Sudikno Mertokusumo, SH Notaris di Jakarta padatanggal 1 Maret 1950 dibawah register Nomor : 4701/1950, padahal ProfDr. Sudikno Mertokusumo, SH., semasa hidupnya tidak pernah menjadiNotaris dan tanda tangan sebagi Bukti P3 tersebut adalah bukan tandatangannya. Hal mana dibuktikan dengan surat balasan dari Prof Dr.Sudikno Mertokusumo, SH., sendiri dimana dalam jawabannyamenegaskan bahwa :1. Pada tahun 1950, saya belum bergelar Prof. Dr dan Sarjana Hukum ;2.

Sudikno Mertokusumo,Sarjana Hukum di Jakarta bukan tandatangan saya ;4. Pada tahun 1950 tidak pernah menjabat sebagai Notaris di Jakarta5. Saya memperoleh gelar Doktor Jurusan Hukum Perdata UGM,tanggal 18 Desember 19716. Saya bergelar Prof. pada tahun 1978 (Keppres No. 19/K tahun 1978,tanggal 30 Desember 1978)7. Saya tidak pernah mengesahkan atau menterjemahkan Aktamengenai halhal yang tercantum dalam Bukti tersebut.(Bukti P14)Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/20074.

Sudikno Mertokusumo, SH., telahmembuat AKTA PERBAIKAN PERNYATAAN No. 7 tanggal 07 Mei 2007di hadapan MUSTOFA, SH., Notaris di Yogyakarta, yang pokoknyamenyatakan :1. Bahwa pada tahun 1950 penghadap belum bergelar Sarjana Hukum,Profesor atau Doktor, karena pada saat itu penghadap masihberstatus sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas GajahMada ;2. Bahwa pada tahun 1950 penghadap tidak berprofesi sebagai Notarisbahkan sampai saat ini juga belum pernah menjalani profesi sebagaiNotaris ;3.

(Vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty, Yogyakarta,1988, hlm.185);Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi ditentukan bahwa tuntutan provisionilyang diajukan oleh penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannyapersidangan, sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitandengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh penggugat dalam petitumgugatannya, (Vide Putusan MARI tanggal 7 Mei 1973 Nomor: 1070 K/Sip/1972 Jo.Putusan MARI tanggal 5 Juli

Pembantah adalah sebagai pihak Tergugat , Tergugat Ildan Tergugat Ill dalam perkara tersebut, hal ini sama dengan bukti surat T1, T2 danT3 yang diajukan oleh para Terlawan/Para Terbantah;Menimbang, bahwa setelah mencermati faktafakta persidangan (bukti surat P2) ternyata bahwa Para Pelawan merupakan pihak dalam perkara yang hendakdieksekusi yang menurut hukum acara perdata sebenarnya tidak dapat lagi melawanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimanadinyatakan oleh menurut Sudikno

Suatubantahan mengenai pokok perkara yang telah diputuskan dalam putusan hakim tidakdapat digunakan untuk melawan sita eksekutorial (Vide Sudikno Mertokusumo, HukumAcara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.208);Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilawan oleh pihak itu sendiri danmenurut M.

Sudikno Mertokusumo, SH(MENGENAL HUKUM, Suatu Pengantar) makna secara melawan hukum adalahmelanggar normanorma dalam kehidupan bermasyarakat (kaedahkaedah sosial atausumber hukum materiil), yaitu kaedah kesusilaan, kaedah agama, kaedah sopan santundan termasuk juga kaedah hukum (hukum formel) sebagai kaedah yang mendudukiposisi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukumhal. 89).

Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan apabila antara kepastian hukum(legal justice) dan kemanfaatan, keadilan (moral justice) saling bertentangan, makaHalaman 13 dari 15keadilanlah yang harus didahulukan (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, 2001 :89, 90);Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas perlu jugaMajelis Hakim mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankanhukuman dalam menjatuhkan pidana;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal.89).

Oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan apabila antara kepastianhukum, kemanfaatan, dan keadilan saling bertentangan, maka keadilanlahyang harus didahulukan (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, 2001 :89, 90) ;Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan tidaklahsematamata hanya untuk menghukum orangorang yang bersalahmelakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuanmendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapatmenginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi

KantorCamat Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan SekolahMenengah Pertama (SMP Negeri 2 Batangtoru), sedangkan bidangtanah lainnya, yakni tanah perkara yang diakui Penggugat sebagaimiliknya, telah dimanfaatkan sebagai pertapakan pembangunan MesjidRaya Muara Batangtoru ;Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, Pasal 142 ayat 5 Rbg,dinyatakan bahwa apabila gugatan itu benda tetap maka gugatandiajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat benda tetap itu berada.Demikian juga halnya menurut Sudikno

Mertokusumo, hal ini lebihdikenal dengan asas forum rei sitae ( Sudikno Mertokusumo, HukumAcara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, halaman 66) ;Berdasarkan alasan hukum diatas, maka terhadap gugatan Penggugatsecara yuridis Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara aquo.

,dinyatakan bahwa apabila gugatan itu benda tetap maka gugatandiajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat benda tetap itu berada.Demikian juga halnya menurut Sudikno Mertokusumo, hal ini lebihdikenal dengan asas forum rei sitae (Sudikno Mertokusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, halaman66) ;2 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Exceptie ObscuryLibelli) ;1 Bahwa dalam perkara aquo Point 6 Posita gugatan Penggugatditegaskan bahwa tanah perkara berukuran Panjang (153 m dan

Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.7778).Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ,permohonanpencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan ketika persidangansebelum tahap pembacaan jawaban, dengan demikian tenggang waktupencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikianpula karena gugatan

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara PerdataIndonesia halaman 188, selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim,"sumpah suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan olehhakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapipembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.Sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir pemeriksaanperkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";Menimbang, bahwa sumpah supletoir tersebut

Sudikno Mertokusumo dalambukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188,4. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturanserta dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.3.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudulMengenal Hukum (suatu pengantar), dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yangselalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan ;Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam menegakkan hukum harus ada kompromiantara ketiga unsur tersebut.

Ketiga unsur itu harus diperhatikan secara proporsionalseimbang (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar) Liberty,1991, hal. 134135) ;2 Bahwa Judex Facti telah menyimpangi kepastian hukum ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya terlalu menitikberatkan padaperlindungan individu yang dalam hal ini adalah Terdakwa tanpamempertimbangkan unsur kepastian hukum dan upaya preventif terhadapmasyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon

Sudikno Mertokusumo : Subyekhukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyalatau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang(natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).

(Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman6869).Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukantindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti KeteranganSaksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang salingbersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa RIZKI NALDI Alias RIZKIBin SUHARDI NATA adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwadalam perkara ini.Menimbang

Sudikno Mertokusumo dalam BukunyaHukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta 1985 hal. 107dikemukakan "Pada hakekatnya membuktikan dalam arti yuridis berartimemberi dasardasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkarayang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwayang diajukan oleh para pihak di persidangan", dalam kaitan ini alat buktimenurut sifatnya dibedakan menjadi dua macam yakni Pertama bukti yangberasal dari diri para pihak (Pengakuan dan Sumpah), kedua alat

Sudikno Mertokusumo pada hal 150 menyebutkanPengakuan ada tiga jenis berdasarkan Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuanyakni Pertama Pengakuan Murni, kedua Pengakuan dengan kualifikasi,ketiga pengakuan dengan klausula, maka hubungan antara Bukti Surat sertaketerangan Saksisaksi Pembanding/Penggugat diperoleh fakta yang benaratas obyek tanah sengketa adalah milik Pembanding/Penggugat, karenasurat ke pemilikannya lebih dahulu atau tahunnya lebih dahulu punya dandibuat oleh instansi yang berwenang dan sesuai

Sudikno Mertokusumo dihubungkan dengan fakta yangterungkap di persidangan berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Saksisaksi Pembanding/Penggugat, maka kekuatan pembuktiannya secara formalHal. 13 dari 16 hal.Put.Nomor 3100 K/Pdt/2013terdapat sesuatu yang diterangkan oleh Saksisaksi Pembanding/Penggugatdan secara materil memberikan kepastian tentang fakta yang diterangkandengan Bukti Surat Pembanding/Penggugat;Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan yang terpenting adalahkekuatan pembuktian

ratus ribu rupiah) setiap hari dengan seketika dan sekaliguskepada Penggugat, apabila Tergugat I tidak mematuhi dan melaksanakanputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;6 Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang dilaksanakan olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai atas/terhadap sebidang tanahberikut bagunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Inpres nomor: 10 KelurahanBagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dengan ukuran: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sudikno

.......... 32 m;e Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudikno.......... 31.65 m;e Sebelah Selatan berbatas dengan Surya Irianto.......... 42,80 m;e Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Inpres II ........... 32 m;7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;e Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada TergugatI

Tuntutan atau petitum;(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,Edisi ke6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 4951);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciriciri daripada Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. SedangkanFundamentum petendi atau posita atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian,yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadiankejadian atau peristiwa danbagian yang menguraikan tentang hukum.

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara PerdataIndonesia, Edisi ke6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 4951);Menimbang, bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsigugatan kabur, antara lain:1.

Eksepsi Materiil (Wateriele Exceptie), yaitu eksepsi yang didasarkan atasketentuan hukum materiil;(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,Ed. Ke5, Cet. Ke1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 116 dan M. Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Cet. Ke3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 432);Menimbang, bahwa salah satu bentuk Eksepsi Prosesuil (ProcessualeExceptie), adalah Eksepsi Error In Persona.

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum AcaraPerdata Indonesia, Ed. Ke5, Cet.

Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum AcaraPerdata Indonesia, Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985,hal.7778) ;Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ini,pencabutan gugatan tersebut diajukan ketika persidangan sampai pada tahappembacaan Duplik, dengan demikian Permohonan Pencabutan gugatanTersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat maupun TurutTergugat dan dalam Persidangan Ternyata Pihak Tergugat maupun TurutTergugat menyatakan setuju atas permohonan Pencabutan

Oleh karena itu menurut pakar hukum Sudikno Mertokusumo, S.Hdalam bukunya: Hukum Acara Perdata di Indonesia, halaman 132 yangmenyebutkan: Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihakitu hanya mengajukan seorang saksi dan tidak ada alat bukti lainnya;Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum tersebut diambil alih oleh Majelissebagai bahan pertimbangan putusan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah memerintahkan Pemohon untukmelakukan sumpah suppletoir dan Pemohon

Oleh karena itu menurut pakar hukum Sudikno Mertokusumo, S.H.

Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam Hukum AcaraPerdata, terbitan Liberty, halaman 34, dinyatakan bahwa apabila seseorangmerasa haknya dirugikan oleh orang lain, maka untuk memperolehperlindungan hukum dapat mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan.Sehingga orang yang tidak menderita kerugian, tidak mempunyaikepentingan untuk mengajukan gugatan. Yaitu hanya kepentingan hukumHal. 10 dari 23 hal. Put.

Sudikno Mertokusumo,S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Hal.105, berpendapat bahwa "Hakim secara ex officio dianggap mengenalperistiwaperistiwa yang terjadi di persidangan di muka hakim yangmemeriksa perkara. Kejadiankejadian prosesuil ini dianggap diketahuioleh Hakim, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Ternyata dalamperkara ini halhal yang telah dibuktikan sendiri oleh Para PenggugatAsal dalam Konvensi malah diingkari oleh Majelis Hakim Judex Facti;.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam Hukum Acara Perdata,terbitan Liberty, halaman 34, dinyatakan bahwa apabila seseorang merasahaknya dirugikan oleh orang lain, maka untuk memperoleh perlindunganhukum dapat mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan. Sehingga orang yangtidak menderita kerugian, tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan, apalagi gugatan diajukan kepada vang dirugikan.

Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya berjudul "HukumAcara Perdata Indonesia", Hal.105, berpendapat bahwa "Hakim secaraex officio dianggap mengenal peristiwaperistiwa yang terjadi dipersidanggn di muka hakim yang memeriksa perkarg. Kejadiankejadianprosesuil ini dianggap diketahui oleh Hakim, sehingga tidak perludibuktikan lebih lanjut;b.

memutus perkara ternyatamenghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pasuntuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi, maka Hakim harusmencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu;Menimbang, bahwa suatu penemuan hukum ini lazimnya diartikan sebagaipembentukan hukum oleh hakim atau petugaspetugas hukum lainnya yang diberitugas melaksanakan hukum terhadap peristiwaperistiwa hukum yang konkrit (dikutipdari Buku Mengenal Hukum Suatu Pengantar karangan Sudikno

Sudikno juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukanpenemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menangguhkan atau menolakmenjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidakjelas, sehingga ketika undangundang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutussuatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya(rechtsvinding);Menimbang, bahwa agar hal itu tidak akan menimbulkan kekacauan danketidakpastian hukum, maka suatu penemuan dan penciptaan

yang hukumnya atau UndangUndangnya sudah jelas, makatinggal menerapkan saja hukumnya, sedangkan apabila dalam kasus dimanahukumnya tidak atau belum jelas, maka hakim akan menafsirkan hukum atauUndangUndang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmuhukum, akan tetapi apabila dalam kasus yang belum ada UndangUndang/hukumtertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya denganmenggali dan mengikuti nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa menurut Sudikno

Kantor Cabang Pemalang
3.HINDARTO WAISMAN alias KHE HIN
4.SUDIKNO
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANNAHAN Kabupaten Pemalang
2.Menteri Keuangan RI, Cq. Kepala KPKNL Pusat, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Lelang Negara Tegal

Sudikno, = Alamat: di JI. Perintis KemerdekaanKelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;1. Kantor Pertanahan / BPN KabupatenPemalang, Alamat : Jalan Pemuda, Kelurahan Mulyoharjo,Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat ;2. Menteri Keuangan RI, cq. Kepala KPKNLPusat, cq. Kepala Kantor Pelayanan Lelang NegaraTegal, Alamat : JI. KS.

penyelesaian kredit macet Para Penggugat,maka atas dasar Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT,Tergugat ITergugat Il dengan bantuan KPKNL Tegalmelakukan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa dansesuai Salinan Risalah Lelang Nomor 479/2012 tertanggal 29Oktober 2012 yang diterbitkan KPKNL Tegal, dari kelimaobyek sengketa yang dilakukan lelang eksekusi, terdapat 1(satu) obyek sengketa yang laku terjual yaitu SHM Nomor2890/Desa Kabunan atas nama Kasirin Bin Kasad denganpemenang lelang adalah Sudikno

Bahwa Berdasarkan halhal tersebut di atas nyatanyatapenyelesaian kredit macet Para Penggugat melalui lelangeksekusi yang dilakukan oleh Tergugat ITergugat II denganbantuan KPKNL Tegal yang berakibat beralinnya kepemilikanSHM No. 2890 kepada Tergugat Sudikno, sudah sesualdengan ketentuan perundangundangan yang berlaku danbukan perbuatan sepihak serta tidak dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimanadidalilkan Para Penggugat.Adapun pengalihan atau pelepasan SHM No. 1296 dan

Sudikno Mertokusumo, S.H.juga mengingatkan bahwa terdapat pendapat umum yang mengatakan bahwa orangHalaman 5 dari 11 Putusan Nomor 120/Pid.sus/2015./PN Lgs.tidak boleh menyimpang dari communis opinio doctorum (pendapat umum parasarjana). Orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana yang berarti99 99bahwa communis opinio doctorum itu mempunyai kekuatan mengikat.

Sudikno Mertokusumo, S.H, Penerbit Liberty Yogyakarta,Hal : 116 ) ; Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepadaseseorang, kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebutmenurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah : .

Sudikno Mertokusumo, SH dalamPutusan No. 25/Pid.B/2013/PN.Sgt., Halaman 6 dari 9 Halamanbukunya Penemuan Hukum hal. 89).

Oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan apabilaantara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan saling bertentangan, maka keadilanlahyang harus didahulukan (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, 2007 : 89, 90) ;Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan tidaklah sematamata hanyauntuk menghukum orangorang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi jugamempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapatmenginsyafi kesalahannya dan tidak akan

Sudikno Mertokusumo , S, H Hukum acaraperdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranyamenjamin hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim. Gugatanharus diajukan ke Pengadilan tempat tinggal Tergugat (Actor SeequitorForum Rei ). Dan dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian antaraHalaman 6 dari 34 HalamanPutusanNomor 120 PDT2018 PTMksyaitu:1. Bila tempat tinggal Tergugat tak diketahui maka gugatandiajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat ;2.

Sudikno Mertokusumo , S, H Hukum acara perdataadalah peraturan hukum yang mengatur bagaiman caranya menjaminhukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim. Gugatan harusdiajukan ke Pengadilan tempat tinggal Tergugat (Actor Seequitor ForumRei ). Dan dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian antara lain yaitu :1. Bila tempat tinggal Tergugat tak diketahul maka gugatandiajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat ;Halaman 9 dari 34 HalamanPutusanNomor 120 PDT2018 PTMks2.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, dalamhal initelahsalahmempertimbangkan pasal 1868 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) yaituMenurut Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah surat yang diberitanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atauperikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian ; 8.