MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARIYO Bin YOSO SUMITO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat ijin praktik
2. Menjatuhkan pidana

Bahwa berdasrkan pendapat Ahli Yoto, S.Si, MAP selaku KetuaPersatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Gunungkidul,menyatakan jika seorang perawat yang melakukan praktik sendiri harusmemiliki : Surat Tanda Registrasi (STR), mempunyai rekomendasi PPNIdan Dinas Kesehatan setempat dll; Dengan tugas perawat yangmelakukan praktik sendiri adalah hanya terbatas pada melakukanasuhan keperawatan dan melaksanakan Advis dari Dokter.

Ponjong, Kab.Gunungkidul terjadi praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan olehpelaku kemudian kami tindak lanjuti. Saksi menerangkan bahwa mengetahui secara langsung karena saksimendatangi rumahnya alamat Dsn. Sladi RT 002/004, Ds. Umbulrejo,halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.WnoKec. Ponjong, Kab. Gunungkidul dan diketahui bahwa di rumahnyatersebut membuka praktik kedokteran tanpa izin.

Saksi menerangkan bahwa Yang saksi temukan di rumah pelaku adalahterdapat ruang praktik kedokteran yang dilengkapi dengan peralatanmedis dan obatobatan yang digunakan pelaku untuk melakukan praktikkedokteran.

Gunungkidul dan diketahui bahwa di rumahnyatersebut membuka praktik kedokteran tanpa izin.Saksi menerangkan bahwa saat mendatangi rumah pelaku bersamaBRIPTU ERI RAHMANTO dari Unit Sat Reskrim Polres Gunungkidulyang dipimpin oleh IPDA IBNU ALI PUJI HARTONO,SH.Saksi menerangkan bahwa Yang saksi temukan di rumah pelaku adalahterdapat ruang praktik kedokteran yang dilengkapi dengan peralatanmedis dan obatobatan yang digunakan pelaku untuk melakukan praktikkedokteran.Saksi menerangkan bahwa Pada saat

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Yoto, S.Si, MAP selaku KetuaPersatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Gunungkidul,menyatakan jika seorang perawat yang melakukan praktik sendiri harusmemiliki : Surat Tanda Registrasi (STR), mempunyai rekomendasi PPNIdan Dinas Kesehatan setempat dll; Dengan tugas perawat yangmelakukan praktik sendiri adalah hanya terbatas pada melakukanasuhan keperawatan dan melaksanakan Advis dari Dokter.

Putu Gede Putra Darmadi:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa.Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 juli2016 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Tempat Praktik Doktermilik Saksi di Br. Sangging, Ds. Sibang Kaja, Kec.

yang dalam keadaan tidak terkunci ;bahwa kronologis pencurian yang dialami adalah pada hari seninsekira tanggal 25 juli 2016 sekira pukul 06.00 wita, saksi dibangunkan oleh ayah saksi WAYAN DARMA dan mengatakkanbahwa barangbarang ditempat praktik saksi telah hilang di curi,selanjutnya saksi mengecek dan ternyata tempat praktik doktertersebut pintunya terobuka, setelah itu saksi mengecek ke dalamtempat praktik, dan saksi mendapati tempat praktik sudah dalamkeadaan berantakkan dengan laci meja sudah

PUTUGEDE PUTRA DARMADI.Bahwa cara pelaku melakukan pencurian di tempat praktik milikanak saksi adalah dengan cara masuk dengan mudah karena pintugerbang tidak dikunci dan pintu belakang tempat praktik terkuncinamun kuncinya masih tergantung di pintu, lalu pelaku masuk danmengambil barangbarang yang ada di dalam tempat praktik sepertitersebut diatas.Hal 5 dari 16 halaman, putusan Nomor 887/Pid.B/2016/PN Dps.Bahwa pelaku tidak ada merusak pintu atau baranglainnya,melainkan pelaku berhasil masuk karena

Badung.Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian tersebut setelahada laporan dari masyarakat dan juga adanya Laporan di PolsekAbiansemal bahwa di tempat praktik Dokter, di Br. Sangging, Ds.Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung telah terjadi pencurian.Bahwa korban dalam pencurian tersebut adalah Dr. PUTU GEDEPUTRA DARMADI selaku pemilik tempat praktik yang berasal dariAlamat Br. Sangging, Ds. Anggungan, Kec. Mengwi, Kab.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sebelumnya terdakwatidak ada meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang dan ataupemilik tempat praktik tersebut.

2 (dua) bulan dan mendapat keuntungan yangdiperoleh dari Bandar togel tersebut;Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan padahari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian togeljenis Hongkong;Bahwa para pembeli berharap bahwa angka pesanannya sama persisdengan angka yang keluar, yaitu untuk 2 (dua) angka dengan jumlahuang pembeli sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) maka pembeli akanmendapat hadiah kelipatan

60 kali lipat sedangkan untuk 3 (tiga) angkadengan jumlah uang pembeli sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) makapembeli akan mendapat hadiah kelipatan 300 kali lipat dan untuk 4(empat) angka dengan jumlah uang pembeli Rp.1000, (seriou rupiah)maka pembeli mendapat hadiah kelipatan 2.000 kali lipat ;Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dirinya melakukan praktik perjudianjenis togel tidak mempunyai ijin dan tidak pernah mendapat izin darisiapapun;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung

GadingrejoKota Pasuruan,karena adanya laporan dari masyarakat yangmenyatakan bahwa terdakwa tersebut melakukan praktik sebagaipengecer judi nomor togel ;Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa UangTunai sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpointwarna hitam merk Standard, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merkPilot, 1 (satu) buah Handphone merk Gomax warna putih yang berisikannomor tombokan, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, 1 (satu) buahBuku Tabungan /

perjudian togel yangdilakukannya ;Bahwa peran terdakwa dalam praktik perjudian jenis togel adalahsebagai pengecer judi nomor togel;Bahwa cara terdakwa dalam melakukan praktik sebagai pengecer judinomor togel dengan cara para penombok datang kepada terdakwa yangberada di pinggir jalan warung Pasar Kraton dan kalau melalui pesanHalamantidari 20halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Psrsingkat terdakwa biasanya mengambil uang titipannya untuk diserahkankepada bandar yang berada di Pasar Gadingrejo,

sebagai pengecer perjudian jenistogel sudah berjalan 2 (dua) bulan dan mendapat keuntungan yangdiperoleh dari Bandar togel tersebut;Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan padahari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian togeljenis Hongkong;Bahwa para pembeli berharap bahwa angka pesanannya sama persisdengan angka yang keluar, yaitu untuk 2 (dua) angka dengan jumlahuang pembeli sebesar Rp.1000, (seribu

Sebagaimana yang tersebutdalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Mengingat selama Tergugat menjalankan tugasnya di Klinik Dermaster,pada waktu itu belum mempunyai izin praktik, sedangkan pekerjaan yangdilakukan Tergugat disana adalah melakukan praktik kedokteran;Secara aturan berdasarkan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pada :BAB Vil PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi

yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Maka pekerjaan yang dilakukan Tergugat mengacu kepada perjanjiankerjasama dokter, jelasjelas bertentangan dengan undangundangpraktik kedokteran tersebut.

dinyatakan :BAB VIl PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut;Sehingga apa yang telah dilakukan Penggugat dalam perjanjiankerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut dapat dikenakan sanksisesuai UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,yakni :BAB XKETENTUAN

Dalam perjanjiantersebut diatur mengenai tehnis pekerjaan tenaga kesehatan seorangdokter yakni Penggugat Rekonvensi pada Klinik Demaster milik TergugatRekonvensi namun dalam perjanjian tersebut status dokter PenggugatRekonvensi belum memiliki surat izin praktik (SIP) sebagaimana diaturdalam UndangUndang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;Perjanjian kerjasama dokter tanggal 2016 tersebut disiapkan olehTergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi langsung disodorkanHalaman 14 Putusan No.

(SIP), sementara surat izinpraktek (SIP) Penggugat Rekonvensi baru keluar pada tahun 2017 ini.Sehingga hal ini melanggar UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pada :BAB VIl PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Dan:Pasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki

Menyatakan Terdakwa ROPI AHYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian ;2. Menghukum Terdakwa ROPI AHYANI oleh karenanya dengan pidana denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Pertamina Pasarra atau setidaktidaknya pada suaturah hukum Pengadilan Negeri Siak, yanguntuk melakukan praktik kefarmasian tersebut dilakukan terdakwa dengan carBahwa pada waktu dan tempat sebagairTugas yang ditandatangani Kepala Balaacara sebagai!

AHYANI yang tidakmemiliki kKeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 Tahun 2009.Keterangan terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaansesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga telahmemenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3)KUHAP.

DalamKabupaten Siak; Bahwa terdakwa tidak memiliki kKewenangan keahlian dan obat kerasDaftar G hanya dapat didistribusikan oleh apotik yang memiliki apoteker; Bahwa terdakwa mengetahui jika toko obat tidak dibolehkan menyimpandan menjual obat keras Daftar G dan obat keras Daftar G hanya dapatdiperjualbelikan di apotik, sedangkan toko obat hanya dibenarkan menjualobat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika.Dengan demikian unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenanganmelakukan praktik

toko obat Bundo Basamo tersebut terdakwaperoleh dari sales obat yang datang ke toko obat terdakwa lalu terdakwajual kepada masyarakat sekitar selaku konsumen.Dengan demikian unsur Pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur dakwaanPrimair tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik

Menyatakan Terdakwa ROPI AHYANI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahliandan kewenangan melakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROPI AHYANI oleh karena itudengan pidana denda sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwamaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Sus/2016/PN MpwMaret tahun 2016 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat diTempat praktek Terdakwa di Pasar Segedong Rt.003 Rw.002 Desa PenitiBesar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Baratatau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksuddalam pasal 108 yaitu praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian

profesinya diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi;Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011 Tantang Registrasi, Izin Praktik danIzin Tenaga Kerja Kefarmasian dimana dalam menjalankan pekerjaankefarmasian yaitu untuk Apoteker harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker,yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepadaApoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitaspelayanan kefarmasian maupun Surat

Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnyadisebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untukdapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi ataufasilitas distribusi atau penyaluran, sedangkan untuk Tenaga Kefarmasianharus memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnyadisebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sedian farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian obat, pelayanan

profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus ujikompetensi. , bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011 Tantang Registrasi, Izin Praktik danIzin Tenaga Kerja Kefarmasian dimana dalam menjalankan pekerjaankefarmasian yaitu untuk Apoteker harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker,yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepadaApoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitaspelayanan kefarmasian maupun Surat Izin Kerja

Apoteker, yang selanjutnyadisebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untukdapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi ataufasilitas distribusi atau penyaluran.sdangkan untuk Tenaga Kefarmasian harusmemiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebutSIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga TeknisKefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitaskefarmasian. , bahwa yang dimaksud Praktik

BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. padatanggal 25 Oktober 2007 atau setidaktidaknya pada waktu di tahun 2007bertempat di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV Dinas KesehatanTentara (Rumah Sakit D.K.T) Jalan Pahlawan No.79 Kota Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja melakukan praktik kedokterantanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36UndangUndang RI No.29 Tahun 2004, yang dilakukan

dengan cara sebagaiberikut :Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktik di Jalan MayjenSungkono Madiun, pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukanpermohonan ijin praktik dokter pada Dinas Kesehatan Kota Madiun untukberpraktik di Rumah Sakit Tingkat IV Madiun (Rumah Sakit D.K.T),permohonan ijin praktik dokter tersebut sudah dilengkapi persyaratan sesuaiPeraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/Per/IV.2007, dan PeraturanDaerah Kota Madiun No.13 Tahun 2003, namun Terdakwa sebagaiPemohon tidak

membayar retribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah) sehingga ijin praktik dokter tidak dikeluarkan oleh Dinas KesehatanKota Madiun.Meskipun tidak mempunyai ijin praktik dokter di Rumah Sakit Tingkat IV KotaMadiun (Rumah Sakit D.K.T), namun Terdakwa tetap berpraktik di RumahSakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T) sebagai dokter tamu.Pada tanggal 21 Oktober 2007 di tempat praktiknya di Jalan MayjenSungkono, Terdakwa kedatangan pasien yang bernama Johanes TriHandoko, pasien tersebut

ke tempat praktik Terdakwa, tanggal 22 Oktober 2007 di tempatpraktik Terdakwa, tanggal 24 Oktober 2007 sekitar pukul 17.00 WIB di tempatpraktik Terdakwa dan pada tanggal 25 Oktober 2007 sekitar pukul 11.00 WIB,lalu sekitar pukul 13.00 WIB di tempat praktik Terdakwa dan kemudian jam15.00 WIB di Rumah Sakit DKT Madiun lalu Terdakwa melakukanpemeriksaan kepada pasien, hasilnya kondisi pasien baik sehingga layakuntuk dilakukan operasi, sehingga menurut kami kondisi pasien tersebutbukanlah dalam keadaan

Menurut pendapat kamiperbuatan Terdakwa sudah merupakan perbuatan pidana karena telah diaturdalam ketentuan perundangundangan dalam hal ini UndangUndang RINomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Bahwa dalam Pasal 51huruf a UndangUndang Nomor : 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa dokteratau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyaikewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi danstandar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.Dan dalampenjelasan

Bahwa kepentingan Para Penggugat didasari oleh terkait adanyapengabaian hakhak Para Penggugat yang di atur dalam Pasal 14 ayat(4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

tentang Praktik Kedokteran;IV.

Sebagaimana bunyi Pasal1 angka 3 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.b.

Kedokteran adalah sesuai dengan norma perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran.32.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, Keanggotaan Konsil KedokteranIndonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri;.

Kwitansi Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Alat-alat olahraga pada Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Selaku Pengguna Anggaran (Drs. Jasman Harun) kepada CV. Segi Lima Group (Asmadi Bin. H. Aziz) sejumlah Rp.4.547.730.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa tanggal bulan dan tahun;2.

Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor: 133/BA-PSP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 134/ BA-PP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;5. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BA-PPL?KEU/LS-DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;6.

Dokumen Hasil Pelelangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat - alat olahraga dengan total HPS Rp.4.997.575.000.00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);20.

Kartu Pengawas Kontrak Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadan Alat Praktik dan Peraga Siswa mata anggaran 5.2.2.02.06 pekerjaan belanja alat- alat olahraga;33.

Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor SR-4549/PW28/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan belanja alat - alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupaten natuna TA 2011;76.

Natuna Tahun Anggaran 2011.1 (satu) bundel Routing Slip Proses Penerbitan SPM PengadaanAlat Praktik dan Peraga Belanja alatalat olah raga Dinas PendidikanKab.

alatalat praktik olahragasiswa tersebut, yang menerima adalah Sdr.

Bahwa nilai kontrak pada kegiatan alat praktik dan olah raga sebesarRp.4.547.730.000, (empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ; Bahwa saksi tidak mengetahui kapan lelang pengadaan alat praktik danolah raga tersebut dilaksanakan;Bahwa nama direktur dan perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenanglelang pada kegiatan pengadaan Alat praktik dan olah raga di dinasPendidikan Kab. Natuna Ta. 2011 yaitu Asmadi dengan nama perusahaanCV.

pekerjaan dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswapada Dinas Pendidikan Kab.

Lunas KegiatanPengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BAPPL?

NINAAMELIAsudah menjelaskan bahwa pekerjaan nanti yang akan dikerjaan merupakankerjaan melakukan praktik aborsi ilegal di sebuah Apartment Bassura City saatitu, atas tawaran itu. terdakwa menerima tawaran sdri. NINA AMELIA untukbekerja di tempat praktik aborsi tersebut;Bahwa saat terdakwa menerima tawaran kerja dari sdri. NINA AMELIA untukmelakukan praktik aborsi secara illegal atau tdak sesuai kentuan tersebutterdakwa berangkat ke Jakarta menemui sdri.

