Ditemukan 191 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1058 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRAKINDO UTAMA;
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan BKP:1600 PARTSOH (Parts Stock on Hand) Rp1600 CORESOH (Remain Core Stock on Hand) Rp2.556.013.797b.
Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2135 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
In such case, the excesspart of the payments shall remain taxable according to thelaws of each Contracting State, due regard being had to theother provisions of this Agreement.Sedangkan Pasal 12 P3B Indonesia Jepang versi BahasaIndonesia mengatur sebagai berikut:1.Royalti yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkankepada penduduk Negara lainnya, dikenakan pajak diNegara lainnya itu;Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakanpajak di Negara dimana royalti itu berasal, sesuai denganperundangundangan
Putus : 22-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/PDT/2015 Tanggal 22 April 2015 — PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
VS
QUADRA COMMODITIES SA, DK
101 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
antara QuadraCommodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa dan berdasarkanCollateral Management Agreement (CMA), yang dibuat oleh dan antaraControl Union Nederland BV; Quadra Commodities SA; ING Belgium,Brussels, Geneva Branch pada September 2010 dan 5 Januari 2011;Bahwa berdasarkan Pasal 18 Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal26 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities SAdengan PT Alam Agri Adiperkasa, secara tegas disebutkan bahwa:The Goods sold pursuant to the Contract shall remain
Putus : 13-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 552 K /PID/ 2017 Tanggal 13 Juli 2017 — DEDI IRWANSYAH alias BETONG ; Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Medan
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 552 K/PID/2017 Melarang Penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (psychologicalintimidation);1.6 Bersamaan dengan larangan dimaksud, Terdakwa diberikan hak untukdiperingatkan hak Konstitusionalnya yang disebut dengan MirandaWarning antara lain : Hak untuk tidak menjawab (a right to remain silent); Hak didampingi Penasihat Hukum (a right to the presence of anattorney) ;1.7 Bahwa dengan adanya pelanggaran hak dalam proses pemeriksaanpendahuluan kepada Pembanding, maka berita acara Pemeriksaan(BAP
Register : 05-12-2008 — Putus : 02-03-2010 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 416/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst Tanggal 2 Maret 2010 — PT. METRO BATAVIA >< SABRE Inc.
468 — 198
468 — 198
The term will begin on the Effective Date and will remain in effectfor a period of nine (9) years from the Effective Date ... (vide Halaman 12 dari Bukti T3A).Teriemahan Tersumpahnva:12.1 Masa Perjanjian. Masa Perjanjian ini akan dimulai pada Tanggal Efektifdan akan tetap berlaku selama sembilan (9) tahun sejak TanggalEfektif...
The term will begin on the Effective Date and will remain ineffect fora period of nine (9) years from the Effective Date .....(vide Halaman 12 dari Bukti T3A).Teriemahan Tersumpahnya:12.1 Masa Perjanjian. Masa Peranjian ini akan dimulai pada Tanggal Efektif danakan tetap berlaku selama sembilan (9) tahun sejak Tanggal Efektif..
The Term will begin on the Effective Date and will remain ineffect for a period of nine (9) years from the Effective Date.
Register : 04-03-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2019/PN Niaga Mdn. Tanggal 22 April 2019 —
409 — 186
409 — 186
Observance of the underlying Sales Contracts by the Issuer; noobligations of the note holderThe issuer shall remain liable under the sales contracts underlying the assignedSales contact Proceeds ( the Underlying Sales Contract) and shall observe,perform and fulfil all of the conditions and obligations to be observed, performedand fulfilled by it thereunder, and the Note Holder shall have no obligation orliability thereunder or by reason of or arising out of the assignments of SalesContract Proceeds
Register : 24-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 51/Pid.B/2020/PN Skm Tanggal 6 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ABDUL HADI, S.H
Terdakwa:
M. AMIN Bin Alm SAMSUDDIN
94 — 42
ABDUL HADI, S.H
Terdakwa:
M. AMIN Bin Alm SAMSUDDIN
94 — 42
Majelisberpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak memberikanketerangan memberatkan dirinya (right to non self incrimination) maupun hakuntuk tetap diam (right to remain silent), sebab Terdakwa tidak dibebanikewajiban memikul beban pembuktian (vide Pasal 66 KUHAP).
Putus : 20-11-2017 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1783 K/PID.SUS/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — MISBEHAH alias MISBAH bin NIBI
63 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
presumption of innocence dan hakhak asasi serta berkaitandengan pengembangan Miranda Rule telah diadaptasi dalamKUHAP, seperti: Melarang Penyidik melakukan praktik pemaksaan yang kejamuntuk memperoleh pengakuan (brutality to coerce confession); Melarang Penyidik melakukan intimidasi kejiwaan(psychological intimidation);Berbarengan dengan larangan dimaksud, Tersangka diberikan hakuntuk diperingatkan hak konstitusionalnya disebut dengan MirandaWarning antara lain : Hak untuk tidak menjawab (a right to remain
Register : 08-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1059 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRAKINDO UTAMA;
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan BKP:1600 PARTSOH (Parts Stock on Hand) Rp 9.089.6401600 CORESOH (Remain Core Stock on Hand) Rp3.645.268.772b. Penyerahan JKP:6304 SRE03 (Salary Servicemen Reccovery) Rp 45.409.718Jumlah penyerahan BKP dan JKP (Pemberian CumaCuma) Rp3.699.768.1303.4.2.
Putus : 27-09-2007 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/Pid/2007 Tanggal 27 September 2007 — ROSDIANA
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak untuk tidak menjawab (a right to remain in silent) ;2.
Register : 17-09-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Tbk Tanggal 3 Nopember 2015 — YANIS Bin SAAT.
50 — 15
50 — 15
Bahru selama 2 (dua) harisetelah itu korban TJOI JONG meninggal dunia tepatnya pada tanggal 24Juni 2015 sekira pukul 06.00 Waktu Malaysia atau 05.00Wib dan padatanggal 25 Juni 2015 Jenazah korban tiba di Indonesia (Kundur KabupatenKarimun), sebagaimana diterangkan dalam SIWJIL KEMATIAN (DEATHCERTIFICATE), yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia Nomor Daftar H00886, yang ditandatangani oleh NOOR SHAWARIAH BINTI MOHAMEDREGISTRAR GENERAL BIRTHS & DEATHD MALAYSIA, yangmenerangkan sebab kematian adalah: Remain
Putus : 01-09-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 81 /Pid.Sus/2014/PN.Pmk Tanggal 1 September 2014 — SITI NURAINI Binti MURAPI
42 — 7
42 — 7
menyatakanPoin 19 dari pertimbangan unsur kedua dalam tuntutan penuntut umum adalah tidakbenar karena terdakwa tidak pernah dibacakan dan tidak pernah disuruh membacahanya disuruh tanda tangan oleh penyidik Ahmad sayuri, majelis memberikanpertimbangan bahwa memperhatikan pasal 189 ayat 1 KUHAP bahwa yangdipergunakan sebagai alat pembuktian adalah keterangan terdakwa dipersidanganbukan keterangan tersangka saat memberikan keterangan dihadapan penyidik,bahkan terdakwa mempunyai hak untuk diam (the right of remain
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ORICA MINING SERVICE;
54 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
In theknowhow contract, one of the parties agrees to impart to the other, sothat he can use them for his own account, his special knowledge andexperience which remain unrevealed to the public. It is recognized thatthe grantor is not required to play any part himself in the application ofthe formulas granted to the licensee and that he does not guarantee theresult there of...
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556/B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
In suchcase, the excess part of the payments shall remain taxableaccording to the laws of each Contracting State, due regardbeing had to the other provisions of this Agreement.7.
Register : 23-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ORICA MINING SERVICE;
85 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
In the knowhow contract, one of the parties agrees toimpart to the other, so that he can use them for his own account, his specialknowledge and experience which remain unrevealed to the public.
Putus : 10-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017 Tanggal 10 Mei 2017 — BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), VS 1. NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA, DKK
841 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
841 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agreement, para pihak (ParaPemohon dengan Termohon Il) telah saling sepakat dan setuju untukmengesampingkan ketentuan Pasal 7072 UU AAPS:Pasal 13.6 Investment AgreementThe arbitral award rendered shall be final, binding and incontestable andmay be used as basis of judgement there one in Indonesia or elsewhere.The Parties expressly agree (i) to waive Articles 7072 of Law Nomor 30Year 1999; and (ii) that mandate of the arbitrators duly constituted inaccordance with the terms of this agreement shall remain
Berikutkami kutipkan Pasal 13.6 Investment Agreement:The arbitral award rendered shall be final, binding, and incontestable andmay be used as a basic for judgment thereon in Indonesia or elsewhere.The Parties expressly agree (i) to waive Articles 70 72 of Law Nomor 30Year 1999; and (ii) that the mandate of the arbitrators duly constituted inaccordance with the terms of this Agreement shall remain in effect until afinal arbitration award has been issued by arbitrators.Terjemahan tersumpahnya adalah
hak dan /egal standing untuk mengajukanpermohonan pembatalan Putusan BANI ketika menyepakati hal tersebutdi dalam Pasal 13.6 Investment Agreement, sebagai berikut:The arbital award rendered shall be final, binding, and incontestable andmay be used as a basic for judgment thereon in Indonesia or elsewhere.The Parties expressly agree (i) to waive Articles 70 72 of Law Nomor 30Year 1999; and (ii) that the mandate of the arbitrators duly constitued inaccordance with the terms of this Agreement shall remain
Putus : 19-11-2015 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 19 Nopember 2015 — EDY alias JOY
84 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksa dan/atausebelum dilakukan penyidikan (a right to remain in silent).2. Hak untuk menghadirkan Penasihat Hukum dan hak untukberkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikanoleh Penyidik (a right to the presence of an attorney or the right tocounsil).3. Hak untuk disediakan Penasihat Hukum bagi tersangka atauTerdakwa yang tidak mampu.Bahwa MIRANDA PRINCIPLE dalam praktiknya dibagi menjadi 3 (tiga)yaitu :1.
Register : 06-05-2013 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 2 September 2014 — PT. DEXTAM CONTRACTORS >< SHIMIZU CORPORATION,Cs
364 — 178
364 — 178
If the Engineer has given witten notice of his decisionWwto the Employer and the Contractor and no claim to arbitration has11been communicated to him by either the Employer or the Contractor wthin periodof ninety days from receipt of such notice, said decision shall remain final andbinding upon the Employer and Contractor.
Register : 04-08-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 63/PID.SUS/2020/PT KDI Tanggal 14 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LA ZAERU Bin LA ZILU Diwakili Oleh : NARDIN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HAMRULLAH, S.H
69 — 23
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HAMRULLAH, S.H
69 — 23
Hak untuk tidak menjawab ( a right to remain in silent);2.
Putus : 29-06-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 K/Pdt/2012 Tanggal 29 Juni 2012 —
212 — 416 — Berkekuatan Hukum Tetap
212 — 416 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan tersebut berbunyi:Every arbitrators must be and remain independent ofthe parties involved in the arbitration. ;3.2.3. Sengaja mengganggu proses penyelesaian sengketa ;Hal ini diatur dalam beberapa ketentuan antara lain:Pasal 33 UU Nomor 4/2004 yang mewajibkan hakim(termasuk arbiter) untuk menjaga kemandirian danindependensi. Ketentuan tersebut berbunyi:Hal. 9 dari 73 hal. Put.
;Pasal 15 ayat (2) ICC Rules yang menegaskan kewajibanbertindak Adil (Act Fairly) ;Pasal 7 ayat (1) ICC Rules yang menegaskan kewajiban arbiteruntuk bersikap independen terhadap para pihak dalam arbitrase.Ketentuan tersebut berbunyi:Every arbitrator must be and remain independent of the partiesinvolved in the arbitration.