Interjadi Asia kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

(Pengadilan Pajak) adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.IX.Bahwa sesuai dengan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Nomor: 135 tahun 2000, yang dimaksud Penanggung Pajakadalah :Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungJawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hakdan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.Pasal tersebut menentukan ada 2 (dua) macam penanggung Pajak yakniOrang Pribadi atau

Dengan demikian,Pelawanmerupakan Penanggung Pajak dari Wajib PajakPT.

pelunasandari Penanggung Pajak atas utang pajaknya.Mengenai Kedudukan Pelawan Sebagai Penanggung PajakPT.

Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bankmemerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agarmemberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebutkepada Jurusita Pajak;d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada banksebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesiamelalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untukmemberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan padabank yang dimaksud;e. setelah

Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepadabank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biayapenagihan pajak;g.

Berdasarkan ketentuan di atas,Tergugat melaksanakan penagihan pajak kepada Penanggung Pajak incasu Penggugat dengan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak incasu Penggugat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan dengan carapemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak in casuPenggugat yang tersimpan di bank.3.

3 Februari2014, Perihai: Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan WajibPajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yangditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Permata, Tbk, CabangBandung.67) Nomor S038/WPJ.09/KP.0504/2014 Tanggal 3 Februari 2014,Perihai: Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang ditujukankepada Pimpinan PT.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU PPSP di atas,oleh karena Wayjib Pajak/Penanggung Pajak In Casu Penggugattidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telahditentukan, maka Tergugat menerbitkan Surat TeguranNomorDS0000383/WPJ.09/KP. 0504/2008.84)Selanjutnya apabila telah diterbitkan Surat Teguran, SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis, Penanggung Pajak tetaptidak melunasi utang pajaknya, maka terhadap Penanggung Pajaktersebut akan diterbitkan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam :Pasal

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PPSPTujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utangpajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapatdilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baikyang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukanPenanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yangpenguasaannya berada di tangan pihak lain.

/WPJ.09/KP.0504/2014 Tanggal 3 Februari 2014Perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang ditujukan kepadaPimpinan PT.

Bahwa sebelum Polis Asuransi Jiwa disetujui dan diterbitkan serta ditandatanganioleh pihak Penanggung pada tanggal 13 Juli 2011, pihak Tertanggung sudahmembayar Premi per Semesteran sebesar Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus riburupiah) kepada Penanggung pada tanggal 12 Juli 2011 berdasarkan tanda Bukti SetorNo. 484702 (Bukti P.1,2 2) ;4.

Commonwealth Life (selanjutnya disebut Penanggung)berhak membatalkan pertanggungan sesuai dengan ketentuan yangberlaku dalam Polis."Cetak tebal dilakulcan oleh Tergugat untak penegasan saja.

Namun demikian, hasil pemeriksaan tersebuttidak diungkapkan/diinformasikan kepada Tergugat (Penanggung), padahaldalam Data Kesehatan dalam butir 54 SPAJ No. 586046 Daniel Adam(Tertanggung) diwajibkan menyampaikan informasi tersebut.Bahwa pengungkapan/penyampaian informasi tersebut sangat krusial terhadapTergugat (Penanggung) dimana hal ini akan mempengaruhi keputusan Tergugat(Penanggung) apakah akan menyetujui atau tidak pertanggungan asuransi yangdiajukan Daniel Adam (Tertanggung) ataupun guna menentukan

ditutup atau tidakditutup dengan syaratsyarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.Cetak tebal dilakukan oleh Tergugat untuk penegasan saja.Bahwa oleh karenanya, menyebabkan Polis Asuransi Daniel Adam (Tertanggung)batal berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUH Dagang dan Tergugat (Penanggung)sebagai penanggung yang beritikad baik harus tetap dilindungi hukum.241.

klaim tersebut daripihak Tergugat selaku Penanggung berdasarkan Surat No 269/NBC/XI2011tanggal 18 November 2011 periha!

menyangkut Keputusan Kanwil Nomor 1612/WPJ.08/2013 tanggal 26 Juni 2013 jo SKPKB pph Nomor 00142/206/401/08 tanggal 28 Nopember 2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-309/WPJ.08/2014 tanggal 19 Maret 2014 atas permohonan Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf b UU KUP menyangkut Keputusan Kanwil Nomor 1613/WPJ.08/2013 tanggal 26 Juni 2013 jo SKPKB PPh Nomor 00205/207/401/09 tanggal 6 Januari 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum;----- Menyatakan Penggugat bukan sebagai Pemilik maupun Penanggung

Bahwa Tergugat I harus dapat membuktikan surat outentik atau asli, bahwaPenggugat sebagai Direktur/ Pemilik / Penanggung Jawab / Penanggung Pajak CV.Bina Niaga, tetapi nyatanya tidak ada satu buktipun yang ditunjukkan Tergugat Iyang menyatakan Penggugat benarbenar Direktur/ Pemilik, Penanggung Jawab /Penanggung Pajak CV. Bina Niaga.

dan Penanggung Pajak CV.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU PPSP di atas, oleh karena Penanggung PajakCV.

Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak YangTersimpan pada Bank Nomor S952/WPJ.08/KP.0104/2015 tanggal 24Agustus 2015;b. Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib PajakNomor S.Ket22/WPJ.08/KP.0104/2015 tanggal 24 Agustus 2015;c. Daftar Surat Paksa atas nama Penanggung Pajak Ardi Harijanto;70d. Surat Paksa Nomor S00091/WPJ.08/KP.0104/2009 tanggal 16 Oktober2009;e. Surat Paksa Nomor S00092/WPJ.08/KP.0104/2009 tanggal 16 Oktober2009;f.

Sehinggadengan demikian bukti tersebut belumlah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah125sebagai Penanggung Pajak CV. Bina Niaga Jl.

Menyatakan bahwa pemohon NARDI sebagai penanggung jawab dari anak bernama FAJAR SYAFII bin SUNARTO khusus untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI, terhitung sejak penerimaan sampai dengan pendidikan menjadi TNI selesai ;---------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,-( Seratus sembilanbelas ribu rupiah );--------

Indeco Metal Jayaindo melalui saksi Indra Suyono Alias Abun Anak Dari Djong Fen Khei;

• 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J8 berwarna Hitam;

Dirampas untuk negara;

• 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 01/IMJ/SMKP/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 atas nama DETYA MAULANA sebagai Penanggung Jawab Operasional / PJO KIP GELASA dari PT.

INDECO METAL JAYAINDO;

Nomor 577 K/Pdt/2020pengusaha/nama penanggung jawab atas suratsurat perusahaan milikperseroan PT Ming Yuan Indonesia yaitu:1.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timurtanggal 20022017 seluas 3.673 m?

sebagai penanggung jawab PTMing Yuan Indonesia;Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), darimenggunakan nama tergugat Sanny Oscar sebagai namapengusaha/penanggung jawab pada PT Ming Yuan Indonesia,dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggung jawab adalahZhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagai Direktur PT MingYuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT Ming YuanIndonesia;Tanda Daftar Industri, dari menggunakan nama tergugat SannyOscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT

Nomor 577 K/Pdt/2020PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT MingYuan Indonesia;6. Surat Izin Usaha Perdagangan, dari menggunakan nama tergugatSanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PTMing Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas namapengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selakupengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dansebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;7.

Surat Keterangan Fiskal, dari menggunakan nama tergugat SannyOscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT MingYuan Indonesia, dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggungjawab adalah Zhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagaiDirektur PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PTMing Yuan Indonesia;8.

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari menggunakan namatergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawabpada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas namapengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selakupengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dansebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;I. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 16 dan 17 menyebutkan :Wajib Pajak/Penanggung Pajak dimaksud .... hal mana telahjelas dalam Surat Perintah Penyitaan diperintahkan untukmelaksanakan penyitaan barangbarang milik = WajibPajak/Penanggung Pajak PT Zalombo Nusatama, bukan milikRina Suwasti, SH. ........ bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya judex factikurang memberikan pertimbangan hukum dan salah dalammengklasifikasikan kedudukan Penanggung Pajak PT ZalomboNusatama sebagaimana

Bahwasecara hukum terdapat perbedaan yang mendasar antarapengertian Wajib Pajak dengan Penanggung Pajak.

Bahwa Rina Suwasti, SH. secara jelas dan tegas telah ditunjukoleh undangundang sebagai Penanggung Pajak yang harusbertanggung jawab atas pembayaran utang pajak Wajib PajakPT Zalombo Nusatama. Kedudukan hukum Rina Suwasti, SH.sebagai Penanggung Pajak ternyata tidak = cukupdipertimbangkan oleh judex facti sehingga tanpa alasan yangjelas dan tanpa didukung oleh dasar hukum yang berlaku judexfacti menyatakan bahwa Rina Suwasti, SH. bukan PenanggungPajak PT Zalombo Nusatama dimaksud;6.

Bahwa dengan demikian telah terbukti putusan judex facti yangmenyatakan bahwa Rina Suwasti, SH. bukan Penanggung PajakPT Zalombo Nusatama adalah salah dalam mengklasifikasikankedudukan Penanggung Pajak PT Zalombo Nusatama ataumelanggar ketentuan hukum yang berlaku;3.

No. 263 K/Pdt//2006pada intinya menentukan bahwa penyitaan dilakukan atas barangmilik Penanggung Pajak dan Penyitaan terhadap Penanggung PajakBadan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Pengurus;3. Bahwa tujuan penyitaan dalam hukum pajak adalah untukmemperoleh jaminan utang pajak dari Penanggung Pajak.

Pasal 3 ayat (1)"Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)diajukan kepada Pejabat kepada pimpinan bank tempat hartakekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinanSurat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan."Berdasarkan ketentuan di atas, Terbantan melaksanakan penagihan pajakkepada Penanggung Pajak in casu Terbantah dengan serangkaian tindakanagar Penanggung Pajak in casu Terbantah melunasi utang pajak dan biayapenagihan pajak.

No. 747/PDT/2016/PT.DKI.Harta Kekayaan Pembantah sebagai Penanggung Pajak yangtersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Dengan SuratPaksa" oleh terbantah.

Pasal1 angka3 UU PPSP:"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawabatas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menialankan hak dan memenuhiHal. 33dari 69 hal Put.

Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Keuangan Republikindonesia No.563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran danPenyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yangTersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajakdengan Surat Paksa :Pasal 2:(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadapharta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan bank;(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan denganpemblokiran

bank yang ditunjuk membuat berita acarapemblokiran yang tindasannya disampaikan kepada Penanggung Pajakdan Pejabat yang meminta pembiokiran;(4) Sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajakyang diblokir, Penanggung Pajak dapat mengajukanoermohonankepada Pejabat menggunakan harta yang diblokir tersebut untukmelunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.Hal. 48dari 69 hal Put.

Dari maksud pasal tersebut diatas yang menjadi pihak dalam sengketaPajak (Pengadilan Pajak) adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. .

Bahwa sesuai dengan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Nomor: 135 tahun 2000, yang dimaksud Penanggung Pajak adalah :Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungJawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hakdan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturanperundangundangan perpajakanHalaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor: 16/PLW/2018/PTUN.JBI.Pasal tersebut menentukan ada 2 (dua) macam penanggung Pajakyakni Orang Pribadi atau

Terkait pengertian Penanggung Pajak dapatdijelaskan sebagai berikut: a) Pengertian Penanggung Pajak berdasarkan Pasal 1angka 28 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009(selanjutnya disebut UU Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan) jo.

pelunasandari Penanggung Pajak atas utang pajaknya.

Mengenai Kedudukan Pelawan Sebagai Penanggung Pajak PT.Tamarona Mas International1. Bahwa Pelawan dalam perlawanannya pada halaman 5 menyatakanPelawan bukan penanggung pajak karena bukan merupakan Direksi.Dalil Pelawan tersebut adalah keliru dengan alasanalasan sebagaiberikut: a.

KEPENTINGANBahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugatkepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilanganhaknya sebagai Warga Negara sekaligus bukanlah Penanggung pajakTerhutang PT.

Surat Nomor.S11081/WPJ.10/KP.09/2018 tertanggal 30 April2018 perihal Surat Keterangan Kedudukan Penanggung PajakPada Wajib Pajakb. Surat Nomor.035/WPJ.10/KP.09/2018 tertanggal 30 April 2018perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan PenanggungPajak yang tersimpan pada Bankc. Surat Nomor SIT0012/WPJ.10/KP.0904/2018 tertanggal 30 April2018 perihal Surat Perintah melaksanakan penyitaanDimana di dalam ketiga surat tersebut nama Penggugat tercantumsebagai salah satu Penanggung Pajak PT.

Andaman Delmar dengan Penanggung Pajak Sdr. SantosoHadikoesoemo;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b UndangUndangNo.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.16tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut :(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,atau Pengumuman Lelang;b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;c.

pajak untuk tahun pajak 2011 sampai dengan tahun 2013melalui penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang ditujukankepada Penanggung Pajak, namun Penanggung Pajak tidak jugamelakukan pembayaran atas utang pajak PT.

nama Penanggung PajakSantoso Hadikoesoemo (in casu Penggugat) untuk mengoptimalkantindakan penagihan pajak.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44732/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak penghasilan Badan: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratPenyampaian Surat Perintah Untuk Memberikan Kuasa Kepada Bank untukMemberitahukan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada BankNomor: S93/WPJ.03/KP.02/2012 Tanggal 12 Januari 2012 yang Penggugat terimatanggal 17 Januari 2012 merupakan

tindak lanjut atas utang pajak sebesarRp56.290.859.982,00;: bahwa Surat Tergugat Nomor: S93/WPJ.03/KP.0212012 tanggal 12 Januari 2012tentang Penyampaian Surat Perintah Untuk Memberikan Kuasa Kepada Bank UntukMemberitahukan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank,tidak termasuk kategori objek gugatan berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan sehubungan Surat Penyampaian SuratPerintah Untuk Memberikan Kuasa Kepada Bank Untuk Memberitahukan

SaldoKekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Nomor: S93/WPJ.03/KP.02/2012 Tanggal 12 Januari 2012 yang Penggugat terima tanggal 17 Januari2012 sebagai tindak lanjut atas Penagihan Pajak Terutang SebesarRp56.290.859.982,00,00 (lima puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh jutadelapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);: bahwa Surat Gugatan Nomor: 001/EJMP/0112 tanggal 26 Januari 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak,

dengan demikianmemenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 001/EJMP/0112 tanggal 26 Januari 2012, diterima diSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2010 dengandiantar oleh Penggugat, sedangkan Surat Perintah Untuk Memberikan KuasaKepada Bank Untuk Memberitahukan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak YangTersimpan pada Bank diterbitkan tanggal 12 Januari 2011;bahwa apabila dihitung dari tanggal penerbitan

Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor: 001/EJMP/0112 tanggal26 Januari 2012 adalah Surat Perintah Untuk Memberikan Kuasa Kepada BankUntuk Memberitahukan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan padaBank Nomor: S93/WPJ.03/ KP.02/2012 tanggal 12 Januari 2012, dengan demikianSurat Gugatan memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu Surat Keputusanatau pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6)UndangUndang

strong>

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 230/Pdt.G /2021/PN.AMB tanggal 12 Mei 2022, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

• Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
• Menyatakan Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 atas nama Syarifuddin Junus (Pembanding semula Penggugat) sebagai tertanggung yang dikeluarkan PT Prudential Life Assurance (Terbanding semula Tergugat) selaku Penanggung

adalah batal dengan segala akibat hukumnya;

Nomor 10617538 kepada Terbanding semula Tergugat selaku penanggung sebesar Rp.248.500.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Januari 2021.

atas ketentuanketentuan dan/atau persyaratan tersebutdiatas, maka serta merta polis tersebut menjadiBATAL, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Perusahaan Asuransi/Penanggung dan tanpa pengembalian premi.

ASRUL TOGO, SH.e Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;e Bahwa Proses penutupan asuransi dimulai dari pengisian Aplikasi/ SuratPermintaan Penutupan Asuransi ( Kebakaran ) yang disiapkan oleh Penanggung,lazimnya sebelum dilakukan penerbitan polis oleh penanggung telah terlebih dahulumelakukan survey lokasi atau terhadap obyek yang akan dijamin untuk menelitikebenarnya data yang ditulis dalam Surat Permintaan Penutupan Asuransidimaksud;e Bahwa Penanggung / Perusahaan Asuransi menerbitkan

kepadaTertanggung;e Penunjukan Loss adjuster dilakukan oleh Penanggung/Perusahaan Asuransiberikut biayanya dan hasilnya diberikan kepada Penangung, dan hasilnya dapatpula diberikan Tertanggung atas persetujuan/izin Penanggung;e Bila ada perbedaan antara fakta awal dengan fakta yang ditemukan kemudian,harus dibuktikan perbedaan tersebut dan menjadi tangung jawab Penanggung/Asuransi (Surveyor);e Bahwa dalam asuransi kebakaran ada beberapa macam resiko, salah satunyaadalah resiko berdampingan.

/Asuransi, lazimnya sebelum dilakukan penerbitan polis oleh penanggung telahterlebih dahulu melakukan survey lokasi atau terhadap obyek yang akan dijaminuntuk meneliti kKebenarnya data yang ditulis dalam Surat Permintaan PenutupanAuransi dimaksud;e Bahwa kebenaran dari datadata tersebut akan diperiksa ulang lagi olehsurveyor dari pihak Penanggung/Asuransi;e Bahwa jika pihak Penanggung/Asuransi/ menyetujui aplikasi yang diajukan olehTertanggung, maka pihak asuransi akan menerbitkan Polis sebagai pengikatanyang

persyaratantersebut diatas, maka serta merta polis tersebut menjadi BATAL, tanpapemberitahuan terlebin dahulu oleh Perusahaan Asuransi/Penanggung dantanpa pengembalian premi.

., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah Perusahan pengadaan alat berat untuk disewakandan dipergunakan pada pihak lain, juga sebagai Pemegang Polis AsuransiAlat Berat Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Penanggung,nomor Polis 15.95.15.11.168.00006 atas nama PT.

TENTANG POKOK PERKARA1.Tergugat menolak seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat terkecualiyang diakui secara tegas dan terinci;Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjianPolis Asuransi No : 15.95.15.11.168.00006 periode tanggal 21 Oktober2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016, Objek pertanggunganadalah alat berat Kobelco dan Exavator dimana Penggugat selakuTertanggung dan Tergugat selaku Penanggung;Bahwa benar Tergugat selaku Penanggung telah melakukan penolakanklaim yang

Bahwadalil dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telahwanprestasi adalah harus ditolak dan dikesampingkan karenanyata danterbukti penolakan klaim dari Penanggung atas resiko yang dituntutoleh Tertanggung adalah berdasar dan beralasan hukum;Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yangMulia Majelis Hakim untuk memutuskan:Dalam Pokok Perkara:1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya2.

Bahwa Penolakan Klaim dari Tergugat / Penanggung tersebut di atasberalasan dan berdasar hukum karena sesuai dengan keterangan yangtercantumkan dalam schedule polis bahwa lokasi resiko yang di tanggungadalah Sungai Lilin Sumatera Selatan lokasi resiko pertanggunganmerupakan fakta material yang menyatakan keberadaan objekpertanggungan asuransi selama periode penutupan asuransi berlaku;b.

Pst.Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menuruthukum harus dianggap terbukti halhal;1Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjianPolis Asuransi No : 15.95.15.11.168.00006 periode tanggal 21 Oktober2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016, Objek pertanggunganadalah alat berat Kobelco dan Exavator dimana Penggugat selakuTertanggung dan Tergugat selaku Penanggung;Bahwa benar Tergugat selaku Penanggung telah melakukan penolakanklaim

Menyatakan Penggugat sebagai penanggung jawab yang sah atas pembangunan Masjid Abdus Syukur selama pembangunan Masjid Abdus Syukur belum selesai;2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.549.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pihak Ketiga dan bukan Pihak Penanggung Pajak di Badan Hukum PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA, yang secara Sah telah dinyatakan bubar pada tanggal 17 Mei 2004yang lalu.3. Menyatakan bahwa Pemblokiran/penyitaan Rekening Pembantah" bank Turut Terbantah II yaitu 6530258813, No 6530308365, No 6530311013 dan No 6530706204, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;4.