NINA AMELIAlangsung kepadanya.Bahwa banyak pasien aborsi yang telah datang dilakukan tindakan selamaterdakwa bekerja sekitar 15 s.d 20 orang pasien, dengan usia kandungan yangsering datang untuk dilakukan aborsi berumur sekitar 1 s.d 2 bulan.Bahwa selama praktik aborsi ilegal yang terdakwa lakukan terdakwa bersaadengan Sdri. SRI MULYATI dan sdri.

NINAAMELIAsudah menjelaskan bahwa pekerjaan nanti yang akan dikerjaan merupakankerjaan melakukan praktik aborsi ilegal di sebuah Apartment Bassura City saatitu, atas tawaran itu. terdakwa menerima tawaran sdri. NINA AMELIA untukbekerja di tempat praktik aborsi tersebut .Bahwa saat terdakwa menerima tawaran kerja dari sdri. NINA AMELIA untukmelakukan praktik aborsi secara illegal atau tdak sesuai kentuan tersebutterdakwa berangkat ke Jakarta menemui sdri.

NINAAMELIA sudah menjelaskan bahwa pekerjaan nanti yang akan dikerjaanmerupakan kerjaan melakukan praktik aborsi ilegal di sebuah ApartmentBassura City saat itu, atas tawaran itu terdakwa menerima tawaran sdri. NINAAMELIA untuk bekerja di tempat praktik aborsi tersebut . Bahwa saat terdakwa menerima tawaran kerja dari sdri. NINA AMELIA untukmelakukan praktik aborsi secara illegal atau tdak sesuai kentuan tersebutterdakwa berangkat ke Jakarta menemui sdri.

Jatinegara Jakarta Timur,bersama dengan Lysa, Sri Mulyati, Nadia Ayu Susanti (Pasien) dan 2 (dua)orang wanita lainnya calon pasien dan pengantar calon pasien yang saksitidak ketahui namanya.Bahwa sebelum saksi terjun memberanikan diri untuk membuka praktik aborsisecara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan di Apartment Bassura Citytersebut, saksi sudah bermain didunia aborsi ini sejak sekitar satu tahun(2019) yang lalu sebagai calo pasien aborsi, Kemudian saksi sering melihat dr.Anggi praktik

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI Alias MANDA Binti ZAINALARIFIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Praktik Kedokteran Tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI AliasMANDA Binti ZAINALARIFIN, SE telah bersalah melakukan tindak pidana "PraktikKedokteran Tanpa Jj in" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 UU RINo. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2.

kedokteran setiap dokter harus memiliki SuratIzin Praktik yaitu bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokteryang akan setelah memenuhi persyaratan;Bahwa benar Bracket atau behel adalah salah satu alat kedokteran gigi yangdigunakan untuk melakukan koreksi pada kelainan gigi mulut dari sudut pandangkelainan cranio facial baik yang bersifat dental dan atau skeletal sedangkan Alatortodonti cekat adalah suatu kumpulan alat kedokteran gigi yang digunakan untukmelakukan koreksi pada

kelainan gigi mulut dari sudut pandang kelainan eranio facialbaik yang bersifat dental dan atau skeletal;Bahwa benar manfaat melakukan pemasangan bracket (behel) adalah untukmemperbaiki susunan gigi baik yang diakibatkan oleh kelainan dental dan atau skeletal;Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam melakukan praktik pemasangan atau perawatanbehel tidak dibenarkan karena terdakwa bukan seorang dokter gigi dan tidak memilikiizin praktik izin praktik;Bahwa benar yang berwenang melakukan praktik pemasangan

adalah : bukti tertulis yang diberikan pemerintahkepada dokter dan dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhipersyaratan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksisaksi,Ahli, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti alatalat kesehatan, diperoleh fakta hukumsebagai berikutMenimbang, bahwa benar terdakwa dalam membuka praktek pemasangan atauperawatan bracket atau behel pasienpasien terdakwa, menggunakan alatalat kesehatan yanglazin digunakan

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI Alias MANDA BintiZAINALARIFIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Praktik Kedokteran Tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.

