Ditemukan 91947 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-07-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 789 B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. LOTTE INDONESIA ;
5039 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keuntungan selisih kursMenurut TerbandingBahwa Terbanding mempertahankan koreksi pemeriksa atas SelisihKurs sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan karenaterdapat perbedaan perhitungan selisih kurs.
    ; Perhitungan kembali atas selisih kurs yang dilakukan oleh Terbandingdalam proses pemeriksaan tidak memperhitungkan semua transaksiyang berhubungan dengan valuta asing.
    Perhitungan selisin kursmenurut Pemohon Banding, Pemohon Banding melakukan revaluasisetiap akhir bulan atas perkiraan :a) Account Payableb) Account Receivablec) A/R Bad Debt Allowanced) Banke) Loanf) Petty Cash Pemohon Banding sudah memberikan perhitungan/revaluasi atasselisih kurs disertai dengan bukti Rekening Koran dan grafik fluktuasinilai tukar rupiah terhadap mata uang asing selama tahun 2008kepada Terbanding pada tanggal 6 Juni 2011;Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 789 B/PK/PJK/2016
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setujudengan pendapat Majelis yang menyatakan: Perhitungan kembali selisihkurs yang dilakukan oleh Terbanding hanya terhadap Akun pinjamanbank sedangkan akun yang lainnya tidak dihitung kembali.
    Hal tersebutmengakibatkan hasil perhitungan Terbanding tidak menggambarkanjumlah laba rugi selisih kurs pada Tahun 2008 secara keseluruhan,sehingga tidak dapat dibandingkan dan dijadikan dasar koreksi terhadapjumlah selisin kurs yang dihitung oleh Pemohon Banding;9.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT. SUPRA MATRA ABADI
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bea Keluar oleh Terbanding atas barang yangdiekspor, berdasarkan PEB Nomor 005387 tanggal 30 Desember 2010;Perhitungan Menurut Terbanding;Bahwa perhitungan menurut Fiskus kekurangan pembayaran Bea Keluar adalahsebagai berikut:Bea Keluar Rp 683.214.000,00Denda Administrasi Rp 0,00Jumlah Rp 633.214.000,00Alasan Pengajuan Banding:Bahwa alasan pengajuan banding adalah tidak memenuhi persyaratan dalamperaturan perundangundangan antara lain:Bahwa pemasukan barang ke dalam Kawasan Pabean di pelabuhan muat
    telahdisetujui oleh Terbanding;Bahwa barang ekspor di dalam Kawasan Pabean di Pelabuhan muatpemuatannya ke dalam kapal adalah tanggung jawab pengangkut kepengusaha TPS;Perhitungan Menurut Pemohon Banding;Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding selaku eksportir telah benardan Bea Keluar telah dibayar sesuai ketentuan adalah sejumlahRp 1.370.166.000,00;Halaman 2 dari 36 halaman.
    mengatur perhitungan BeaBahwa Terbanding dalam penetapan kembali SPKPBK terhadapekspor barang curah dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 .......Penetapan Terbanding tersebut tidak sesuai dengan prosedurekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur ........
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan Dasar Hukumdan peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang ketentuan dalamhal Ekspor dan Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar di BidangKepabeanan, sebagaimana tersebut di bawah ini:1.
    Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalahberdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku padatanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke KantorPabean);c.
Register : 06-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 51/Pid.B/2019/PN Klk
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.YUNAN PUTRA FIRDAUS, SH., MH
2.UJANG WIJANARKO, SH
Terdakwa:
1.PUTRA Bin UNIT
2.NOR AINI Bin AHMAD BASUNI
3.AFIN Bin KISING Alm
4.MARDI Als. IDI Bin JANI
594
  • Tambah semua perhitungan kartu yang udah jadiPemain lain melakukan perhitungan seperti biasa, si penutup kartu ambildari tempat buangan, maka poin otomatisnya tegantung kartu yang di tutup.As =250, J/Q/K=100, Angka= 50. Sama seperti poin a, nilai otomatis sipenutup tetap di tambah kartu yang jadi. Pemain lain juga hitung biasa.
    Tambah semua perhitungan kartu yangudah jadi Pemain lain melakukan perhitungan seperti biasa, si penutup kartuambil dari tempat buangan, maka poin otomatisnya tegantung kartu yang ditutup. AS =250, J/Q/K=100, Angka= 50. Sama seperti poin a, nilai otomatis sipenutup tetap di tambah kartu yang jadi. Pemain lain juga hitung biasa.
    Tambah semua perhitungan kartu yang udah jadi,Pemain lain melakukan perhitungan seperti biasa, si penutup kartu ambil daritempat buangan, maka poin otomatisnya tegantung kartu yang di tutup. As=250, J/Q/K=100, Angka= 50. Sama seperti poin a, nilai otomatis si penutuptetap di tambah kartu yang jadi. Pemain lain juga hitung biasa.
    Tambah semua perhitungan kartu yang udah jadi,Pemain lain melakukan perhitungan seperti biasa, si penutup kartu ambildari tempat buangan, maka poin otomatisnya tegantung kartu yang di tutup.As =250, J/Q/K=100, Angka= 50. Sama seperti poin a, nilai otomatis sipenutup tetap di tambah kartu yang jadi. Pemain lain juga hitung biasa.
Putus : 24-01-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578/B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HAENG SUNG RAYA INDONESIA
23269 Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pdt/...SKPLB Pajak Penghasilan No.00114/406/08/055/10 tanggal 28 April 2010 Tahun Pajak2008;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding karena Keberatan yang PemohonBanding ajukan atas SKPLB Nomor 00114/406/08/055/10 tanggal 28 April 2010 TahunPajak 2008 yang dikenakan kepada Pemohon Banding ditolak oleh Terbanding sesuaiKeputusan Keberatan tersebut di atas;Bahwa berikut uraian Permohonan Banding, serta jumlah Pajak Penghasilan TahunPajak 2008 menurut perhitungan Pemohon Banding;I.
    Dengan demikian sistem pencatatan/pembukuan keuntungan/kerugian selisih kurskarena adanya fluktuasi kurs yang menggunakan nilai tukar/kurs neraca berdasarkankurs tengah BI, akan mengakui keuntungan/kerugian karena selisih kurs pada setiapakhir tahun dan saat pelunasan (secara berangsur angsur);Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan tersebut dan penelitian lebih lanjut terhadapAudit Report, General Ledger, SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2008 serta detail/perincian perhitungan keuntungan/kerugian
    selisih kurs tahun 2008, diketahui bahwaperinciaan keuntungan/kerugian selisih kurs yang disampaikan Pemohon Bandingsesuai/sama dengan buku besarnya (general ledger) pada pos pendapatan/kerugian atasselisih kurs, dimana perincian/ perhitungan atas selisih kursnya tersebut tidak dapatmenjelaskan secara finci antara lain terkait nilai transaksi, tanggal transaksi, tanggalpelunasan, kurs yang dipakai beserta dokumen/bukti pendukung terkaitnya sehinggatidak dapat diketahui apakah pencatatan/perhitungannya
    Pemohon Banding ataskeuntungan/kerugian atas selisih kurs sudah benar;Bahwa semua perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs secara terinci dan lengkapdan disertai penjelasan akan diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat persidangannantinya sehingga bisa diyakini dan dibuktikan bahwa perhitungan keuntungan/kerugianselisih kurs sudah benar dan taat asas pembukuan yang dianut oleh Pemohon Banding;Bahwa dengan demikian keuntungan/kerugian selisih kurs yang telah dibukukan olehPemohon Banding dalam
    Kesimpulan :Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PPh Badan Lebih Bayar untuk tahun pajak2008 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut : Penghasilan/(Rugi)Kena Pajak (Rp. 15.571.629.986,00) Pajak Terhutang Rp. nihil Kredit Pajak Rp. 1.383.645.018,00 Pajak Penghasilan kurang/(Lebih) Bayar (Rp. 1.383.280.417,00)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan40154/PP/M.1II/15/2012, Tanggal 25 September 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah
Putus : 28-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162/B/PK/PJK/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. YANS MANUNGGAL JAYA
3113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPN Barang dan Jasa menurut Pemohon Banding untukMasa Oktober 2007 adalah sesuai perhitungan dalam SPM PPN Barang danJasa Masa Oktober 2007 sebagai berikut :DASAR Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNHalaman 9 dari 22 halaman.
    Rp. 3.691.298.120,00Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar ...................
    .Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam halaman 29Putusan Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa, berdasarkanpemeriksaan dan bukti yang ada pada berkas banding serta yangdiserahkan para pihak selama persidangan, Majelis berpendapat bahvabukti dan perhitungan yang disampaikan oleh Pemohon Banding lebih dapatmeyakinkan kebenarannya dari pada perhitungan yang dibuat olehTerbanding yang berdasarkan asumsiasumsi, adalah tidak tepat dantidak mendasar karena fakta yang sebenarnya adalah
    Kembali (semulaPemohon Banding) lebih dapat diyakini kebenarannya tanpa menjelaskanatas perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang mana.
    pajaknya sesuai perhitungan di atas;Adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 20 dari 22 halaman.
