351.414.213,57, Sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan danpenyalahgunaan dana APBD DKI Jakarta dalam kegiatan swakelola pada Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara

Fee yang diterima Kasi Rp. 124.000.000, Rp. 124.000.000,Pemeliharaan dan ParaKasi Kecamatan4.Fee atas peminjaman Rp. 216.061.841,83,Perusahaan Jumiah Rp.18.386.983.308,38, Rp.15.964.430.905,19, Hal. 31 dari hal 231. Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PNJkt Pst.

Daerah mengeluarkan SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) ditujukan ke Bank DKI Jakarta yang selanjutnya uangtersebut masuk ke rekening Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara (yangbertanggung jawab adalah Kasudin selaku Kuasa Pengguna Anggaransebagai Atasan Langsung Bendahara dan saksi selaku Bendaharanya),selanjutnya uang tersebut kami ambil (berdasarkan Cek Bank DKI JakartaCabang Wali Kota Jakarta Utara yang ditanda tangani oleh Kasudin dansaksi Bendahara) kemudian uang tersebut saksi bayarkan kepada ParaKasi

Kecamatan sendiri yang membuat dan saksi bersediadikonfrontir.Bahwa setiap belanja yang menggunakan dana APBD wajib dikenakan PPn10 % dan seluruhnya sudah saksi setor ke Kas Daerah melalui Bank DKICabang Walikota Jakarta Utara.Bahwa saksi tidak mengetahui karena yang belanja adalah Para KasiKecamatan dan Kasi Pemeliharaan selaku Pelaksana di lapangan, sehinggasaksi juga tidak mengetahui bisa terjadi nominal yang tertulis dalam kwitansibisa selalu sama dengan RAB, karena yang menyerahkan RAB kepada ParaKasi

Fee yang diterima Kasi Rp. 124.000.000, Rp. 124.000.000,pemeliharaan dan ParaKasi Kecamatan A.

., menerangkan di bawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut: Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor : 90/G/2018/PTUN.SMG: Bahwa Saksi bekerja di Kecamatan Semarang Barat sebagaiSekretaris Kecamatan mulai bulan Oktober 2017 dengan tugas pokokdan fungi antara lain di bidang administrasi, mengkoordinir parakasi, di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;= Bahwa awalnya Saksi mengetahui gugatan Bu Siti Rokayahkepada Lurah Tawangsari karena merasa tidak dilayani dalampermintaan surat

Bahwa rekapitulasi total anggaran dan realisasi pelaksanaankegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum TataAir Jakarta Utara TA 2013 2014 untuk masingmasing ParaKepala Seksi Kecamatan dan kasi Pemeliharaan Tata AirJakarta Utara dibuat seolaholah anggarannya sesuai denganyang dicairkan, namun kenyataannya yang diterima parakasi kecamatan dan kasi pemeliharaan tidak penuhjumlahnya karena sudah disisihkan/dipotong sebagian, yaituuntuk tahun 2013 dipotong 30% dan tahun 2014 dipotong35%, sehingga

Setelah SPT keluar dan diterima oleh Para KepalaSeksi Tata Air Kecamatan dan Kasi PemeliharaanHalaman 134 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTpada Sudin Tata Air Jakarta Utara, selanjutnya ParaKasi melaksanakan kegiatan sesuai SPT;c. Setelah selesai melaksanakan pekerjaan, Para Kasimeminta pembayaran berdasarkan rekap kegiatandi lapangan kepada Bendahara melalui KasudinTata Air;d.

Setelah uang masuk ke rekening bank DKI JakartaCabang Walikota Jakarta Utara selanjutnyadicairkan berdasarkan rekapitulasi yang dibuat olehpara pelaksana (Para Kasi Kecamatan dan KasiPemeliharaan), Buku Cek ditanda tangani olehKasudin dan saya (Sarifudin) selaku Bendahara,kemudian saya serahkan uangnya kepada paraKasi dengan tanda terima berupa kwitansi totalsesuai rekap sejumlah nominal yang tertera padamasingmasing di SPT. (kwitansi totalnya masingmasing akan saya susulkan);f.

Setelah menerima informasi tersebut, Kasudinkemudian mengadakan rapat dengan Kasi Pemeliharaan dan paraKasi Kecamatan untuk menyampaikan bahwa akan dilakukanpemotongan dana sebesar 35% sehingga mereka hanya akanmenerima anggaran swakelola sebanyak 65% untuk pelaksanaanpekerjaan swakelola.Bahwa pada tahun 2013 tersebut Kepala Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Jakarta Utara masingmasing Dr. SISCAHERMAWATI, ST, MT, Drs. DJOKO SUSETYO, ST dan Ir.

Pada tanggal 16 Juli 2020 bertempat di Ruang RapatKembangjoyo Setda Kabupaten Pati dengan dihadiri oleh ParaKasi Pemerintahan Kecamatan yang juga ditekankan oleh ParaHalaman 35 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/202115.16.Camat agar Kepala Desa segera melakukan sosialisasi kepadawarga masyarakat di wilayah desa masingmasing (Vide Bukti T4);3.

PATMAN PARAKASI, sebagaipengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan, sisa masajabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 terhitung mulai tanggal pengucapansumpah/janji ;Bahwa Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449094 tahun 2013, Tanggal11 Oktober 2013, telah lewat waktu/kadaluarsa, apa bila dikaitkan dengan ketentuan yangada yaitu Pasal 384 Undangundang Nomor : 27 Tahun 2009, Tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

penyidik untuk melakukan pemeriksaan keuangan,isi dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kukar Nomor :ITKAB700/111/LHPKH/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang LaporanHasil Pemeriksaan Atas Penyimpangan Dana Alokasi Dana Desa (ADD)dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Pada Desa SidomulyoKec.Anggana yang terurai diatas adalah benar demikian faktanya akantetapi terkait buktibukti laporan pertanggungjawaban kegiatan fisikinsfrastruktur maupun belanja yang lainnya yang membuat adalah dari paraKasi

dimana rekening rekanan dan mandor tersebut saksiperoleh dari para Kasi Tata Air Kecamatan/Kasi Pemeliharaanyang memiliki kKegiatan;Bahwa untuk yang berhubungan dengan CV/PT rekanan saksitidak tahu, hanya setelah uang ditranser ke rekanan penyedia jasakemudian para Kasi Tata Air Kecamatan/Kasi Pemeliharaan yangmemiliki kegiatan membawa kembali uang hasil pembayaransebesar 35 % dari hasil pembayaran yang dikumpulkan kepadasaksi selaku Bendahara;Bahwa selanjutnya uang pembayaran yang disisihkan dari paraKasi

diterima oleh Kasi Pemeliharaan danpara Kasi Kecamatan serta fee atas peminjaman perusahaan.Bahwa dalam menghitung kerugian Negara tidak sampai kepada hasilpemotonganpemotongan tersebut didistribusikan kemana.Bahwa dalam SPTSPT yang dibuat oleh pelaksana kegiatan pertanggungjawabannya tidak benar.Bahwa kami melakukan klarifikasi kepada Bendahara Saripudin dan KasiPemelihnaraan Kuryatna secara langsung dan oleh yang bersangkutandibenarkan.Bahwa dalam menghitung besarnya fee tersebut didasarkan pada BAP paraKasi

Menghitung jumlah fee yang diterima Kasi Pemeliharaan dan ParaKasi Kecamatand. Menghitung jumlah fee atas peminjaman perusahaane.

SATIR PARAKASI JASRIN IP MUKOHalaman 53 dari 182 Putusan perkara No.17/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal54Bahwa UMAR ULOLI, S.Sos ini seharihari adalah Asisten , saksibertugas di keuangan, dan pada waktu itu ada anggota tim yang berasaldari RSUD Banggai yaitu JASRIN IP MUKO;Bahwa keseluruhan dari Tim Pemeriksa Barang itu. melakukanpemeriksaan barang kecuali UMAR ULOLI;Bahwa tim melakukan pemeriksaan barang satu hari saja;Bahwa ketika pemeriksaan barang, orang yang mewakili dari pihakpenyedia barang adalah LUKMAN

FRANS TAMUEI Bin RUSTAM, setelah berjanji menurut cara agamanyamemberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi merupakan Tenaga Kontrak pada kantor Kecamatan PasakTalawang, tugas dan tanggung jawab saksi selaku tenaga kontrak padakantor kecamatan di kecamatan Pasak Telawang adalah selaku OperatorKomputer yang bertanggung jawab terhadap peralatan komputer danpemeliharaannya, mengetik suratsurat, membantu kegiatan Paten danmelaksanakan tugas yang diberikan atasan (Camat, Sekcam dan paraKasi

kerjastaf pers Kodim 1404/Pinrang sesuai bukti kwitansi untuk BPDke Koramil masingmasing sudah tersalurkan sebesarRp.2.500.000, sedangkan BPD komandan telah dikelolakomando sendiri.Bahwa sebelum terjadi pengurangan anggaran masingmasing Kasi dikumpulkan oleh Terdakwa dan Terdakwameminta persetujuaan pengurangan anggaran tersebut yangakhiranya ada kesepakatan pengurangan anggaran antaraTerdakwa dengan para Kasi.Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwamengumpulkan para Kasi namun sepengetahuan Saksi paraKasi

Desa TanjungBaru Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, lalu parakasi yang ada di desa membuat SPP (Surat PermintaanPembayaran) untuk mencairkan Dana Desa, kemudian setelahSPP tersebut di buat lalu SPP tersebut di kumpulkan olehbendahara desa dan di setor ke Kasi PMD Kecamatan dankemudian kasi PMD kecamatan membuatkan surat rekomendasiuntuk dilakukan pencairan tahap pertama.Bahwa benar Realisasi Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana desayaitu Alokasi Dana Desa: Tahap tanggal 19 Mei 2017 Rp. 66.150.000

totalsemuanya sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) di pegang oleh terdakwaWAWAN RIDWANBahwa benar PBB sebesar Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah ) di ambil olehterdakwa WAWAN RIDWAN sebesar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah)Bahwa benar setelah tanggal 16 Oktober 2008, janjinya terdakwa WAWANRIDWAN, tidak di tepati, selanjutnya Ketua BPD melaporkan ke Camat Pacet,kemudian terdakwa WAWAN RIDWAN sebagai kepala desa Sukarame dipanggil oleh Camat pacet, tanggal 5 Nopember 2008 yang di hadiri olen Parakasi

SATIR PARAKASI JASRIN IP MUKO55Bahwa UMAR ULOLI, S.Sos ini seharihari adalah Asisten , saksibertugas di keuangan, dan pada waktu itu ada anggota tim yang berasaldari RSUD Banggai yaitu JASRIN IP MUKO;Bahwa keseluruhan dari Tim Pemeriksa Barang itu. melakukanpemeriksaan barang kecuali UMAR ULOLI;Bahwa tim melakukan pemeriksaan barang satu hari saja;Bahwa ketika pemeriksaan barang, orang yang mewakili dari pihakpenyedia barang adalah LUKMAN ADRYAN, dan LUKMAN ADRYANmewakili Perusahaan PT.

Soewotomenjabat sebagai Kasudin sejak Juli 2013 yaitu Pencairan Triwulan Ill, IVTahun 2013 sampai Juli 2014 yaitu Pencairan Triwulan dan Il Tahun2014, jumlah potongannya pada saat disepakati bersama dengan ParaKasi bahwa potongan dibagi menjadi 3 katagori, yaitu untuk pekerjaankurasan, potongannya sebesar 30%, untuk pekerjaan fisik potongannyasebesar 20% dan untuk pekerjaan campuran antara fisik dan kurasan,jumlah potongannya sebesar 25%, yaitu disamakan dengan potonganTriwulan Il Tahun 2013 waktu

Ciracas yang tidak saksikerjakan namun saksi disuruh menandatangani Laporan Kegiatan.Ditempat lain yang melakukan biasanya Kasi Perencanaan yangbernama Wahyudianto, namun di Kecamatan Ciracas saksi tidak beranimengambil pekerjan dirinya karena saksi biasa dijadikan koordinator paraKasi Kecamatan yang biasa menyampaikan aspirasi para KasiKecamatan yang lain; Bahwa kuitansi/SPJ pertanggungjawaban yang dibuat Laman stafnyadengan berkoordinasi bersama Rumjana tidak berisi kuitansikuitansipembayaran yang

Kulon Progo dengan nomor rekening : 650601016531 yangkemudian digunakan untuk melaksan akan dan membiayai kegiatan kegiatanyang sudah diangggarkan di dalam APBDesa yang dilaksanakan oleh paraKasi sesuai dengan bidangtugas pokok dan fungsinya masing masing;Bahwapada kenyataannya, dalam pengelolaan keuangan desa Bangunciptoyaitu di dalam pelaksanaan APBDesa Banguncipto sejak TA 2015 s/d 2018yang sumber dananya berasal dari Dana Desa (DD) APBN, Alokasi DanaDesa (ADD) Kabupaten, Bagi Hasil Pajak (BHP

Kulon Progo dengan nomor rekening : 650601016531 yangHalaman 81 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Yykkemudian digunakan untuk melaksanakan dan membiayai kegiatan kegiatanyang sudah diangggarkan di dalam APBDesa yang dilaksanakan oleh paraKasi sesuai dengan bidangtugas pokok dan fungsinya masing masing;Bahwa pada kenyataannya, dalam pengelolaan keuangan desa Bangunciptoyaitu di dalam pelaksanaan APBDesa Banguncipto sejak TA 2015 s/d 2018yang sumber dananya berasal dari Dana Desa (DD) APBN

Kulon Progo dengan nomor rekening : 650601016531 yangkemudian digunakan untuk melaksanakan dan membiayai kegiatan kegiatanyang sudah diangggarkan di dalam APBDesa yang dilaksanakan oleh paraKasi sesuai dengan bidangtugas pokok dan fungsinya masing masing;Bahwa pada kenyataannya, dalam pengelolaan keuangan desa Bangunciptoyaitu di dalam pelaksanaan APBDesa Banguncipto sejak TA 2015 s/d 2018yang sumber dananya berasal dari Dana Desa (DD) APBN, Alokasi DanaDesa (ADD) Kabupaten, Bagi Hasil Pajak (BHP

Kulon Progo dengan nomor rekening : 650601016531 yangHalaman 188 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Yykkemudian digunakan untuk melaksanakan dan membiayai kegiatan kegiatanyang sudah diangggarkan di dalam APBDesa yang dilaksanakan oleh paraKasi sesuai dengan bidangtugas pokok dan fungsinya masing masing;Bahwa pada kenyataannya, dalam pengelolaan keuangan desa Bangunciptoyaitu di dalam pelaksanaan APBDesa Banguncipto sejak TA 2015 s/d 2018yang sumber dananya berasal dari Dana Desa (DD) APBN

AdministrasiJakarta Timur, lalu Terdakwa bersama Kepala SeksiKecamatan/Pemeliharaan lain berkumpul di Aula Kantor SDPU Tata AirKota Adm Jakarta Timur untuk pembagian uang pencairan Tahap sebanyak 50 % dari nilai anggaran SPT setelah dipungut Pajak dariBendahara Pengeluaran Pembantu yang disaksikan langsung oleh KepalaSDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Timur dengan menandatangani dokumenpencairan dan penerimaan uang yang telah disiapkan, dimana SaksiIrHSUHARTONO,MT menyampaikan kepada Terdakwa bersama paraKasi

Supadi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengandibantu Saksi Mariam Bintang melakukan pemotongan terlebih dahulusebesar persentase yang ditentukan maka barulah Terdakwa bersama paraKasi Kecamatan/Pemeliharaan lainnya menerima sisa uangnya. Kemudianatas potongan yang sudah terkumpul tersebut, Saksi H.

Administrasi Jakarta Timur, lalu Terdakwa bersamaKepala Seksi Kecamatan/Pemeliharaan lain berkumpul di Aula KantorSDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Timur untuk pembagian uang pencairanTahap sebanyak 50 % dari nilai anggaran SPT setelah dipungut Pajakdari Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disaksikan langsung olehKepala SDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Timur dengan menandatanganidokumen pencairan dan penerimaan uang yang telah disiapkan, dimanaSaksi Ir.JJATI WALUYO menyampaikan kepada Terdakwa bersama paraKasi

Soewotomenjabat sebagai Kasudin sejak Juli 2013 yaitu Pencairan Triwulan Ill, IVTahun 2013 sampai Juli 2014 yaitu Pencairan Triwulan dan Il Tahun2014, jumlah potongannya pada saat disepakati bersama dengan ParaKasi bahwa potongan dibagi menjadi 3 katagori, yaitu untuk pekerjaankurasan, potongannya sebesar 30%, untuk pekerjaan fisik potongannyasebesar 20% dan untuk pekerjaan campuran antara fisik dan kurasan,jumlah potongannya sebesar 25%, yaitu disamakan dengan potonganTriwulan Il Tahun 2013 waktu

Phb, Kali Kali danWaduk Wilayah Jakarta Timur Ro1.107.418.749,00Nilai SPT Tahun 2014 Rp1.275.907.102,00Total Nilai SPT Tahun 2013 dan 2014 Rp1.588.571.559,00 Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kasi Perencanaan meminta datang paraKasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan SDPU Tata Air Kota Adm. Jaktimuntuk penerimaan SPT lalu dikumpulkan bersama di Kantor SDPU Tata AirJakarta Timur, JI.

Phb, Kali Kali danWaduk Wilayah JakartaTimur Rp1.107.418.749,00Nilai SPT Tahun 2014 Rp.1.275.907.102,00Total Nilai SPT Tahun 2013 dan 2014 Rp.1.588.571.559,00 Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kasi Perencanaan meminta datang paraKasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan SDPU Tata Air Kota Adm. Jaktimuntuk penerimaan SPT lalu dikumpulkan bersama di Kantor SDPU Tata AirJakarta Timur, JI. Dr.Sumarno Pulogebang, Jakarta Timur oleh Kepala SukuHim. 26 dari 785 him.

Soewotomenjabat sebagai Kasudin sejak Juli 2013 yaitu Pencairan Triwulan III, IVTahun 2013 sampai Juli 2014 yaitu Pencairan Triwulan dan Il Tahun2014, jumlah potongannya pada saat disepakati bersama dengan ParaKasi bahwa potongan dibagi menjadi 3 katagori, yaitu untuk pekerjaankurasan, potongannya sebesar 30%, untuk pekerjaan fisik potongannyasebesar 20% dan untuk pekerjaan campuran antara fisik dan kurasan,jumlah potongannya sebesar 25%, yaitu disamakan dengan potonganTriwulan Il Tahun 2013 waktu

PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, bernama Wahyudianto, namun di Kecamatan Ciracas saksi tidak beranimengambil pekerjan dirinya karena saksi biasa dijadikan koordinator paraKasi Kecamatan yang biasa menyampaikan aspirasi para KasiKecamatan yang lain;Bahwa kuitansi/SPJ pertanggungjawaban yang dibuat Laman stafnyadengan berkoordinasi bersama Rumjana tidak berisi Kuitansikuitansipembayaran yang sebenarnya terjadi karena jumlahnya tidak mungkinsama dengan kuitansi tersebut, semuanya kuitansi

Geofrey Rejoice Novena Sapija menyerahkan anggarankegiatan swakelola tersebut secara bertahap kepada terdakwa selaku KasiPemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan paraKasi Pekerjaan Umum Kecamatan se Wilayah Jakarta Barat.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan swakelola antara bulan Januari 2013sampai dengan bulan September 2013 terdakwa telah melakukan pencairananggaran swakelola secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesarRp.25.645.180.089, (dua puluh lima milyar enam ratus

untuk pembuatan SPJ dimintaiuang sebesar Rp.2.000.000, untuk biaya pembuatan SPU; Bahwa yang memberi uang pada Yoyo, Ahmad Mawardi dan HeriSetyawan yang telah membuat SPJ dan Laporan Kegiatan yangdirekayasa adalah para Kasi Penerima Surat Perintah Tugas, 1 SPTsebesar Rp. 2.000.000,00 itu sudah menjadi kebiasaan; Bahwa saksi tidak pernah menyuruh para kasi membayar, namun saksimemang pernah mengingatkan para kasi untuk membayar jasapembuatan SPJ dan Laporan Kegiatan hasil rekayasa tersebut pada paraKasi

Pemotongan per Surat Perintah Tugas (SPT) sebesar Rp.2.704.000.000,00Bahwa mengenai pemotongan yaitu sebesar 30% dilakukan pada saatpencairan dana;Bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan dari bendahara dan parakasi kecamatan penerima pekerjaan;Bahwa mengenai adanya pengeluaran yang tidak ada SPuJ nya itu dilihatdari Buku Kas Umum;Bahwa mengenai pekerjaan yang tidak dilaksanakan, hal ini khnususnyaberkaitan dengan adanya kontrak dengan CV/PT untuk melaksanakanpekerjaan pengadaan dan jasa angkutan

Bahwa ia ada menerima uang dalam pekerjaan swakelola dariKasi Pemeliharaan yaitu Nurhadi, ST. sebesar Rp. 12.000.000, setiaptriwulan, yang digunakan untuk operasional staf pada seksi perencanaan;31 Bahwa saksi memang pernah mendengar dari para kasi perihaladanya pemotongan anggaran dana pemeliharaan saluran air yangdikerjakan secara swakelola sebesar 30% per SPT yang dicairkan;32 Bahwa saksi tidak melakukan monotor dan mengevaluasiterhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kasi Pemeliharaan dan ParaKasi

bahwa untuk pembuatan SPJdimintai uang sebesar Rp.2.000.000, untuk biaya pembuatan SPJ;Bahwa yang memberi uang pada Yoyo, Anmad Mawardi dan HeriSetyawan yang telah membuat SPJ dan Laporan Kegiatan yangdirekayasa adalah para Kasi Penerima Surat Perintah Tugas, 1 SPTsebesar Rp. 2.000.000,00 itu sudah menjadi kebiasaan;Bahwa saksi tidak pernah menyuruh para kasi membayar, namunsaksi memang pernah mengingatkan para kasi untuk membayar jasapembuatan SPJ dan Laporan Kegiatan hasil rekayasa tersebut pada paraKasi

Pst.langsung pada pihak ketiga baik untuk menyediakan barang materialmaupun jasa pengangkutan yang tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya misalnya Penawaran Harga dari PT/CV, Surat UndanganNegosiasi, Berita Acara Negosiasi, Surat Persetujuan Harga Negosiasi,Berita Acara Hasil Pengadaan;Bahwa saksi tidak bisa merinci berapa banyak SPT yangditerbitkan pada Tahun 2013 baik untuk Kasi Pemeliharaan maupun paraKasi Kecamatan;Bahwa jadi semua Pertanggungjawaban atas Kegiatan Swakeloladi Suku Dinas PU