Dan dari penjualan obat keras tersebut Terdakwa memperolehkeuntungan sekitar Rp. 1.500, sampai dengan Rp. 10.000, per hari.Bahwa Terdakwa tidak memiliki Keahlian mengenai obatobatan dimana Terdakwatidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyaikewenangan untuk memperjualbelikan obatobatan tersebut karena Terdakwatidak memiliki Surat izin praktik tenaga kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 JoPasal 108 Ayat (1) UndangUndang RI No,

Saksi ANDREY HERNANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga; Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah tindak pidana dibidang kesehatan yaitu Praktik Kefarmasian; Bahwa yang melakukan praktik kefarmasian adalah saudara Mohamad Amir(terdakwa); Bahwa Kami temukan di Lapak Bapak Amir (terdakwa) yang terletak di KompleksPasar Nangapanda, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, pada hari Senintanggal

EndBahwa Terdakwa tidak memiliki latarbelakang pendidikan dibidang kesehatan jurusanFarmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin praktik;Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diajukanke persidangan oleh Penuntut Umum;Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;2.

Saksi RARAS NARULITA RAKASIWI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitusaksi adalah ipar kandung dari Terdakwa;Bahwa Yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah tindak pidana dibidang kesehatan yaitu Praktik Kefarmasian;Bahwa Yang melakukan praktik kefarmasian adalan saudara Mohamad Amir(terdakwa);Bahwa Kami temukan di Lapak Bapak Amir (terdakwa) yang terletak di KompleksPasar Nangapanda, Kecamatan Nangapanda

EndBahwa Terdakwa tidak memiliki latarbelakang pendidikan dibidang kesehatan jurusanFarmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin praktik kefarmasian;Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diajukanke persidangan oleh Penuntut Umum;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Ahli sebagai berikut:1.

Kedokteran adalah rangkaiankegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalammelaksanakan upaya kesehatan;Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik wayjibmemiliki Surat Izin Praktik.

Sedangkan aturan ttentang Surat Izin Praktik diaturdalam Pasal 37 dan 38 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran; 22 oo nn nnn nnn nnn nn nnn n nnnBahwa sesuai dengan Pasal 38 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, untuk mendapatkan Surat Izin Praktik, dokter atau dokter gigi harusmemiliki :Surat Tanda Register Dokter atau Surat Tanda register Dokter Gigi yang masih berlaku;16b Mempunyai tempat praktik/ rekomendasi dari Puskesmas di wilayah dia praktik;CcMemiliki rekomendasi

dari organisasi profesi;Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,seseorang yang tidak memiliki keahlian sebagai dokter tidak diperbolehkanmelakukan kegiatan praktik kedokteran;Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan sepengetahuan saksi IDI Cabang Pasertidak pernah memberikan rekomendasi kepada terdakwa baik sebagaiFRIEDUANSYAH, S.Kep maupun sebagai dr.

melanggar Pasal 77 UndangUndang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana dalamDakwaan Kedua Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRIEDUANSYAH, S.Kep. Alias dr.

; 222 nono nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nenaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik menurut Pasal angka 7UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yangdiberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalani praktik kedokteransetelah memenuhipersyaratan; 0Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Tanda Registrasi Dokter dan DokterGigi menurut Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteranadalah bukti tertulis

Bengkulu Selatan sejak tahun 2016; Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Dokter yaitu melayani pasienyang berobat dan juga konsultasi dibidang kesehatan berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang praktik kedokteran; Bahwa yang dimaksud Praktik Kedokteran, adalah rangkaian kegiatan yangdilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakanupaya kesehatan; Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentangPraktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Dokter

dan Dokter Gigi adalahdokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusanpendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luarnegeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai denganperaturan perundang undangan; Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentangPraktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik adalah buktitertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akanmenjalankan praktik kKedokteran

setelah memenuhi persyaratan; Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 29 tahun 2004 tentang PraktikKedokteran menyebutkan bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yangmelakukan praktik kKedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat izin praktik;Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN MnaBahwa Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran menyebutkan bahwa Dokter atau dokter gigi dalammenyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanankedokteran atau

kedokteran gigi;Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang Undang RI No. 29 Tahun2004, tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa setiap orangdilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah olah yangbersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat tandaregistrasi dan / atau surat izin praktik;Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 36 Tahun 2014, tentangTenaga Kesehatan, yang dimaksud Tenaga Kesehatan

DESI tentang keluhan yang dirasakannya;Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk menjalankanpraktikkedokteran ataupun tenaga kesehatan;Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter (tenaga medis) atau perawatatau bidan (tenaga kesehatan) dan Terdakwa juga tidak memiliki keahliankhusus dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijazah yang sah;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah untukmenjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur

Para Terdakwamenjalankan praktik judi bilyard tersebut dalam beberapa mingguterakhir yang hasilnya dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidupseharihari dan bersifat untunguntungan serta tanpa mengantongiizin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah.

judi bilyard tersebut tanpamendapat ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa hasil judi bilyard tersebut bukan sebagai pencarian melainkansebagai tambahan saja;Bahwa Terdakwa menjalankan praktik judi bilyard tersebut untuk mengisiwaktu lowong;Bahwa permainan judi bilyard tersebut yaitu bola bilyard sejumlah 15(lima belas) dari angka 115 ditata di atas meja dibantu alat penata bolaberbentuk segitiga, untuk menentukan siapa yang main duluan ditmdidengan cara bola putih disodok mendekati ujung meja bilyard

Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan praktik judi bilyardtersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar hasil judibilyard tersebut bukan sebagai pencarian melainkan sebagai tambahan saja.Bahwa benar Terdakwa menjalankan praktik judi bilyard tersebut untuk mengisiwaktu lowong.

Melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran :Melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 29 / 2004, Bab Il, Pasal2 dan pasal 3 huruf a danbPasal 2:Praktik Kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dandidasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan,keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien:Pasal 3: Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan untuk:Huruf a: Memberikan perlindungan kepada pasienHuruf b:Mempertahankan dan meningkatkan mutu Pelayanan

Bahwa oleh karenanya pada tanggal 13 April 2009, Penggugat memberikanskorsing untuk Pemutusan Hubungan Kerja, guna menindaklanjuti danmemenuhi ketentuan permohonan izin Pemutusan Hubungan Kerja , ataskinerja Praktik Kedokteran Tergugat yang tidak lagi dapat ditolelir baik darisisi PKBRSAHUW maupun Ketentuan UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagaimana diuraikan pada dalildaliltersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;13.Bahwa patut diketahui, Surat

PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MENKES/PER/IV/2007tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;Hal yang perlu untuk ditekankan dan digaris bawahi bersama, bahwaPemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalahseorang dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari KonsilKedokteran Indonesia dan Surat Izin Praktik (SIP) dari Dinas KesehatanKota madya Surabaya, sekaligus pekerja tetap Termohon Kasasi/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi, yang merupakan

No. 295 K/Pdt.Sus/201029 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran khususnya Pasal 67 dan 68 jo.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit jo.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.Bahwa terlebihlebin jelas dan tegas terbukti, terhadap Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalampertimbangan hukumnya halaman

No. 295 K/Pdt.Sus/2010ditentukan dalam Permenkes, Kepmenkes maupun UndangUndangPraktek Kedokteran tersebut di atas;Dengan demikian adalah jelas dan tegas terbukti bahwa pertimbanganhukum Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya a quo adalah tidak memenuhi ketentuan PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MENKES/PER/IV/2007tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, pasal 1 angka(13) jo.

Yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 yakni Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

yang tidakmemenuhi standard dan atau persyarataan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian adalah Sdr.

TRIAN YANUAR Alias BAKIW BinTATANG tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian dari Dep Kes RI untuk mengedarkanHal. 8Sdr. TRIAN YANUAR Alias BAKIW Bin TATANG mempunyai keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dari Dep KesRI untuk mengedarkan tablet obat berwarna kuning berlogo mfdiduga obat jenis Hexymer Trihexyphenidyl.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;2.

standard dan atau persyarataan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian adalah Sdr.

