diterima oleh karyawan SKUBulanan tersebut sudah ditambah dengan jatah catu beras yang diterima secarabulanan sebesar 15 kg untuk setiap tenaga kerja yang kalau dikompensasikandalam bentuk uang sudah memenuhi bahkan melebihi ketentuan upah minimumsektor pertanian dan perkebunan seperti yang telah ditetapkan dengan PeraturanGubernur Riau No. 4 Tahun 2010 tersebut;Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru. telah memutus perkara melebihi apa yang dituntut(ultra petita

Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru telah memutus perkara melebihi apa yang dituntut (ultra petita) sehinggamelanggar Pasal 178 ayat (2) HIR atau Pasal 189 ayat (2) dan 3) RBg yang dapatPemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat buktikan sebagai berikut:a.

Putusan Judex Facti selain ultra petita jelas tidak didukung oleh alatalatbukti yang bisa menguatkan dalildalil gugatan Termohon Kasasi semulaPenggugat karena tidak ada satu alat buktipun yang dapat ditampilkan ataudisampaikan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam perkara a quo;d.

lainnya yang pula padapersidangan terdahulu belum pernah di periksa untuk memberi keterangan yangsesungguhnya di bawah sumpah;Bahwa jika bukti baru (novum) serta keterangan saksisaksi tersebut telahdiajukan saat persidangan terdahulu, dapat dipastikan bahwa Majelis Hakim baikJudex Facti maupun Judex Juris pasti tidak akan keliru dalam menilai fakta danmenerapkan hukum;Bahwa Majelis baik Judex Facti maupun Judex Juris telah mengabulkan gugatanPenggugat, melebihi dari apa yang di tuntutnya (ultra petita

Padahal Sertifikathak pakai tersebut diterbitkan berdasarkan prosedur yang sah dan olehPejabat yang sah untuk tanah seluas 29.490 m7, sedangkan yangdipersoalkan atau dituntut Penggugat dalam perkara ini hanya sebahagiankecil (yaitu berukuran 16 m X 30 m = 480 m) dari keseluruhan objek hakpakai tersebut;Rujuk pada konklusi putusanputusan dimaksud, maka Pemohon PeninjauanKembali/Tergugat a quo, mengalami kerugian hak hukum dalam formasiultra petita yaitu seluas 29.010 m?

, padahal hak pakai tersebutdiperolehnya berdasarkan prosedur yang sah dan oleh pejabat yang sah,dengan demikian maka secara hukum telah nyata bahwa Majelis Hakim baikJudex Facti maupun Judex Juris telah mengabulkan gugatan Penggugat,melebihi dari apa yang di tuntutnya (ultra petita);Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah keliru memaknai peran seoranganggota jemaat gereja in casu orang tua Penggugat dalam pembangunan danpengabdian serta pelayanannya terhadap gereja;Bahwa jika ditilik dari pendekatan

, tidak dapat dibenarkan sebab setelah ditelititernyata petitum yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan kembali ada termuatdalam petitium gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, maka tidakterdapat ultra petita dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris;Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali lainnya mengenai adanya kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan,tidak pula dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan Judex Facti dan JudexJuns sudah dipertimbangkan dengan

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun2002 tentang perubahan PP No. 100 Tahun 2002 = danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil ; Bahwa dalam keberatan kesebelas ,Tergugat/Pembanding mempermasalahkan diktumputusan judex facti bertentangan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung No. 339.K/Sip/1969 dan Putusan1011MARI No. 1001.K/Sip/1972 berupa larangan bagi hakim untukmengabulkan hal hal yang tidak diminta (Ultra Petita) ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut

pertimbangan hakim tingkat pertama, majelis hakim tinggimenilai konsiderans tersebut sudah memuat peraturan dengan tepatdan benar, dan oleh karenanya keberatan tersebut juga harusditolak :Menimbang, bahwa terhadap keberatan kesebelas dari memoribanding Tergugat/Pembanding yang mempermasalahkan adanya ultrapetita dalam diktum putusan hakim tingkat pertama yangmengabulkan rehabilitasi bagi Penggugat/Terbanding, majelishakim banding mempertimbangkan bahwa mengabulkan hal hal yangtidak diminta (ultra petita

) dilarang dalam perkara perdatasebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1001.K/Sip/1972 yang didalilkan Tergugat/Pembanding, namun dalam1415perkara sengketa Tata Usaha Negara, karena adanya asas dominuslitis (asas keaktifan hakim), maka ul/tra petita tidak dilarangsebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 5K/TUN/1992 ;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan~ pertimbangan hukumtersebut diatas, maka seluruh keberatan Tergugat/Pembanding yangtermuat dalam memori' bandingnya

Agama Ampana terkwalifikasi sebagai putusan UltraVires;Bahwa pada saat membacakan gugatan tanpa proses jawab berjawabMajelis Hakim langsung membacakan putusan, tanpa mendengareksespsi dan jawaban Tergugat, Replik dan tidak melalui prosespembuktian, tanpa ada sanggahan dari Tergugat, sehingga MajelisHakim telah menggunakan otoritasnya untuk menilai sendiri gugatanPenggugat, yang demikian itu melanggar asas Audi Et Alteram Partemyaitu asas kesamaan hukum untuk mendengar kedua pihak, Laranganultra Petita

Hakim hanyamenimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yangdidasarkan padanya ( iudex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur), Hakim hanya menentukan adakah halhal yang diajukandan dibuktikan para Pemohon atau Penggugat.Hal.4 dari 18 hal. Put.No.9/Pdt.G/ 2020//PTA.PalHakim yang melakukan Ultra Petita dianggap telah melampauiwewenangnya atau ultra Vires.

Menurut Yahya Harahap Jika Hakimmelanggar prinsiip Ultra petita, maka sama dengan pelanggaranterhadap prinsip rule of law;IV.Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana Keliru menerapkan hukum ;Putusan Majelis Hakim yang tanpa proses jawab berjawab maupunproses pemeriksaan perkara dengan Menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima , pertimbangannya terkesan dibuat tanpa membacadan mencermati gugatan dengan seksama , sehingga putusan Aquoterkesan tidak berbasis argumentasi hukum yang logis;Jika membaca

pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 28 November 2019 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknyamendalilkan bahwa dalam putusan ini telah mengabulkan suatu hal yangtidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut (ultra petita

Nomor 428 PK/Pdt/2020 Bahwa objek sengketa adalah harta gono gini yang harus dibagi 2(dua) antara Penggugat dengan Tergugat dan masingmasing menerimasetengah/separuh bagian dari harta gono gini dengan ketentuan bagianPenggugat dikurangi sejumlah Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilanratus dua puluh lima juta rupiah) untuk ditambahkan pada bagianTergugat; Bahwa dalam putusan judex facti maupun judex juris tidak ditemukanadanya pelanggaran ultra petita, oleh karenanya alasan peninjauankembali tentang

adanya pelanggaran ultra petita tidak dapat dibenarkandan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembaliharus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali AGUS JUSUP tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaanpeninjauan kembali;Memperhatikan

Bahwa putusan Judex Facti telah melanggar asas ultra petita denganmelahirkan putusan melebihi dari petitum yang diminta.

Dalam pasal tersebutterdapat asas yang mengatur putusan Hakim tidak boleh mengabulkanmelebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (ultra petita);Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2013105. Bahwa putusan Judex Facti telah melanggar Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI putusan Nomor 2831 K/Pdt/1996 tanggal 7 Juli1997, Nomor 753 K/Sip/1973 tanggal 22 April 1975 dan Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, tentang asas ultra petita;6.

Oleh karena itu , gugatan Penggugatsebagaimana petitum angka 3 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talaksatu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa petita pada angka 2 agar mengistbatkan penikahanPenggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1990 dalam rangkaperceraian, oleh karena petita tersebut sudah dipertimbangkan dengan menyatakan sahpernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majleis berpendapat petita pada angka 2cukup dituangkan dalam pertimbangan saja

Secara ex officio Hakim dapat memberikan putusan yang lebihmemenuhi rasa keadilan, dalam perkara maksud dan tujuanPenggugat konpensi adalah meminta pertanggung jawaban (adadictum menghukum);Halaman 11 dari 19 Perkara Nomor 166/PDT/2020/PT SBY Menyempurnakan putusan dengan dictum menghukum membayarutang Tergugat konpensi adalah Ultra Petita yang diperbolehkan.Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung RI No.140K/Sip/1971,yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuatputusan yang bersifat ultra

petita dengan syarat harus dalamkerangka serasi dengan gugatan inti; Putusan MARINo.556K/Sip1971, yang pada pokoknya hakim boleh mengabulkangugatan yang melebihi permintaan syarat harus sesuai dengankeadilan materiil; Beberapa Yurisprudensi yang pernah ada membuktikan sikapMahkamah Agung yang membenarkan putusan hakim yang beranikeluar dari bingkai asas atau aturan hukum yang tidak dapatmewujudkan suatu keadilan atau kemanfaatan pencari keadilan.

