Ditemukan 93 data
25 — 7
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaraHalaman 41 dari 56 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Predalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun
65 — 7
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan
38 — 6
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan
80 — 20
KabupteanIndramayu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 7.30 WIBsampai dengan pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu yangmasih di bulan Oktober 2011 atau seidaktidaknya masih dalam thaun 2011,bertempat di Kantor Kuwu Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayuatau setidaktidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksadan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan MahkamahAgung Repbublik
KabupteanIndramayu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 7.30 WIBsSampai dengan pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu yangmasih di bulan Oktober 2011 atau seidaktidaknya masih dalam taun 2011,bertempat di Kantor Kuwu Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayuatau setidaktidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksadan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan MahkamahAgung Repbublik
82 — 57
;Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila SebagaiDasar Negara UndangUndang Dasar negara Repbublik IndonesiaTahun 1945 tanggal 10 Mei 2013 ;14.15.16.17.18.19.20.21.39P14P15P16P17P18P19P20P21Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 88/A4B2/IX139/A/V1/2013 tanggal 20 Juni 2013 bahwa benar pernah menjadisiswa MLINFARUL GHOYYI Wadakkidul Nomor Induk 733 dan telahTAMAT/LULUS Tahun 1974 / 1975 ;Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor470/157/437.105.17/2013 tanggal
35 — 6
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan
105 — 22
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan
PUJIYATI, SH
Terdakwa:
1.JOSHRIUS Anak dari Alm. M. SITINJAK
2.MEI SARTIKA SITORUS anak dari Alm. SAMPUARA SITORUS
35 — 31
M.Kn Notris di Kabupaten Pandeglang yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repbublik Indonesia Nomor : AHU-0018291.AH.01.02 tahun 2021 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Suryamulya Gemalanggeng, di tetapkan di Jakarta tanggal 24 Maret 2021, dengan para pemegang saham yaitu Tuan Martua Mungkur dan Nona Kristierik Pakpahan yang di tandatangani per tanggal 16 Juni 2021.
140 — 70
. ;4 Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 016/UPB/II/2015tanggal 08 Februari 2015, tentang Penjatuhan Skorsing Terhadap JHONRICARDO DASAR HUKUM GUGATAN $:202 202 nooner nnn cn cence ncn en cn ccnesA PENDAHULUANSebelum sampai pada alasanalasan yang factual diajukannya gugatan ini, terlebihdahulu Para Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan ParaPenggugat untuk mengajukan gugatan ini yaitu sebagai berikut:1 Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Repbublik Indonesia
51 — 17
lembagapemerintah yang secara special ditunjuk beradasarkan ketentuan undangundang.Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakanyang dilakukan tidak sesuai tata cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkansebagaimana ditentukan dalam Undangundang Repbublik
34 — 7
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan
33 — 6
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan
55 — 22
oleh saksi AHMADFIRMANSYAH dan saksi M GALIH AFRIANTO, anggota Polri pada Direktorat ReserSe Narkoba Polda Banten yang sebelumnya telah menangkap saksi AZID SARIF HIDAYAT dan saksi VIKYRA ULTRA ALDINO ;Bahwa barang bukti berupa 2 ( dua) bungkus kecil kertas berisikan bahan/ daun denganBerat netto seluruhnya 2,4884 gram yang dibeli terdakwa dari saksi INDENG MULIAtersebut adalah benar ganja mengandung THC ( Tetrahydrocannabino) dan terdaftardalam golongan I nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undangundang Repbublik