TRIAN YANUAR Alias BAKIW BinTATANG tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian dari Dep Kes RI untuk mengedarkanSdr.

No.1413 K/Pid.Sus/2013dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atausurat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik.

pembuluh darah (antitrombus).Bahwa Terdakwa memberikan pelayanan kepada Nyonya Sri Sunarti yangmenimbulkan kesan seolaholah yang bersangkutan adalah dokter tersebuttanpa ada pengawasan dari seorang dokter.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 78 UndangUndang RI Nomor : 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran.DAN:KEDUA:Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana didakwakandalam dakwaan ke satu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik

kefarmasian sebagaimana didakwakandalam dakwaan Kesatu Pasal 78 Undangundang Nomor : 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran dan Kedua Pasal 198 UndangUndang Nomor :36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya, denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidanadenda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat)bulan kurungan;Menyatakan

Ini berarti Terdakwa mempunyai kesalahan dalammelaksanakan dan menjalankan profesi medis atau praktik kKedokteran yangHal.11 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013seharusnya tidak boleh dilakukan.

yang menjalankan profesi medis atau praktik kedokterandilakukan secara melanggar hukum, sebab Terdakwa sama sekali tidakmempunyai izin untuk menjalankan praktik kedokteran.

Tentang alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafanhakim dalam Putusan Judex Juris dapat dibenarkan dengan alasan sebagaiberikut:Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kegiatanusaha Pemohon Peninjauan Kembali di pasar bersangkutan yaitu PelayananJasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) dan Pelayanan JasaPemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (PJPK2P) di Bandar UdaraInternasional Sultan Hasanuddin Makassar, kegiatan mana menurut PemohonPeninjauan Kembali bukan praktik

Nomor 116 PK/Pdt.SusKPPU/2019Bahwa Judex Juris pada pokoknya berpendapat kegiatan PemohonPeninjauan Kembali dalam perkara ini adalah praktik monopoli sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karenasebagai pemegang hak eksklusif penyedia PJKP2U atas dasar pelimpahanwewenang dari pemegang hak eksklusif usaha bandar udara PT Angkasa Pura dan satusatunya Regulated Agency untuk PJPK2P di pasar bersangkutan

sengketa dalam perkara ini sehingga tidak dapatdipertimbangkan;Bahwa terlepas dari inefisiensi atau tarif eksesif yang dipungut olehPemohon Peninjauan Kembali di pasar bersangkutan, Mahkamah Agung dalampemeriksaan peninjauan kembali berpendapat bahwa dalam putusan MajelisHakim Kasasi mengandung kekhilafan dalam menilai pemenuhan unsurketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:Bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan praktik

monopollsebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatHalaman 6 dari 9 hal Put.

Nomor 116 PK/Pdt.SusKPPU/2019Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka TermohonPeninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semuatingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Bahwa tindakan praktik kedokteran yang sering terdakwa lakukanterhadap pasien yang datang berobat ke klinik BCare adalah sesuaikebutuhan seperti memberikan suntikan, menyuruh untuk rawat inap danjuga memasang infus.

Bahwa motivasi melakukan praktik kedokteran dan seolaholah menjadidokter sejak tahun 2012 di Klinik BCare yakni untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup.

Tenaga kerja dokterHalaman 9 dari 44 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Timyang melakukan praktik kedokteran di Klinik BCare adalah saudaraANDREW SANTOSA.

Bahwa tindakan praktik kedokteran yang sering terdakwa lakukanterhadap pasien yang datang berobat ke klinik BCare adalah sesuaikebutuhan seperti memberikan suntikan, menyuruh untuk rawat inap danjuga memasang infus. Bahwa sering kali dalam setiap rapat baik saksi maupun para tenagamedis lainnya menanyakan kepada terdakwa tentang surat tanda registrasi(STR) dan surat izin praktik (SIP) namun saudara HADI SUSANTOmengatakan bahwa STR dan SIP nya terbakar diJawa.

Sus/2019/PN Tim Bahwa motivasi melakukan praktik kedokteran dan seolaholah menjadidokter sejak tahun 2012 di Klinik BCare yakni untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup.