Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Hari Subsidair Kurungan atau denda Rp. 50.000, (lima PuluhRibu Rupiah)Barang bukti 1 (satu) Bungkus Minuman Tuak dalam plastik warna Putih yang sudah diminum 2 (dua) tablet Samcodinuntuk dimusnahkan.ongkos perka sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;
  2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor : 0353/Pdt.G/2018/PA.Pwd. dari register perkara ;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp411000,00 ( empat ratus sebelas ribu ).

• 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Rikat Pulung Kamaludin bin Widodo) terhadap Penggugat (Rizki Aprilia binti Purwanto);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka ini sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Pyk dari Penggugat;
  2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan biaya perka kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun anggaran 2024;

Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Hari Subsidair Kurungan atau denda Rp. 50.000, (lima PuluhRibu Rupiah)Barang bukti 1 (satu) Bungkus Minuman Tuak dalam plastik warna Putih yang sudah diminum 2 (dua) tablet Samcodinuntuk dimusnahkan.ongkos perka sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

• Nahdi ) dan Tergugat ( Fahmi Bahreisy bin Faisal Bahrisy ) untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

• Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka sejumlah Rp 345.000,- ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

• Dalam Eksepsi

  • Menolak eksepsi Tergugat ;

  Dalam Pokok Perkara

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Kariyanto Bin Karmijan) terhadap Penggugat (Siti Fatimah Binti Saekan);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

• Menyatakan perkara Nomor 1287/Pdt.G/2009/PA.Kjn. yang diajukan oleh Penggugat (xxxxx) dicoret dari daftar register perka-ra dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk melaksa-nakan pencoretan tersebut; 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

• Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka sejumlah Rp.629.000.00 (Enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

• MENGADILI:

  1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

  2 Menyatakan perkawinan antara Sarwati (Penggugat) dengan I Wayan Susila (Tergugat) yang dicatatkan di Badan Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 September 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 106/IST/PERKA/CATPIL-TB/IX/2007 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

  3 Memerintahkan kepada

  Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinansecara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 19 November 2006 dantelah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbupada tanggal 11 September 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor : 106 /IST / PERKA/ CATPIL TB / IX / 2007;2.

  Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaTergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P.2;3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor106/IST/PERKA/CATPILTB/IX/2007 tertanggal 11 September 2007,yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3;A.

  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikatperkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor106/IST/PERKA/CATPILTB/IX/2007 tertanggal 11 September 2007 (buktiP.3);2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telahdikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 dan Anak 2 sebagaimanatercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 6310030405120434 denganKepala Keluarga atas nama Tergugat (bukti P3);3.

  Penggugat cukup beralasan, karenanya petitum angka 2 (Dua) yangmemohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat)dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi Menyatakanperkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yangdicatatkan di Badan Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga BerencanaKabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 September 2007 berdasarkanAkta Perkawinan Nomor 106/IST/PERKA

  Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) denganTergugat (Tergugat) yang dicatatkan di Badan Kependudukan, catatanSipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11September 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor106/IST/PERKA/CATPILTB/IX/2007 Putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya;3.

• Baso, ummr 58 tahun, Agama Islampekerjaan petani, bertempat tinggal di Bateballa, DesaLunpangan, Kecamatan Paj ukukang, Kabupaten Bant aeng,setelah bersunpah lalu nenberi keterangan sebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan penohon I dan pennvhon IIkare na saksi bers audara kandung dengan penohon II ; Bahwa saksi nel angs ungkan perka wi nan padatanggal 24 Maret 1978 di lumpangan, KecamatanTompobulu, Kabupaten Bant aeng;Bahwa Penvhon I dengan Penohon IIdinikahkan oleh Imm Kampung Lumpangan yangbernamma

  nenghalangikeduanya untuk nenikah; Bahwa perkawinan penohon I dengan penwohon II tidaktercatat pada Kantor UrusanAgam setempat, dimana penmohon I dengan penwnhon IIneni kah;Meninbang, bahwa dari faktafakta terse but di atastelah nyata bahwa perkawinan penvohon I dengan ponohon IIsudah menenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan nenurutsyariat Islam mupun nenurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)Undang Undang Nonwor1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 4 Kompil asi HukumIslamMeni nmbang pula bahwa adanya fakta bahwa perka

  Pasal 4Konmpil asi Hukum Islam dan pula telah nenenuhi maksud Pasal7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam karena itu pernpvhonanpemohon harus dikabul kan.Meni mbang, bahwa oleh karena perkara ini termasukbidang perka w nan, maka biaya perkara dibebankan kepadapemophon sesuai Pasal 89 UndangUndang Nonor 7Tahun 1989 tentang peradil an Agam, sebagaimana yang telahdiubah dengan Undang Undang Nonor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nonor 50 tahun 2009 ;Mengingat peraturan perundangundangan yang

  berlaku danberk aitan dengan perkara ini;MENETAPKAN Mengabul kan permohonan penwnhon Idan Penvhon IT; Menet apkan sahn ya perka winan ant ara penvhon ICL ee eee ) dengan Penohon II(pumeimiaeiamwsiaeioueramase ) yang dilaksanakan padata nggal 24 Mirret 1978 di Kampung Lumpangan, DesaLumpangan, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng; Membebankan kepada penonhon I dan Penwohon MII unt uknmenbayar senua biaya yang timbul dalam perkara ini yanghingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000, (Seratussembilan

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Pernikahan 240/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 putus karena perceraian yang tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 30 Desember 2011 putus karena Perceraian.

  Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinansecara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 1 Juli 2005 dan telah di daftarkanHalaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2019/PN Binpada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 30 Desember2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 240 / IST / PERKA/ CATPIL TB / XII /2011;2.

  Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinansecara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 13 Juni 2002, namunWiwahepatre (Surat perkawinan secara agama Hindu) baru dikeluarkan padatanggal 1 Juli 2005 dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil KabupatenTanah Bumbu pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor240/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011.2.

  Bahwa setelah terjadi dan mengetahui perceraian tersebut pihak Tergugatdan pihak Penggugat melakukan rujuk di bulan Agustus 2011 dengan kondisipihak Penggugat sudah mengandung lagi anak kedua dari suami sebelumnyadan pernikahan rujuk didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten TanahHalaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2019/PN BinBumbu pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Akte Perkawinan Nomor240/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011 dan ini diakui pihak Tergugat.5.

  perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2019/PN BinMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 240/IST/PERKA

  Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimanadimaksud dalam Kutipan Akta Pernikahan 240/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011putus karena perceraian yang tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten TanahBumbu tertanggal 30 Desember 2011 putus karena Perceraian.3.

• 1. Menyatakan perkara Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Ska yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 12 September 2022 gugur;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor3536/UN31/KEP/2016 tentang Penetapan Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam Kepada Penyedia Atas Nama PT Biotek Graha DutaYang Ditetapkan di Tangerang Selatan Tanggal 4 Mei 2016;Bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut tidak dilakukan dengandasar pertimbangan yang benar dan prosedur penerbitan objeksengketa tersebut juga tidak sesuai mekanisme yang diatur dalamPasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka

  LKPP) No. 18Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah;Bahwa secara yuridis formal penerbitan objek sengketa yangdidasarkan pada rekomendasi APIPUT/SPI telah melewati batas waktuyang diatur dalam PerKa LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 11 ayatHalaman 6 dari 41 halaman.

  Putusan Nomor 330 K/TUN/2017terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjukteknisnya termasuk dalam hal ini mempunyai kKewenangan melakukanpemeriksaan dan memberikan rekomendasi dalam penetapan sanksipencantuman dalam daftar hitam sebagaimana diatur dalam PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP No. 18 Tahun 2014);7.

  PerkaLKPP No. 18 Tahun 2014;Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun2014, Pemohon Kasasi melalui SPI/APIPUT menindaklanjuti dengancara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi.

  Pasal 17 (Perka LKPP No. 18 Tahun 2014) cukup jelasmenyebutkan, bahwa: Surat Keputusan Penetapan = sanksipencantuman dalam Daftar Hitam oleh PA/KPA tetap berlaku sejaktanggal penetapan walaupun jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat(1), pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) terlampaui;b.

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
  2. Menetapkan perkara Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Tar dicabut;
  3. Memerintahkan panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perka tersebut dalam register perkara;
  4. Memebebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595000,00 (limaratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

• 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Suwarno bin Sanggan) terhadap Penggugat (Parti binti Suratman);
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka ini sebsar Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

• Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 06/Perka/Catpil/2007 tanggal 02 Juli 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;5.

  berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihanpada tanggal 20 Juni 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Pli, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suamiistri yang sah yangtelah melangsungkan perkawinan di Tanah Laut,Tanggal 02 Juli 2007,Demikian berdasarkan Kutipan Akte perkawinan Nomor06/PERKA

  Menetapkan perkawinan antara penggugat ( WIDIA NATAL LINA ) dantergugat ( SOLIKIN ) yang dilaksanakan di Tanah Laut, pada Tanggal 02 juli2007 , demikian berdasakan kutipan akta perkawinan nomor:06/PERKA/CAPIL/2007 yang dikelurkan di Pelaihari pada tanggal 02 juli2007 oleh kepala dinas Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

  Bahwapenggugatdan tergugat adalah pasangan suamiistri yang sah yangtelah melangsungkan perkawinan di Tanah Laut,Tanggal 02 Juli 2007,Demikian berdasarkan Kutipan Akte perkawinan Nomor06/PERKA/CAPIL/2007 Yang dikeluarkan di pelaihari Tanggal 02 juli2007oleh Kepala dinas dukpencapil Kabupaten Tanah Laut;2.

  Bahwaoleh karenanya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukangugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf ddan fperaturanpemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undangundangperkawinan no.1 tahun 1974 dan agar kiranya pengadilan Negri pelaiharimenyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yg dilaksanakan diTanah Laut, pada Tanggal 02 juli 2007 demikian berdasarkan kutipan akteperkawinan nomer : 06/PERKA/CAPIL/2007 yang dikeluarkan dipelaiharipada tanggal 02 juli 2007

  Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidakhadir ;Menjatuhkan gugatan ini secara Verstek ;Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangtelah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil dengan Kutipan AktaPerkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 06/Perka/Catpil/2007 tanggal 02 Juli2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;5.

• Bahwa kemudian di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor299/IST/PERKA/CATPILTB/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 19 Agustus2008, tercatat nama Pemohon adalah MARGONO;Halaman 1 dari 6 Penetapan Perkara No.102/Pdt.P/2018/PN Bin..Bahwa nama Pemohon MARGONO sebagaimana tercatat di dalam AktaPerkawinan tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga yakni MARGONO NABABAN;Bahwa dengan perbedaan nama tersebut menimbulkan

  Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon darisemula bernama MARGONO, yang tercatat di dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor 299/IST/PERKA/CATPILTB/VIII/2008 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbutertanggal 19 Agustus 2008 berganti menjadi MARGONO NABABANadalah sah ;3.

  Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 299/IST/PERKA/CATPILTB/VIII/2018 atas nama MARGONO dan ERISA HUTABALIAN tertanggal19 Agustus 2008 (bukti P5);6.

• TBJA CabangJawa Tengah dalam Daftar Hitam oleh TERGUGAT dandicantumkannya PENGGUGAT dalam Daftar Hitam Nasionaloleh LKPP merupakan konsekwensi dari penerapan klausulPasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Perka 18/2014;Halaman 38 dari 88 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.Vide Pasal 4 ayat (1) Perka 18/2014 menyebutkan: Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan perbuatansebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dikenakansanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua)tahun;Vide Pasal 4 ayat (4) Perka 18

  Pasal 15 ayat (1) Perka 18/2014 berbunyi:LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam kedalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan suratpenyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelahdilakukan penelitian terhadap Surat KeputusanPenetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dandokumen pendukung;Vide Pasal 15 ayat (2) Perka 18/2014 berbunyi:Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiriatas:a. surat usulan penetapan sanksi pencantumandalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok KerjaULP/PejabatPengadaan

  ;b. surat keberatan Penyedia Barang/Jasa(apabila ada keberatan);dan;C. surat rekomendasiAPIP; Vide Pasal 15 ayat (3) Perka 18/2014 berbunyi:Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwadokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap lengkap, LKPP selanjutnyamencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalamDaftar HitamNasional; Vide Pasal 15 ayat (4) Perka 18/2014 berbunyi:Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwadokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPAdianggap belum lengkap

  Nasional maka TIDAK AKAN ADA bentuk produkkebijakan/keputusan atas pencantuman dalam Daftar HitamNasional yang ditujukan kepada PENGGUGAT (selakuperusahaan pusat yang tidak secara langsung sebagai pihakpelaku wanprestasi namun juga terkena sanksi sebagaimanaHalaman 43 dari 88 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.2.klausul Pasal Perka LKPPG20 A eases res eenee ree renee Ere SPE1.12.

  TBJA Cabang Jateng sesuai denganperaturan perundangundangan (Perpres 54/2010 Pasal93 ayat (2) huruf d salah satunya dengan pencantumandalam Daftar hitam (Perka 18/2014) dengan putusanwanprestas! dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2018/PN.Btgbaik dari aspek waktu/kronologi peristiwanya maupundari aspek hukum (administrasi dan perdata) dan aspeksubstansi penyebab wanprestas;1.8.

• Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka ini sebesar Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;