Bahwa selaku Direktur, Pembantah merupakan Penanggung Pajak yangbertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT Thai Gypsum SuryaIndonesia.

Bahwa objek bantahan pertama yang didalilkan oleh Pembantah yakni penetapanPembantah sebagai Penanggung Pajak PT TGSI tidak memenuhi unsurunsurdalam Pasal 38 UU PPSP, dimana pada ayat (1) dinyatakan bahwabantahan/sanggahan yang dilakukan adalah terhadap kepemilikan barang yangdisita, dan bukan terhadap penetapan status Penanggung Pajak.6.

Bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan pembantah selaku Penanggung PajakPT TGSI dilakukan karena PT TGSI sudah tidak memiliki aset perusaahaansehingga berdasarkan Pasal 1 angka 28, Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP jo Pasal1 angka 5 UU PT Pembantah dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT TGSImerupakan Penanggung Pajak PT TGSI, yang bertanggung jawab atas pembayaranpajak PT TGSI.

Terkait kekayaan penanggung pajakyang terdapat di Bank, prosedurnya adalah: melalui surat teguran sebagaipengingat bagi Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak masih memiliki tanggungan utangpajak.

Saya sebagai penanggung jawab tetapbertanggung jawab atas utang pajak. Penanggung pajak tidak dapat diposisikansebagai pihak ketiga.Bahwa dalam pelaksanaan pemblokiran rekening Wajib Pajak dalam rangkapenagihan pajak, Pembentuk UU juga memberikan wewenang kepada Negara,sebagaimana telah disampaikan sebelumnya objek sita bisa berupa barangbergerak maupun barang tidak bergerak.

Menimbang bahwa, Nama wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01. 351.108.4407.001.Alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II. Rt.000 Kota Bekasi. JumlahTunggakan Pajak Rp. 351. 484.272.00,;. Surat Paksa Nomor : SP00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KepalaKantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa, Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya.

Nama wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01. 351.108.4407.001.Alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.Il Rt.000 Kota Bekasi. JumlahTunggakan Pajak Rp. 175.742.136.00,;Surat Paksa Nomor : SP00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KepalaKantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya.

Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01.351.108.4407.001.Alamat JI. Terusan Ngurah Rai Kav. 1.Il Rt.000 Kota Bekasi. JumlahTunggakan Pajak Rp. 2.400.000.00,;. Surat Paksa Nomor : SP00034/WPU.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April2015.Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KepalaKantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa nama wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya.

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP .01.351.108.4407.001.Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1 .II Rt.000 Kota Bekasi. JumlahTunggakan Pajak Rp. 4.500.000.00,;Surat Paksa Nomor : SP00032/WPuJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KepalaKantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/Penanggung pajak PT. Nusuno Karya.

;Berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat melaksanakan penagihanpajak kepada Penanggung Pajak in casu Penggugat denganserangkaian tindakan agar Penanggung Pajak in casu Penggugatmelunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. ;.

INDOSAT,Tbk, Penanggung Jawab IRWANTO, alamat perusahaan Dusun Desa Kotarih Pekan, membayar retribusi Rp1.531.000,00;2. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 254/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT,Tbk., Penanggung Jawab UJANG SYANDRA, alamat perusahaanDusun P.

Penanggung Jawab NELSON D. BONE, alamat perusahaanDusun Il, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, membayarretribusi Rp945.000,00;1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 261/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT,Tok. Penanggung Jawab FAUZI M.

Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN, alamat perusahaan Desa Rambutan, Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusiRp1.106.000,00;1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 263/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT,Tbk Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos, alamat perusahaanJalan Sei Rampah D.

Penanggung Jawab NELSON D. BONE, alamat perusahaanDusun II, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, membayarretribusi Rp945.000,00;1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 261/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT,Tbk. Penanggung Jawab FAUZI M.