Ditemukan 221 data
15 — 9
Jabaruddin Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agamamaupun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidakpernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangansuami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2014Di Kecamatan Mandonga, KotaKendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
19 — 3
keadaan harmonis serta taat menjalankan agamaIslam;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan anak angkattersebut sangat baik layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiriyang penuh kasih sayang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa pengangkatan anak tersebut sematamata dilakukan demikepentingan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12 ayat(1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak jo pasal39 ayat (1) Undang Uandang
18 — 1
sebagaimanatersebut dalam hujjah syariyah yang berbunyi;Artinya: Dan berikanlah mutah dan ceraikanlah mereka (para isteri) dengan carayang baik;Uzaiol te lar cag xol b gio x lil Leal IoArtinya: Dan wanitawanita yang ditalak berhak memperoleh mutah secara layak,sebagai kewajiban bagi orangorang yang bertaqwa;Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimanamaksud pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pasal 89ayat (1) Undang uandang
72 — 39
dilakukan oleh Industri kosmetik, akan tetapiindustri tersebut harus memiliki izin produksi terlebih dahulu;Bahwa persyaratan yang harus dimiliki dalam pengajuan ijin memprodukis kosmetikdiantaranya untuk golongan A harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawabsedangkan untuk golongan B harus memiliki tennaga teknis farmasi sebagaipenanggung jawab;Bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi syarat mutu,keamanan, kemanfaatan dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh uandang
dilakukan oleh Industri kosmetik, akantetapi industri tersebut harus memiliki izin produksi terlebih dahulu;Bahwa benar persyaratan yang harus dimiliki dalam pengajuan ijin memprodukiskosmetik diantaranya untuk golongan A harus memiliki apoteker sebagaipenanggung jawab sedangkan untuk golongan B harus memiliki tennaga teknisfarmasi sebagai penanggung jawab dan kosmetik yang diproduksi atau diedarkanharus memenuhi syarat mutu, keamanan, kemanfaatan dan persyaratan lain yangtelah ditetapkan oleh uandang
dilakukan oleh Industri kosmetik, akan tetapi industri tersebut harus memilikiizin produksi terlebih dahulu;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dimiliki dalam pengajuan ijin memprodukiskosmetik diantaranya untuk golongan A harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawabsedangkan untuk golongan B harus memiliki tennaga teknis farmasi sebagai penanggung jawabdan kosmetik yang diproduksi atau diedarkan harus memenuhi syarat mutu, keamanan,kemanfaatan dan persyaratan lain yang telah ditetapbkan oleh uandang
19 — 1
rumahtangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangantersebut diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat cukupberlasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 19 Huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat aquo patutdikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuaidengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undangundang nomor 7 tahun1989 yang diubah kedua dengan uandang
12 — 2
Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam , oleh karena itu gugatan Penggugat harusdikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah dirubah dengan uandang undang nomor 3 Tahun 2006dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yangwilayahnya
50 — 22
dengan Pemohon Il tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agamamaupun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidakpernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangansuami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1990 telah melangsungkan pernikahan di xxxxXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang
14 — 1
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakanuntuk ituy 335 5 5 5 =Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan UndangUndangNomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009Tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Uandang
13 — 1
hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakanTatts Lid pSMenimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan UndangUndangNomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009Tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Uandang
12 — 1
hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakanuntuk itu; Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan UndangUndangNomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009Tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Uandang
11 — 2
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakanuntuk ituy 35 5 5 5 =Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan UndangUndangNomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009Tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Uandang
12 — 1
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakanTEI I fh ee ISMenimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan UndangUndangNomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009Tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Uandang
9 — 0
Trenggalek ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 26 April 2003 yangdibuat dan ditandatangani oleh PPN KUA KecamatanWatulimo Kabupaten Trenggalek , telah terbukti secarahukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri sah;Menimbang, bahwa Majlis telah berusaha menasehatiPenggugat agar rukun lagi dengan Tergugat danmengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidakberhasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal65 dan pasal 82 Undang Uandang
11 — 1
tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempattinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugatdan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan UndangUndangNomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009Tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Uandang
44 — 0
nc ec nn cne ncnMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan inlcukup ditunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acarapersidangan perkara ini dan harus dianggap sebagai bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan inl ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas ; Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 130 HIR jo pasal 39(1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo pasal65 dan 85 (1) Uandang
8 — 2
Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UndangUndang No.1 tahun 1974 jo pasal 115 KHI dan pasal 65Undang Undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubahdengan Uandang Undang Nomor 3 tahun 2006 danundang Undang Nomor 50 tahun 2009 , bahwaperceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangPengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dantidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup~ rukunkembali sebagai suami isteri, akan tetapi
28 — 19
demikesejahteraan anak tersebut dimasa depannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II dengan anak angkattersebut sangat baik layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiriyang penuh kasih sayang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa pengangkatan anak tersebut sematamata dilakukandemi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal12 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraananak jo pasal 39 ayat (1) Undang Uandang
komunikasi antara Pemohon dan Pemohon IIdengan anak angkat tersebut sangat baik layaknya orang tua terhadap anakkandungnya sendiri yang penuh kasihSAYANQ j nnn nnn nn nnn nn nn nnn nn nen nn nen nnn encesMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa pengangkatan anak tersebut sematamata dilakukandemi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal12 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraananak jo pasal 39 ayat (1) Undang Uandang
komunikasi antara Pemohon dan Pemohon IIdengan anak angkat tersebut sangat baik layaknya orang tua terhadap anakkandungnya sendiri yang penuh kasihSAYANGj nne nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn ne eensMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa pengangkatan anak tersebut sematamata dilakukandemi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal12 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraananak jo pasal 39 ayat (1) Undang Uandang
53 — 3
hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakanTatts Lid pSMenimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan UndangUndangNomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009Tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Uandang
33 — 19
dapat dilepaspisahkan dengan putusan ini dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa apakah dengan faktafakta juridis tersebut di atas, Terdakwa untukdapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasesuai dengan pasalpasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harusdipertimbangkan dakwaan dari Penuntut UmumMenimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan dakwaan yangtersusun secara tunggal yaitu pasal 307 uandang
12 — 1
KpsTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakanTEI I fh ee ISMenimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan UndangUndangNomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009Tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Uandang undangNomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankankepada Pengqug.e poms reMemperhatian