Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1975 dimana ketentuan tersebut tidakmenjangkau pernikahan pemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatuperaturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makamajelis hakim menyatakan pernikahan pemohon dengan alm. ........ yang berlangsungpada tanggal 09 Oktober 1949 di Kampung Sanggalea, Distrik Turikale, KabupatenMaros, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, oleh karena itupermohonan pemohon

berwenang hal tersebut bukan karena kelalaian keduanyamelainkan karena kondisi sewaktu) pernikahan dilangsungkantahun 1974 administrasi pencatatan pernikahan belum berlakusecara efektif bahkan instansi pencatatan pernikahan setempatpada waktu itu belum terbentuk.Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlakuefektif berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuantersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atas asas hukumtidak berlaku surutnya

PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 3Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atasasas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa tujuan daripada itsbat nikah ini adalah sebagai kelengkapanadministrasi untuk kepentingan pendidikan anakanak pemohon I dan pemohon II.Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi selama perkawinan pemohonI dengan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawian pemohonI dan pemohon II tersebut

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

tersebut bukan karena kelalaian keduanyamelainkan karena kondisi sewaktu) pernikahan dilangsungkanpada tahun 1959 administrasi pencatatan pernikahan setempatbelum berlaku efektif bahkan boleh jadi instansi pencatatanpernikahan pada waktu itu belum terbentuk.Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlakuefektif berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuantersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atas asas hukumtidak berlaku surutnya

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkaupernikahan pemohon I dengan pemohon II atas asas hukumtidak berlaku surutnya suatu peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan12pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakanpernikahan pemohon I dengan pemohon II yangberlangsung pada hari Rabu tanggal 29 September 1965di Dusun Dulang Desa Allaere, Tanralili, KabupatenMaros, memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakansebagai pernikahan

134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia =;Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkandua orang saksi keluarga atau orang dekatnya ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai danmempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkanoleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakimmenilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluargaatau. orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahuisifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia =;Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkandua orang saksi keluarga atau orang dekatnya ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai danmempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkanoleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakimmenilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluargaatau. orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahuisifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Hakim diberi tanda P.1 ;Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaknisaudara seibu dan tetangga dekat penggugat ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkanmateri keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, maka terlebihdahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluargaatau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadiankedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia =;Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkandua orang saksi keluarga atau orang dekatnya ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai danmempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkanoleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakimmenilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluargaatau. orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahuisifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telahmenikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 7 November 2011 di Keeamatan Ajangale.Kabupaten Bone sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam.Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat di persidanganmajelis hakim menilai/menganggap sebagai orang yang telah mengenal dan mengetahui sifat dankepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidakmenjangkau pernikahan Pemohon dan Pemohon Il atas asas hukumtidak berlaku surutnya suatu peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Hakim menyatakan pernikahan Pemohon (PEMOHON 1)dengan Pemohon II(PEMOHON Il) yang berlangsung pada tanggal 3 Mei1974 di Desa Ikhwan, Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow,memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah ;Menimbang oleh

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia =;Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkandua orang saksi keluarga atau orang dekatnya ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai danmempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkanoleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakimmenilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluargaatau. orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahuisifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia =;Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkandua orang saksi keluarga atau orang dekatnya ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai danmempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkanoleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakimmenilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluargaatau. orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahuisifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya