Bahwa seertifikat ha katas tanah yang dipermasalahkan dalam perkaraaquo adalah sebagai berikut :a.Sertifiakat Hak Milik Nomor 35/Sentul, surat ukur tanggal 28 Februari1986. Nomor 447/1986 sisa 1.100 m2 terakhir tercatat atas namaH.M. Setiadi Bin H. Kartam ( ic. Penggugat, dan. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sentul, Gambar Situasitanggal 12 Februari 1992 Nomor 2698, Luas 30.880 m2, terakhirtercatat atas nama PT. Antek Indonesia Manufacturing,berkedudukan di Jakarta (ic. Tergugat );3.

Dan apabila benar tanda tangan Terbanding II semula Tergugat IItersebut tidak benar atau palsu maka Terbanding Il semula Tergugat IIseharusnya membuktikan kepalsuan tanda tangan tersebut atau melaporkankepada pihak yang berwenang dan bukan Pembanding semula PenggugatRekonpensi / Tergugat Rekonpensi yang harus membuktikan bahwa tandatangan tersebut asli ;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P9 ternyata Seertifikat Hak MilikNomor 90/ Tegal Angus tersebut berada di tangan Terbanding semulaTergugat Konpensi

Bahwa pada tahun 2013(alm) Simon Markus Sulu di panggil oleh Lurah Banjer dan waktu itu (alm)Simon Markus Sulu bersama dengan anak anaknya datang ke kantorkelurahan Banjer dan ketika bertemu dengan Lurah maka saat itu LurahMengatakan bahwa penggugat telah memiliki seertifikat atas tanahobjek sengketa tetapi (alm) Simon Markus Sulu bersama anakanaknyamenolak dan besoknya Lurah menyampaikan pesan dari penggugat yaitumenanyakan berapa harga tanah objek sengketa yang akan dijual oleh(alm) Simon Markus

Seyogianya jika paraHal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 426/PDT/2020/PT MKSpenggugat menghendaki nama Tergugat dicoret dalam sertifikat hak milikNo. 403/1992 maka harus ada perbuatan hukum berupa pengalihan hak dariTergugat kepada Penggugatpenggugat sebab obyek seertifikat hak milikNo. 403/1992 adalah milik Tergugat I/Zainal Abidin, namun apa yang terjadijustru. sebaliknya yakni Penggugat I/ Yania Dg. Bulang yang sudahmelakukan peralihan hak tergugat I/Zainal Abidin.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 2 yang mendalilkanBahwa Penggugat baru mengetahui bidangbidang tanah yang dikuasaiserta diaktifkan secara terus menerus sampai dengan saat ini telahterbit sertifikat hak milik atas nama orang lain diatasnya, bahwa yangbenar adalah Penggugat sudah mengetahui adanya Seertifikat Hak Milik diatas obyek sengketa diketahui sejak lama yakni sejak Penggugat melakukanprotes/keberatan terhadap keberadaan Seritifikat hak milik kirakira padatahun 2011 lalu dan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah, untuk memperoleh seertifikat atastanah harus ada buktibukti tertulis mengenai adanya hak tersebut dari pemiliktanah yang bersangkutan yang ;azim disebut ALAS HAK;Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN Tip.Bahwa berdasarkan uraianuraian para Tergugat diatas, mohon kiranya kepadaMajelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memberikanputusan yang

balik namasertifikat Hak Guan bangunan tersebut sebelum dilakukan pelunasan tidak sesuaidengan kenyataanya, hal ini terlihat dari rangkai perbutan yang dilakukan oleh Iatas nama Tergugat II, dimana pada tangal 23 Desember 2011 telah mengajukanPermohonan Pendaftaran Peralihan Hak kepada Turut Tergugat IV, berdasarkanSurat Kuasa tanaggal 23 Desember 2011 dari Tergugat I kepada Tergugat II danmembuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa AJB Nomor 381/2011terlamabat didaftrakan serta dijadikannya seertifikat

dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365KUHPerdata tersebut maka Tergugat Ill menyatakan halhal sebagaiberikut;Adanya Surat yang dikirim oleh Tergugat Il Amelia Chaerani yang menurutdalil Penggugat pada halaman 11 point 24 gugatannya menyatakandidukung dan bekeija sama dengan Para Penggugat tentunya juga termasukTergugat Ill berdasarkan Surat N0O.016/BPSK/II/2017 tanggal 6 Februar2017 kepada Penggugat, sifatnya hanyalah ingin menyatakan terhadapkeberadaan Objek tanah berdasarkan Seertifikat

yang terletakdi Kelongo kepada Agustinus Jana Molan;Menimbang, bahwa tanah yang mejadi obyek pelepasan hak dalambukti P3 tidak termasuk obyek sengketa, melainkan obyek tanah lain yangtelah dijual oleh Dominikus Dura Hurit kepada Agustinus Jana Molan sehinggatidak terdapat kaitannya dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa bukti surat P4 adalah pernyataan sikap secarasepihak oleh Penggugat Klemens Kudi Hurit yang ditujukan kepada kepalakantor BPN/ATR Kabupaten Flores Timur terkait penerbitan seertifikat

tanah,Menimbang, bahwa bukti surat P4 adalah pernyataan sepihakPenggugat Klemens Kudi Hurit yang ditujukan kepada kepala kantor BPN/ATRKabupaten Flores Timur terkait penerbitan seertifikat tanah, mak tidak dapatdijadikan bukti yang valid terkait hak milik atas obyek sengketa;Menimbang, bahwa dari bukti surat P5 berupa pernyataan pelepasanhak atas tanah dari Klemens Kudi Hurit kepada C.Pati Koten (Ketua KUD TelukHading) yang menerangkan Klemens Kudi Hurit telah melakukan pelepasanhak kepada C.Pati

sertifikat oleh Rasul TuangkuMudo dan Saridun Malin Mudo yang diajukan oleh Tergugat Illdalam perkara a quo, adalah pertimbangan yang tidak cukuppertimbangan hukum, karena Majelis Hakim telah keliru dalammenilai alat bukti T.IIl1, T.1.2, dan T.Il3 yang diajukan oleh RasulTuangku Mudo dan Saridun dalam pengajuan sertifikatsebagaimana bukti P.I, Il, Ill, IV8 kepada Tergugat III/TermohonKasasi III;Bahwa Bukti T.IIl1, T.Ill.2, dan T.Ill3 yang digunakan oleh RasulTuangku Mudo dan Saridun dalam pengajuan seertifikat

Redy karena yang melakukannegosiasi adalah Redy;Bahwa Redy adalah teman saksi, saksi minta bantuan untuk nego denganibu Ineke tetapi karena yang dipercaya dilapangan adalah terdakwa makanego dilakukan dengan terdakwa;Bahwa ketika Redy menyampaikan hutang dapat dibayar Rp.700 juta saksitidak konfirmasi lagi dengan ibu Ineke;Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut diserahkan oleh ibu Ineke kepadaterdakwa pada intinya untuk mengurus ke bank, saksi tahu persis sertifikattersebut ada di terdakwa karena seertifikat

Jantje Sipakoly denganperincian seertifikat sebagai berikut :a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1224/Hatu, seluas 10.000 m*tertanggal 17 Maret 2003.b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1225/Hatu, seluas 10.000 m7?tertanggal 17 Maret 2003.C. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1226/Hatu, seluas 10.000 m?tertanggal 17 Maret 2003.d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1229/Hatu, seluas 5.000 m? tertanggal17 Maret 2003.

., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta ;c Seertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama, No. 3083/2003, tertanggal 24 Juli2003 ;5 Menghukum Tergantah I/ Pemohon Eksekusi untuk mengembalikan asli SertifikatHak Milik No.783/Kamal seluas 7.626 M2, atas nama BANTENG Bin Achirkepada Para Pembantah selaku ahli waris Banteng Bin Achir tanpa sarat apapun ;6 Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat untukmencoret Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3083/2003, tertanggal24

gugatan Penggugat posita point 7 dan 8, yangmendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa Sertifikattanah Penggugat telah ada Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugatyang diterbitkan tanggal 15 Januari 2013, sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat melalui surat jawaban yang disampaikankepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:IP.02.02/227.a52101/X/2019, perihal Mohon Klarifikasi/Penjelasan,tertanggal 07 Oktober 2019, bahwa yang benar adalah Penggugat sudahmengetahui adanya Seertifikat

Oleh karena itu semestinya tanah ini milik TergugatRekonpensi, adapun sertifikat tanah telah dikuasai TergugatRekonpensi sehinggaPengugatRekonpensi tidak bisa mengajukan bukti seertifikat.

Dinas Pasar Kabupaten Jember dantelah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materaicukup (bukti PR2);3 Fotocopy sertifikat Hak Milik nomor 258 dan aslinya dianggunkan ke Bankdan telah diberi materai cukup (bukti PR3);BBUKTI SAKSI1 SAKSII, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keteranganyang pada intinya sebagai berikut:47e Bahwa saksi adalah Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor BPNKabupaten Jember;e Bahwa bukti Penggugat Rekonpensi berupa Fotocopy seertifikat

Tentang Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara initidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan berprilakutidak adil.Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 36 alinea ke2menyatakan : Menimbang bahwa terlepas dari apakah memang adaobyek tanah dan rumah yang dimaksud dalam Sertifikat No. 298 di Jl.Gajah Mada No. 54 Sei Sikambing B Medan tetapi yang menjadi obyektransaksi yang bermasalah adalah obyek yang terdapat dalam obyektanah dan rumah yang dimaskud dalam Seertifikat No

Jantje Sipakoly denganperincian seertifikat sebagai berikut : Halaman 10 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN.Amb.a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1224/Hatu, seluas 10.000 m7 tertanggal17 Maret 2003.b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1225/Hatu, seluas 10.000 m? tertanggal17 Maret 2003.c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1226/Hatu, seluas 10.000 m? tertanggal17 Maret 2003.d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1229/Hatu, seluas 5.000 m?

P1 yang bersesuaian dengan keterangansaksi Stefan Tjiadarma, telah terungkap fakta bahwa benar pihak Penggugat I adalahsebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah obyek sengketa yang terletak di DesaPadangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 310 m2, dengansertifikat hak milik nomor 488/Desa Padangsambian;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P2, juga terungkap fakta bahwabenar Penggugat I telah memberi kuasa kepada Penggugat II untuk menjual tanah obyeksengketa dengan seertifikat

LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1).Bukti terlampir;Tanah sawah terletak di Subak Jelitong Gubuk Baru DesaKotaraja Kecamatan Sikur tercatat dalam seertifikat hak milik No.358 tanggal 25 September 2002 seluas 5.000 m2 atas namapemegang hak LALU RUSLAN (Pemohon PK No. 2).