Ditemukan 1040 data
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugatsecara tunai sekaligus sejumlah Rp 1.500.000.000, (satu milyar limaratus juta rupiah) yang harus ditambah tambahan denda berupa bungasebesar 2% tiap bulan, terhitung sejak perkara ini diajukan, didaftarpada Pengadilan Negeri Malang sehingga perkara selesai, danseluruhnya dibayar lunas;Menghukum Tergugat untuk mengizinkan Penggugat melaksanakanhakhaknya berkenaan pemilikannya, dan isi serta maksud bukti P2,termasuk yang dituangkan pada permohonan
Terbanding/Terdakwa : Sumaturip Als Urip Bin Sutra Ali
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Asep Puron Irawan, SH. MH
89 — 11
sesuatu benda yang seluruhnyaatau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasaiHalaman 3 dari 9 halamanPutusan Nomor : 34/P1ID/2013/PT.BJMbenda tersebut secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikutidengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhaclap orang yang dilakukandengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebutatau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lainlain peserta didalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya
98 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Parman,adalah hak milik orang tua Para Penggugat Almarhum Suleman Naueyang dalam pemilikannya telah diperkuat dengan adanya PutusanPengadilan Negeri perdata Nomor 23/Pdt.G/1986/PN.Grtlo tanggal 7Agustus 1986 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor120/Perd/1987/PT MNDO juncto Putusan Mahkamah Agung R.I perdataregister Nomor 174 K/Pdt/88 tanggal 20 Maret 1993 juncto PutusanMahkamah Agung R.! perdata register Nomor 199 PK/Pdt/1994;.
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga tidak perlu sengketa kepemilikan karena tanah tersebutmilik PenggugatTerbandingPemohon Kasasi.Selanjutnya pembuktian kepemilikan tanah Penggugat telah membuktikannya yaitu :Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (rincik) yang kekuatanbukti pemilikannya dapat dijadikan anggunan (sebelum berlakunya UndangundangPokok Agraria Tahun 1960), diterbitkan 20 Nopember 1958, CI 262, PERSIL No.28A atas nama Mustadalipa b.
Demikianpula objek sengketa tidak pernah dialihkan pemilikannya oleh AlmarhumahMustadalipa Dg. Te'ne maupun ahli warisnya kepada siapapun serta cara apapun.Tanggapan keberatan atas Pertimbangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar halaman 15.Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah pula kelirumenilai buktibukti dan fakta hukum berupa :Bukti T I / INV 2/10 akta Hibah dari H.
DODDY HIDAYAT SH
Terdakwa:
RODI EFFENDI ALIAS RODI BIN MUSTADI
42 — 28
Kelurahan Sukarami, kecamatan selebar kota bengkulu dan dilakukanpenggeledahan yang disaksikan oleh saksi Alfian dan saksi Gebri, dilokasipenangkapan ditemukan 63 (enam puluh tiga) paket sabu, 1 (Satu) unittimbangan digital merk CHQ, 100 (seratus) lembar plastik bening, 1 (Satu)gulung double tip, 1 (Satu) Unit handphone merk HIMAX warna Gold, 1 (Satu)Unit handphone merk samsung lipat warna hitam, 1 (Satu) buah sarung hpkulit warna hitam, 1(satu) tas sandang merk CALIBRE warna merah hitamyang diakui pemilikannya
100 — 51
/PN.SELIndustri/Kerajinan Pandai Besi Kota Raja Nomor : 335/ProbNTB/ 1975, tanggal 28 Januari 1975.Bahwa dalam Pasal 3 dalam surat perjanjian serah terimaNomor : 335/ProbNTB/1975, menyebutkan bahwa selamamasa pemanfaatan dan pengembangan proyek oleh KoperasiIndustri Kerajinan Pandai Besi sebagai Pihak Kedua, fungsionaladministratif pengurusan dan pemilikannya tetap dalamlingkungan Pihak Pertama (Dinas Perisdustrian Propinsi NTB),sehingga dengan demikian asset proyek tersebut termasuk tanahseluas
Serah Terima antara KepalaDinas Perindustrian Propinsi Nusa Tenggara Barat dan KetuaKoperasi Industri/Kerajinan Pandai Besi Kotaraja Nomor335/ProbNTB/1975, tanggal 28 Januari 1975, diserahkanpengelolaannya kepada Ketua Koperasi Industri/kerajinanPANDAI BESI untuk dikelola dengan hak guna pakai, dimanadalam Pasal 3 menyebutkan dengan jelas dan terang bahwaselama masa pemanfaatan dan pengembangan proyek olehKoperasi Industri/Kerajinan Pandai Besi Kotaraja, fungsionaladinistratif pengurusannya dan pemilikannya