Register : 19-12-2012 — Putus : 11-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54013/PP/M.VIB/15/2014
Tanggal 11 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
26350
  • Selain itu, PemohonBanding juga menyatakan bahwa tidak semua penerimaan yang masuk ke rekeningbank merupakan hasil penjualan; Menurut Pemohon =: bahwa metode yang digunakan Terbanding yang langsung menganggap semuapenerimaan di bank adalah hasil penjualan tahun 2008 merupakan metode yangtidak tepat;Menurut Majelis : bahwa perhitungan koreksi peredaran usaha adalah sebagai berikut:Peredaran Usaha cfm Terbanding Rp. 127.561.335.302,00Peredaran Usaha cfm Pemohon Rp. 126.470.288.704,00BandingKoreksi
    Banding baik saat pemeriksaan maupun keberatan sehingga tidak dapatdipertimbangkan dalam persidangan, karena Majelis berkeyakinan bahwa Terbanding, dalam hal iniPemeriksa, telah memeriksa dokumen milik Pemohon Banding pada saat dilakukan pemeriksaan;bahwa dengan demikian dalil Terbanding terkait bukti yang digunakan dalam uji bukti a quo ditolak;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap koreksi Peredaran Usaha sehingga perhitungan
    Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.556.535.639,00Menurut Terbanding : bahwa penelitian dilakukan dengan cara mentrasir angka yang tercantum dalam SPTke buku besar, buku kas/bank serta melakukan pengujian arus hutang terhadappembelian untuk menentukan harga pokok penjualan;Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka nilai Harga Pokok Penjualanseharusnya adalah sebesar Rp.124.462.504.603,00 sebagaimana tercantum dalamSPT Pemohon Banding;Menurut Majelis : bahwa perhitungan
    pembayaran sebesar Rp.821.317.436,00 ini terbukti merupakan pembayaran pembeliantahun 2007 yang Faktur Pajaknya dibuka pada bulan November 2007 (3 Faktur Pajak Standar) danDesember 2007 (17 Faktur Pajak Standar);bahwa terbukti pula atas keseluruhan pembelian dengan Faktur Pajak Standar sebesarRp.821.317.436,00 sudah dicatat sebagai pembelian Pemohon Banding untuk tahun 2007bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pengeluaran atas pembayaran hutang dagangtahun 2007 harus dikeluarkan dari perhitungan
    pula bahwa Terbanding melakukan kesalahan dalam mencatat nilai pembelian barangdagangan untuk bulan Januari, Februari dan Mei 2008, yaitu untuk Faktur Pembelian nomor 05396,35060 dan 132430;bahwa Terbanding juga belum memperhitungkan hutang dagang tahun 2008 (barang sudah diantarnamun Pemohon Banding belum melakukan pembayaran) dalam menghitung pembelian barang, karenahanya memperhitungkan pembelian berdasarkan arus kas keluar;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perhitungan
Upload : 28-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/PDT/2010
ACHUAN (SUGIONO); FAUZIAN USMAN ALI FAKHAR, DKK.
8439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada Pengadilan Negeri Batam;.Bahwa setelah menerima kenyataan akibat perbuatan Tergugat ini, ParaPenggugat telahoun mencoba meminta pertanggungjawaban ganti kerugiankepada Tergugat dan Tergugat II selaku pemilik Trailer BM 9598 XH, akantetapi permintaan Para Penggugat ini ditolak mentah mentah oleh Tergugat dan Tergugat II, sehingga kasus ini sampai ke muka Pengadilan ;Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas Para Penggugat telahpunmengalami kerugian kerugian baik berupa Materiil dengan perhitungan
    (taksasi) sebagai berikut :KERUGIAN MATERIL :Yaitu : kerugian yang nyatanyata timbul atas Kelalaian yang harus digantisecara tanggung renteng oleh : Tergugat dan Tergugat Il, sebagai akibat dariPerbuatan Melawan Hukum oleh mereka ( Onrechtmatige daad ) kepada ParaPenggugat yaitu dengan perhitungan (Taksasi) sebagai berikut, terhadap :Hal. 3 dari 11 hal.
    Kerugian 1... ccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenees Rp. 35.350.000,(Terbilang : Tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah );Maka total perhitungan ( taksasi ) kerugian yang diderita oleh Para Penggugatyang harus diganti secara tanggung renteng oleh Tergugat dan Tergugat IIadalah sebesar : Rp. 165.000.000, ( Seratus enam puluh lima juta rupiah );CONSERVATOIR BESLAG :Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat ini, mohon agar PengadilanNegeri Batam meletakkan Sita Jaminan terhadap
    No. 1300 K/Pdt/2010Biaya yang dikeluarkan karena harus menyewa kendaraan / Mobil oranglain selama 3 (Tiga ) bulan proses perkara Pidana Tergugat denganbiaya per bulannya, yaitu sebesar :SE EH SSRIS Sr SE oO eo KE Rp. 3.000.000, x 3 Bin= Rp. 9.000.000,Biaya untuk menderek mobil sedan BM 1375 XR selama perkara iniberjalan ( Kendaraan sedang dalam penitipan untuk proses PeradilanPidana Tergugat ) yaitu sebesar:SE EERE SERGE SRE MRR ERATE KERINTREIEIOR & TORT RCT Rp. 750.000,Total Perhitungan Kerugiann
    No. 1300 K/Pdt/2010Biaya untuk berobat baik ke dokter maupun pengobatan alternatif yaitusebesar:sede eeeeeeceuaueeeeeesaauaeeeeecccuaeeeeeeecseeaeeeeeseceseeeeaeeeeesssenseeeeesenes Rp. 25.000.000,Biaya yang dikeluarkan karena harus menyewa kendaraan orang lainselama 3 (Tiga ) bulan proses perkara Pidana Tergugat dengan biayaper bulannya, yaitu sebesar:be ceeeeeeecaueeeeeeeseeseaeseeeeeeseeeeraeeeeeees Rp. 1.000.000, x 3 Bin = Rp. 3.000.000,Total Perhitungan Kerugiann :.........
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
342401 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal08122009);q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses SiklusKeempat Libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal24 Juli 2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal12 November 2010);t.
    Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal29 November 2009);w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal21 Mei2010);x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009:a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);b.
    Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal08122009);. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses SiklusKeempat Libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal24Juli2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal12 November 2010);t.
    Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal21 Mei2010);. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009:a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal2182009);.
    Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses SiklusKeempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 21 Mei2010);. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF(tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun2009:. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga PematangSBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 2182009);.
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV MONTA PERKASA
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar Rp (38.505.413.505,00)1e. Kompensasikan ke masa berikutnya Rp 4.188.326.665,001f. Jumlah PPN kurang bayar Rp 682.913.160,001g. Sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 327.798.316,001h. Sanksi kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp 682.913.160,001i.. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.693.624.636,00 Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan;PPN Masa November 2008 yang terutang menurut Pemohon Banding URAIAN Jumlah1a.
    Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar Rp (4.188.326.565,00)1e.
    Kompensasikan ke masa berikutnya Rp 4.188.326.665,00 Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa yang terutang antara SKPKBmaupun keputusan keberatan dengan PPN Masa menurut Pemohon Bandingberasal dari perhitungan pemeriksa memakai asumsi bahwa tidak ada persediaanakhir dan persediaan dianggap habis terjual semuanya, pemeriksa mengabaikanatau tanpa menghitung arus barang;Bahwa pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkandatadata yang diminta secara lengkap sehingga pemeriksa tidak
    Dari perhitungan persediaantersebut memudahkan Majelis untuk mengetahui alur penjualan per jenisbarang, per unit, dan customernya;5. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:a.
    persediaan tersebut memudahkanMajelis untuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, perunit, dan customernya;Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai perunit barang mulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaiandan penjualan;Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat:a.
Register : 20-02-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PL.R
Tanggal 28 Agustus 2014 — GODO PRASETYO, DKK LAWAN PT. YALA PERSADA ANGKASA
8433
  • Yala Persada Angkasaberkewajiban membayar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(3), uang penggantian hak lainnya sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4) serta membayar hakhak pekerja yang belum dibayar denganperhitungan sebagai berikut:1) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Godo Prasetyo masa kerja 32tahun dengan upah dengan upah perbulan sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah) adalah:a.
    (Seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)5) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Sutardi Masa kerja 25 tahundengan upah perbulan sebesar Rp. 2.850.000, (dua juta delapan ratuslima puluh ribu rupiah) adalah:a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp. 2.850.000, =Rp.51.300.000,b. Uang penghargaan masa kerja10 x Rp. 2.850.000, =Rp. 28.500.000,c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan15% x Rp. 79.800.000. =Rp. 11.970.000,d.
    Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan April 2011 s/dMaret 2012 = 12 x Rp. 580.000, =Rp. 6.960.000.Jumlah Rp. 122.640.000.2) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Sutardi Masa kerja 25 tahundengan upah perbulan sebesar Rp. 2.850.000, (dua juta delapanratus lima puluh ribu rupiah) adalah:a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp. 2.850.000, =Rp.51.300.000,b. Uang penghargaan masa kerja10 x Rp. 2.850.000, =Rp. 28.500.000,c.
    :(Tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh saturibu rupiah)3) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Suparmin Masa kerja 25 tahundengan upah perbulan sebesar Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) adalah:a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp. 2.250.000, =Rp.40.500.000,b. Uang penghargaan masa kerja10 x Rp. 2.250.000, =Rp. 22.500.000,c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan15% x Rp. 63.000.000. =Rp. 9.450.000.d.
    Bahwa adanya surat pernyataan authentik dari para PENGGUGATmenunjukkan bahwa para PENGGUGAT menerima baik keadaanTERGUGAT yang pailit maupun dasar perhitungan dan hakhakPENGGUGAT yang lain.7.
Putus : 26-04-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10/B/PK/PJK/2005
Tanggal 26 April 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; BUT. YOKOGAWA BRIDGE CORPORATION,
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemb138.1II1.6(WVPJ.07/RP.02/2002 tanggal 28 Agustus 2002, tim Pemeriksa telahmelakukan koreksi yang disebabkan oleh perbedaan perhitungan dalammenentukan objek PPh Pasal 26 ayat (4) atas Penghasilan Bentuk UsahaTetap (BUT) yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan tim Pemeriksa.Bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak atas objek PPh Pasal 26 ayat (4)yang dilakukan tim Pemeriksa adalah sebagai berikut : Uraian Jumlah (Rp)Pendapatan Konstruks!
    Bahwa sebagaimana terlihat dalam perhitungan menurut fiskus diatas, timPemeriksa telah menggunakan pendekatan pendapatan (income approach)sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4), Undangundang PajakPenghasilan Nomor. 10 Tahun 1994, tetapi dalam hal ini, tim Pemeriksatidak mengakui perhitungan kompensasi kerugian perusahaan PemohonBanding dari Tahun Pajak 1997 & 1998, masingmasing sebesarRp.6.459.300.858,00 dan Rp.6.836.280.110,00 (total sebesarRp.13.295.580.968,00).2.
    Bahwa sesuai dengan penjelasanpenjelasan point 15 diatas, makaseharusnya untuk Tahun Pajak 1999, Pemohon Banding tidak lagimempunyai sisa dari keuntungankeuntungan yang harus dikenakan PPhPasal 26 ayat (4) karena masih terdapat kompensasi kerugian yang dapatdikompensasikan dengan total sebesar Rp. 13.295.580.968,00.Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa dengan mempertimbangkan alasanalasanmenurut Pemohon Banding atas perhitungan pajakuntuk Tahun Pajak 1999 adalah sebagai berikut :tersebut
    Biaya Konstruksi14.816.491.127,006.777.190.151,00 Laba Kotor8.039.300.976,00 Jumlah Biaya Operasional1.109.458.145,00 Laba Operasional6.929.842.831,00 Pendapatan (Biaya) Lainlain Laba Selisih Kurs Rugi Selisih Kurs4.505.282.245,00(3.996.268.812,00) Jumlah Pendapatan (Biaya) Lainlain509.013.433,00 Penghasilan NettoDikurangi Kompensasi kerugian tahun sebelumnya7.438.856.264,00(7.438.856.264,00) Dasar Pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) Bahwa sehubungan dengan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal26
    Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuanketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kerugian = fiskal sebesarRp.7.075.746.146,00 yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding pada Tahun 1997 dan 1998, tidak dapatdikompensasikan ke dalam perhitungan Dasar Pengenaan PajakPenghasilan Pasal 26 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983s.t.d.d. Undangundang Nomor 10 Tahun 1994, karena Penghasilan KenaHal. 10 dari 14 hal. Put.
Register : 25-11-2022 — Putus : 30-01-2023 — Upload : 30-01-2023
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kfm
Tanggal 30 Januari 2023 — Penuntut Umum:
MUHAMAD MAHRUS SETIA WIJAKSANA, S.H. M.H.
Terdakwa:
MARIA SELVIANA HOAR SERAN Alias SELVI
10621
  • .:003/PTPMT/HRD/III/2020 Tentang Penetapan Karyawan untuk Jabatan Kasir yang menetapkan saudara Maria Selviana Hoar Seran selaku Kasir, tertanggal 16 Maret 2020;
- 1(satu) lembar surat Form Perhitungan Gaji atas nama Maria Selviana Hoar Seran periode Maret 2020, tertanggal 08 April 2020 dan 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode Maret 2020, tertanggal 08 April 2020;
- 1(satu) lembar surat Form Perhitungan Gaji Karyawan atas nama
Maria Selviana Hoar Seran periode April 2020, tertanggal 08 Mei 2020 dan 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode April 2020, tertanggal 08 Mei 2020;
- 1(satu) lembar surat Form Perhitungan Gaji Karyawan atas nama Maria Selviana Hoar Seran periode Mei 2020, tertanggal 03 Juni 2020 dan 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Karyawan Maria Selviana Hoar Seran periode Mei 2020, tertanggal 03 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar print out screenshot
Register : 15-10-2012 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 51364/PP/M.XVIII.A/16/2014
Tanggal 18 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12019
  • Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp572.137.486,00= Rp457.709.989,00= Rp114.427.497,00= Rp 11.442.750,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan
    Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :Pajak Masukan = Rp 60.302.945,00Pajak
    Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan
    Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding
    dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2004 adalah sebesar Rp289.333.157,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah
Register : 09-05-2012 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — Penggugat dan Tergugat
12129
  • saksi yang meringankan yaitu saksiMaidy,SH. memperoleh faktafakta bahwa team pemeriksa pajak belum adamenghitung aset perusahaan Tiara Dewata group, sementara saksi yangmeringankan telah menghitung asset perusahaan Tiara Dewata group yaitu sekitarRp. 26.123.873.783, (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta DelapanRatus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehinggadengan demikian secara logika dapat menerima perhitungan kerugian Negara yangdilakukan oleh Perusahaan
    kerugian Negara) sebesarRp.6.037.577.318 sebagai dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan denda pidanakepada YY berasal dari hasil perhitungan saksi yang meringankan yaitu saksiMaidy,SH. dengan perincian sebagai berikut :PPh.
    Desember 2006Total 6.037.577.318 bahwa jumlah kerugian sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeridi atas adalah jumlah pokok pajak yang harus disetor ke kas Negara ;bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas perhitungan kerugianNegara di atas diketahui bahwa terdapat selisih (perbedaan) perhitungan jumlahnilai kerugian Negara antara jumlah perincian kerugian negara Tiara Dewata Groupdengan jumlah total kerugian negara Tiara Dewata Group yaitu sebesar Rp. 332,dimana menurut jumlah
    jumlah Pajak yangkurang dibayar yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor: 00031/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010 Tahun Pajak2005, seharusnya mengikuti putusan kasasi Makamah Agung ;bahwa selanjutnya walapun terdapat selisih (perbedaan) perhitungan jumlah nilaikerugian Negara antara jumlah perincian kerugian negara Tiara Dewata Groupdengan jumlah total kerugian negara Tiara Dewata Group yaitu sebesar Rp. 332.
    ,dimana untuk perhitungan kerugian Negara Tiara Dewata Group sebagai dasarpenentuan pengenaan denda pidana atas terdakwa YY sebagaimana yangtercantum dalam putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap(putusan kasasi Makamah Agung) yaitu sebesar Rp.6.037.577.318, namun untukperhitungan kerugian Negara PT XXX , Majelis menggunakan jumlah kerugianNegara untuk PT XXX yang terdapat dalam perincian kerugian Negara TiaraDewata Group yaitu sebagai berikut :Kerugian Negara atas PPN 2005 =(
Register : 20-12-2011 — Putus : 28-12-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809 B/PK/PJK/2011
Tanggal 28 Desember 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA;
6226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rek. 30601112366, diketahui bahwa jumlah sebesar US$ 115,424.91dibayarkan ke Minopex dengan mendebet rekening pada tanggal 13 Januari2005; bahwa dasar perhitungan dalam Debit Note Minopex Nomor 110 tanggal30 November 2004 sebesar US$ 57,314.64 tidak dicantumkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), sehingga tidak diketahuiapakah perhitungan tagihan sebesar US$ 57,314.64 berasal dari perkalian 4.5%dari gross revenue ataukah berasal dari perkalian 30% dengan profit/loss project;
    14 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap perhitungan PPN Jasa Luar Negeri yangdikoreksi oleh Pemeriksa (Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding))dengan cara mentrasir ke Debit Note Minopex dan perhitungan Minopex, terdapatketidaksesuaian antara deskripsi jumlah yang ditagihkan pada Debit Note denganperhitungan jumlah tagihan sebagai berikut:e dalam Debit Note tertera bahwa deskripsi penagihan dari Minopex adalah royaltyfee 4.5% on J.O. gross turn over in terms of Minopex Royalty Agreement yangberarti
    bahwa perhitungan royalty fee yang ditagih pada Debit Note sebesar 4.5%dari gross revenue (mengacu pada agreement kedua tertanggal Januari 2000);e mencermati deskripsi perhitungan pada Debit Note yang menggunakanterminologi "gross" revenue, dapat disimpulkan bahwa tidak ada beban yangdiperhitungkan atau dikurangkan dari revenue project dalam menghitung royaltiyang dibayarkan;e dari penelitian terhadap perhitungan HollandMinopex Sebuku Joint Operationyang mendasari Debit Note diketahui bahwa jumlah
    yang ditagih bukan berasaldari perhitungan 4.5% x gross revenue tetapi berasal dari 30% x operating cashflow available for distribution.
    Dimana operating cash flow available fordistribution berasal dari perhitungan profit project dikurangi adjusment toreconcile profit before corporate income tax to net cash received by operatingactivities;e dari fakta perhitungan jumlah yang ditagihkan tersebut dapat diketahui bahwariil jumlah yang ditagihkan dan dibayarkan bukanlah 4.5 % dari gross revenuetetapi menggunakan sistem profit sharing atas project dengan mengacu padakontrak yang pertama yaitu Joint Operation Agreement tanggal 12 Maret
Putus : 09-08-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1760 K/Pdt/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN VS PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk.
172213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1760 K/Pdt/2016Lampiran Bab II Butir E tentang Tata Cara Perhitungan PenyesuaianHarga (Price Adjustment), pada butirbutir:1) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga;2) Rumusan penyesuaian harga satuan dan3) Rumusan penyesuaian nilai kontrak;4.7.
    Harga, yang pada intinya menyampaikan agar dilakukanpembahasan/penelitian ulang terhadap perhitungan penyesuaian harga(eskalasi) yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Nomor 72/PP/GubKalsel/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012.
    (Bukti P8);Surat panitia perhitungan penyesuaian harga Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Kalimantan Selatan kepada Kuasa PenggunaAnggaran/Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 602/503/PANESK/APBDCK/2012, tanggal 17 Oktober 2012, perihal: Hasilevaluasi pembahasan dan penelitian perhitungan penyesuaian harga(bukti P9), yang pada intinya menyampaikan halhal sebagai berikut:a.
    Pengajuan perhitungan penyesuaian harga kontrak telah sesuaidengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 601/175/KimpraswilAPBD/M/2008 tanggal 05 Desember 2008;b.
    Perhitungan penyesuaian harga satuan/nilai kontrak untuk periodeDesember 2008 sd Desember 2010, yang diajukan olehPenggugat sebesar Rp18.704.030.000,00 (delapan belas miliartujuh ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah) telah dilakukanperhitungan ulang dan dikoreksi oleh Tergugat sehingga disetujuimenjadi sebesar Rp18.379.520.000,(delapan belas miliar tigaratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)sebagaimana rincian perhitungan terlampir (bukti P9.a.b.c);8.3.
Putus : 03-02-2015 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.Plg
Tanggal 3 Februari 2015 —
5220
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang pokok sebesar Rp 1.338.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 0,5 % setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan sekarang yang dialami Penggugat dengan perhitungan 0.5% x Rp 1.338.500.000,- x 15 bulan = sebesar Rp 100.387.500,- (seratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus
Putus : 15-08-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 81/G/2016/PHI Sby
Tanggal 15 Agustus 2016 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Jember MELAWAN WISNU INDARTO
707
  • Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat secara tunai dan sekaligus berupa uang Penggantian hak dan uang pisah dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut:a. Uang Penggantian Hak : Rp. 5.982.443,-- Manfaat Pensiun sekaligus : Rp. 50.000.000,-- DPLK BRI : Rp. 73.860.553- Jamsostek : Rp. 36.384.498,-- Tunjangan Hari Tua : Rp. 8.787.694,-- Pengembalian iuran Prospen : Rp. 518.119,-b.
    Sesuai ketentuan tersebut mengingatTergugat di PHK karena melakukan pelanggaran disiplin akan diberikanhakhaknya yang berupa uang pisah dan uang penggantian hak;19.Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat yang mengacu padaketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 48 ayat 6,diberikan uang pisah sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah) dan uangpenggantian terhadap hakhak yang belum diterima oleh Tergugat yaituberupa uang cuti tahunan tahun 2016 sebesar Rp. 5.982.443, (lima jutaSembilan
    KETIGA14 Januari 2015Hari Kerja ke38 AANJURAN 9 Februari 2015 Hari Kerja ke56 Merujuk ketentuan normative pada tersebut diatas, dan serta merujukpada PENGGUGAT kepadaB.6984A/KCXVVUMU/1 1/2014 tertanggal 11 November 2014 dan SidangSurat Disnaker setempat NomorKlarifikasi sebagai pedoman penelitian dan pelimpahan permasahalahankepada Mediator dari Dinas Tenaga Kerja setempat, yang kemudiandipergunakan sebagai indikator perhitungan jangka waktu yang idealdalam proses penyelesaian perselisinan PHK tersebut
    KETIGAAANJURAN14 Januari 20159 Februari 2015Hari Kerja ke38Hari Kerja ke56 Merujuk ketentuan normative pada tersebut diatas, dan serta merujukpada PENGGUGAT kepadaB.6984A/KCXVVUMU/1 1/2014 tertanggal 11 November 2014 dan SidangSurat Disnaker setempat NomorKlarifikasi sebagai pedoman penelitian dan pelimpahan permasahalahankepada Mediator dari Dinas Tenaga Kerja setempat, yang kemudiandipergunakan sebagai indikator perhitungan jangka waktu yang idealdalam proses penyelesaian perselisinan PHK tersebut
    Jamsostek, yang saat ini dikelola oleh BPJUS Ketenagakerjaan, dan lainsebagainya.37.Bahwa perhitungan tersebut dalam butir 19 dan 20 gugatan PENGGUGATbertentangan dengan perhitungan yang termuat secara normative padaPasal 156 dan Pasal 157 Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.38.Bahwa apa yang diuraikan TERGUGAT atas ketidakbenaran dalilPENGGUGAT dalam gugatan a quo, sesuai dengan fakta hukum yangterjelaskan dalam butir Jawaban diatas adalah juga bertentangan denganperaturan ketenagakerjaan
    Pasal 48 ayat (5), ayat (6) huruf b dan ayat (7) angka (7), sehinggahakhak Tergugat yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugatsecara tunai dan sekaligus berupa uang Penggantian hak dan uang pisahdengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut:a. Uang Penggantian Hak : Rp. 5.982.443,> Manfaat Pensiun sekaligus : Rp. 50.000.000.> DPLKBRI : Rp. 73.860.553> Jamsostek : Rp. 36.384.498.Hal. 39 dari 42 hal. Put.
Putus : 19-02-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT NEW KALBAR PROCESSORS VS INDRA JUHARDY
12654 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon 9 x 1 x Rp2.489.000,00 = Rp22.401.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.489.000,00 = Rp9.956.000,00Uang Penggantian Hak 15% x Rp32.357.000,00 = Rp4.853.550,00Jumlah = Rp37.210.550,00(tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);4.
    sesuai Surat Peringatan masing masing Surat PeringatanNomor 12/PRSNKP/2018, bertanggal 9 Mei 2018 dan Surat PeringatanNomor 13/PRSNKP/2018, bertanggal 17 Mei 2018 adalah dilakukansecara proforma guna sematamata memenuhi syarat ketentuan dan ataumekanisme untuk mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuaiketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 danpemberian kompensasi sesuai Pasal 156 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 dan guna menghindari kompensasi pembayaran hakhaknyadengan skema perhitungan
    Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagaiakibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dansekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang pesangon 9 x 2 x Rp2.489.000,00 =Rp44.802.000,00b. Uang penghargaan masa kerja 4 bulan x Rp2.489.000,00 =Rp9.956.000, 00c.
    Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat daripemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dansekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon 9 x 1 x Rp2.489.000,00 = Rp22.401.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.489.000,00 = Rp9.956.000,00Uang Penggantian Hak 15% x Rp32.357.000,00 = Rp4.853.550,00Jumlah = Rp37.210.550,00(tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);4.
Register : 21-12-2012 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 21-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.48861/PP/M.XV/16/2013
Tanggal 5 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10624
  • Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Masa Pajak Januari 2007 Nomor :00001/307/07/543/11 tanggal 6 Juli 2011;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 100/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 100/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanbanding atas sengketa PPN dengan perhitungan
    Dengan demikian,nilai sengketa per bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 Rp 104.496.340.729,00 =Rp 4.466.962.319,00 / 12 bulan = Rp.372.246.860,00;2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak Januari 2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2007 yang juga diajukan banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa
    Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke masa pajak ...... (karena pembetulan) 0c.
    Oleh karena itu Pemohon Bandingdengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Copada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh BadanTahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalah RpO /NIHIL tetapi menurutSurat Keberatan menjadi sebesar Rp533.375.307,00 dan menurut Surat Bandingtetap sebesar Rp533.375.307,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPh Badanhalaman 18);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndangKetentuan Umum
    PPN Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2007 menjadi sesuai dengan perhitungan dalam Surat Keberatan sebagaiberikut:Ekspor Rp 3.125.554.073Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 2.740.342.563Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.682.309.204Total Rp 7.548.205.840Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 274.034.256Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 417.749.435Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0Total Rp 417.749.435MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanPPN yang kurang (lebih) bayar Rp