Ditemukan 88 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 151/Pid.B/2018/PN Gst Tanggal 10 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.FATIZARO ZAI, SH
2.BOWOARO GULO, SH
3.YUDHI PERMANA, SH
Terdakwa:
YASIDUHU WARUWU ALIAS DARI
31 — 7
1.FATIZARO ZAI, SH
2.BOWOARO GULO, SH
3.YUDHI PERMANA, SH
Terdakwa:
YASIDUHU WARUWU ALIAS DARI
31 — 7
Gunungsitoli dengan hasilpemeriksaan saksi korban mengalami :e Luka robek dada depan : 2x0,5x1 Cm ;e Luka lecet dada depan : 1x1 Cm;e Luka robek dada belakang : 2x0,5x1 Cm ;e Luka robek lengan kiri : 2x1x1 Cm, 3x2x3 Cm, 1x1x1 Cm.Kesimpulan : Kelainan diatas kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 Ayat (2) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntt Umum, Terdakwa dan atauPenasihat Hukum Terdakwa
Register : 26-02-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
1.ADE SUKANDA
2.MUHAMAD ALWI
269 — 151
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
1.ADE SUKANDA
2.MUHAMAD ALWI
269 — 151
Unsur barang siapa;Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah unsur yang menunjukkanpelaku dari suatu perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntt Umum,telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD ALWI dengan identitas sebagaimanayang disebutkan dalam surat dakwaan dan dia telah membenarkannya bahkanmengerti atas isinya surat dakwaan yang telah dibacakan dan selama dalamproses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar
Register : 21-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim Tanggal 20 Mei 2021 — PENUNTUT UMUM : SILVI MULIANI LESTARI, S.H., M.H.
TERDAKWA : SUTARDI LILI
583 — 280
583 — 280
UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang PerubahanKeempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak terpenuhi, maka sesuaidengan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntt
Yangsudah tidak terbukti pada dakwaan alternatif pertama, sehingga karenanya terdakwajuga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntt Umum dalam dakwaanalternatif kedua, dan karenanya terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaantersebut.Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum pembuktian unsuryuridis di atas, perlu dipertimbangkan disini bahwa penanganan perkara pidanaperpajakan dalam tingkat penyidikan perkara
Register : 01-04-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 29-11-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Tipikor/2014/PN Tte Tanggal 19 Agustus 2014 — ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA
46 — 26
46 — 26
Pasal 18 Undangundangnomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan105tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Primer PenuntutMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan PenuntutUmum disusun secara Alternatif Subsidairitas, maka dengantelah terbuktinya dakwaan Kesatu Primer dari Penuntt Umum,maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan dandipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183KUHAP dan pasal 193 KUHAP
Register : 11-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG Tanggal 26 Maret 2019 — -. PAULUS HUNGA MEHA alias BAPAK NONA, DK
95 — 39
95 — 39
rupiah).Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kamiajukan pada tanggal 13 Desember 2018.Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam KontraMemori Banding pada pokoknya menyampaikan halhal sebagai berikut:POINTPOINT KEBERATAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMORI BANDINGTERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADAPENGADILAN NEGERI KUPANG DAN TANGGAPAN TERBANDING;Bahwa setelah Terbanding mencermati Memori Banding Penuntut Umum,maka adapun pointpoint keberetan Penuntt
Register : 04-02-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Pdg Tanggal 17 Juni 2014 — REYNOLD OKTAVIANTO
53 — 22
53 — 22
No. 04/Pid.Sus/2014/PN.PDGMenimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo, Penuntt umum telahmelakukan tindakan hukum berupa Melakukan penyitaan uang milik dari Terdakwa dandimasukkan dalam tuntutan pidana atas diri Terdakwa, Majelis berpendapat, untuk keberadaanuang milik Terdakwa yang disita penuntut umum tersebut harus jelas posisinya, dan untukjelasnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakimberpendapat perlu untuk
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal Tanggal 13 Juni 2017 — ISNAENI LAREKENG, SH.,M.Hum
105 — 31
105 — 31
Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai0dengan tanggal 20 Januari 2017;Perpanjangan oleh Penuntt Umum sejak tanggal 21 januari 2017 sampaidengan tanggal 1 Maret 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12Pebruari 2017 ;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Pebruari2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
246 — 648
246 — 648
seratusdua puluh rupiah).221Menimbang bahwa atas uraianuraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaranuang pengganti telah terpenuhi;Menimbang bahwa tentang Nota pembelaaan terdakwa yang mengatakan bahwasurat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehinggadakwaan jaksa penuntt