Demikeadilan hakim diperbolehkan melakukan ultra petita. Dalam kontek a quo, pernyataan sah Akta Perjanjian Utang danpernyataan adanya wanprestasi Tergugat tanpa diikuti perintahpenghukuman untuk membayar utang adalah sebuah putusan yangsangat merugikan pihak Penggugat, tidak mencerminkan rasakeadilan dan juga pertentangan dengan asas pemeriksaan cepat danbiaya ringan (jika Penggugat harus mengulangi gugatan untukmenyempernukan dictum yang bersifat menghukum);2.

memori bandingnya yaitu bahwa walaupun dalampetitum gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi tidak menuntut Terbanding semula Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi untuk membayar utangnya sejumlah tersebut, akan tetapi Hakimdapat memberikan hukuman untuk membayar sejumlah uang sebagaihutangnya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi, yakni Sesuai putusanMahkamah Agung RI Nomor :140K/Sip/1971 yang kaedah hukumnya padapokoknya bahwa Hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita

Bukti T111, Putusan AAA merupakan putusan yangdiakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum RepublikIndonesia;Bahwa Ultra Petita yang dimaksud tidak dilanggar berdasarkanBukti T113 jo. Putusan AAABukti Pertama (I) Putusan AAA bertentangan dengan Ketertiban Umum :Tidak Ada Badan Hukum Bernama PT. Sumi Asih Oleochemical Industry8. Putusan AAA salah menyebut nama pihak berperkara sebabdisebutkan Tergugat (Respondent) adalah PT.

Pengaturan mengenai hal ini telahmenjadi pengetahuan umum karena hukum Acara Indonesia telahsejak lama mengatur perihal ultra petita, sebagaimana tertuang dalamPasal 178 ayat (3) H.I.R., yang dikutip berikut:Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdituntut, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut.;13.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, Pemohon PK keberatan ataspertimbangan Judex Juris yang telah mengabaikan fakta bahwaPutusan AAA adalah putusan yang bersifat Ultra Petita;15. Sehubungan dengan adanya Putusan Arbitrase Internasional yangbersifat ultra petita, Prof. DR.

Priyatna Abdurrasyid, S.H. dalamtulisannya yang berjudul Pelanggaran Terhadap Ketertiban Umum(Public Policy) Membatalkan Keabsahan Suatu Putusan ArbitraseInternasional (Bukti P7) knususnya bagian kesimpulan, dengan tegasmenyatakan bahwa masalah ultra petita merupakan bagian dariketertiban umum yang merupakan prinsipprinsip hukum umum yangdiakui olen Negaranegara yang beradab.

PriyatnaAbdurrasyid, S.H. juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadapketertiban umum (dalam hal ini putusan yang mengandung ultra petita)akan berakibat pada suatu keadaan dimana Putusan ArbitraseInternasional tersebut tidak dapat dilaksanakan (non eksekuatur).Putusan AAA adalah putusan yang bersifat ultra petita, oleh karenanyaterbukti bahwa Putusan AAA telah melanggar ketertiban umum HukumAcara di Indonesia, sehingga demi hukum, berdasarkan pendapat AhliProf. DR.

AlBagarah ayat 241:Onfial) cle USL yaa Elie cilllaall,Artinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya) mutah menurut yang ma ruf, sebagai suatu kewajiban bagiorangorang yang bertakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dankesangupan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukumuntuk memberi mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon jugamengajukan petita

untuk ditetapbkan anakanak Pemohon dan Termohonbernama ANAK dan ANAK Ildi bawah pemeliharaan Pemohon;Menimbang, bahwa atas petita tersebut Termohon menyatakan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagaimanaketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 14 UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 59 UndangUndang Nomor 39Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, maka petita Pemohon

diajukanoleh para Tergugat / para Pembanding, maka Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa mengenai keberatankeberatan Pembandingsebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :e Pertimbangan hukum pertimbangan hukum Judex factie tingkatpertama tidak berdasarkan hasil survey resmi statistik daripemerintah maupun survey independen tentang pengupahanterhadap pembantu rumah tangga, hanya berdasarkan asumsibelaka ;e Ultra Petita

Terbanding dalam petitum gugatannyamenuntut gaji sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan ;e Bahwa para Tergugat / para Pembanding mendalilkan gaji pembanturumah tangga saat itu bervariasi antara Rp. 250.000, s/d Rp.350.000,Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim Tingkat Pertamamengabulkan gugatan Penggugat, gaji Penggugat sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Pertama tidakmemutus ULTRA PETITA

Hakim hanyamenimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yangdidasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah halhal yang diajukan dandibuktikan para pemohon atau penggugat.9. Bahwa Menurut Yahya Harahap Hakim yang melakukan ultra petitadianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires.

77K/Sip/1973 yang pada pokoknyamenjelaskan bahwa tujuan dari larangan ultra petita adalah supaya hakim tidakberlaku Sewenangwenang dengan mengadili sesuai kKemauan hakim sendiripadahal batasan dalam perkara perdata adalah pada gugatan;Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah membuka laranganultra petita sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagai berikut :1.

Putusan MA RI No. 140K/Sip/1971, yang pada pokoknya menyatakanmembenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengansyarat harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan;2. Putusan MA RI No. 556K/Sip/1971, yang pada pokoknya menyatakan hakimboleh memutus mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengansyarat harus masih sesuai dengan kejadian materiil;3.

Putusan MA RI No. 109K/Pdt/2009, yang pada pokoknya menyatakanmembolehkan putusan yang sifatnya ultra petita meskipun tidak secara jelasdisebutkan dalam petitum dalam perkara aquo tetapi dalam gugatanmemuat petitum subsider serta diperlukan guna efektifitas putusan;4.

Putusan MA RI No. 425K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan hakimboleh melakukan ultra petita dalam menetapkan berapa sepantasnyajumlah ganti rugi yang harus dibayarkan, meskipun penggugat mempunyaihak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu;Bahwa dengan demikian tidak ada pelanggaran terhadap asas ultra petita yangdilakukan oleh hakim yang menjadi keberatan Penggugat pada DissentingOpinion dalam perkara Nomor : 13/PDT.G/2020/PN.TBT. karena yangdipertimbangkan oleh Hakim adalah tentang Eksepsi

Komisi Informasi PusatNomor 040/IV/KIPPSA/2013, Yang Memerintahkan Pemohon KeberatanMenerbitkan Informasi Yang Dimohonkan Merupakan Putusan Yang UltraPetita;Bahwa amar Putusan Ajudikasi Majelis Komosioner Komisi InformasiPusat Nomor 040/IV/KIPPSA/2013, yang menyatakan:(3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi a quodan/atau penjelasan tertulis atas informasi a quo, selambatlambatnya14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;Adalah putusan yang bersifat ultra petita

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat seharusnyahanya mempertimbangkan halhal yang diajukan Termohon Keberatandan tuntutan hukum yang didasarkan kepada (/udex non ultra petitaatau ultra petita non cognoscitur) dan hanya menentukan adakah halhal yang diajukan dan dibuktikan Termohon Keberatan itu dapatmembenarkan tuntutan hukum Termohon Keberatan;4.

Bahwa atas putusan tersebut, Majelis Komisioner Komisi InformasiPusat telah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, serta Pasal189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg, karena memutus tidak sesuai denganapa yang dimohonkan (ultra petita);Pasal 178 ayat (2) dan ayat (8) HIR, mengatur sebagai berikut (BuktiPK6):(2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;(3) la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdigugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat;Penjelasan Pasal

Bahwa putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakanyang melampaui kewenangan, karena majelis Komisioner KomisiHalaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 137 PK/TUN/2017Informasi Pusat memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonTermohon Keberatan, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatanmeminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartayang memeriksa dan memutus sengketa a quo untuk membatalkanPutusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 040/IV/KIPPSA/201 3;C.

Putusan Nomor 137 PK/TUN/2017banding (Judex Facti) dan oleh Mahkamah Agung selaku pengadilantingkat kasasi (Judex Juris);Bahwa baik Judex Facti maupun Judex Juris seharusnya hanyamempertimbangkan halhal yang diajukan oleh Pemohon Informasi incasu Termohon Peninjauan Kembali dan tuntutan hukum yangdidasarkan kepadanya (/udex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur).

mengadili, dan menjatuhkanputusan dalam perkara ini, disisi lain telah sangat benderang apa yangdisebutkan dalam pertimbangan pada putusan Hakim pertama adalah sangatnyata dan faktual menyimpang .apalagi nyatanyata Hakim tingkat pertama telahlalai sehingga memberi pertimbangan tidak sebagaimana mestinya olehkarenanya putusan Judex Facti patut untuk dibatalkan;Keberatan Kedua:Bahwa dalam perkara ini Hakim pertama telah menjatuhkan putusan melampauibatas kewenangannya, Judex Facti telah melakukan ultra petita

petitumnya dengan kalimat menyatakan bukan dengan kalimatmenghukum, maka patut putusan a quo dibatalkan;Keberatan Ketiga:Bahwa dari sejak awal persidangan Pemohon Kasasi telah menyatakan bahwagugatan Penggugat akan sia sia belaka karena tidak dapat dieksekusi kelakatau disebut juga non eksekutable alasannya adalah gugatan dari TermohonKasasi sifatnya dec/aratoir hanya menyatakan dan tidak bersifat comdemnatoiryang sifatnya menghukum, namun Hakim pertama telah menjatuhkan putusanyang bersifat ultra petita

Nomor 1104 K/Pdt.SusPHI/2016 Bahwa dalam diktum menghukum padahal petitum hanya memintamenyatakan, tidak ultra petita karena sesuai dengan maksud untukmemperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja , lagipula Hakimberwenang untuk membenarkan sesuai aturan hukum sejalan dengan asasjus curia novit; Bahwa tepat uang kompensasi dua kali uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tuduhanmencuri

Mahkamah Agung RI tersebut di atas, sehinggaPutusan perkara a quo telah SALAH MENERAPKAN HUKUM dankurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd),sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor56/Pdt.G/2013/PNPmstanggal 10 September 2014 merupakan Putusanyang tidak dapat dilaksanakan (Putusannon executable) dan harusdibatalkanatau dinyatakan tidak mengikat;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor56/Pdt.G/2013/PNPmstanggal 10 September 2014 adalah merupakanPutusan Ultra Petita

, sehinggaPutusanPengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 56/Pdt.G/2013/PNPmstanggal 10 September 2014 tidak dapat dilaksanakan(Putusannon executable) dan harus dibatalkanatau dinyatakan tidakmengikat;Larangan Ultra Petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2)dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yangdituntut (petitum).

Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagaitindakan yang melampaui kKewenangan lantaran hakim memutus tidaksesuai dengan dasar gugatan Penggugat dan atau apa yang dimohon(petitum). Terhadap putusan yang dianggap melampaui bataskewenangan dibatalkan dan atau tidak dapat dilaksanakan (Putusannonexecutable).BahwaPutusan Ultra Petitatersebut tetap tidak dapatdibenarkan dalam koridor hukum acara perdata.

Putusan hakim padadasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara.Hakim hanyamenimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yangdidasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur).Hakim hanya menentukan, adakah halhal yang diajukandan dibuktikan para pemohon atau penggugat.Hakim yang melakukanultra petita dianggap telan melampaui wewenang atau ultravires.Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebutdilandasi oleh itikad baik maupun

telah sesuai kepentingan umum.Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip ultra petita makasama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law.Dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut ataumengabulkan lebih dari pada yang dituntut, berdasarkan : Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 Rbg, menyebutkan :Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarangmenjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut ataumengabulkan lebih dari pada yang dituntut.Ultra Petita diatur

pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangtelah menetapkan menunjuk Terbanding sebagai pemelihara/ pengasuh anakPembanding dan Terbanding dan Pembanding sebagai pemelihara / pengasuhanak Pembanding dan Terbanding dengan alasan ;Menimbang bahwa oleh karena dalam posita dan petitum Penggugattidak menyinggung penetapan /Hadhonah anak aquo, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah melampaui apa yang dituntut dalam gugatan ( Ultra Petita

Penetapan hadhonah dandwangsom tanpa tuntutan termasuk Ultra Petita;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutputusan Pengadilan Agama nomor 0000/Pdt.G/O000/PA. tanggal 26 November2018 bertepatan dengan tanggal 18 Robilulawal 1440 Hijriyah harus dibatalkandan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarPutusan Nomor 19/Padt.G/2019/PTA.Smglembar 6 dari 9 halamansebagaimana tersebut dibawah ini :Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan makasesuai

SAMITO);

DALAM REKONVENSI

Menetapkan bagian masingmasing terhadap tanggungan pemenuhanhutang tersebut pada petita angka 2 adalah Penggugat Rekonvensiberkewajiban menanggung % bagian dan Tergugat Rekonvensiberkewajiban menanggung % bagian;4.

mengandung cacat formil,sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel) oleh karena itu gugatandinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pada pertimbangan hukum tersebut, Judex Facti telah melampauikewenangan mengadili perkara a quo karena Judex Facti telah berinisiatif sendiridalam menjatuhkan putusan, dan Judex Facti telah memutus perkara a quo tidakdidasari oleh tuntutan yang dimohonkan oleh Tergugat baik dalam eksepsimaupun dalam petitum pokok perkara;Bahwa Putusan Judex Facti adalah putusan yang ultra petita

sebagaimanayang terdapat dalam lingkup acara perdata, yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2)dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (FUR) serta dalam Pasal 189 ayat(2) dan (3) RBg yang melarang seorang Hakim memutus melebihi apa yangdituntut; Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yangmelampaui kewenangan karena memutus tidak sesuai dengan apa yangdimohonkan oleh para pihak.

Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam ranah hukumacara perdata; Putusan Hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yangberperkara, Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihak dantuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (judex non ultra petita atau ultrapetita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah halhal yang diajukandan dibuktikan para pemohon atau Penggugat;Bahwa Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampauiwewenang.

Putusan tersebut harus dinyatakan cacat, menurut Yahya Harahapjika Hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaranterhadap prinsip rule of law;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohonMajelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenanmembatalkan putusan Judex Facti tersebut;Keberatan Kedua;Halaman 14 dari 18 hal. Put.

maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang bahwa pemohon/ kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dantelah didamaikan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan tetapi ternyatatidak berhasil;Menimbang bahwa pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Nganjuk tentang penetapan ahli waris ;Menimbang bahwa setelah membaca surat permohonan pemohon, majelis hakimtelah menemukan faktafakta sebagai berikut: bahwa telah ternyata antara posita dan petita

saling bertentangan dan tidak salingmendukung, yaitu ada beberapa keluarga yang tidak disebutkan namanya secara jelas dantidak menyebutkan tahun meninggalnya keluarga yang sudah almarhum meninggal ;5 bahwa pemohon dalam posita telah menguraikan silsilah keluarga yang didalilkan olehpemohon sebagai ahli waris dari almarhum Sidi XXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX tetapi dalam petita pemohon mohon agar ditetapkan sebagai satusatunya ahliwaris pengganti almarhum Sidi XX XXX dan almarhum XXXXX XXXXX;Menimbang

Dalam hal iniMajelis telah memutus suatu perkara melebihi yangdisengketakan (ultra petita) yaitu terkait objek gugatan dan terkaitjumlah PPh Terutang yang dipersengketakan;Bahwa ultra petita adalah penjatunan putusan oleh hakim atasperkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yangdiminta.

Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3)Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalamPasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakimmemutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Ketentuan HIRmerupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata diIndonesia. Bahwa ultra petita dilarang, Majelis Hakim hanyamenentukan, adakah halhal yang diajukan dan dibuktikan para pihakitu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka.

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut ataulebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkanPasal 80 ayat (1) huruf b dan c;10) Bahwa dengan demikian maka atas putusan Majelis yang merupakanultra petita dapat menjadi salah satu penyebab diajukannyaPeninjauan Kembali atas putusan pengadilan ini;11) Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan bahwa Majelistelah bertindak dengan tidak cermat dalam mengambil keputusanterkait sengketa dimaksud karena :a) Telah memutus

Persyaratan Formal nomor S146/WPJ.25/KP.0309/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yangnyatanyata bukan merupakan objek gugatan karenasebagaimana diketahui dari surat gugatan Termohon PK (semulaPenggugat) bahwa objek gugatan adalah Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1129/WPuJ.25/2013 tanggal 12September 2013;d) Telah memutus suatu perkara tidak didasarkan padaketentuan hukum positif yang berlaku dan berdasarkanpertimbangan yag tidak relevant;e) Telah memutus suatu perkara melebihi yang disengketakan(ultra petita