Ditemukan 167 data
Terbanding/Tergugat : PT. MULTI HARAPAN UTAMA (MHU)
101 — 47
Multi Harapan Utama (MHU) dengankoordinasi antara pengawas tambang ;8) Kelompok Tani "BAJASEPA" wajib menjaga, lingkungan dan sumber airsesuai AMDAL;9) Kelompok Tani "BAJASEPA" wajin mengusahakan perbaikan Jalanselama pemakaian dalam kegiatan tambangnya :10) Kelompok Tani "BAJASEPA" wajib selalau menjaga keamananlingkungan tambang terhadap unit peralatan dan tenaga kerjannya11) Kelompok Tani "BAJASEPA" berhak memberikan kesejahteraanmasyarakat di lingkungan tambang ;Bahwa Tergugat berdasarkan Surat
191 — 77
Tangerang,untuk menghadap PPATS Kecamatan Sindang Jaya, tanggal 11 April 2013dan ditanda tangani kedua belah pihak diatas materai dan yang menerimakuasa; ..Kutipan : Dari Buku C Desa Wanakerta nama Wajin luran : MAE No. 998Tempat tinggal Kp.
Tangerang, untukmenghadap PPATS Kecamatan Sindang Jaya, tanggal 11 April 2013 danditanda tangani kedua belah pihak diatas materai dan yang menerima kuasa; ..Kutipan : Dari Buku C Desa Wanakerta nama Wajin luran : MAE No. 998Tempat tinggal Kp.
123 — 39
Tambahan lat bukti P.15.Bahwa olh karena buktibukti TT.l2, TT.ll3, dan TT.ll4 teroukti sudahberakhir haknya, maka buktibukti tersebut tentunya dapat dipakai sebagaialat bukti serta wajin untuk dikesampingkan.Bahwa dari keterangan beberapa saksi, baik saksi Penggugat maupunsaksisaksi dari Turut Tergugat sudah sangat jelas jika obyek sengketaHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 137/Padt/2019/PT SMGyakni tanah Verponding No.199 atas nama Kho Djoen Ing lokasi atauletaknya berada di sbelah barat Polsek
70 — 42
Saksi sejak tahun 1997 ditugaskan diGedung Kaporlapsat VI 4411Bekangdam VI/Mlw sebagai Bati RakitGudkapsatlap/Kapsus, yang menjabatKepala Gudang Kaporsatlap tahun19972001 adalah Mayor Cba.Juwadi,tahun 2006 2010 pejabat kepalagudangnya diganti' oleh saksi Ill:Mayor Coa Jamani Mahdi sedangkananggota yang bertugas di gudangantara lain Terdakwa, SerdaRusdianto, Serda Hendri, Kopka Heri,Kopka Wajin, Prada Jon Lumbantobing,Prada Dedi dan PNS Ruslan.3.
38 — 12
Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika Wajin MenjalaniRehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (unsur pasal 54 UU RI No.35 tahun2009 tentang Narkotika);Ad. 1.
34 — 22
Pada pokoknya telah diatur dan disepakati oleh PENGGUGAT selaku Debiturdan TERGUGAT Il selaku Kreditur bahwa menyimpang dari jangka waktukredit maka seluruh iumlah piniaman, baik karena hutang pokok, bunga, danprovisi. wajin dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnvakepada TERGUGA TIl jika terjadi Peristiwa Kelalaian PENGGUGAT selakuDebitur dan selaku PENJAMIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 SKUPKtersebut;Bahwa fakta, telah terbukti secara hukum PENGGUGAT telah melakukanperbuatan
87 — 45
Bahwa alasan Pelawan pada angka 10 di atas juga mengadaada, juga tidakberdasar dan membuktikan bahwa Pelawan tidak cermat dalammendasarkan alasan yang dikemukakannya;Untuk diketahui bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) PER52/PJ/2010tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PPh, PPNdan/atau PPn BM disebutkan Sebelum menerbitkan Surat KeputusanKeberatan, Direktur Jenderal Pajak Wajin meminta Wajib Pajak untukhadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenaikeberatan
54 — 20
Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan maknaSapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajin TNI.3.
62 — 13
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991 atas nama wajin pajakMarliah, terhadap obyek pajak yang terletak di Desa/Kelurahan Sidokumpul,Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, diberi tanda T.910.Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2014 atas nama wajib pajakMarliah, terhadap obyek pajak yang terletak di Desa/Kelurahan Sidokumpul,Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, diberi tanda T.1011.Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
DWI ROMADONNA, SH
Terdakwa:
ANDREAN RAMADHAN BIN DIDI KARYUDI
75 — 8
Clock" Setiap hari Senin , Rabu, Jumat , Wajin SOP setiap Shift danbreating. Pembagian Istirahat harus terjadwal minimal diruanganmenyisakan 2 atau 3 orang.
SELAMAT RIADI
Tergugat:
PT GAJAH IZUMI MAS PERKASA
97 — 68
Pasal 4Ayat (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggaran Negara Wajin mendaftarkanseluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai pesertasesuai Penahapan Kepersertaan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan.Ayat (2) Pemberi kerja selain penyelengaran Negara wajib mendaftarkanpekerja yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal pekerja tersebut mulai bekerja.B.
UDIN
Tergugat:
PT. PURNAMA SARI AYU
34 — 6
Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 90 ayat 1, Pengusaha dilarang membayar upah lebihrendah dari upah minimum, sebagaimana hak hak pekerja yang wajin diterima.6.
136 — 40
Dalampaham Negara hukum yang demikian, pada hakikatnya hukum itusendirilah yang menjadi Penentu segalanya sesuai dengan prinsipNomokrasi (nomocrasy) dan doktrin the Rute of law and not of mandalam rangka the rule of lave itu diyakini adalah pengakuan bahwahukum itu. mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of low) ;Bahwa berdasarkan Undangundang Dasar 1945; Pasal 27 ayat (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalamhukum dan pemerintahan dan wajin menjunjung hukum dan pemerintahanitu dengan
70 — 16
Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah dan SPPT PBB Tahun 2017 atasnama wajin pajak Susmijati, diberi tanda bukti T4 ; 5. Foto copy Surat Somasi Pertama dari Kuasa Hukum Penggugat kepada louWarutji, dkk ( Para Turut Tergugat ), diberi tanda bukti T5 ; 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susmijati ( Tergugat ) danRirin Riswahyuningsih ( Tergugat Ill ), diberi tanda bukti T6 ; 7. Foto copy Print out SMS Banking transfer dari Pak Gandi ( SuamiPenggugat ) kepada M.
410 — 121
Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana maka masapenahanan pada tingkat penyidikan telah habis, oleh nyata itu Termohon wajin mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum, sebagamanaketentuan Pasal 24 ayat 4, Bahwa ternyata Termohon tidak mengeluarkanpemohon dari Tahanan sebagaimana ketentuan pada point 6 diatas,melainkan menerbitkan Surat Perintah Penahanan Kembali melalui penetapanPengadilan Negeri Palu dengan nomor surat 16/Pen.Pid Sus/2014/PN PLdengan masa penahanan dari tanggal
42 — 8
Dengan demikian ada nafkah terhutang/madliyah yang harusTergugat Rekonvensi penuhi sebagai kewajibannya kepada PenggugatRekonvensi sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) bulan dikalikanRp. 1.000.000, (satu) juta rupiah) dengan otal nilainafkah terhutang madliyah sebesar Rp. 168.000.000, (seratus enampuluh delapan juta rupiah) yang harus dihayarkan sebelum pengucapansidang ikrar talak nantinya;Bahwa disamping itu, Tergugat Rekonvensi wajin memberikan naftahmasa iddah kepada Tergugat Rekonvensi
85 — 10
Aptori, (diberi tandaT12):13 Fotocopy C Nomor 2874, Nama Wajin Pajak Yogi Anwar Nugroho, (diberi tandaT13);Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukansaksisaksi, yaitu :1 SaksiD.
DWI ROMADONNA, SH
Terdakwa:
ANDREAN RAMADHAN BIN DIDI KARYUDI
88 — 21
Clock" Setiap hari Senin , Rabu, Jumat , Wajin SOP setiap Shift danbreating. Pembagian Istirahat harus terjadwal minimal diruanganmenyisakan 2 atau 3 orang.
25 — 8
tergugat, sebagaimana di atur di dalam pasal 41 Huruf (b)undangundang perkawinan no 1 tahun 1974 yang berbunyi : bapak yangbertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anakitu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewayjibantersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biayatersebut; jo pasal 105 huruf (c) yang berbunyi : biaya pemeliharaanditanggung oleh ayahnya; adapun total biaya perbulan yang harus ditanggung Tergugat sebagai seorang ayah yang wajin
Gede Ngurah Ambara Putra, SH
Tergugat:
1.Anak Agung Ngurah Gede Kusuma Wardana
2.Bagus Supomo
3.Drs. I Gusti Ngurah Antartika
132 — 68
Berita Acara Rapat PembinaYayasan Taman Pendidikan Empat Lima/TP.45 No 12 Tanggal 13 Januari2020 yang dibuat oleh Tergugat ,ll,dan Ill dihadapan Notaris WayanSugita , SH Tentang pemberhentian, Perubahan Pengurus, Pengawas danPeniadaan Ketua Umum Pengurus yang telah diterima dan dicatat dalamSistem Administrasi Badan Hukum pada KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERALADMINISTRASI HUKUM UMUM pada tanggal 13 Januari 2020 Batal DemiHukum , Jadi dalam perkara Aquo wajin