guna pakai kepada Koperasi Industri/KerajinanPandai Besi sesuai surat perjanjian serah terima antara KepalaDinas Perindustrian Propinsi NTB dan Ketua KoperasiIndustri/Kerajinan Pandai Besi Kota Raja Nomor : 335/ProbNTB/ 1975, tanggal 28 Januari 1975.Bahwa dalam Pasal 3 dalam surat perjanjian serah terimaNomor : 335/ProbNTB/1975, menyebutkan bahwa selamamasa pemanfaatan dan pengembangan proyek oleh KoperasiIndustri Kerajinan Pandai Besi sebagai Pihak Kedua, fungsionaladministratif pengurusan dan pemilikannya
WILHELMINA MANUHUTU, SH
Terdakwa:
AGUS NUR SUTEJO BIN TASIKIN
66 — 7
ke3 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : Barang siapa ; Mengambil barang sesuatu yang selurunnya atau sebagian kepunyaanorang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yangdidahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasanterhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan ataumempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untukmemungkinkan bagi dirinya atau lainlain peserta di dalam kejahatanmelarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya
Lifan Kuling
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
2.Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahandan KawasanPemukiman Provinsi Kalimantan Utara
56 — 35
kepada KetuaPelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita Acara PenyerahanHasil Pengadaan Tanah pada Kawasan Pusat Pemerintahan ProvinsiKalimantan Utara Nomor: 33/500/X1I/2018 tanggal 30 November 2018berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) dan Ayat (4) Perpres No. 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum.Bahwa pada laporan hasil penilaian tersebut diketahui bahwanilaibidang tanah yang tidak diketahui pemilikannya
Kaltara, dan berdasarkan bukti T111dan T26 mengenai objek tanah yang tidak diketahui kepemilikannya danbesaran nilai ganti kerugian, dan mengenai besaran nilai ganti kerugian tersebuttelah dilakukan penitipan uang ganti kerugian tanah di Pengadilan NegeriTanjung Selor (vide bukti T24 dan T25), dalam hal tersebut berdasarkanjawaban dari tergugat II dan duplik tergugat yang menyatakan bahwa padalaporan hasil penilaian tersebut diketahui bahwa nilai bidang tanah yang tidakdiketahul pemilikannya pada
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian,disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;Menimbang, dengan lahan seluas 185.922 m2 dengan register bidangtanah nomor 690, ternyata tanah yang dikuasai oleh penggugat termasuk dalamareal pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pusatpemerintahan provinsi kalimantan utara (vide bukti T11 sampai dengan T110dan T21), maka terhadap tanah dengan register bidang tanah nomor 690 yangtidak diketahui pemilikannya
15 — 4
Unsur yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lainMenimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dinyatakan terbukti pads pertimbangan unsur keduadiatas ternyata barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik orang lainyaitu milik dari saksi SUGIANTO yang saat itu diletakkan di bak belakang trukyang dijaganya tidak ada hubungan pemilikannya dengan TerdakwaMenimbang, bahwa dengan urai tersebut unsur ini telah terpenuhi dan terbuktisecara sah dan
Lasarus Usat
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
2.Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahandan KawasanPemukiman Provinsi Kalimantan Utara
68 — 49
kepada KetuaPelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita Acara PenyerahanHasil Pengadaan Tanah pada Kawasan Pusat Pemerintahan ProvinsiKalimantan Utara Nomor: 33/500/X1I/2018 tanggal 30 November 2018berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) dan Ayat (4) Perpres No. 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum.Bahwa pada laporan hasil penilaian tersebut diketahui bahwanilaibidang tanah yang tidak diketahui pemilikannya
T111dan T26 mengenai objek tanah yang tidak diketahui kepemilikannya danbesaran nilai ganti kerugian, dan mengenai besaran nilai ganti kerugian tersebutHalaman 25 dari 31 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Tjstelah dilakukan penitipan uang ganti kerugian tanah di Pengadilan NegeriTanjung Selor (vide bukti T24 dan T25), dalam hal tersebut berdasarkanjawaban dari tergugat II dan duplik tergugat yang menyatakan bahwa padalaporan hasil penilaian tersebut diketahui bahwa nilai bidang tanah yang tidakdiketahui pemilikannya
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian,disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;Menimbang, dengan lahan seluas 185.922 m2 dengan register bidangtanah nomor 690, ternyata tanah yang dikuasai oleh penggugat termasuk dalamareal pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pusatpemerintahan provinsi kalimantan utara (vide bukti T11 sampai dengan T110dan T21), maka terhadap tanah dengan register bidang tanah nomor 690 yangtidak diketahui pemilikannya
147 — 45
benda, dan hak bersama atas tanah, semuanyamerupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak terpisahkan.2) Hak pemilikan perseorangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) merupakan ruangan dalam bentuk geometrik tiga dimensi yang tidak selalu dibatasi oleh dinding.3) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)dibatasi dinding, permukaan bagian dalam dari dinding pemisah, permukaanbagian bawah dari langjitlangit struktur, permukaan bagian atas dari lantaistruktur, merupakan batas pemilikannya
.4) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud datam ayat (2)sebagian tidak dibatasi dinding, batas permukaan dinding bagian luar yangberhubungan langsung dengan udara luar yang ditarik secara vertikal merupakanpemilikannya. 5) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) keseluruhannya tidakdibatasi dinding, garis batas yang ditentukan dan ditarik secara vertikal yang penggunaannya sesuai denganperuntukannya, merupakan batas pemilikannya.3.
32 — 13
yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke2KUHP, yang unsurunsurnya adalah :1. barang siapa2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain3. maksud memiliki secara melawan hukum4. didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasanterhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan ataumempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untukmemungkinkan bagi dirinya atau lainlain peserta di dalam kejahatanmelarikan diri maupun untuk menjamin pemilikannya
.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, namun tanpa didasari oleh alas hakyang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutunsur ketiga ini pun telah terpenuhi;Menimbang tentang unsur didahului, disertai, atau diikuti dengankekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukandengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencuriantersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya ataulainlain peserta di dalam kejahatan melarikan diri maupun untukmenjamin pemilikannya
49 — 4
yang dimaksud unsur ini adalah melihatnyabagaimana proses terjadinya pemindahan hak milik tersebut yang merupakansuatu upaya melawan hukum sebagaimana secara limitatif dalam unsurtersebut, yang secara sinergi dalam memlihat unsur tersebut adalah prosesbagaimana pemindahan barang tersebut oleh terdakwa, yang secara huku letakperbedaan pasal 372 dengan Pasal 378 terletak pada penyerahan dankekuasaan barang tersebut dalam Pasal 372 barang tersebut dimiliki terdakwadengan secara sah atau seizin dari pemilikannya
Edwin Lawat
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
2.Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahandan KawasanPemukiman Provinsi Kalimantan Utara
76 — 33
kepada KetuaPelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita Acara PenyerahanHasil Pengadaan Tanah pada Kawasan Pusat Pemerintahan ProvinsiKalimantan Utara Nomor: 33/500/X1I/2018 tanggal 30 November 2018berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) dan Ayat (4) Perpres No. 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum.Bahwa pada laporan hasil penilaian tersebut diketahui bahwanilaibidang tanah yang tidak diketahui pemilikannya
T111dan T26 mengenai objek tanah yang tidak diketahui kepemilikannya danbesaran nilai ganti kerugian, dan mengenai besaran nilai ganti kerugian tersebutHalaman 25 dari 31 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tjstelah dilakukan penitipan uang ganti kerugian tanah di Pengadilan NegeriTanjung Selor (vide bukti T24 dan T25), dalam hal tersebut berdasarkanjawaban dari tergugat II dan duplik tergugat yang menyatakan bahwa padalaporan hasil penilaian tersebut diketahui bahwa nilai bidang tanah yang tidakdiketahui pemilikannya
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian,disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;Menimbang, dengan lahan seluas 185.922 m2 dengan register bidangtanah nomor 690, ternyata tanah yang dikuasai oleh penggugat termasuk dalamareal pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pusatpemerintahan provinsi kalimantan utara (vide bukti T11 sampai dengan T110dan T21), maka terhadap tanah dengan register bidang tanah nomor 690 yangtidak diketahui pemilikannya
52 — 13
Urias Bait ; Keenam: Bahwa sebagai bukti petunjuk yang keduabahwa tanah sengketa benar benaradalah bagian dari tanah hak adat daripewaris Lemu (alm) yang kini penguasaandan pemilikannya dilanjutkan olehketurunannya yang bergabung dalam sukuManbait Tuaf yaitu ternyata dalam gugatanpenggugat justru tidak berani menguraikantentang asal usul tanah sengketatetrSeDUt ;
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Seo Bullakemudian Nemuel Nesimnasi berikan kepada anaknya Soleman Nesimnasi;Bahwa tanah yang disebut pada point 8 di atas diserahkan olehkeluarga Bulla kepada keluarga Nesimnasi (sekarang dikuasai oleh SolemanNesimnasi Tergugat ) adalah hanya untuk digarap sebagai kebun, bukanuntuk dimiliki, karena leluhur keluarga Bulla (Timo TalanIstri Nesi Bulla)bersaudara kandung dengan lafu talan (ibu dari Silla Nesimnasi);Bahwa oleh karena tanah dimaksud hanya diberikan untuk digarapsebagai kebun, maka pemilikannya
Ikhwan Baso
Tergugat:
1.Djamin Djaja
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu
27 — 13
Barat : Selokan;Adalah harta peninggalan Malluda yang sampai saat ini belum beralihhak pemilikannya kepada siapapun, termasuk Tergugat (Djamin Djaya)dan diserahkan kepemilikannya kepada ahli waris lainnya berdasarkankesepakatan keluarga;Menyatakan tindakan dan perbuatan para tergugat yang menguasai danmenempati tanah persawahan sengketa dan penerbitan Sertifikat HakMiliknya tidak berdasar hak dan merupakan perbuatan melanggarhukum, yang merugikan pihak penggugat;Menghukum para tergugat atau siapa
Pip Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan.adalah harta peninggalan Malluda yang sampai saat ini belumberalih hak pemilikannya kepada Siapapun, termasukTergugat (Djamin Djaja);Bahwa isi gugatan Penggugat pada angka 4 adalah gugatanyang tidak mendasar dan mengadaada, dimana harta(tanah) tersebut oleh Malluda sudah diberikan kepada Abd.Muin Djaja (Muin)yang tiada lain adalah orang tua dari DjaminDjaja (Tergugat !)
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding pemilikannya atas tanahsengketa, sedangkan saksisaksi yang diajykan oleh Termohon Kasasi tidaksatupun yang mengetahui secara pasti tentang asal mula tanah sengketatersebut.3.2.
Lafang Laing
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
2.Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahandan KawasanPemukiman Provinsi Kalimantan Utara
102 — 40
kepada KetuaPelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita Acara PenyerahanHasil Pengadaan Tanah pada Kawasan Pusat Pemerintahan ProvinsiKalimantan Utara Nomor: 33/500/X1I/2018 tanggal 30 November 2018berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) dan Ayat (4) Perpres No. 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum.Bahwa pada laporan hasil penilaian tersebut diketahui bahwanilaibidang tanah yang tidak diketahui pemilikannya
T26 mengenai objek tanah yang tidak diketahui kepemilikannya danbesaran nilai ganti kerugian, dan mengenai besaran nilai ganti kKerugian tersebuttelah dilakukan penitipan uang ganti kerugian tanah di Pengadilan NegeriTanjung Selor (vide bukti T24 dan T25), dalam hal tersebut berdasarkanHalaman 25 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Tjsjawaban dari tergugat II dan duplik tergugat yang menyatakan bahwa padalaporan hasil penilaian tersebut diketahui bahwa nilai bidang tanah yang tidakdiketahul pemilikannya
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian,disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;Menimbang, dengan lahan seluas 185.922 m2 dengan register bidangtanah nomor 690, ternyata tanah yang dikuasai oleh penggugat termasuk dalamareal pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pusatpemerintahan provinsi kalimantan utara (vide bukti T11 sampai dengan T110dan T21), maka terhadap tanah dengan register bidang tanah nomor 690 yangtidak diketahui pemilikannya
61 — 20
Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebutsudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan pertimbanganhukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbanganhukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding karena sebidang tanah yang sudah jelas adasertifikatnya (tanah sengketa) tidak dapat diperjualbelikanbegitu) saja berdasarkan surat girik (SPPT) melainkan harus didasarkan atas Sertifikat tanah yang bersangkutan yang merupakanbukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya